Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Moh. Wendy Trijaya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pendebetan Rekening Nasabah Secara Sepihak: Analisis Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK Carissa Selena, Dyandra; Sepriyadi Adhan; Moh. Wendy Trijaya; Yennie Agustin MR; Kasmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3398

Abstract

Praktik pendebetan rekening secara sepihak oleh bank berpotensi menimbulkan sengketa hukum, khususnya terkait perlindungan hak nasabah dan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Salah satu sengketa tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK yang memutus gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pendebetan rekening oleh bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum yang digunakan dengan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim berpendapat tindakan pendebetan rekening yang dilakukan oleh bank tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada perjanjian elektronik yang sah dan mengikat antara bank dan nasabah. Pertimbangan hakim menegaskan penerapan asas pacta sunt servanda serta menempatkan perjanjian sebagai dasar utama hubungan hukum para pihak. Putusan ini memperjelas posisi hukum bank dan nasabah dalam transaksi perbankan berbasis perjanjian elektronik.
Kekuatan Hukum Bagi Hasil Secara Lisan Atas Tanah Perkebunan Di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Sabila Faza Fariha; Sepriyadi Adhan S; Dora Mustika; Moh. Wendy Trijaya; Made Widhiyana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3837

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kekuatan hukum perjanjianbagi hasil secara lisan atas tanah perkebunan di KecamatanSimpang Pematang Kabupaten Mesuji, Dalam hal inimasyarakat adat Kecamatan Simpang Pematang KabupatenMesuji telah terbiasa secara turun temurun dalam membuatkesepakatan perjanjian hanya sekedar dengan lisan saja, alhasil ketika unsur-unsur kesepakatan perjanjian yang tidak terpenuhi oleh kedua belah pihak maka terjadiwanprestasi. Masyarakat Kecamatan Simpang PematangKabupaten Mesuji yang telah turun temurun melakukanperjanjian secara lisan perlu dibuktikan secarakeabsahannya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan yuridis deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal, peraturan hukum, dan berbagai sumber hukum lainnya. Pendekatan yuridis normatif diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait kekuatan hukum perjanjian bagi hasil secara lisan atas tanah perkebunan di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kekuatan hukum perjanjian bagi hasil secara lisan atas tanah perkebunan di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini masyarakat Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji penyelesaian dalam sengketa dilakukan melalui musyawarah secara kekeluargaan, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, sebagai opsi terakhir dapat ditempuh melalui jalur hukum perdata sesuai ketentuan yang berlaku.  
Reorientasi Perlindungan Hukum Preventif Bagi Investor Asing Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sari, Tri Sinta; Moh. Wendy Trijaya; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4100

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada urgensi reorientasi perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia melalui transformasi sistem perizinan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Isu utama yang diangkat adalah bagaimana pergeseran paradigma dari rezim perizinan konvensional (License-Based) menuju Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Approach/RBA) dapat memitigasi hambatan birokrasi dan ketidakpastian hukum yang selama ini menghambat investasi asing (PMA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS-RBA) telah mentransformasi perlindungan hukum investor dari yang semula bersifat represif menjadi preventif melalui standardisasi prosedur dan minimalisasi diskresi birokrasi. Meskipun secara konseptual sistem ini menawarkan kepastian hukum dan prediktabilitas bisnis yang lebih baik, efektivitasnya di lapangan masih menghadapi tantangan serius berupa ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah, ego sektoral, serta instabilitas aturan turunan. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum preventif ini memerlukan penguatan integrasi sistem secara menyeluruh dan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas regulasi guna mewujudkan iklim investasi yang kompetitif dan aman bagi pemodal internasional.
Analisis Proses dan Hambatan Pendaftaran Motif Tenun Suat Songket Baduy Luar sebagai Indikasi Geografis Asal Provinsi Banten Sofiyatul Syafira; Sepriyadi Adhan; Moh. Wendy Trijaya
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.8227

Abstract

This study is motivated by the existence of Tenun Baduy Luar from Desa Kanekes, Banten Province, as an important cultural heritage that embodies the aesthetic, philosophical, and cultural identity values of the Baduy community. Produced using traditional techniques with the unique and highly meaningful Suat Songket motif, this weaving reflects the community’s close relationship with nature and customary traditions, yet it has not obtained legal protection as Indikasi Geografis (Geographical Indication, GI) in accordance with Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. The research aims to identify and analyze the obstacles in the process of recognizing the Suat Songket weaving motif as a GI originating from Banten Province, examined from legal, administrative, and sociocultural aspects, as well as from the level of awareness among indigenous communities regarding the protection of communal intellectual property. The study employs an empirical juridical approach, using primary data collected through interviews with artisans, customary leaders, and relevant local government officials, and secondary data obtained through literature review; legal and sociological approaches are applied to examine regulations and the socio-cultural conditions of the Baduy community. The findings show that the Suat Songket motif possesses distinctive characteristics closely linked to the geographical and cultural identity of the Baduy people, but it has not yet fully met the requirements for legal protection under the GI scheme. The main obstacles include the absence of a formally structured managing organization, limited integration of administrative data among local stakeholders, and insufficient outreach on the importance of GI for the preservation and protection of communal intellectual property. The study concludes that GI recognition for the Suat Songket weaving motif has the potential to provide effective legal protection, safeguard product authenticity and quality, and enhance its economic value and competitiveness in both local and global markets. The implications highlight the importance of government support and active participation of indigenous communities as key to realizing the sustainable preservation and development of weaving crafts based on Geographical Indications.
Co-Authors Carissa Selena, Dyandra Dita Febrianto Dora Mustika Kasmawati Made Widhiyana Sabila Faza Fariha Sari, Tri Sinta Sepriyadi Adhan S Sofiyatul Syafira Yennie Agustin MR