Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity
Nadia Safira Syazwani
Universitas Tidar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Sengketa Sertifikat Tanah Ganda Ditinjau Dari Asas Praduga Rechmatige Nadia Safira Syazwani; Oryza Villa Sativa; Dhimas Anggana Syahreza Pratama
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5359

Abstract

Permasalahan sertifikat tanah ganda sering muncul akibat kelemahan administrasi dan penyalahgunaan kewenangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), menyebabkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pemegang hak yang beritikad baik, sebagaimana diatur dalam UUPA dan Pasal 28D UUD 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan sertifikat hak atas tanah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dari perspektif asas praduga rechtmatige, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan tanggung jawab BPN dalam melindungi hak warga negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi dokumen hukum, yurisprudensi, dan literatur terkait seperti Undang-Undang PTUN, PP No. 24/1997, dan putusan Mahkamah Agung. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa sertifikat sebagai KTUN bersifat konkret, individual, dan final, sehingga asas praduga rechtmatige memberikan perlindungan sementara hingga adanya pembatalan melalui PTUN atau mediasi BPN berdasarkan Permen ATR/BPN No. 21/2020, dengan BPN bertanggung jawab atas kelalaian melalui asas contrarius actus. Simpulan menyatakan bahwa asas ini efektif menjamin kepastian hukum sementara, namun memerlukan sinkronisasi regulasi dan kehati-hatian BPN untuk meminimalisir sengketa, sehingga hak kepemilikan tanah warga terlindungi secara berkelanjutan
Pengabaian Pasal 185 Ayat (2) KHI Sebagai Pembatas Porsi Ahli Waris Pengganti Immanuel Rodo Anugerah Sitorus; Fata Rahman Hakim; Anisatus Sobikhah; Nadia Safira Syazwani; Oryza Villa Sativa; Audrino Dani Musabel; Sekar Kyla Az Zahra Gustihan; Nawwaf Arkhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6121

Abstract

Kedua ayat yang membentuk Pasal 185 Kitab Hukum Islam (KHI) harus dibaca secara bersamaan. Ayat (1) mendefinisikan status ahli waris pengganti, sedangkan Ayat (2) membatasi bagian warisan mereka agar tidak melebihi bagian ahli waris pada derajat yang sama. Hanya ayat (1) yang sering digunakan sebagai landasan pertimbangan yudisial dalam praktik peradilan agama; sedangkan ayat (2) tidak dieksplorasi. Karena ayat (2) merupakan alat pembatas yang melindungi gagasan keadilan yang seimbang, pengabaian tersebut menimbulkan masalah. Penelitian ini mengkaji bagaimana Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM, yang menetapkan seorang cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti, melanggar Pasal 185 ayat (2) dan bagaimana taksonomi hukum Islam dapat digunakan untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik undang-undang dan yurisprudensi secara yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 185 ayat (2) termasuk dalam ranah al-ahwal al-syakhshiyyah dan melengkapi ayat (1) sebagai perlindungan keadilan yang seimbang; namun, majelis hakim hanya berfokus pada ayat (1) tanpa mengkoordinasikannya dengan Pasal 174 atau ayat (2). Format pertimbangan hukum di pengadilan agama perlu diperkuat karena adanya kelalaian institusional.
Problematika Perlindungan Hukum dan Penetapan Ganti Rugi Bagi Pemegang Tanah Wakaf dan Tanah Belum Bersertifikat dalam Pengadaan Tanah Kampung Seni Borobudur Fata Rahman Hakim; Nadia Safira Syazwani; Rizka Asyifa Nur Aina; Hannyda Rahma Putri; Alfarizi Hafizh Ardani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7181

Abstract

Pembangunan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur, Kabupaten Magelang membutuhkan pengadaan tanah seluas 66.152 m² atas 50 bidang dengan total ganti rugi Rp 101,8 miliar. Di dalamnya terdapat dua bidang tanah wakaf seluas 0,28 hektare dan beberapa bidang tanah belum bersertifikat. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang kedua jenis tanah tersebut serta bagaimana penetapan ganti rugi yang adil oleh Kantor Jasa Penilai Publik. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dilengkapi wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan tanah wakaf di Dusun Kujon ditukar dengan tanah pengganti seluas 1.930 m² di Desa Wringinputih sesuai Pasal 41 Undang-Undang Wakaf. Tanah belum bersertifikat tetap mendapat ganti rugi yang besarnya sama dengan tanah bersertifikat selama dapat dibuktikan penguasaannya melalui alat bukti hak lama atau alat bukti hak baru. Penetapan ganti rugi oleh Kantor Jasa Penilai Publik berkisar antara Rp 1,7–2,8 juta per meter persegi sesuai Standar Penilaian Indonesia 306.
Co-Authors Alfarizi Hafizh Ardani Anisatus Sobikhah Audrino Dani Musabel Dhimas Anggana Syahreza Pratama Fata Rahman Hakim Hannyda Rahma Putri Immanuel Rodo Anugerah Sitorus Nawwaf Arkhan Oryza Villa Sativa Rizka Asyifa Nur Aina Sekar Kyla Az Zahra Gustihan