Articles
<![CDATA[PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MELAWI DALAM DISEMINASI INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN MELAWI ]]>
<![CDATA[MULYADI, HABIB]]>;
<![CDATA[Martoyo, Martoyo]]>;
<![CDATA[Rohilie, Haunan Fachrie]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/gov.v13i3.4333
<![CDATA[Kebutuhanmasyarakatmengenaiinformasisaatinikianmeningkat. Hal initerjaditidaklepasdariperkembanganteknologiinformasi dan komunikasisaatini. Tidak terkecuali di Kabupaten Melawi saatinidimanatiaptahunnyapengguna internet kianmeningkat. Masyarakat Kabupaten Melawi menyadaridalamperkembangantekonologiinformasi dan komunikasidengansegalakelebihan yang ada juga turutmembawadampakburukbagimasyarakat. Sepertimudahtersebarnyaberitahoaks dan penipuandiakibatkankurangnyaliterasi digital masyarakat. Sampaisaatini, peran Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Melawi dalamdiseminasiinformasipublik di Kabupaten Melawi terlihatbelum optimal dilakukandalammeresponperekembanganteknologiinformasi dan komunikasi. Tulisan iniinginmemetakan, menganalisis dan memahamisecaramendalamtentangmengapaperan Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Melawi dalamdiseminasiinformasipublik di Kabupaten Melawi belum optimal secarakualitatifdenganpendekatandeskriptif dan didukungdenganteoriperan yang dikemukakan oleh Siagiandenganmerujuk pada 5 indikatoryaitustabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksanasendiri. Data di perolehmelaluiteks/file online, foto, video, dokumentasielektronikbahkanwawancaraterstruktur. Subjekpenelitianiniadalah Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Melawi sebagaipelaksana dan masyarakatKabupaten Melawi sebagaipenerimamanfaat. Objekpenelitianiniadalahperansertakebijakan yang telahdilaksanakan yang berkaitandengandiseminasiinformasipublik di Kabupaten Melawi. Dari haltersebutdidapatkanhasilpenelitiankurangoptimalnyaperan Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Melawi dalamdiseminasiinformasipubliksesuaidenganPeraturanBupati Melawi No. 28 Tahun 2022, sertabelummampumemahamiapa yang menjadikeinginanmasyarakat. Rekomendasi yang diberikanadalahdenganmemberikanpelatihankepadasumberdayamanusianyatentangtugas dan tanggungjawabnyadalamdiseminasiinformasipublik, memberikanliterasi digital kepadamasyarakat, sertamelakukankoordinasi dan kerjasamadengan badan publikmaupunpihakswastadalamdiseminasiinformasipublik. Kata Kunci: Peran Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Melawi, Diseminasi, Informasi Publik.]]>
<![CDATA[KINERJA LEMBAGA KEMASYARAKATANDI DESA SIDAS KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[AMANDA, REZA RIQKY]]>;
<![CDATA[Martoyo, Martoyo]]>;
<![CDATA[Triyono, Joko]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/gov.v12i2.3471
<![CDATA[ Penulisan ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta masih ada sebagian masyarakat yang salah paham terhadap pembangunan desa. Hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti masalah tersebut mengenai bagaimana kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Sidas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan. Hasil penelitianmenggunakan teori dari purnomo bahwa untuk mengukur kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan menggunakan 3 teori yaitu kepemimpinan yang meliputi hubungan komunikasi antara Pemerintah Desa dengan anggota LPMD, motivasi kerja yang meliputi gaji, reward, dan fasiltas kerja serta lingkungan kerja yang meliputi penempatan kerja, pelatihan dan evaluasi kerja. Kata Kunci: Kinerja,Lembaga Kemasyarakatan, Pembangunan ]]>
<![CDATA[KINERJA APARAT PEMERINTAH TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR CAMAT BALAI BATANG TARANG KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[DanasidiPane, John Sandi]]>;
<![CDATA[Martoyo, Martoyo]]>;
<![CDATA[Sihaloho, Nahot Tua Parlindungan]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/gov.v13i1.4293
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja aparat kantor camat dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau. Sumber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, Data Display dan Kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Kualitas kerja pegawai di Kantor Camat Batang Tarang Kabupaten Sanggau belum maksimal. Dikarenakan kurangnya ketelitian pegawai dalam menyelesaikan tugasnya yang dapat dilihat dari masih banyaknya keluhan masyarakat yang diterima oleh pegawai terhadap hasil kerja yang berkaitan dengan data kependudukan masyarakat yang dikelola, kuantitas kerja pegawai di Kantor Kantor Camat Batang Tarang Kabupaten Sanggau belum maksimal. Terdapat beberapa hambatan dalam pekerjaan seperti kurangnya ketersediaan SDM, sarana prasarana serta alat penunjang yang tidak memadai, sehingga pegawai tidak dapat mencapai target dalam bekerja, serta ketepatan waktu pegawai dalam menyelesaikan dan memenuhi pencapaian target yang telah ditentukan belum optimal. Kantor Camat Batang Tarang Kabupaten Sanggau tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima terutama lamanya waktu penyelesaian data kependudukan.Kata Kunci: Kinerja Pemerintah; Birokrasi; Administrasi Kependudukan.]]>
