Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.905
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Keadilan POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora LAWYER: Jurnal Hukum Keadilan Law and Communication Journal
Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Universitas Mpu Tantular
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implementation of Bank Sanctions and Repressive Legal Remedies in Resolving Non-Performing Loans Resulting from the Misuse of People’s Business Credit (KUR) by Debtors in Indonesia Ayahandono Kussetyadi; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/b4s6hf54

Abstract

People’s Business Credit (Kredit Usaha Rakyat/KUR) is a government financing program designed to improve access to capital for productive Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Despite its significant contribution to economic development, the implementation of KUR has encountered various legal challenges, particularly the misuse of loan funds by debtors for purposes inconsistent with the agreed credit objectives. Such deviations frequently result in non-performing loans, causing financial losses to banks and reducing the effectiveness of the KUR program. This study aims to examine the implementation of legal sanctions and the repressive legal remedies available to banks in resolving non-performing loans arising from the misuse of KUR by debtors in Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed through a qualitative descriptive approach. The findings indicate that banks primarily impose civil sanctions based on credit agreements, including written warnings, debt collection, credit restructuring where legally justified, acceleration of loan repayment, and collateral execution in accordance with applicable laws and regulations. Furthermore, where evidence of fraud, document forgery, intentional misrepresentation, or other criminal acts is identified, banks may pursue criminal proceedings under the relevant provisions of Indonesian law. The study concludes that effective enforcement of contractual obligations, supported by comprehensive legal protection and prudent banking principles, is essential to safeguarding the sustainability of the KUR program and maintaining the stability of Indonesia’s banking sector
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI DKI JAKARTA Afriandi Azhar; Appe Hutauruk; Mardiman Sane; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/b863ws05

Abstract

Praktik pembuangan sampah sembarangan masih menjadi permasalahan lingkungan yang berdampak terhadap pencemaran, banjir, dan penurunan kualitas lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tersebut belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan serta merekonstruksi strategi pengawasan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan efek jera. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum efektif karena masih bergantung pada sistem pengawasan konvensional yang memiliki keterbatasan dalam identifikasi pelaku, pembuktian, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pengawasan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi strategi pengawasan digital melalui integrasi CCTV, Artificial Intelligence, Automatic Number Plate Recognition (ANPR), facial recognition, dan bukti elektronik guna meningkatkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta efek jera terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan. Strategi tersebut diharapkan mampu mendukung pengelolaan lingkungan perkotaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.  Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pengawasan Digital, Pembuangan SampahSembarangan   
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI DKI JAKARTA Afriandi Azhar; Appe Hutauruk; Mardiman Sane; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/b863ws05

Abstract

Praktik pembuangan sampah sembarangan masih menjadi permasalahan lingkungan yang berdampak terhadap pencemaran, banjir, dan penurunan kualitas lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tersebut belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan serta merekonstruksi strategi pengawasan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan efek jera. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum efektif karena masih bergantung pada sistem pengawasan konvensional yang memiliki keterbatasan dalam identifikasi pelaku, pembuktian, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pengawasan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi strategi pengawasan digital melalui integrasi CCTV, Artificial Intelligence, Automatic Number Plate Recognition (ANPR), facial recognition, dan bukti elektronik guna meningkatkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta efek jera terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan. Strategi tersebut diharapkan mampu mendukung pengelolaan lingkungan perkotaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.  Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pengawasan Digital, Pembuangan SampahSembarangan   
Syarat Persetujuan Istri dalam Izin Poligami: (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1167 Tahun 2023) Filemon Gunawan Dirjanto; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1046

