Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Arifin, Arifin
Universitas Tanjungpura
Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
STRATEGI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK DALAM MENANGANI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN SUNGAI JAWI LUAR KECAMATAN PONTIANAK BARAT NENGTYAS, RAHMAWATI PANGLIPU; Arifin, Arifin; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4265

Abstract

PenulisanSkripsiinidimaksudkanuntukmemberikangambaranmengenai strategi Dinas Perumahanan Rakyat dan Kawasan Permukimandalammenanganipermukimankumuh di Kelurahan Sungai JawiLuar. Permasalahanmengenaipermukimankumuh di wilayah inicukupmenarikuntukditelitimengingatmasihbanyakjumlahpermukimankumuh. Penelitianinimenggunakanpendekatankualitatifdenganmetodeanalisisdeskriptif. Teknik pengumpulandatamenggunakanobservasi, wawancara dan dokumentasi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak dalammenanganipermukimankumuhmemiliki strategi dalammenanganipermukimankumuh di Kelurahan Sungai JawiLuarsepertidengandilaksanakan program pengembanganpermukimansertauntukkegiatan yang dilakukan di Gang Durian Tigayaitukegiatanpenataandrainaselingkunganpermukiman. Hasil daripenelitianiniyaitudenganterlaksananyakegiatantersebutsudahberhasildalammeningkatkankualitaspermukiman yang semulakumuhmenjaditidakkumuh. Kata Kunci :Strategi,PermukimanKumuh, Kelurahan Sungai JawiLuar
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DESA BALAI KARANGAN KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU APRIANI, TITA; Pudjianto, S. Y.; Arifin, Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i2.3385

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Perda No 1 Th 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Permasalahan dalam penelitian ini adalah target atau realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan belum tercapai. Metode peneitian yang digunakan yaitu pendekatan kualiatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Charles O.Jones dalam Agustino (2016:154-155) ada tiga tahap proses implementasi kebijakan publik yaitu: Pengorganisasian, Interpretasi dan Aplikasi. Penelitian ini berfokus pada proses Implementasi Kebijakan Perda Nomor 1 Th 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang belum berjalan dengan baik, target atau realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang di tetapkan belum tercapai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan pekotaan di desa balai karangan kecamatan sekayam kabupaten sanggau masih kurang efektif dan efisien serta penentuan jenis kegiatan tidak didasarkan pada potensi yang ada di desa. Saran perlu adanya penyeluhan yang dilakukan secara rutin kepada masyarakat, perlunya meningkatkan biaya operasional bagi pegawai dan adanya pengawasan dalam pemungutan pajak, adanya kas keliling pada setiap desan dan dusun, mendekat kan pembayaran, supaya masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pada setiap tahun nya.Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2013, Desa Balai Karangan
FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENANGANI PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA MADAK KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS Dewi, Albina; Hardilina, Hardilina; Arifin, Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3106

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin di Desa Madak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif (descriptive research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Brantas 2009, 195), yaitu: 1) Pengawasan langsung. Pemerintah kecamatan kurang tegas dalam memberantas pertambangan serta tidak adanya koordinasi antara pemilik tanah dengan pemerintah daerah. 2) pengawasan tidak langsung. Pemerintah kecamatan hanya menerima laporan dari petugas pengawasan di lapangan. Saran perlu adanya masukan dan kerjasama antar pihak Pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Sebagai Pimpinan pengawasan sebaiknya juga ikut serta dalam pengawasan di lapangan, tidak hanya menerima laporan dari petugas di lapangan. Kata kunci : Pengawasan, Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Desa Madak.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS Amalia, Amalia; Arifin, Arifin; Eka, Agus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas belum berhasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Edward III (dalam Mulyadi 2015:68) ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: 1) Komunikasi: komunikasi antar pelaksana sudah berjalan baik tetapi komunikasi kepada masyarakat seperti sosialisasi masih kurang. 2) Sumber daya: sumber daya manusia dari sisi petugas pajak/staff masih kurang dan dari sisi masyarakat wajib pajak juga masih kurang sadar , dilihat dari sumber daya infrastruktur/fasilitas sudah memadai. 3) Disposisi:pihak Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) sudah menjalankan pengawasan dengan baik , tetapi pihak Kecamatan dan Desa tidak pernah terlibat dalam melakukan pengawasan di lapangan dan 4) Struktur Birokrasi: Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) bekerja sama dengan pihak Kecamatan , Desa dan juga Kantor Wilayah Kecamatan Teluk Keramat kemudian dengan Bank Kalbar dan KPP Pratama Singkawang. Rekomendasi dari penelitian ini agar Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) melakukan sosialisasi secara menyeluruh disetiap desa agar lebih efektif. Menambah staff atau pegawai sesuai kebutuhan agar implementasinya bisa berhasil. Kata Kunci: Implementasi ,Pajak, Peraturan , Perdesaan , Perkotaan 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DESA BALAI KARANGAN KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU Pudjianto, Pudjianto; Arifin, Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3136

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Perda No 1 Th 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Permasalahan dalam penelitian ini adalah target atau realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan belum tercapai. Metode peneitian yang digunakan yaitu pendekatan kualiatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Charles O.Jones dalam Agustino (2016:154-155) ada tiga tahap proses implementasi kebijakan publik yaitu: Pengorganisasian, Interpretasi dan Aplikasi. Penelitian ini berfokus pada proses Implementasi Kebijakan Perda Nomor 1 Th 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang belum berjalan dengan baik, target atau realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang di tetapkan belum tercapai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan pekotaan di desa balai karangan kecamatan sekayam kabupaten sanggau masih kurang efektif dan efisien serta penentuan jenis kegiatan tidak didasarkan pada potensi yang ada di desa. Saran perlu adanya penyeluhan yang dilakukan secara rutin kepada masyarakat, perlunya meningkatkan biaya operasional bagi pegawai dan adanya pengawasan dalam pemungutan pajak, adanya kas keliling pada setiap desan dan dusun, mendekat kan pembayaran, supaya masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pada setiap tahun nya.                                                                                                                                      Kata unci: Implementasi, Kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2013, Desa Balai Karangan
FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENANGANI PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA MADAK KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS Dewi, Albina; Hardilina, Hardilina; Arifin, Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3376

