<![CDATA[Merek memiliki peran penting sebagai identitas usaha yang membedakan barang atau jasa antar pelaku usaha sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek “Warung Makan Ibu Gambreng” berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terkait pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek di Indonesia terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, pemeriksaan substantif, dan penolakan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata, pembatalan merek, serta penegakan hukum terhadap pihak yang menggunakan merek dengan itikad tidak baik. Dalam perkara “Warung Makan Ibu Gambreng,” Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek “Nasi Gambreng Bu Esti” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi perlindungan hukum merek belum sepenuhnya efektif karena penggunaan merek tanpa hak masih ditemukan setelah adanya putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kualitas pemeriksaan merek agar perlindungan hukum merek di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.]]>