Abstract

Syarat persetujuan istri izin poligami rentan dimanipulasi melalui paksaan atau praktik nikah siri. Peradilan agama seharusnya tidak terjebak pada formalitas dokumen tertulis, melainkan aktif memverifikasi kehendak bebas istri di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai syarat persetujuan istri dalam permohonan izin poligami, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak izin tersebut pada Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan persetujuan istri merupakan syarat kumulatif mutlak sebagai instrumen pelindungan preventif. Secara prosedural, keabsahan persetujuan tidak cukup sekadar dokumen tertulis, melainkan wajib diverifikasi secara lisan di muka sidang guna memastikan adanya kehendak bebas tanpa paksaan. Dalam studi kasus Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn dengan menolak permohonan poligami karena ketiadaan persetujuan lisan istri pertama. Majelis hakim menolak menjadikan pengadilan sebagai alat ratifikasi untuk melegalkan nikah siri masa lalu, sehingga kemaslahatan istri pertama lebih diprioritaskan dibandingkan sekadar syarat kesanggupan finansial suami.
Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Rudyanto Dahlan; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1050

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana militer Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), analisis difokuskan pada regulasi tekstual UU 31/1997, literatur sekunder, serta kajian yurisprudensi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU 31/1997 belum memuat ketentuan eksplisit mengenai restorative justice, sistem peradilan militer masih berlandaskan paradigma retributif yang menekankan penjatuhan sanksi pidana. Meskipun demikian, terdapat ruang konseptual untuk mengintegrasikan mekanisme restorative justice seperti mediasi, konferensi korban, dan program rehabilitasi terutama pada kasus pelanggaran yang tidak mengganggu kepentingan militer. Hambatan utama meliputi budaya militer yang menekankan disiplin hierarkis, keterbatasan kerangka prosedural, serta kurangnya regulasi pelaksanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi normatif dan kebijakan operasional diperlukan untuk mewujudkan pendekatan restorative justice dalam peradilan militer, yang dapat meningkatkan kepuasan korban, mengurangi recidivism dan memperkuat legitimasi institusi militer.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Abdul Gofur; Appe Hutauruk; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean; Sendi Sanjaya
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1913

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions regarding the criminal offense of gambling under Indonesian criminal law, as well as the forms of criminal liability and legal sanctions applicable to perpetrators in gambling cases in North Jakarta. The study employs a normative-juridical method utilizing both statutory and case-based approaches. Legal materials were analyzed descriptively to correlate legal provisions with the gambling issues serving as the research subject. The findings indicate that criminal liability for gambling perpetrators must be predicated on the fulfillment of the elements of the offense, the existence of culpability, the capacity for criminal responsibility, and the absence of any justifying or excusing grounds. In the specific gambling case in North Jakarta, the actions of the defendant, Muchamad Efendi (alias Pepenk78 bin the late Rustam Tulus), were characterized as involvement in gambling as a livelihood without a permit. Consequently, the evidentiary process must focus on the defendant's concrete involvement and the fulfillment of the "as a livelihood" element. Criminal sanctions must also take into account the degree of culpability, the perpetrator's role, aggravating and mitigating circumstances, and the objectives of sentencing. The study concludes that the enforcement of gambling laws requires meticulous evidentiary proof and proportionate sentencing, balanced with preventive measures to deter the recurrence of gambling offenses.
Smartphone Data Extraction as Digital Search: Rethinking the Limits of Pretrial Review under Indonesia’s 2025 Code of Criminal Procedure Appe Hutauruk; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean; Adalin Ali
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 13 No. 2 (2026): Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v13i2.16111

