Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIMI Jelajah Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia INLAW
Iwan Armawan
Universitas Mpu Tantular
Economics, Econometrics & Finance Education Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
The Role of the State in the Process of Economic Development Communication Iwan Armawan; La Dono
JKEN: Jurnal Kajian Ekonomi Nasional Vol 1 No 2 (2026): Jelajah Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia
Publisher : PT Bukuloka Literasi Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65307/je.v1i2.66

Abstract

Abstract                                                                                     This study aims to analyze and conceptualize the multifaceted role of the state in the process of economic development through a qualitative, descriptive, and literature-based approach. The research employs secondary data derived from academic journals, theoretical works, and official reports, analyzed through thematic coding and inductive synthesis to identify conceptual patterns and interconnections. The findings reveal that the effectiveness of the state in driving economic growth depends not on the scale of intervention but on institutional quality, fiscal capacity, and governance integrity. The study identifies four core dimensions of the state’s role: (1) the developmental function, where bureaucratic autonomy and coherent industrial policy support structural transformation; (2) fiscal and administrative capacity, which underpins the state’s ability to finance public goods; (3) the ethical and distributive role, as emphasized in Islamic economic frameworks advocating justice and sustainability; and (4) the cooperative interaction between the state and the market in fostering innovation and inclusive growth. These findings suggest that the modern state must act as both a developmental and normative agent, balancing economic efficiency with social equity. The study contributes to academic discourse by synthesizing developmental state theory, institutional economics, and moral-economic perspectives, offering an integrative framework for understanding the adaptive and ethical functions of the state in contemporary economic systems.   Keywords: State capacity, governance, developmental state, economic transformation, fiscal policy
Penguatan Karakter dan Integritas dalam Mencegah Korupsi di Sektor Publik Iwan Armawan; Siti Munawaroh; Suherman; Jhepri Rikson Lumban Raja; Mohamad Iqbal
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN INDONESIA Vol. 1 No. 2 (2026): Januari-Maret
Publisher : Samudra Ilmu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penguatan karakter dan integritas merupakan strategi penting dalam pencegahan korupsi di sektor publik karena membentuk perilaku pejabat yang jujur, akuntabel, dan bertanggung jawab.Korupsi di sektor publik merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat, dan menurunkan kualitas layanan publik. Upaya pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pembentukan karakter dan integritas individu di lingkungan birokrasi. Karakter etis, tanggung jawab sosial, serta disiplin kerja yang kuat membantu menciptakan budaya organisasi yang transparan dan akuntabel. Penguatan karakter dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan anti-korupsi, pembiasaan nilai-nilai moral sejak dini, pembinaan etika birokrasi, serta penerapan kode etik yang jelas. Sementara itu, integritas mencakup konsistensi antara prinsip dan tindakan, keberanian untuk menolak praktik korupsi, serta komitmen terhadap kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Sinergi antara karakter dan integritas menciptakan efek preventif yang kuat terhadap praktik korupsi karena pejabat publik menjadi sadar akan dampak sosial dan hukum dari korupsi. Selain itu, transparansi, pengawasan internal dan eksternal, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung dalam memperkuat integritas lembaga publik. Dengan pendekatan holistik yang memadukan penguatan individu, reformasi birokrasi, dan pengawasan efektif, sektor publik dapat membangun budaya anti-korupsi yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Abstrak ini menekankan bahwa pendidikan karakter dan integritas adalah fondasi utama dalam strategi pencegahan korupsi di sektor publik.