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin di Desa Madak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif (descriptive research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Brantas 2009, 195), yaitu: 1) Pengawasan langsung. Pemerintah kecamatan kurang tegas dalam memberantas pertambangan serta tidak adanya koordinasi antara pemilik tanah dengan pemerintah daerah. 2) pengawasan tidak langsung. Pemerintah kecamatan hanya menerima laporan dari petugas pengawasan di lapangan. Saran perlu adanya masukan dan kerjasama antar pihak Pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Sebagai Pimpinan pengawasan sebaiknya juga ikut serta dalam pengawasan di lapangan, tidak hanya menerima laporan dari petugas di lapangan. Kata kunci : Pengawasan, Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Desa Madak
PELAYANAN DI ERA NEW NORMAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KUBU RAYA Oktaviani, Eduarda; Arifin, Arifin; Ningtias, Kartika
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelayanan pencatatan penerbitan akta kematian dan kesadaran masyarakat maupun pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya dan juga kecamatan Sungai Kakap dalam pelayanan penerbitan akta kematian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan publik Moenir (2016 : 88) yang terdiri dari : 1) Kesadaran pegawai, kesimpulannya adalah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sudah dilaksanakan lewat dedikasi pemberian produk pelayanan, pemberian informasi kebutuhan masyarakat dan adaptasi inovasi yang dilakukan di era new normal. 2) Organisasi, kesimpulannya adalah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing bidang dan seksi. 3) Sarana pelayanan, kesimpulannya adalah sudah dimaksimalkan baik secara online maupun offline, menjadi salah satu upaya untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi pandemi sekarang ini. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah peningkatan kepemilikan akta kematian dengan menjalankan sistem yang terorganisir dan sarana pelayanan yang maksimal.Kata Kunci : Pelayanan; Akta Kematian; Kesadaran; Organisasi; Sarana Pelayanan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DESA DI DESA JUNGKAT KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH NINGRUM, RIDHAYATI; Martoyo, Martoyo; Arifin, Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3137

Abstract

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui, memahami dan mengungkapkan karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan, berikut faktor penghambat implementasi kebijakan pendampingan desa di Desa Jungkat. Penelitian ini permasalahan: Implementasinya di Desa Jungkat, Pendamping Lokal Desa (PLD), dan beberapa persoalan koordinasi, pendampingan, pemantauan/ monitoring atas program/kegiatan dana desa hingga pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Penelitian ini menggunakan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier (dalam Subarsono, 2005:43), meliputi 3 kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan publik yaitu 1. Karakteristik masalah. Implementasi kebijakan pendampingan desa belum optimal, karena masalah area kerja PLD melingkupi 3 desa dari ideal 1 desa 1 PLD. 2. Karakteristik kebijakan/undang-undang. Amanah Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa masih sebatas obyektifikasi kontribusi pembangunan desa. 3. Variabel lingkungan. Koordinasi yang kurang efektif dengan perangkat desa menjadikan partisipasi masyarakat dalam menopang pembangunan desa tidak tumbuh semestinya. Kondisi itu ternyata tidak luput dari keterbatasan penghasilan yang diterima, dan itu dianggap tidak seimbang dari beban kerjanya, sekaligus menjadi penghalang untuk bisa dikatakan sebagai tenaga profesional desa—hanya berdasarkan surat penugasan, tidak tersertifikasi. Saran dalam penelitian ini, PLD harus komitmen dan terus melakukan evaluasi sebagai tenaga pendamping lokal desa.  
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH Seputra, Dwi Kurnia; Martoyo, Martoyo; Arifin, Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard dalam teori Gaya Kepemimpinan Situasional (Rivai 2012, 17). Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Pengarahan, kesimpulannya adalah Kepala desa memberikan arahan kepada bawahan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa Pak Laheng, dengan mengadakan mudes atau dikenal dengan musyawarah desa bersama staf pemerintahan desa dan perwakilan masyarakat.  2) Koordinasi dan komunikasi, kesimpulannya adalah Kepala desa dalam mengkoordinasi bawahan dan masyarakat setempat, serta menyampaikan informasi terkait kegiatan pembangunan desa dengan melalui rapat formal dan non formal. 3) Pengambilan keputusan, kesimpulannya adalah Kepala desa dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan pembangunan desa Pak Laheng, dilakukan secara musyawarah mufakat melalui musyawarah desa, dengan melibatkan bawahan dan perwakilan masyarakat (BPD, LPMD, Karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda) untuk menentukan keputusan bersama. Adapun saran dalam penelitian ini kepala desa dalam mengarahkan, melakukan komunikasi menyampaikan kegiatan pembangunan desa kepada masyarakat, sebaiknya menggunakan kata dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga instruksi yang diberikan mudah dipahami. Kepala desa juga harus lebih tegas dalam mengambil keputusan, terutama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.
Co-Authors Amalia, Amalia APRIANI, TITA Dewi, Albina Dewi, Albina Eka, Agus Hardilina, Hardilina Martoyo, Martoyo NENGTYAS, RAHMAWATI PANGLIPU NINGRUM, RIDHAYATI Ningtias, Kartika Oktaviani, Eduarda Pudjianto, Pudjianto Pudjianto, S. Y. Seputra, Dwi Kurnia Yuniarsih, Rulida