Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Tentang Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia Ismaidar Ismaidar; Mhd Ilham Nasution; Gian Randa Juangsah; M. Adnan; Muhammad Haykal
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.720

Abstract

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan menjadi instrumen penting dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Namun, dalam praktiknya, implementasi bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang bersifat struktural, kultural, serta kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas bantuan hukum serta upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, birokrasi yang rumit, budaya hukum yang belum mendukung, serta distribusi layanan yang tidak merata. Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, bantuan hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan hukum yang inklusif dan adil.
Eksaminasi Terhadap Bukti Digital Dalam Kasus Kejahatan Cyber Mhd Ilham Nasution; Bambang Fitrianto; Gian Randa Juangsah; Muhammad Haykal; M. Adnan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.721

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan serius dalam sistem hukum, khususnya terkait pembuktian dalam perkara kejahatan siber. Karakteristik bukti digital yang tidak berwujud, mudah dimanipulasi, dan tersebar lintas yurisdiksi memerlukan pendekatan hukum dan teknis yang spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme eksaminasi bukti digital dalam konteks hukum pidana di Indonesia, serta mengevaluasi kesiapan instrumen hukum dan kapasitas penegak hukum dalam menanganinya. Dengan menggunakan metode kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara normatif bukti digital telah diakui melalui UU ITE, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan harmonisasi regulasi lintas batas. Digital forensik menjadi instrumen krusial dalam memastikan validitas dan keabsahan bukti elektronik dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, penguatan kapasitas investigasi digital serta penegakan standar forensik harus menjadi prioritas guna menjamin due process of law dan keadilan substantif dalam penanganan kejahatan siber di Indonesia.
Pertanggungjawaban Sanksi Tindak Pidana terhadap Anak sebagai Perantara Narkotika (Studi Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj) M. Adnan; Syahranuddin; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2257

Abstract

Keterlibatan anak-anak dalam kejahatan narkotika menimbulkan dilema hukum yang kompleks antara perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. Studi ini menganalisis tanggung jawab pidana anak atas tindak pidana narkotika melalui studi kasus Keputusan Nomor 12/PID.SUS-ANAK/2024/PN BNJ. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana anak dalam kasus narkotika dan kesesuaian sanksi sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif, kasus, dan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, undang-undang narkotika, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana anak dalam kejahatan narkotika memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari pelaku dewasa, dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan latar belakang sosial anak. Namun, sanksi berupa hukuman penjara 6 bulan di pusat penahanan anak dan pelatihan kerja selama 3 bulan tidak sepenuhnya mencerminkan pendekatan restoratif yang diamanatkan oleh hukum sistem peradilan pidana anak. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun hakim telah berupaya menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak, implementasinya masih belum optimal karena sanksi yang dijatuhkan memprioritaskan pencegahan daripada rehabilitasi. Keputusan untuk tidak mengabulkan permintaan pengembalian anak kepada orang tuanya menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan keadilan restoratif. Ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman petugas penegak hukum tentang pendekatan khusus terhadap peradilan anak dan untuk mengoptimalkan penggunaan sanksi alternatif yang lebih sesuai dengan tujuan perlindungan dan bimbingan anak.