Martoyo, Martoyo
Universitas Tanjungpura

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DESA DI DESA JUNGKAT KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH NINGRUM, RIDHAYATI; Martoyo, Martoyo; Arifin, Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3137

Abstract

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui, memahami dan mengungkapkan karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan, berikut faktor penghambat implementasi kebijakan pendampingan desa di Desa Jungkat. Penelitian ini permasalahan: Implementasinya di Desa Jungkat, Pendamping Lokal Desa (PLD), dan beberapa persoalan koordinasi, pendampingan, pemantauan/ monitoring atas program/kegiatan dana desa hingga pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Penelitian ini menggunakan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier (dalam Subarsono, 2005:43), meliputi 3 kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan publik yaitu 1. Karakteristik masalah. Implementasi kebijakan pendampingan desa belum optimal, karena masalah area kerja PLD melingkupi 3 desa dari ideal 1 desa 1 PLD. 2. Karakteristik kebijakan/undang-undang. Amanah Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa masih sebatas obyektifikasi kontribusi pembangunan desa. 3. Variabel lingkungan. Koordinasi yang kurang efektif dengan perangkat desa menjadikan partisipasi masyarakat dalam menopang pembangunan desa tidak tumbuh semestinya. Kondisi itu ternyata tidak luput dari keterbatasan penghasilan yang diterima, dan itu dianggap tidak seimbang dari beban kerjanya, sekaligus menjadi penghalang untuk bisa dikatakan sebagai tenaga profesional desa—hanya berdasarkan surat penugasan, tidak tersertifikasi. Saran dalam penelitian ini, PLD harus komitmen dan terus melakukan evaluasi sebagai tenaga pendamping lokal desa.  
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH Seputra, Dwi Kurnia; Martoyo, Martoyo; Arifin, Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard dalam teori Gaya Kepemimpinan Situasional (Rivai 2012, 17). Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Pengarahan, kesimpulannya adalah Kepala desa memberikan arahan kepada bawahan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa Pak Laheng, dengan mengadakan mudes atau dikenal dengan musyawarah desa bersama staf pemerintahan desa dan perwakilan masyarakat.  2) Koordinasi dan komunikasi, kesimpulannya adalah Kepala desa dalam mengkoordinasi bawahan dan masyarakat setempat, serta menyampaikan informasi terkait kegiatan pembangunan desa dengan melalui rapat formal dan non formal. 3) Pengambilan keputusan, kesimpulannya adalah Kepala desa dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan pembangunan desa Pak Laheng, dilakukan secara musyawarah mufakat melalui musyawarah desa, dengan melibatkan bawahan dan perwakilan masyarakat (BPD, LPMD, Karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda) untuk menentukan keputusan bersama. Adapun saran dalam penelitian ini kepala desa dalam mengarahkan, melakukan komunikasi menyampaikan kegiatan pembangunan desa kepada masyarakat, sebaiknya menggunakan kata dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga instruksi yang diberikan mudah dipahami. Kepala desa juga harus lebih tegas dalam mengambil keputusan, terutama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.