Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Yennie Agustin MR
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perbandingan antara Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam tentang Penolakan Ahli Waris dalam Pembagian Harta Waris Warda Zakiya; Nunung Rodliyah; Ria Wierma Putri; M. Fakih; Yennie Agustin MR
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1987

Abstract

Penolakan ahli waris terhadap harta warisan merupakan isu penting dalam sistem hukum Indonesia karena melibatkan pluralisme hukum antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam. Fenomena ini sering menimbulkan sengketa keluarga akibat perbedaan interpretasi mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam proses pembagian harta. Penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan konsep penolakan waris menurut kedua sistem hukum serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis komparatif, memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal ilmiah, dan publikasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdata, penolakan waris harus dilakukan melalui prosedur formal di pengadilan dan berdampak pada hilangnya hak atas seluruh bagian harta peninggalan, sedangkan dalam hukum Islam konsep takharuj menekankan musyawarah, kerelaan, dan kesepakatan bersama tanpa prosedur formal yang kaku. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara kedua sistem hukum untuk mewujudkan mekanisme pembagian harta waris yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap keberagaman sosial
Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pendebetan Rekening Nasabah Secara Sepihak: Analisis Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK Carissa Selena, Dyandra; Sepriyadi Adhan; Moh. Wendy Trijaya; Yennie Agustin MR; Kasmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3398

Abstract

Praktik pendebetan rekening secara sepihak oleh bank berpotensi menimbulkan sengketa hukum, khususnya terkait perlindungan hak nasabah dan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Salah satu sengketa tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK yang memutus gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pendebetan rekening oleh bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum yang digunakan dengan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim berpendapat tindakan pendebetan rekening yang dilakukan oleh bank tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada perjanjian elektronik yang sah dan mengikat antara bank dan nasabah. Pertimbangan hakim menegaskan penerapan asas pacta sunt servanda serta menempatkan perjanjian sebagai dasar utama hubungan hukum para pihak. Putusan ini memperjelas posisi hukum bank dan nasabah dalam transaksi perbankan berbasis perjanjian elektronik.
Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Tanggung Jawab Administrasi Negara Di Era Digital Ayu Aulia Rohiyati; Ridha Safitra Nur; Satrilia Handayani; Yennie Agustin MR; Trishadea Rinduarti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3473

Abstract

Perlindungan data pribadi menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan modern di era digital. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak besar terhadap cara pemerintah mengelola data publik, yang di satu sisi meningkatkan efisiensi pelayanan, namun di sisi lain menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pribadi sebagai bagian dari tanggung jawab administrasi negara, dengan menitikberatkan pada aspek hukum, etika, dan tata kelola pemerintahan digital. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai regulasi, teori hukum administrasi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap warga negara. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk membangun ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.
Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Kasus Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi : Studi Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/Pn Mme Akbar Rayhan Nugroho; Sunaryo; Nenny Dwi Ariani; Yennie Agustin MR; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4013

Abstract

Perkembangan kebutuhan hidup dan meningkatnya risiko mendorong masyarakat untuk menggunakan asuransi sebagai sarana pengalihan risiko, namun dalam praktiknya tidak jarang terjadi wanprestasi oleh perusahaan asuransi yang merugikan pemegang polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pemegang polis asuransi yang mengalami wanprestasi oleh perusahaan asuransi berdasarkan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis dapat diberikan melalui dua mekanisme, yaitu perlindungan preventif melalui UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta perlindungan represif melalui mekanisme gugatan wanprestasi ke pengadilan. Putusan pengadilan menegaskan bahwa perusahaan asuransi telah melakukan wanprestasi dan wajib memenuhi pembayaran klaim kepada pemegang polis berdasarkan pasal 1238 jo 1243 KUHPerdata. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pengadilan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pemegang polis dalam praktik perasuransian di Indonesia.
Penerapan Perlindungan Hak Cipta Musik Tanpa Lirik dalam Perkara antara Djanuar Ishak Melawan PT Elang Prima Retailindo: Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst Deyana Nashwa Devayu; Yennie Agustin MR; Dianne Eka R; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu R
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4014

Abstract

Praktik penggunaan karya cipta tanpa izin semakin sering terjadi pada berbagai media, termasuk dalam konten iklan yang memanfaatkan musik sebagai elemen pendukung. Salah satu kasusnya adalah penggunaan musik SKJ88 karya Djanuar Ishak sebagai latar video dalam iklan produk milikPT Elang Prima Retailindo tanpa memperoleh izin dari pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta musik tanpa lirik berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menganalisis penerapan perlindungan hak cipta musik tanpa lirik dalam perkara antara Djanuar Ishak melawan PT Elang Prima Retailindo. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tipe deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap musik tanpa lirik termasuk hak moral dan hak ekonomi pencipta. Setiap penggunaan karya cipta seperti musik tanpa lirik dengan tujuan komersial wajib memperoleh lisensi sinkronisasi yang hanya dapat diberikan langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam perkara ini PT Elang Prima Retailindo terbukti melanggar hak cipta karena memanfaatkan musik SKJ88 tanpa izin, sehingga majelis hakim mewajibkan PT Elang Prima Retailindo untuk membayar ganti rugi kepada Djanuar Ishak selaku Pencipta. Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan ciptaan dalam bentuk penggandaan tetap tunduk pada mekanisme perizinan yang ketat, dan pelanggaran terhadapnya menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas.
Co-Authors Akbar Rayhan Nugroho Ayu Aulia Rohiyati Carissa Selena, Dyandra Deyana Nashwa Devayu Dianne Eka R Dora Mustika Harsa Wahyu R Kasmawati M. Fakih Moh. Wendy Trijaya Nenny Dwi Ariani Nunung Rodliyah Ria Wierma Putri Ridha Safitra Nur Satrilia Handayani Sepriyadi Adhan S Sunaryo Trishadea Rinduarti Warda Zakiya