Yohanes, Yulius
Universitas Tanjungpura

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

ETIKABIROKRAT DALAM PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK ANGGRAINI, DEA ESTY; Yohanes, Yulius; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4288

Abstract

Etika birokrasi menjadi perhatian penting dalam pelayanan publik karena sebagai penentu dari hasil pelayanan dan kepuasan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika birokrat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak karena adanya keluhan dari masyarakat terkait profesionalitas birokrat dalam memberikan pelayanan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini akan menggunakan teori etika birokrasi menurut Darwin (dalam Tri Yuniningsih 2018, 51) dimana indikator yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu Efisiensi, Membedakan Milik Pribadi dengan Milik Kantor, Impersonal, Merytal System, Responsible, Accountable dan Responsiveness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator yang diteliti sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa indikator yang belum maksimal sehingga dibutuhkan perbaikan.  Kata Kunci: Etika, Birokrat, KTP Elektronik.
KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN SISTEM KEUANGAN DESA DI DESA BAHENAP KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU CLAUDIA, CINDY; Yohanes, Yulius; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4302

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja perangkat desa Bahenap dalam melaksanakan pengelolaan hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bahenap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Kantor Desa Bahenap Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu. Subjek penelitian adalah Bidang Pemberdayaan Administrasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Sub Bidang Pemberdayaan Administrasi Desa di Kecamatan Kalis, Kepala Desa Bahenap, Operator aplikasi SISKEUDES, perangkat desa dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan anggaran pembangunan. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran kinerja menurut Moeheriono dimana indikator yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu, efektif, efisien, kualitas dan ketepatan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kinerja yang dilaksanakan belum berpengaruh signifikan bagi kinerja perangkat desa dan belum maksimal pelaksanaannya. [1]Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan kepada perangkat desa Bahenap untuk lebih aktif dalam memenuhi panggilan dari kecamatan dan rutin melakukan koordinasi dengan kecamatan sebagai pendamping dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES. Serta membuat regulasi untuk menentukan batas waktu, sehingga dapat mendukung kualitas kinerja perangkat desa agar lebih efektif, efisien dan tepat waktu.  Kata Kunci: Kinerja, Perangkat Desa, Sistem Keuangan Desa.
PERAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK DALAM PENGEMBANGAN NASIONALISME KEPADA SISWA SMA NEGERI 4 PONTIANAK Saputra, Fajar; Yohanes, Yulius; Sihaloho, NahotTua Parlindungan
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i1.3458

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam Pengembangan jiwa nasionalisme siswa SMA Negeri 4 Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam rangka Pengembangan jiwa nasionalisme terhadap siswa SMA Negeri 4 Pontianak, belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena hal tersebut, dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:  Pembinaan melalui pengembangan potensi siswa secara optimal dan terpadu belum terlaksana. Karena materi nasionalisme dan karakter bangsa yang akan diintegrasikan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler mencakupi aspek kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembinaan melalui pemantapan kepribadian siswa belum terwujud. Hal tersebut terlihat rendahnya pemahaman siswa terhadap nilai-nilai nasionalisme yang dikembangkan dalam program penanaman nilai-nilai nasionalisme di SMA Negeri 4 Pontianak seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air. Pembinaan terhadap persiapan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia melalui proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi penanaman nilai-nilai nasionalisme mangalami hambatan antara lain: masih terbatasnya pengetahuan pegawai kesatuan bangsa dan politik tentang penanaman nilai-nilai nasionalisme terutama dalam penyusunan perangkat pembelajaran, lingkungan keluarga dan masyarakat, serta sarana prasarana yang belum lengkap. Kata kunci: Peran, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pengembangan, Nasionalisme.  
Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Pontianak DIANI, NIA NUR; Yohanes, Yulius; Parlindungan, Nahot Tua
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4307

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada teknik keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun yang menjadi hasil penelitian berdasarkan ketiga indikator yaitu peran pemerintah sebagai pelopor, inovator dan katalisator. Peran Pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yakin telah melaksanakan tugas sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia meski kedua indikator tidak terpenuhi yaitu sebagai pelopor dan inovator. DP2KBP3A berperan sebagai penerima laporan mengenai program yang telah dilaksanakan oleh instansi dan stakeholder terkait kemudian mengecek apakah sudah sesuai dengan indikator Kota Layak Anak lalu dilaporkan ke pusat. DP2KBP3A masih perlu mengadakan pertemuan dengan instansi dan stakeholder untuk memberitahukan indikator KLA agar program yang dibuat dapat memenuhi kriteria. Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan Perempuan, Kota Layak Anak
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ENSALANG KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU ALDIAN, RIAN; Yohanes, Yulius; Erdi, Erdi
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4308

