Aji Saptaji
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Pembulatan Desimal ke Bawah Keterwakilan Perempuan di KPU Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah Muhammad Rafi Nur Akbar; Chaerul Shaleh; Aji Saptaji
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 2 (2025): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i2.1013

Abstract

The KPU as the respondent in the Supreme Court decision, as previously explained, was ordered to amend Article 8 paragraph (2) of PKPU 10/2023, this was not followed up by the KPU. Instead of revising the regulations, the KPU decided to make an official letter containing a request to Political Parties to comply with the Supreme Court decision, the implications of this Article make the list of permanent candidates for female DPRD members of Bandung Regency many less than 30% in each electoral district, The method used by researchers in this study is the Empirical Normative Legal Method which uses a normative or binding and regulatory rule or law which is combined with factual empirical data. The results of the study show that the KPU did not comply with the Supreme Court decision to revise Article 8 paragraph 2, The implications of rounding the decimal down caused 33 electoral districts on the list of permanent candidates for DPRD members from 18 contesting parties to be less than 30% female representation. From the perspective of the industrial policy, there is no prohibition regarding women in politics or becoming a leader, especially if what a woman is fighting for are good things and things that are beneficial for everyone.
STRATEGI PARTAI GERINDRA DALAM PEMENUHAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 DI DAPIL III KABUPATEN BOGOR Farah Salma Rubbiyanti; Chaerul Shaleh; Aji Saptaji
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1332

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Partai Gerindra dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Daerah Pemilihan III Kabupaten Bogor serta meninjau dampaknya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Kebijakan afirmatif mengenai kuota perempuan merupakan instrumen konstitusional untuk memperluas partisipasi politik dan menjamin keadilan representasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan telaah regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Gerindra telah memenuhi ketentuan kuota secara administratif melalui mekanisme penjaringan terbuka, dukungan struktural partai, serta fasilitasi kampanye tanpa pembedaan gender. Strategi tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pencalonan dan kampanye politik. Namun demikian, keterwakilan perempuan secara substantif masih menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya finansial, jaringan politik, dan pengalaman elektoral. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, strategi partai telah mencerminkan prinsip al-‘adalah dan syura dalam aspek prosedural, tetapi pencapaian maslahah secara optimal memerlukan penguatan kapasitas politik perempuan secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kuota formal, tetapi juga oleh konsistensi strategi internal partai dalam membangun kaderisasi dan pemberdayaan politik perempuan.