Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Tentang Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia Ismaidar Ismaidar; Mhd Ilham Nasution; Gian Randa Juangsah; M. Adnan; Muhammad Haykal
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.720

Abstract

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan menjadi instrumen penting dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Namun, dalam praktiknya, implementasi bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang bersifat struktural, kultural, serta kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas bantuan hukum serta upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, birokrasi yang rumit, budaya hukum yang belum mendukung, serta distribusi layanan yang tidak merata. Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, bantuan hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan hukum yang inklusif dan adil.
Eksaminasi Terhadap Bukti Digital Dalam Kasus Kejahatan Cyber Mhd Ilham Nasution; Bambang Fitrianto; Gian Randa Juangsah; Muhammad Haykal; M. Adnan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.721

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan serius dalam sistem hukum, khususnya terkait pembuktian dalam perkara kejahatan siber. Karakteristik bukti digital yang tidak berwujud, mudah dimanipulasi, dan tersebar lintas yurisdiksi memerlukan pendekatan hukum dan teknis yang spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme eksaminasi bukti digital dalam konteks hukum pidana di Indonesia, serta mengevaluasi kesiapan instrumen hukum dan kapasitas penegak hukum dalam menanganinya. Dengan menggunakan metode kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara normatif bukti digital telah diakui melalui UU ITE, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan harmonisasi regulasi lintas batas. Digital forensik menjadi instrumen krusial dalam memastikan validitas dan keabsahan bukti elektronik dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, penguatan kapasitas investigasi digital serta penegakan standar forensik harus menjadi prioritas guna menjamin due process of law dan keadilan substantif dalam penanganan kejahatan siber di Indonesia.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dalam Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp) Gian Randa Juangsah; Sumarno; Lidya Rahmadhani Hasibuan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2255

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp. Kasus tersebut melibatkan seorang anak berusia 17 tahun yang dijatuhi hukuman penjara karena melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka serius pada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan meneliti ketentuan normatif dalam KUHP dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan melihat penerapannya dalam praktik peradilan. Sumber data penelitian meliputi undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta fakta persidangan dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika telah memenuhi batas usia yang dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, jenis dan beratnya kejahatan yang dijatuhkan harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, sehingga berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan pada pelaku dewasa. Dalam kasus ini, hakim menyeimbangkan aspek kepastian hukum, perlindungan anak, dan keadilan bagi korban. Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pendekatan keadilan restoratif, hakim tetap menjatuhkan hukuman penjara karena tingkat kesalahan dan konsekuensinya sangat berat.