<![CDATA[PERAN PIMPINANDALAM MENANGANIMASALAH DISIPLIN KERJA PEGAWAIBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[RAHAYU, WINDA]]>;
<![CDATA[Martoyo, Martoyo]]>;
<![CDATA[Sujendra, Bima]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/gov.v13i1.4290
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pimpinan Dalam Menangani Masalah Disiplin Kerja Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Peran Pimpinan Dalam Menangani Masalah Disiplin Kerja Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, tingginya angka tidak disiplin pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten ketapang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari dalam diri pegawai tersebut. Hal ini dilihat dari masih adanya pegawai yang datang terlambat serta pulang kerja tidak sesuai dengan ketentuan jam pulang kerja. Serta masih ada pegawai yang tidak berada diruangan pada jam kerja. Hal ini mungkin disebabkan karena pimpinan yang kurang tegas, serta kurangnya pengawasan sehingga membiarkan pegawainya berkeliaran dan tidak disiplin. Peran pemimpin pada masalah ini tentunya sangat penting guna menangani masalah ketidakdisiplinan pegawai tersebut. Pada penelitian ini kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menangani masalah kepegawaian sudah melaksanakan perannya sebagai seorang kepala badan kepegawaian dengan baik. Namun, kurangnya ketegasan sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melanggar aturan kedisiplinan baik aturan jam masuk kerja, istirahat maupun waktu pulang kerja sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran dari para pegawai ini yang menyebabkan tingginya angka kasus disiplin di Kabupaten Ketapang.Kata kunci: Peran Pimpinan, Pegawai, Pemerintahan, Disiplin Kerja. ]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU SEMASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG ]]>
<![CDATA[Ratika Dewi, Ratika Dewi]]>;
<![CDATA[Martoyo, Martoyo]]>;
<![CDATA[Yohanes, Yulius]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i4.3188
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program bantuan sosial terhadap masyarakat kurang mampu semasa pandemi covid-19 di desa seluas kabupaten bengkayang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kulitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunkan teori Sutrisno (2007:125-126) yang terdiri dari : 1) Pemahaman Program kesimpulannya adalah masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial benar-benar memahami bantuan yang di berikan oleh pemerintah guna untuk kebutuhan ekonomi. 2) Tepat Sasaran kesimpulannya adalah pemerintah memberikan bantuan dengan mendata masyarakat yang kurang mampu dan layak mendapatakan bantuan sosial untuk keperluan ekonomi semasa pandemi 3) Tepat Waktu kesimpulannya adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tersebut benar-benar diberikan ketika masyrakat membutuhkannya sehingga bisa terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. 4) Tercapainya Tujuan kesimpulannya adalah program bantuan sosial tersebut benar-benar disalurkan untuk masyarakat yang kurang mampu, sehingga perekonomian masyrakat bisa terbantu. 5) Perubahan Nyata kesimpulannya adalah pemerintah memberikan bantuan sosial tersebut sangat membawa perubahan ekonomi, dan bisa membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga keperluan mereka bisa terpenuhi semasa pandemi. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah bisa membantu perekonomian masyarakat kabupaten bengkayang kususnya masyarakat yang kurang mampu.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING DESA DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG ]]>
<![CDATA[SYAMSUDDIN, SYAMSUDDIN]]>;
<![CDATA[Martoyo, Martoyo]]>;
<![CDATA[Hutomo, Tri]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v13i2.3384
