Garuda - Garba Rujukan Digital

Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Inovatif Boby Rahman; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4727

Environmental law enforcement in Indonesia is grounded in a strong normative framework through Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH). However, its effectiveness remains constrained by challenges in implementation. This study aims to analyze the dynamics of environmental law enforcement in Indonesia by examining the gap between legal norms and practice, institutional barriers, and potential innovations to enhance legal effectiveness. Employing a qualitative approach with a normative juridical method, the research draws on primary and secondary legal materials, including legislation, court decisions, and official environmental reports. The findings reveal that most environmental violations are still resolved through administrative sanctions, reflecting limitations in evidence, interagency coordination, and monitoring capacity. Nevertheless, reform efforts toward data-driven and transparent supervision have begun through initiatives such as the Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Online Single Submission (OSS), and regional environmental incentive programs like PROPER. In conclusion, strengthening environmental law enforcement in Indonesia requires cross-sectoral collaboration and a paradigm shift from a punitive to a collaborative and adaptive approach to achieve ecologically just environmental governance.

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Informasi Data Melalui Skimming ATM Bank BNI Cabang Padang Muhammad Fajri Akbar Perdana; Ismansyah; Rembrandt
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mhg1dg94

Kemajuan teknologi komputer, telekomunikasi, dan internet telah memicu munculnya kejahatan siber, termasuk skimming ATM yang mencuri data nasabah melalui alat pengganda informasi kartu dan PIN yang dipasang pada mesin ATM. Meskipun Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE telah mengatur penegakan hukum kejahatan ini, kasus skimming tetap terjadi seperti yang dialami mesin ATM Bank BNI Cabang Padang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengumpulan alat bukti dalam penyidikan, kendala yang dihadapi penyidik, dan upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperkuat dengan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan kasus pencurian data ATM Bank BNI Cabang Padang melibatkan lima tahap: penangkapan, penyitaan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta analisis forensik digital. Kendala utama meliputi teknologi canggih pelaku, keterbatasan alat dan SDM, birokrasi, serta kesulitan pelacakan akibat enkripsi dan server asing. Penyidik mengatasi hambatan ini melalui peningkatan kapasitas forensik, koordinasi antarlembaga, pelatihan khusus, dan sosialisasi pencegahan. Upaya terpadu ini bertujuan memaksimalkan efektivitas penyidikan dan meminimalkan kejahatan serupa di masa depan.

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Harizky Devanny Ketaren; Elwi Danil; Rembrandt
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/9a24gb94

Notaris adalah pejabat publik yang diwajibkan oleh hukum untuk membuat akta otentik sesuai dengan kewenangannya. Notaris dalam membuat akta Otentik oleh notaris adalah mengenai isi akta yang tidak sesuai dengan fakta, baik mengenai objek, identitas para pihak maupun tanda tangan yang ditempelkan oleh para pihak pada akta Otentik. Perbedaan ini berarti bahwa notaris harus bertanggung jawab atas isi akta. Salah satu contoh kasus mengenai isi akta yang berbeda dengan fakta adalah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Dalam putusan ini, Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. Binti Maulana telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan, yaitu membuat akta Otentik palsu atau memalsukan kata Otentik yang dapat menimbulkan hak, kewajiban dan keringanan utang, atau yang dimaksudkan sebagai pembuktian sesuatu dengan maksud menggunakan atau memerintahkan orang lain untuk menggunakan dokumen tersebut. seolah-olah isinya benar dan tidak salah, yang dapat menimbulkan kerugian, siapa yang melakukannya, siapa yang memerintahkan untuk dilakukan, dan siapa yang ikut melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 264 Ayat 1 KUHP. Dalam tulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas, pertama, bentuk tanggung jawab apa yang dapat dibebankan kepada Notaris atas isi Akta Otentik yang tidak sesuai dengan fakta? Kedua, apa pertimbangan Hakim terhadap Notaris yang membuat Akta tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022? Ketiga, apa konsekuensi hukum bagi notaris yang membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan dalam penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Materi utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan hukum, literatur dan studi hukum lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan kajian dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian tersebut adalah tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada Notaris atas isi Akta Otentik yang tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Sanksi bagi Notaris sebagai pembuat akta yang tidak sesuai dengan fakta tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bentuk pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta dapat dikenakan berdasarkan Hukum Pidana yang tertuang dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP.

Dampak Penggunaan Genset Terhadap Polusi Udara Di Gedung PerkantoranJakarta Zeus Marullah Aswin; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt; Mhd. Ridha; Iqrima Basri
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU) Vol. 3 No. 2 (2025): JIMNU - JULI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jimnu.v3i2.603

Studi ini meneliti permasalahan polusi udara yang ditimbulkan oleh penggunaan generator set (genset) di gedung perkantoran di Jakarta, yang menjadi salah satu sumber emisi stasioner yang sering terabaikan di kawasan perkotaan padat penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak lingkungan dari emisi genset, meninjau regulasi pemerintah terkait pengendalian emisi, serta mengidentifikasi solusi teknis dan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis tinjauan pustaka komprehensif terhadap hasil-hasil studi sebelumnya. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia masih terbatas pada penetapan standar emisi tanpa mekanisme pemantauan dan penegakan yang efektif. Selain itu, penerapan teknologi seperti Diesel Particulate Filters (DPF), Selective Catalytic Reduction (SCR), penggunaan bahan bakar rendah sulfur, serta pemanfaatan biodiesel terbukti efektif dalam menekan emisi polutan. Kajian ini menyoroti perlunya kebijakan terpadu yang mengintegrasikan regulasi, teknologi bersih, dan kesadaran lingkungan dalam pengelolaan energi perkotaan berkelanjutan.

