Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Analisis Penerapan Hukum Pidana dan Implikasi Sosial terhadap Tindak Kekerasan dalam Konflik Lingkungan Pesisir akibat Pengerukan Laut Michel Priscila; Talitha Maheswari Ning Atmojo; Sekar Galuh Adrelia; Akmalia Salsabila; Muhamad Noval Faris Pratama; Mochamad Yulian Fadhli Saputra; Cikal Aldrich Adilhum; Zidan Nugraha; Luthy Yustika
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Januari 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i1.301

Abstract

Coastal environmental conflicts caused by sea dredging often lead to tensions between fishing communities and parties exploiting natural resources. These tensions frequently escalate into protest actions accompanied by acts of violence. This study aims to analyze the application of criminal law to violent acts during fishermen’s protests and to examine the social implications of handling such cases. The research method employed is a normative juridical approach with qualitative analysis of legislation, legal doctrines, and relevant cases. The findings indicate that the application of criminal law often emphasizes repressive measures without addressing the root causes of environmental conflict, resulting in social impacts such as the marginalization of fishermen and distrust toward law enforcement authorities. A more comprehensive approach is required, integrating the protection of coastal communities’ rights with restorative measures.
Legal Analysis of the Blocking of Customer Accounts by PT Bank Mandiri TBK from the Perspective of Customer Legal Protection (Study of Decision Number 112/PDT.G/2022/PN.YYK) Alya Puspita Juliasari; Dhiva Aurora Pramhesta Dharma; Elda Septi Darmayanti; Friska Nova Wijaya Siagian; Muhamad Daud Hidayatulloh; Salma Ayu Nurmala; Luthy Yustika
Jurnal Multidisiplin Sahombu Vol. 6 No. 02 (2026): Jurnal Multidisiplin Sahombu, 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Blocking customer accounts is one of the administrative measures that banks can take in order to apply the principles of prudence and risk control. However, this authority is not absolute, as it has the potential to limit the civil rights of customers if carried out without a clear legal basis and valid procedures. This study aims to examine the legal regulations regarding the authority of banks to block accounts by PT Bank Mandiri Tbk in the Yogyakarta District Court Decision Number 112/Pdt.G/2022/PN.Yyk with the principle of legal protection for banking customers. The research method used is normative juridical research with a legislative approach and a case approach. The primary legal sources include Law No. 10 of 1998 concerning Banking, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Financial Services Authority Regulations concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, and Court Decisions. Secondary legal materials were obtained from literature, scientific journals, and opinions of banking law experts. The results of the study show that the authority of banks to block accounts can only be exercised if there is a valid legal basis and must be accompanied by the principles of transparency, proportionality, and accountability. This study concludes that PT Bank Mandiri Tbk is not in accordance with the principles of customer legal protection and incurs legal liability for the bank.
Analisa Yuridis Pengawasan Bank Terhadap Pemalsuan Dokumen: Studi Putusan Pn Barru Nomor 4/Pid.B/2024/Pn Barru Tanggal 7 Mei 2024 Faustina, Yaffa Ivana; Elvina Putri Maheswari; Shafa Salsabila; Berto Purnomo Sidik; Fika Nurmajulia Andiani; Antika Gestia; Luthy Yustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3857

Abstract

Kejahatan pemalsuan dokumen dalam pengajuan kredit perbankan merupakan ancaman serius terhadap integritas dan kepercayaan sistem keuangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme pengawasan bank yang ideal dalam mencegah praktik pemalsuan dokumen serta mengkritisi implementasinya berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 4/Pid.B/ 2024/PN Barru. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perbankan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan bank, yang meliputi implementasi prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dan Manajemen Anti-Fraud, seringkali belum sepenuhnya efektif karena adanya celah operasional dan kolusi internal. Putusan PN Barru dalam kasus ini telah berhasil membuktikan unsur tindak pidana pemalsuan dokumen. Namun, analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim masih terfokus pada unsur pidana pelaku, kurang mendalam dalam mengkaji potensi kegagalan sistem pengawasan bank sebagai pemicu atau fasilitator terjadinya tindak pidana tersebut. Disimpulkan bahwa penguatan regulasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penegasan tanggung jawab internal bank mutlak diperlukan untuk meningkatkan integritas sistem perbankan. Studi ini merekomendasikan penegasan peran pengawasan bank dalam pertimbangan putusan pidana sebagai upaya preventif dan penegakan hukum yang lebih komprehensif.
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ( Analisis Putusan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal ) Mufahir, Ratu Nazwa; Nurtazkiyah Tunafsih; Muhamad Fakih Hidayat; Daffa Rasya Fachrezi; Pipit Fitriyani; Nadila Angraini Rofianti; Rohmatun; Kumbang; Luthy Yustika
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.285

Abstract

Penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja dikenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut hukum pidana Indonesia serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena perbuatan terdakwa merupakan penggelapan yang berulang, majelis hakim secara tepat menerapkan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena penggunaan bukti transfer hanya merupakan modus operandi dan tidak memenuhi unsur pemalsuan surat.
WANPRESTASI ANTAR PERUSAHAAN STUDI PUTUSAN PN SURABAYA NOMOR 1259/PDT.G/ 2023/PN SURABAYA Annida, Aulia; Evi Andini; Gabrielle Dewi Halim; Kayla Rahma Adinda; Rullin Eka Femydestia; Shella; Luthy Yustika
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.291

Abstract

Penelitian ini mengakaji sengketa wanprestasi anata PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa berdasarkan Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Surabaya akibat gagal bayar pembelian batu andesit senilai Rp 791.385.542. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian meniai hubungan hukum para pihak, kekuatan alat bukti, serta penerapan Pasal 1234, 1238, dan 1338 KUH Perdata. Hasilnya, pengadilan menyatakan tergugat wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kontrak, sementara sebagian bukti tergugat dikesampingkan karena tidak relevan. Putusan hakim dinilai tepat dan mencerminkan kepastian hukum serta pentingnya pengelolaan kontrak yang baik dalam dunia usaha.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR 762/Pid.B/2025/PN Tjk Devita, Ninda Cahya; Mutia Melinda; Taqiyyah Juliah; Cinta Darojatun Nashuha; Nanci Indah Silaban; Refy Purnama Sari; Jonathan Vicky; Muhammad Al Fariedz; Luthy Yustika
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.295

Abstract

Penelitian ini menganalisis unsur kelalaian dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 762/Pid.B/2025/PN Tjk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kelalaian dapat memenuhi unsur-unsur penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kasus dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan membutuhkan niat dan itikad buruk dalam penguasaan barang secara melawan hukum, sehingga unsur kelalaian (culpa) tidak dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.