Sujendra, Bima
Universitas Tanjungpura

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA SEBERANG KAPUAS KABUPATEN SEKADAU CLAUDIA, SINDI; Patriani, Ira; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4310

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan hasil penelitian mengenai bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Seberang Kapuas Kabupaten Sekadau sebagimana tercantum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengembangan Desa Wisata sebagai salah satu pilihan bidang pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah hal yang sangat potensial bagi Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau karena di desa ini terdapat tujuan wisata berupa Gua Lawang Kuari yang sekaligus menjadi ikon Kabupaten Sekadau dan juga tersedia potensi wisata lainnya berupa warisan budaya dan kearifan lokal yang masih terjaga. Namun faktor utama keberhasilan pengembangan desa wisata di Desa Seberang Kapuas adalah peran yang optimal  Pemerintah Desa Seberang Kapuas dalam kapasitas nya sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator. Metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara dalam pengumpulan data dipilih dalam penelitian ini untuk melihat seberapa optimal Pemerintah Desa Seberang Kapuas dalam melaksanakan peran nya dalam pengembangan Desa Seberang Kapuas sebagai desa wisata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.Dengan melihat penerapan dari 3 aspek tersebut, maka dapat diketahui bahwa peran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Seberang Kapuas belum optimal dan selanjutnya setelah perlu diberikan rekomendasi dan saran untuk lebih mengoptimalkan peran Pemerintah Desa dalam pengembangan desa Wisata di Desa Seberang Kapuas Kabupaten Sekadau dengan mengacu pada indikator pelaksanaan peran pemerintah desa pada masing – masing aspek tersebut. Kata kunci : Optimalisasi, Peran Pemerintah Desa, Desa Wisata 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG SAPUTRA, RIDHO; Pudjianto, Pudjianto; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3474

Abstract

  Latar belakang dari peneltian ini adalah adanya masalah terkait pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang di Badan Keuangan Daerah seperti penyajian data aset tanah Pemerintah Kota Singkawang yang kurang informatif, masih adanya aset tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan yaitu sertifikat tanah sebanyak 1.411 bidang tanah, dan masih adanya aset tanah Pemerintah Kota Singkawang yang belum dimanfaatkan sebanyak 619 bidang tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Penelitian ini menggunakan teori manajemen aset menurut Doli D. Siregar (2004,518-520) dan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Singkawang di Badan Keuangan Daerah masih belum optimal. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor antara lain yaitu kegiatan labelling belum maksimal pelaksanaannya yang dibuktikan dengan sedikitnya pemasangan papan tanda kepemilikan, sebanyak 1.411 bidang tanah Pemerintah Kota Singkawang belum memiliki sertifikat tanah, pemanfaatan aset tanah yang masih belum maksimal, dan penggunaan sistem informasi manajemen aset yang belum terintegrasi.Saran dari penelitian ini adalah meningkatkan target dan memberikan batasan waktu terhadap aset-aset tanah yang akan disertifikasi, pemasangan patok beton yang jelas dan pagar, meningkatkan pemanfaatan aset tanah, dan pengembangan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi. Kata Kunci : Pengelolaan, Aset Tanah, Badan Keuangan Daerah.
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BARU KECAMATAN BENUA KAYONG KABUPATEN KETAPANG Sapitri, Windi; Yohanes, Yulius; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4266

Abstract

Windi Sapitri, Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Kepatang. Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2023.Penulisan skripsi ini meneliti tentang Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan di Desa Baru didapat dari wawancara berupa keterangan lisan beberapa subjek penelitian, mengelompokkan pendapat-pendapat, serta bisa menarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara oleh beberapa informan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Triangulasi yang berarti peneliti mengunakan Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dengan menggunakan observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori manajemen pemerintahan yaitu Teori kepemimpinan oleh Suharto (2006,32) tentang Kepemimpinan sebagai suatu kebijakan, Kepemimpinan sebagai strategi, dan Kepemimpinan sebagai alat komunikasi. Hasil dari penelitian ini, ialah Kepala Desa merupakan sebagai seorang pemimpin dalam organisasi desa, namun masih memiliki banyak kekurangan dalam memenuhi pembangunan desa baru terkait tentang pembangunan fisik dan Sumber Daya Manusia. Untuk saran dalam penelitian ini Kepala Desa Baru harus menambahkan wawasan mengenai pembangunan desa dan juga dapat menyarankan ide-ide baru terkait tentang pembangunan pada desa. Kepala Desa juga mau berkomunikasi lebih jauh lagi dengan masyarakat desa mengenai pelaksanaan pembangunan sampai proses pembangunan yang sudah terlaksanakan supaya tidak adanya miskomunikasi.  Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan Fisik
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DANA DESADI DESA ENSALANG KECAMATAN SEKADAU HILIRKABUPATENSEKADAU RADINITA, NOBERTA CLARA; Eka, Agus; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4291

