Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Tentang Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia Ismaidar Ismaidar; Mhd Ilham Nasution; Gian Randa Juangsah; M. Adnan; Muhammad Haykal
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.720

Abstract

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan menjadi instrumen penting dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Namun, dalam praktiknya, implementasi bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang bersifat struktural, kultural, serta kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas bantuan hukum serta upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, birokrasi yang rumit, budaya hukum yang belum mendukung, serta distribusi layanan yang tidak merata. Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, bantuan hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan hukum yang inklusif dan adil.
Eksaminasi Terhadap Bukti Digital Dalam Kasus Kejahatan Cyber Mhd Ilham Nasution; Bambang Fitrianto; Gian Randa Juangsah; Muhammad Haykal; M. Adnan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.721

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan serius dalam sistem hukum, khususnya terkait pembuktian dalam perkara kejahatan siber. Karakteristik bukti digital yang tidak berwujud, mudah dimanipulasi, dan tersebar lintas yurisdiksi memerlukan pendekatan hukum dan teknis yang spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme eksaminasi bukti digital dalam konteks hukum pidana di Indonesia, serta mengevaluasi kesiapan instrumen hukum dan kapasitas penegak hukum dalam menanganinya. Dengan menggunakan metode kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara normatif bukti digital telah diakui melalui UU ITE, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan harmonisasi regulasi lintas batas. Digital forensik menjadi instrumen krusial dalam memastikan validitas dan keabsahan bukti elektronik dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, penguatan kapasitas investigasi digital serta penegakan standar forensik harus menjadi prioritas guna menjamin due process of law dan keadilan substantif dalam penanganan kejahatan siber di Indonesia.
Legal Protection For Victims Of The Crime Of Receiving Bribes (A Study of Court Judgment Number: 1543/Pid.B/2025/PN Mdn) Muhammad Haykal; Suci Ramadani; Ismaidar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2773

Abstract

This study aims to analyze the factors contributing to the crime of receiving stolen goods, examine the forms of legal protection afforded to victims in Court Judgment Number 1543/Pid.B/2025/PN Mdn, and compare the regulation of this offense under the former Indonesian Criminal Code and Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code. The research employs a normative juridical method using a descriptive-analytical approach through library research on statutory regulations and judicial decisions. The findings indicate that the crime of receiving stolen goods is primarily driven by the offender's economic motives and the lack of due diligence in accepting property originating from criminal acts, resulting in material losses for victims. The panel of judges applied Article 480 of the former Criminal Code; however, legal protection for victims remains predominantly focused on punishing the offender rather than restoring the victims' rights. Compared with the former Criminal Code, the new Criminal Code retains the fundamental provisions governing the offense while introducing compensation as an additional criminal sanction, thereby strengthening victim recovery. The study concludes that legal protection for victims of the crime of receiving stolen goods should be enhanced through the optimization of the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), clearer recognition of victims' rights to compensation, and stronger coordination among law enforcement agencies.