Abstract

Smartphones are no longer merely communication devices but serve as massive repositories of personal data. However, a research gap exists regarding the normative boundaries between the seizure of a smartphone as a physical entity and the examination of its digital contents boundaries that remain undefined within the Indonesian criminal justice system. This normative legal study employs a methodological framework utilizing statutory, conceptual, case-based, and limited comparative approaches. Theoretically, the study contributes to the discourse on digital criminal procedural law by integrating data protection principles into the regulation of coercive measures. The findings indicate a fundamental distinction between the seizure of a physical device and the access to and extraction of digital data. Under the frameworks of the 2025 Criminal Procedure Code (KUHAP 2025) and the Personal Data Protection Law (UU PDP), the extraction of electronic data must be treated as a distinct object of search, requiring specific, relevant, and proportionate judicial authorization. Data extraction conducted without proper authorization constitutes an act lacking lawful authority. Furthermore, the study highlights a critical issue regarding legal loopholes in rights-remedy mechanisms; specifically, suspects lack adequate pretrial avenues to seek protection when irrelevant personal data is extracted, a stark contrast to the rights afforded to third parties. As a primary contribution regarding “ius constituendum” (law as it ought to be), the study recommends the implementation of a two-stage authorization model. This model mandates separate court authorizations for the seizure of the physical device and the extraction of its digital content, a requirement that should be reinforced through Supreme Court guidelines and strict standard operating procedures for investigators.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF HUKUM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME PENYEBARAN BERITA BOHONG MENGGUNAKAN SARANA MEDIA INFORMASI Denny Ramadhan; Mas Agus Priyambodo; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana cybercrime berupa penyebaran berita bohong menggunakan media informasi berdasarkan hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran berita bohong melalui media informasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku. Dalam perkara Ratna Sarumpaet, penerapan hukum didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Hakim mempertimbangkan adanya pemberitahuan bohong yang disebarkan dengan sengaja dan menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Penerapan pemidanaan juga menunjukkan pentingnya pembuktian terhadap kesengajaan, dampak penyebaran informasi, serta penggunaan alat bukti dalam mengungkap tindak pidana berbasis teknologi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong perlu memperhatikan kepastian hukum, pertanggungjawaban pidana, proporsionalitas sanksi, dan perkembangan regulasi teknologi informasi.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERZINAHAN Aditya Dwi Laksono; Mas Agus Priyambodo; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3117

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perzinaan dan pemidanaannya dalam hukum pidana Indonesia serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perzinaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perzinaan mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, penerapan ketentuan pidana tetap harus memperhatikan asas legalitas dan waktu terjadinya tindak pidana. Dalam perkara yang dikaji, perbuatan terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional sehingga ketentuan Pasal 284 KUHP digunakan sebagai dasar hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana meliputi aspek yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis mencakup terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti, serta fakta persidangan, sedangkan aspek non-yuridis mencakup keadaan terdakwa, dampak terhadap keluarga, sikap terdakwa selama persidangan, dan nilai kesusilaan dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pemidanaan yang berlandaskan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan keadilan dan kemanfaatan.
Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan: Analisis Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009740.99/2024/PP/M.XVB Sugi Hariyanto; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5757

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta menganalisis pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor PUT-009740.99/2024/PP/M.XVB Tahun 2024 ditinjau dari asas lex favor reo. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis menggunakan Teori Keadilan Adam Smith, Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto, dan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan sanksi kenaikan 100 persen terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran menimbulkan persoalan keadilan dan proporsionalitas apabila tidak mempertimbangkan iktikad baik serta karakter kesalahan Wajib Pajak. Selain itu, perubahan ketentuan perpajakan dari UU KUP, UU Cipta Kerja, hingga UU HPP menimbulkan persoalan hukum antarwaktu dalam menentukan rezim sanksi yang tepat. Oleh karena itu, penerapan sanksi perlu memperhatikan kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap Wajib Pajak, sedangkan asas lex favor reo relevan sebagai perspektif dalam menentukan penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan dalam kondisi perubahan regulasi.
Co-Authors Abdul Gofur Adalin Ali Aditya Dwi Laksono Afriandi Azhar Akhmad Ramadhan Harahap Appe Hutauruk Aswin Suwardi Ayahandono Kussetyadi Baihaqi Ramadhan Boy Three Immanuel Hutasoit Dede Ardiansyah Denny Cahyadi Tiono Denny Ramadhan Ebit Kartono Mandala Putra Eko Dwi Suryanto Filemon Gunawan Dirjanto Getta Mutiasari Hotman Sinambela Imron Bagus Kencana Wulan Mardiman Sane Mas Agus Priyambodo Muhammad Nasir Najwa Aulia Ramadhani Nana Kurnia Natan Dityanggoro Nico Wandiredja Rinta Pratiwi Rudyanto Dahlan Satrio Nugroho Sendi Sanjaya Sugi Hariyanto Sunarno Yulis Setyaningsih Yusuf Chornia Zul Ashari