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai peran pemerintah desa dalampelaksanaanpengelolaan dana desa di Desa Ensalang Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Dalampenelitianinipenelitimenggunakanmetodepenelitiankualitatifdenganpendekatandeskriptif.Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Padateknikkeabsahandatapenelitimenggunakantekniktriangulasisumber.Hasilpenelitianinimenunjukkan tiga pembahasan. Pertama, Pemerintah Desa lebih memprioritaskan penggunaan danadesa untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) daripadapembangunan Badan Usaha MilikDesa (BUMDES). Hal ini terlihat pada jumlah anggaran pada bidang penanggulangan bencana,mendesakdandaruratdengandiadakannyaBantuanLangsungTunaisesuaidenganprioritaspenggunaandanadesauntukmitigasidanpenangananbencanaalamsungguhsangatbesardibandingkandengan prioritaspenggunaan danadesauntukpemulihanekonominasionalyangtertera pada bidang pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada gagal terealisasinya programBUMDES. Kedua, Pemerintah Desa tidak transparan dalam menyampaikan informasi terkait rinciandan realisasi anggaran dana desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat. Halini terlihat pada beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa beserta masyarakat lainnya masihbelum memahami bagaimana fungsi serta pengelolaan dana desa. Ketiga, Pemerintah Desa tidaksepenuhnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan dana desa. Hal ini terlihat padabeberapa kualitas infrastruktur jalan yang dibangun masih belum optimal dan beberapa masyarakatmasihbelummengetahuibahwamerekamemilikihakdantanggungjawabdalammengawasirealisasi dana desa. KataKunci: Peran,PemerintahDesa,PengelolaanDanaDesa.
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PETANI NANAS DI DESA TELUK BAKUNG KECAMATAN SUNGAI AMBAWANGKABUPATEN KUBU RAYA Putri, Aprilia Dwiska; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4321

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana strategi pemerintah desa dalam memberdayakan petani nanas yang dilakukan di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan secara komprehensif melalui pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan pengamatan tentang bagaimana strategi pemerintahan terhadap pemberdayaan petani nanas. Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan petani nanas menggunakan analisis SWOT yaitu dari lingkungan internal Strenth dan Weakness serta lingkungan eksternal Opportunities dan Threats yang dihadapi oleh suatu daerah tertentu. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dengan faktor internal Kekuatan (strengths) dan Kelemahan (weakness). Petani nanas di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Dalam Sjafrizal (2014: 246-2480, Analisis SWOT pada dasarnya merupakan teknik identifikasi berbagai faktor dan unsur penentu pembangunan suatu instansi secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian Strategi Pemerintah Desa Teluk Bakung secara akif masih perlu ditingkatkan dengan merumuskan strategi pemberdayaan yang lebih tepat dari hasil faktor internal dan ekseternal. Kata kunci : Analisis SWOT , Strategi Pemerintah Desa dan Pemberdayaan, Petani
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR KOTA SINGKAWANG KRISTANTI, SIMPROSA; Maryuni, Sri; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3479

Abstract

Penelitian ini berjudul “Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang”. Penulis menemukan beberapa fenomena yang belum diterapkan dalam prinsip-prinsip good governance seperti informasi pengaduan pelayanan melalui aplikasi berbasis website yang belum berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis tentang penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap pelayanan administrasi terpadu Kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teori Sedarmayanti (2012,12). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa fenomena yaitu kurang berfungsinya website Kecamatan Singkawang Timur beserta aplikasi pengaduan layanan, kurangnya sumber daya manusia yang ada di Kantor Kecamatan Singkawang Timur sehingga terdapat kendala dalam ketepatan waktu pelayanan, kurang berfungsi secara maksimal pengaduan layanan berdasarkan isi kotak saran secara manual di Kantor Kecamatan. Adapun saran dari peneliti adalah Kecamatan Singkawang Timur seharusnya berupaya untuk memaksimalkan pelayanan deingan merekrut pegawai dalam mengatasi kurangnya sumber daya manusia, ketersediaan akses informasi seharusnya fokus pada website yang memuat informasi bagi masyarakat di Kecamatan Singkawang Timur.  Kata Kunci : Penerapan, Good Governance, Pemerintah, Pelayanan Publik.
KINERJA APARATURSIPILNEGARADALAMPENERBITAN KARTUIDENTITASANAK DIDINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATENSANGGAU TAHUN2020 Ergo, Stevanus Julius; Sujendra, Bima; Martinus, Martinus
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4305