Pembangunan Karakter Antikorupsi Mahasiswa dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Membangun Budaya Integritas Sherly Tay; Rio Sarwanto; Mira Febriana; Iwan Armawan
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi masih menjadi salah satu persoalan paling serius dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, karena merusak sendi-sendi perekonomian, hukum, demokrasi, dan kualitas hidup masyarakat. Upaya penindakan yang dilakukan melalui instrumen hukum pidana terbukti belum cukup menimbulkan efek jera jika tidak diiringi dengan pembentukan karakter antikorupsi sejak dini. Dalam konteks ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga mengembangkan strategi pencegahan dan pendidikan antikorupsi, termasuk melalui keterlibatan aktif di lingkungan perguruan tinggi. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara pembangunan karakter antikorupsi pada mahasiswa dengan peran KPK dalam mendorong budaya integritas di kampus. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan mengkaji kerangka hukum pemberantasan korupsi, serta pendekatan sosio-legal yang melihat perilaku koruptif di dunia pendidikan dan peran generasi muda sebagai agen perubahan. Data diambil dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi KPK, dan bahan sosialisasi antikorupsi yang disampaikan dalam kegiatan audiensi di Universitas Mpu Tantular. Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku koruptif di lingkungan pendidikan—seperti kecurangan akademik, penyalahgunaan dana kegiatan, hingga praktik gratifikasi dalam relasi dosen–mahasiswa—mencerminkan gejala yang sama dengan tindak pidana korupsi di ranah publik, hanya berbeda skala dan konteks. Pembangunan karakter antikorupsi yang berlandaskan nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, menjadi prasyarat terbentuknya budaya integritas di kampus. Peran KPK melalui pendidikan, pencegahan, dan pelibatan masyarakat kampus terbukti strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya “tidak mau” korupsi, tetapi juga “tidak dapat” dan “tidak berani” melakukan korupsi karena sistem yang lebih akuntabel dan berintegritas
Integrasi Nilai-Nilai Anti-Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia Sherly Tay; Silverius Y. Soeharso; R Agust Maruli L Gaol; Iwan Armawan
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025): INLAW - Desember 2025
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di Indonesia. Pendidikan tinggi hukum, sebagai lembaga penghasil calon penegak hukum dan intelektual kritis, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum, serta menelaah efektivitas dan tantangan implementasinya. Dengan pendekatan kualitatif-normatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen akademik perguruan tinggi, penelitian ini menemukan bahwa internalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial masih sering bersifat simbolik dalam tataran kurikulum. Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu diarahkan pada pengalaman pedagogis yang lebih reflektif dan partisipatif agar mahasiswa tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga menjiwai makna etis di baliknya
Pembangunan Karakter Anti Korupsi Melalui Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Peningkatan Harta Kekayaan Adellia Arafah Nuraliya; Winni Carolin; Surya Putra; Samuel Eko Saputro; Iwan Armawan
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengkaji pembangunan karakter anti korupsi melalui penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap peningkatan harta kekayaan sebagai strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi korupsi sebagai extra ordinary crime di Indonesia. Korupsi diposisikan sebagai kejahatan terstruktur yang merusak stabilitas, demokrasi, dan kesejahteraan, sehingga penanggulangannya harus mencakup pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset sesuai prinsip UNCAC 2003. Dengan menggunakan perspektif teori penegakan hukum, politik kriminal, dan hukum progresif, pembuktian terbalik dipandang sah sejauh praduga diarahkan pada legalitas harta kekayaan, bukan pada kesalahan pribadi pelaku. Pendekatan in rem terhadap aset hasil korupsi, khususnya milik penyelenggara negara, ditawarkan untuk memudahkan perampasan aset ilegal dan menutup celah pencucian uang. Penerapan pembuktian terbalik secara murni diargumentasikan sebagai instrumen penting pembentukan budaya hukum dan karakter anti korupsi, sekaligus penguatan sistem hukum nasional di era digital
Lembaga Anti Korupsi sebagai Agen Pembangunan Karakter Hukum dan Moral dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Elisabeth Simanjuntak; Rudi Hartono; Iwan Armawan
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan ancaman serius terhadap supremasi hukum dan moralitas bangsa. Peran lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai agen pembangunan karakter hukum dan moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis lembaga anti korupsi dalam membentuk budaya integritas dan etika publik sebagai fondasi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini membahas hubungan antara penegakan hukum antikorupsi dan pembinaan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas lembaga anti korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih sangat bergantung pada keberhasilan internalisasi nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem birokrasi serta kesadaran hukum masyarakat
Sinergitas KPK dan Program Pembangunan Karakter Nasional dalam Menumbuhkan Budaya Antikorupsi di Masyarakat Kristina Dameria Nathaliea Hutapea; Mochamad Haithami Achmad; Iwan Armawan
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter bangsa yang berintegritas. Artikel ini membahas sinergitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Program Pembangunan Karakter Nasional dalam menumbuhkan budaya antikorupsi di masyarakat. Melalui pendekatan normatif dan sosiologis, penelitian ini menganalisis peran KPK dalam mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial melalui pendidikan antikorupsi dan kampanye moral publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi antara KPK dan lembaga pendidikan mampu memperkuat internalisasi nilai antikorupsi sejak dini, meskipun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi implementasi di tingkat sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, sinergi keduanya menjadi fondasi strategis dalam membangun karakter bangsa yang berintegritas serta memperkuat daya tahan sosial terhadap praktik korupsi
Co-Authors Adellia Arafah Nuraliya Elisabeth Simanjuntak Jhepri Rikson Lumban Raja Kristina Dameria Nathaliea Hutapea La Dono Mira Febriana Mochamad Haithami Achmad Mohamad Iqbal R Agust Maruli L Gaol Rio Sarwanto Rudi Hartono Samuel Eko Saputro Sherly Tay Silverius Y. Soeharso Siti Munawaroh Suherman Surya Putra Winni Carolin