<![CDATA[Penelitianinibertujuan untuk menganalisisProses Implementasi Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Pasak dan Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang. Metode yang digunakan dalam penelitianiniyaitumetodekualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Van Metter dan Van Horn(dalamAgustino (2008:142) bahwa variabel terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: 1)Ukuran dan Tujuan Kebijakan:pendampinglokaldesa memiliki tanggung jawab dalam pembangunan desa. 2)Sumberdaya: kesimpulannya adalahKecamatan Sungai Ambawang belum memiliki sumber daya manusia pendamping Program PD (Pendamping Desa) yangmemadai dalam pelaksanaan PD (Pendamping Desa) ini,Berdasarkanketentuanyangdikeluarkan oleh kementerian tersebut pada Kecamatan Sungai Ambawangseharusnya memiliki empat atau lima pendamping dalam proses pelaksanaan PD (Pendamping Desa) di lapangan. 3)KarakterisitikAgenPelaksana: kesimpulannya adalahhasil kerja atau pencapaiaan yang dilakukan oleh Pendamping Desa kita akan mampu menganalisis dan menilai secara objektif untuk melaksanakan pembangunan Desamelaluipemberdayaan terhadap masayakat.4)Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana: kesimpulannya adalahkomitmen dan sikap pendamping desa berdasarkan beberapa kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang di laksanakan oleh Pendamping Desa Pasak dan Pasak Piangsebagaimanayang telah disebutkan diatas bila dianalisis memang sesuai denganapayangdiamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015. 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Kelompok: kesimpulannya adalah Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pendamping lokaldesamelakukan pendekatan terlebih dahulu terutama dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan.6) LingkunganSosial,Ekonomi, danPolitik: kesimpulannya adalahkondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakatadalah salah satu keadaanyangakanmendukungkeberhasilan dari implementasi suatu kebijakan.Saran untuk kedepanya agar Pendamping desa dalam menjalankan tugas hendaknya tanpa pamrih, mau berkorban kepada masyarakat dan ikhlas, baik dalam situasi dan kondisilingkungan apapun serta pendekatan yang lebih intensif.Kata Kunci:Implementasi,Kebijakan, Pendamping Desa, Kecamatan Sungai Ambawang.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA PANCUR AJI YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Syahrul]]>;
<![CDATA[Martoyo, Martoyo]]>;
<![CDATA[Martinus, Martinus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i2.3105
<![CDATA[This study aimed to discover the development strategy of a competitive and environmentally friendly tourism area which was located in Sanggau Regency, namely Pancur Aji Tourism. This research used a descriptive study with a qualitative approach. This study used Suwantoro Gamal’s theory (1997) which consisted of attraction, tourism activity, accommodation, infrastructure, and institutional elements. The results showed that the tourism activity as the attraction and to impress the tourist was still inadequate, the development carried out was quite good in terms of tourist facilities and infrastructure as well as tourist service facilities but there was still no transportation service, and the infrastructure and institutional elements were quite good but still not optimal due to lack of access to the entrance of the tourist attractions and the cooperation between The Culture and Tourism Department of Sanggau Regency had not been maximized yet. The researcher suggests that The Culture and Tourism Department should strive for optimal development so that it can be realized and materialized that the Pancur Aji tourist attraction becomes better, can compete, and becomes superior. Keywords: Strategy, Development, Tourism]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING DESA DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG ]]>
<![CDATA[Syamsuddin, Syamsuddin]]>;
<![CDATA[Martoyo, Martoyo]]>;
<![CDATA[Hutomo, Tri]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i2.3120
<![CDATA[This research aimed to analyze the Implementation Process of Ministerial Regulation no. 3 of 2015 concerning Village Assistant in Pasak Village and Pasak Piang Village, Sungai Ambawang Sub-District. The method used in this research was a qualitative descriptive research type. According to Van Metter and Van Horn in Agustino (2008:142) that the most important variables for the success of the policy implementation process are: 1) Policy Size and Objectives: village local facilitators have responsibilities in village development 2) Resources: the conclusion is that Sungai Ambawang Sub-district does not yet have adequate human resources for the PD Program (Village Facilitator) in implementing this PD (Village Facilitator), Based on the provisions issued by the ministry in Sungai Ambawang Sub-district should have four or five assistants in the process of implementing PD (Village Facilitator) in the field. 