Abstract

Stevanus Julius Ergo. Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan PenerbitanKartuIdentitasAnakdiDinasKependudukanDanPencatatanSipilDiKabupatenSanggauTahun 2020. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial danIlmuPolitikUniversitasTanjungpura.Pontianak.2022.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Kinerja Aparatur SipilNegaraDalamMeningkatkanPenerbitanKartuIdentitasAnakdiDinasKependudukandanPencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, yang belum berjalan optimal dalam meningkatkanpenerbitanKartuIdentitasAnak.Dalampenelitianinimenggunakanpendekatankualitatif.Hasil penelitian berdasarkan teori Agus Dharma (2019:355), menunjukkan bahwa: 1)Kuantitas, kinerja aparatur dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sanggaumasih belum seperti yang diharapkan. Penyebab pekerjaan yang tidak dapat diselesaikandengan cepat adalah a) faktor intermal, seperti kurangnya kepuasan kerja dari aparatur,sehingga menghambat selesainya pekerjaan. b) faktor eksternal, dimana masyarakat yangdatang tidak bisa menunggu dengan sabar dan harus selesai hari itu juga, sedangkanpekerjaanyangdilaksanakantidakhanyasatusaja.2)Kualitasaparaturdinaskependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sanggau masih harus ditingkatkan lagi,karena masih banyak aparat yang tidak taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan olehdinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sanggau, terutama jam masuk danpulang kantor. Serta masih ada aparat yang belum memahami pekerjaan dan bidangnya,sehinggadalam prosespelayanan administrasi cukupmemakan waktuyang lama. 3)Ketepatanwaktu,masihharusditingkatkan,karenamasihadakendalayangditemuidalamketepatan penyelesaian tugasnya. Aparatur dinas yang kurang memiliki inisiatif untukmenyelesaikanpekerjaannyatepatwaktudankurangkesadaranterhadaptanggungjawabnya, serta tidak bisamemanfaatkan waktu dengan seefisen mungkin agarlebihmengerjakanpekerjaan dengan tepatsesuaitargetdan tidakmenunda-nundawaktudalam  menyelesaikan pekerjaannya. Saran yang direkomendasikan adalah dinas kependudukandanpencatatansipilkabupatenSanggauharusmeningkatkankepuasankerjadanmenciptakanlingkungankerjayangnyaman,sertamencukupisaranadanprasaranapenunjangpekerjaanagarkuantitaskerjaaparaturdinasdapatberjalansepertiyangdiharapkan. KataKunci:Aparatur,DinasKependudukandanPencatatanSipil, Kinerja.
EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI MASA PANDEMI COVID-19 RAMADANDI, REZA; karnaen, Zul; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3470

Abstract

 Penelitian ini diangkat berdasarkan permasalahan belum efektifnya kinerja ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daearah Provinsi Kalimantan Barat dimasa Pandemi Covid-19.Teori yang digunakan adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut priansa & garnida (2013,14-15) dengan empat indikator yaitu karakteristik organisasi, Karakteristik Lingkungan, Karakteristik pekerja dan karakteristik manajemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu tekhnik wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yang terdiri dari 7 orang serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian: berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dimasa Pandemi Covid-19 berdasarkan Karakteristik Organisasi, Karakteristik Lingkungan, Karakteristik Pekerja, dan Karakteristik Manajemen belum sepenuhnya efektif  mengingat dari keempat indikator tersebut masih terdapat kendala dan kelemahan yang sifatnya menghambat efektivitas kinerja ASN pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daearah Provinsi Kalimantan Barat dimasa pandemi Covid-19. Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah memaksimalkan Kinerja ASN berbasis IT sebagai bentuk strategi dimasa darurat berkelanjutan serta mengadopsi beberapa terobosan baru pada sistem kerja ASN dimasa Pandemi Covid-19 yang dianggap perlu untuk kemudian diaplikasikan pada kondisi normal dengan dasar nilai keunggulan. Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Covid-19
Koordinasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Di Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Pratama, Aryobi; Yohanes, Yulius; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4322

Abstract

Penulisan skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi adanya fenomena yang terjadi berkaitan dengan koordinasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. yang dimana terdapat masalah yang ada di Kantor Desa Baning Kota yaitu belum efektifnya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat mengenai program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Baning Kota. Pada Penelitian ini penulis ingin menyampaikan dan mendeskripsikan mengenai koordinasi di dalam komunikasi yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan Masyarakat mengenai program pembangunan yang dilaksanakan di dalam Desa Baning Kota tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi,wawancara serta dokumentasi yang di lakukan di Kantor Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Kata kunci:Koordinasi,Pemerintahan,Desa Dan Pembangunan
PENERAPAN E-GOVERNMENT DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT VALDO, ANDREAS; Rahim, Abdul; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4273

Abstract

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penerapan E-Government di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provisi Kalimantan Barat. Penelitian ini menjadi menarik untuk didalami dikarenakan Perkembangan jaman jadi Pengunaan Teknologi Informasi sangat di perlukan pemerintah. Analisis ini mengunakan elemen sukses Penerapan E-Government menurut Indrajit (2016) antara lain Dukungan (Support), Kemampuan (Capacity), dan Manfaat (Value). Metode yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Obeservasi, Wawancara, dan Dokumentas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan E-Government di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sudah berjalan hanya saja tidak berjalan Efektif dan Efisien. Beberapa permasalahan yang peneliti temukan seperti Salah satunya anggaran dana masih sangat terbatas jadi kurang mampu mencakup semua jadi untuk memaksimalkan Penerapan E-Governmnet masih sangat membutuhkan anggaran dana, terbatasnya Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun Kuantitas yang ada dalam menjalankan Penerapan E-Government sehingga masih membutuhkan tenagga tambahan untuk menjalankan Penerapan E-Government di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian ketersediaan infastruktur teknologi informasi sudah baik hanya saja masih perlu pembenahan separti Komputer dan jaringan Internet supaya Penerapan E-Government terlaksana secara Efektif dan Efisien. Kata Kunci : E-Government, Sumber Daya Manusia, Kalimantan Barat.