Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Reformasi Hukum Kepailitan dalam Memitigasi Risiko Sistemik terhadap Stabilitas Makroekonomi Sudhana, Harry; Muhammad Ruhunussa; Raden Giri; Raineldis Bero; Yusfika Ely Nur Afifah; Edi Mulyadi
IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management Vol. 3 No. 4 (2025): December
Publisher : Draf Solusi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69718/ijesm.v3i4.521

Abstract

This study examines the urgency of bankruptcy law reform within the framework of mitigating systemic risks that threaten macroeconomic stability. As theoretical research, this article analyzes the correlation between the efficiency of insolvency regimes and macroeconomic variables such as investment, banking sector health, and resource allocation. The findings indicate that a rigid bankruptcy law, which is merely oriented toward formal-legalistic aspects, can trigger the "zombie firms" phenomenon, which hinders national productivity and exacerbates financial contagion during crises. Legal reform is necessary to shift the paradigm from a private debt-settlement mechanism to an economic policy instrument capable of distinguishing between temporary liquidity shocks and fundamental insolvency. In conclusion, strengthening debt restructuring mechanisms and synchronizing judicial authorities with macroprudential policies are crucial for building economic resilience. Legal uncertainty in bankruptcy proceedings not only harms the parties involved but also escalates systemic risks that can destabilize overall national economic growth.
Interaksi Politik, Regulasi Hukum Bisnis, dan Kebijakan Publik dalam Pengembangan Industri Properti Saputra, Adi; Ibrahim Aji; Mahfudlon; Yusfika Ely Nur Afifah; Dian Wibowo; Mustofa Kamil
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 5 No. 02 (2026): April - Juni
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v5i02.3429

Abstract

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah mendorong intensifikasi pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi publik yang strategis, dimana Government Public Relations (GPR) berperan sebagai instrumen vital dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga reputasi institusi pemerintah di tengah derasnya arus informasi. Krisis komunikasi publik di Indonesia kerap dipicu oleh penyebaran misinformasi serta keterlambatan klarifikasi resmi, sehingga kemampuan verifikasi, respons cepat, dan transparansi informasi menjadi faktor penentu legitimasi pemerintah di ruang digital (PR Indonesia, 2025; Dunan, 2020). Melalui analisis konseptual berbasis kajian literatur, penelitian ini menelaah dinamika krisis GPR dengan menekankan pengelolaan informasi krisis, pemanfaatan media sosial, serta penguatan kapasitas komunikasi institusi pemerintah, mengingat kegagalan respons yang cepat dan akurat berpotensi menurunkan kepercayaan publik sekaligus memperburuk eskalasi konflik informasi di ruang digital (Nurfalah et al., 2026; Gunadarma & Masitoh, 2024). Oleh karena itu, strategi komunikasi krisis berbasis digital yang adaptif dan responsif merupakan kebutuhan mendasar guna mendukung efektivitas fungsi GPR di era komunikasi publik yang semakin kompleks dan dinamis.