3) Characteristics of Implementing Agents: the conclusion is that the results of the work or achievements carried out by our Village Facilitators will be able to analyze and evaluate objectively to carry out village development through empowerment of the community. 4) Attitudes/Tendencies of Implementers: the conclusion is that the commitment and attitude of village facilitators based on several coaching and empowerment activities carried out by Pasak and Pasak Piang Village Facilitators as mentioned above when analyzed are indeed in accordance with what is mandated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 47 of 2015.  Keywords: Implementation, Policy, Village Assistant, Sungai Ambawang Sub-District.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR REGIONAL DI RASAU JAYA KABUPATENKUBU RAYA ]]>
<![CDATA[Noprianti, Sinta]]>;
<![CDATA[Martoyo, Martoyo]]>;
<![CDATA[Sulisdiani, Indah]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v13i2.3381
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pembangunan tempat pembuangan akhir ( TPA) regional di Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai masyarakat sekitar belum dilibatkan dalam perencanaan pembangunan TPA regional tersebut sehingga jika pemilihan lokasi yang kurang tepat akan memberi dampak negatif pada masyarakat sekitar serta adanya masyarakat yang tidak menghendaki perencanaan pembangunan lahan TPA regional di Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai proses perencanaan pembangunanpembangunan tempat pembuangan akhir ( TPA) regional di Rasau Jaya. Penelitian ini mengunakan teori Menurut Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya, 2001) menyatakan terdapat 3 ciri perencanaan partisipatif yaitu 1).fokus perencanaan, 2). partisipasi masyarakat, dan 3). sinergitas perencanaan. Hasil penelitian ini menunjukan kendaladalam proses perencanaan pembangunan tempat pembuangan akhir sehingga belum teralisasikan dengan baik, diantara masalah yang dihadapi yaitu Perencanaan yang disiapkan belum memperhatikan aspirasi masyarakat, keterbatasan masyarakat dalam pemahaman tentang perencanaan pembangunan TPA regional tersebut serta adanya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negatif dari pengelolaan sampah. Adapun saran dari penelitian ini adalah kepadasemua pihak yang terkait dan masyarakat, pengoptimalan dalam perencanaan pembangunan dan Perlunya penguatan sosialisasi dan partisipasi juga sangat penting dilakukan serta perlu pengrekutan kader-kader yang bertugas mensosialisasikan perencanaan pembangunan TPA regional di Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Kata Kunci :Analisis, Perencanaan, Pembangunan, TPA, Rasau Jaya]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKAYANG DALAM MENGURANGI DAN MENCEGAH STUNTING ]]>
<![CDATA[HERTIAN, DENY]]>;
<![CDATA[Martoyo, Martoyo]]>;
<![CDATA[Hanum, Aliyah Nur’aini]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i4.3164
<![CDATA[Tujuanpenelitianmendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dalam mengurangi dan mencegah stunting. Metode penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif mengunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah ahli gizi pemegang program stunting di Dinas Kesehatan, ahli gizi di Puskesmas Bengkayang, dan orangtua balita stunting. PenelitianinimenggunakanteoriBintoroTjokroadmidjoyo(1996:57)-58) yang terdiri dari: 1) Pengorganisasiantahap yang manalebihmengarahpada proses kegiatanpengaturandanpenetapansiapa yang menjadipelaksanakebijakandansiapa yang menjadipelakunya, penetapananggaransertapenetapansaranaprasaran yang diperlukanuntukmelaksanakankebijakan. 2) Interpretasitahappenjabaransuatukebijakan. Interpretasidiikutidengankegiatanmengkomunikasikankebijakan agar seluruhmasyarakatdapatmemahamiapayang menjadisasarandantujuandarikebijakan yang dibuat. Suatukebijakan yang telahdibuattidakakanmencapaitujuanjikaterdapatperbedaanpemahamanlatarpelaksanankebijakanatausasarankebijakan, karenanyasuatukebijkanharusdipahamidenganbaikoleh para implementor agar dapatmencapaitujuan yang diinginkan. Untukmelihatbagaimanainterpretasisuatukebijkandapatdiketahuidenganpemahaman para implementormaupunsasarankebijakandansosialisasi program. 3) Penerapanmerupakan proses akhirdariimplementasikebijakan yang telahdisusunsebelumnya, petunjukdalampenerapannyaharussesuaidengan SOP yang jelas, padatahapaninitentunyaperludiketahuiolehberbagaipihak yang terlibatterutamadalammelaksanakankegiatanpenurunan stunting. Saran daripenelitianadaketerkaiatanantarDinasLingkunganHidupsehingga dapat membantu masyarakat dalam memberikan penyuluhan sanitasi dan bantuan membangun sanitasi yang baik sehingga menjadi lingkungan yang bersih.]]>