Pengelolaan Air Asam Tambang Dalam Mendukung SDGs Sektor Pertambangan: Perspektif Hukum Lingkungan Dimas Andrianto; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt; Mhd. Ridha; Iqrima Basri
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU) Vol. 3 No. 2 (2025): JIMNU - JULI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jimnu.v3i2.605

Pengelolaan Air Asam Tambang (AAT) merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan sektor pertambangan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dapat menghasilkan AAT melalui oksidasi mineral sulfida, yang berdampak pada penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem, serta peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan AAT di Indonesia dan keterkaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research) melalui analisis hasil penelitian, laporan lembaga internasional, dan regulasi nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan tambang besar telah menerapkan sistem pengelolaan AAT yang relatif baik, sementara perusahaan skala menengah dan kecil masih menghadapi keterbatasan teknologi, biaya, dan pengawasan. Lemahnya penegakan hukum serta koordinasi antarinstansi menyebabkan kebijakan lingkungan belum optimal, sehingga pencemaran air dan emisi karbon dari sektor pertambangan tetap tinggi. Kajian ini menekankan pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan, penegakan hukum yang tegas, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai integrasi antara instrumen hukum dan pendekatan teknologi dalam mewujudkan tata kelola pertambangan berkelanjutan di Indonesia.

Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris Dalam Pemenuhan Kepatuhan Syariah Pada Akta Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Sarah Permata Nindi; Rembrandt; Misnar Syam
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/yg4d7g96

Perbankan syariah di Indonesia semakin pesat, sehingga produk bank syariah mulai diminati oleh masyarakat, salah satunya akad pembiayaan murabahah. Pada pembuatan akad tersebut dibutuhkan seorang Notaris untuk menuangkan isi perjanjian dalam bentuk akta autentik. Permasalahannya banyak akad pembiayaan murabahah tersebut yang belum memenuhi kepatuhan syariah, salah satu sebabnya dikarenakan Notaris belum memahami mengenai dasar-dasar dari akad syariah, sehingga dibutuhkan seorang Notaris yang berkompeten yang harus dibuktikan dengan adanya sertifikasi syariah, namun sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang kewajiban harusnya Notaris memiliki sertifikasi syariah jika ingin membuat akta pada perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)Penetapan kualifikasi Notaris dalam mendapatkan sertifikasi syariah. (2)Urgensi sertifikasi syariah dalam pembuatan akta akad pembiayaan murabahah pada bank syariah dalam pemenuhan kepathuan syariah. (3)Kepatuhan syariah dalam akta Notaris pada akad pembiayaan murabahah pada bank syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Hasil peneltian menyatakan bahwa penetapan kualifikasi Notaris untuk mendapatkan sertiikasi syariah adalah dengan melalui beberapa proses dengan adanya pelatihan dan uji kompetensi. Urgensi adanya sertifikasi syariah bagi Notaris adalah karena melihat banyaknya faktor yang membuat akta pembiayaan tersebut belum memenuhi kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah pada akta pembiayaan murabahah masih terdapat beberapa pasal yang belum memenuhi kepatuhan syariah.

Perbuatan Melawan Hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Sengketa Pembuktian Status Tanah Ulayat (Studi Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG) Frazila Hanzela; Rembrandt; Yasniwati
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/26xs3t62

Penelitian ini mengkaji friksi antara hukum negara dan hukum adat Minangkabau terkait sengketa tanah ulayat , berfokus pada perbuatan melawan hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bertindak melampaui kewenangannya. Menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG , penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan (1) menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum KAN; dan (2) membedah ratio decidendi hakim. Hasil penelitian menunjukkan KAN melakukan tindakan ultra vires (melampaui kewenangan) dengan menerbitkan surat keputusan sepihak yang mengubah status tanah ulayat kaum (privat-kolektif) menjadi ulayat nagari (publik-adat). Perbuatan ini memenuhi unsur kumulatif Pasal 1365 KUHPerdata. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada superioritas living law (hukum yang hidup) di atas klaim yuridis-formal yang cacat. Hakim memprioritaskan bukti faktual akumulatif: (a) penguasaan fisik turun-temurun oleh kaum; (b) kesaksian adat sebagai "arsip hidup" ; dan (c) verifikasi pemeriksaan setempat (descente). Kombinasi bukti ini mengesampingkan klaim KAN yang tidak berdasar wewenang, sehingga produk hukumnya dinyatakan batal demi hukum (void ab initio).

Penerapan Asas Primum Remedium Dalam Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Studi Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2023 Fadhil Andika Satria; Ismansyah; Rembrandt
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0arxa018

Lemahnya pengawasan dan tindakan hukum membuat proses peradilan kerap hanya menjerat awak kapal tanpa menyentuh korporasi sebagai aktor utama. Kasus pada Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023 menunjukkan bahwa pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan kepada nakhoda, meskipun fakta di persidangan menunjukkan indikasi keterkaitan kapal FB.LB. Berdasarkan persoalan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : pertama, Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap penerapan asas primum remedium dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023?. Kedua, Apa faktor penghambat dan pendukung penerapan asas primum remedium dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian pertama, penerapan asas primum remedium dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku illegal fishing di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang diperkuat oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama untuk memastikan akuntabilitas korporasi dan memberikan efek jera. Namun, penerapannya di peradilan pada Putusan Pengadilan Perikanan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023 menunjukkan lemahnya tindakan hukum terhadap korporasi karena pemidanaan lebih sering ditujukan pada pelaku individu dari pada entitas korporasi. Kedua, kerangka hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan PERMA No. 13 Tahun 2016, telah memberikan dasar yuridis yang jelas, penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan yurisdiksi UNCLOS 1982, Koordinasi multi-agency yang rumit, lemahnya integritas penegakan hukum, dan kesulitan pembuktian keterlibatan korporasi.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search