Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Akademik (JMA)
Muhamad Abdul Kholik
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA Muhamad Abdul Kholik; Muhammad Hishnul Islam; Usep Saepullah; Ahmad Hasan Ridwan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/fh4ch693

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan positivisme hukum dalam penjatuhan pidana melalui studi terhadap Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr tentang tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah norma hukum positif, doktrin filsafat hukum, dan argumentasi hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip positivisme seperti validitas formal, supremasi norma tertulis, pemisahan hukum dan moral, serta asas legalitas dioperasionalkan dalam proses pembuktian dan penalaran hakim. Data dianalisis dengan metode analisis isi dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan positivistik secara konsisten dengan berfokus pada unsur delik Pasal 340 jo. 55 KUHP dan alat bukti Pasal 184 KUHAP tanpa memperluas pertimbangan pada dimensi etis atau moral. Penafsiran terhadap unsur “rencana terlebih dahulu” dan “turut serta melakukan” dilakukan secara tekstual dan berorientasi pada kepastian hukum. Selain itu, penjatuhan pidana penjara seumur hidup mencerminkan karakter positivisme yang menekankan rasionalitas formal serta hubungan langsung antara pemenuhan unsur delik dan sanksi yang dijatuhkan. Kesimpulannya, Putusan 11/Pid.B/2025/PN Ckr menunjukkan bahwa positivisme hukum masih menjadi paradigma dominan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam perkara serius seperti pembunuhan berencana. Dominasi positivisme tampak melalui pola penalaran mekanis, legalitas ketat, dan orientasi pada kepastian hukum.
LEGALITAS AUTOKRATIK DALAM PEMILU SERENTAK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP GEJALA DEMOCRATIC BACKSLIDING DI INDONESIA Rena Zulfaidah; Muhamad Abdul Kholik
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/a3q57c22

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena legalitas autokratik yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia sebagai manifestasi dari gejala democratic backsliding. Fenomena ini ditandai dengan penggunaan instrumen hukum secara sistematis untuk memperkuat konsolidasi kekuasaan politik, yang dalam praktiknya sering mengabaikan moralitas konstitusional serta membatasi ruang partisipasi publik yang substantif. Alih-alih berfungsi sebagai sarana penjamin demokrasi, hukum justru dimobilisasi sebagai alat legitimasi kebijakan yang berpotensi mereduksi prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan, guna mengkaji relasi antara hukum, kekuasaan, dan kemunduran demokrasi dalam konteks pemilu. Artikel ini menawarkan dua solusi strategis. Pertama, perlunya re-evaluasi standar pengujian perkara pemilu di Mahkamah Konstitusi melalui penerapan doktrin democratic fortification sebagai instrumen perlindungan nilai-nilai demokrasi dari manipulasi legal. Kedua, mendorong transisi menuju integrity-based legislation dengan memformalisasikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) sebagai mekanisme pengunci dalam proses pembentukan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan integritas hukum, konsistensi norma konstitusional, dan keberanian yudisial merupakan prasyarat penting untuk mengembalikan marwah demokrasi Indonesia dari ancaman otoritarianisme gaya baru yang bersembunyi di balik prosedur legalitas formal.
Co-Authors Muhammad Hishnul Islam Rena Zulfaidah Ridwan, Ahmad Hasan Saepullah, Usep