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian kulitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ensalang, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Permasalahan mengenai pengelolan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk hal-hal yang diperioritaskan disetiap desa seperti meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sepenuhnya belum optimal. Indikator yang digunakan dalam pengelolaan adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, 1). Dalam aspek perencanaan, sepenuhnya belum melibatkan BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat luas dalam perencanana desa. 2). Dalam aspek pengorganisasian pemerintah desa belum sepenuhnya menjalankan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi pemerintah desa. 3). Dalam aspek kepemimpinan kepada desa belum sepenuhnya mampu menjalankan peran kepemimpinan sebagai tauladan yang baik bagi masyarakat 4). Dalam aspek pengendalian, BPD dan masyarakat kurang terlibat dalam kegiatan pemantauaan dan evaluasi jalannya program desa. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini antara lain, 1). Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan desa harus ditingkantakan serta Pemerintah desa harus lebih terbuka dalam memberi informasi kepada masarakat sehingga apa yang telah direncakanan mendapatkan respon positif dari masyarakat. 2). Pemerintah desa harus lebih memperhatikan tugas dan fungsi yang telah tetapkan dalam struktur organisasi pemerintah desa sehingga tidak adanya tumpang tindih jabatan. 3). Keterbukaan dalam suatu kepemimpinan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa Ensalang, selain itu, kepala desa sebagai sosok pemimpin harus mampu memberikan sifat tauladan yang baik bagi masyarakat sehingga mendorong rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. 4). BPD dan masyarakat harus lebih aktif untuk ikut dalam kegiatan pemantauan dan elvaliasi jalanya program desa, keterbibatan BPD dan masyarakat dalam kegiatan pemenatauaan dan evaluasi akan mempermudah untuk mencapai tujuan dan sasaran jalanya program desa. Kata Kunci: Pengelolaan, ADD, Desa.
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA EMPIYANG KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU YANDO, EUSEBINUS; Yohanes, Yulius; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4275

Abstract

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2022.Penelitian ini bertujuan mendeskripsi dan menganalisis Kepemimpinan Kepala Desa DalamPembangunan di Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau. Permasalahan yang terjadi yaitu Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau belum berjalan efektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode kualitatif dengan desain melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori Kepemimpinan Menurut Henry Mintzberg (dalam Badeni 2014,29) yang dilihat dari tiga aspek yaitu:1) Peran berorientasikan tugas, kesimpulannya adalah kurangnya musyawarah kepala desa kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan program pembangunan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu:2) Peran berorientasikan hubungan kerja, kesimpulannya adalah komunikasi kepala desa kepada perangkat desa maupun masyarakat masih rendah hal ini terlihat dari kurang bersosialisasi:3) Peran berorientasikan hasil yang efektif, kesimpulannya adalah kepemimpinan kepala desa masih belum maksimal dalam merealisasikan pembangunan fisik yang diusulkan. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah dalam hal menjalankan tugas, kepala desa dan jajarannya perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat yang baik, perlu adanya mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar lebih transparan kepada masyarakat dan seharusnya kepala desa dapat memperjuangkan apa yang menjadi target dari program pembangunan. Kata Kunci: Kepemimpinan Kepala Desa. Pembangunan Fisik.
PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KRATOM DI KABUPATEN KAPUAS HULU ALFAZRI, HUSNA UTAMI; Yohanes, Yulius; Patriani, Ira
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i1.3464

Abstract

Tujuan adanya pemberdayaan masyarakat petani adalah memperoleh daya untuk dapat mengelola apa saja yang diusahakan sehingga mempengaruhi  kesejahteraan hidupnya. Terwujudnya kesejahteraan petani menjadi peranan penting bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan Pangan yang memangku kebijakan tersebut. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom berdasarkan peran pemerintah sebagai wirausaha (enterpreneur), koordinator, fasilitator, dan stimulator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan penentuan subjek penelitian yang terdiri dari pihak Dinas Pertanian dan Pangan, pelaku usaha dan petani kratom. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom sudah cukup terlaksana tetapi belum secara maksimal. Hal ini ditinjau dari belum adanya upaya nyata yang dilakukan dalam hal pengembangan hasil produksi kratom, minimnya fasilitas sarana dan prasarana, tidak adanya anggaran dan permodalan serta dorongan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat petani kratom. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dari setiap perangkat daerah maupun masyarakat dan petani di Kapuas Hulu. Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Petani, Kratom.
ETIKA APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS PATMA, PATMA; Yohanes, Yulius; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisisetika aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan administrasi di Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan SipilKabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa etika aparatur pemerintah dalam pelayanan administrasi masih belum optimal, dilihat dari asas etika pemerintahan, yaitu: Pertanggungjawaban (Responsibility), didasarkan pada tanggung jawab aparatur pemerintah masih belum sesuai dengan standar operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengabdian (Dedication), masih ditemukan aparatur pemerintah yang cuek, marah-marah dan kurang sopan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi Kesetiaan (Loyalti), didasarkan pada kurangnya aparatur pemerintah untuk menaati aturan yang telah ditentukan. Kepekaan (Sensitivy), didasarkan pada kurang peka dan sadarnya aparatur pemerintah dengan keadaan sekitar. Persamaan (Equality), masih adanya aparatur pemerintah yang berlaku diskriminatif dalam pelaksananaan pelayanan administrasi. Kepantasan (Equity), didasarkan pada prioritas dan fasilitas terhadap masyarakat masih belum memadai, terutama pelayanan terhadap masyarakat lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan disabilitas. Saran dari peniliti seharusnya ada evaluasi terkait SOP terhadap etika aparatur pemerintah dalam pelayanan administrasi di Disdukcapil Kabupaten Sambas.Kata Kunci: Etika, Aparatur Pemerintah, Pelayanan AdministrasiÂ