Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Akademik (JMA)
Komang Widiana Purnawan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TRADISI SIAT API DESA DUDA TIMUR, KEC. SELAT, KAB. KARANGASEM SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL Komang Widiana Purnawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/ngyzbv53

Abstract

Tradisi Siat Api di Desa Selat, Karangasem Bali merupakan warisan budaya yang kaya nilai spiritual dan sosial. Namun, perlindungan hukum terhadap tradisi ini menghadapi berbagai hambatan normatif, seperti kekosongan regulasi khusus dan ketidakterpaduan antara hukum nasional dan adat. Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tradisi Siat Api serta mengkaji hambatan normative dalam upaya pelestarian tradisi siat api. untuk Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis masalah tersebut. Hasil kajian menunjukkan perlunya penguatan regulasi daerah, harmonisasi hukum adat dan nasional, serta pemberdayaan masyarakat adat sebagai kunci utama pelestarian tradisi. Strategi advokasi dan sosialisasi juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi Siat Api. Studi ini memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah dan masyarakat adat dalam melindungi warisan budaya di tengah dinamika modernisasi.
EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN HUKUM (CHOICE OF LAW) DALAM KONTRAK PARIWISATA INTERNASIONAL DI BALI Komang Widiana Purnawan; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/823j7c43

Abstract

Penelitian ini menelaah eksistensi awig-awig desa adat sebagai pilihan hukum (choice of law) dalam kontrak pariwisata internasional di Bali. Dalam praktik hubungan hukum lintas negara, terutama di sektor pariwisata, terjadi perjumpaan antara norma hukum negara dengan norma adat yang hidup di masyarakat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hukum adat dapat diakui sebagai dasar pengaturan kontrak internasional yang melibatkan pihak asing dan komunitas adat lokal? Awig-awig sebagai hukum adat tertulis masyarakat Bali telah diakui keberadaannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang memberi kedudukan hukum terhadap norma-norma lokal sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, awig-awig tidak sekadar norma sosial, melainkan bagian dari hukum positif yang dapat berfungsi dalam hubungan keperdataan internasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan perbandingan (comparative approach). Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji asas party autonomy dalam Hukum Perdata Internasional serta kemungkinan penerapan hukum adat sebagai pilihan hukum yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa awig-awig dapat berfungsi sebagai pilihan hukum dalam kontrak pariwisata internasional sepanjang memenuhi prinsip kebebasan berkontrak dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional. Pengakuan terhadap awig-awig mencerminkan sistem hukum nasional yang pluralistik dan berkepribadian Indonesia.
BUSINESS JUDGMENT RULE DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA PASCA BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2023 I komang Arya Putra; Komang Widiana Purnawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/qz5t5a76

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih kerap menempatkan kerugian keuangan negara sebagai indikator utama pertanggungjawaban pidana. Pendekatan tersebut menimbulkan persoalan ketika kerugian timbul dari keputusan bisnis yang diambil dalam kerangka pengelolaan korporasi dan tidak disertai dengan pembuktian adanya keuntungan pribadi, konflik kepentingan, atau itikad buruk dari direksi. Dalam hukum perusahaan modern, Business Judgment Rule berfungsi sebagai prinsip yang menilai pertanggungjawaban direksi berdasarkan kualitas proses pengambilan keputusan bisnis, bukan semata-mata berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Business Judgment Rule dalam hukum perusahaan Indonesia serta mengkaji penerapannya dalam penegakan hukum pidana terhadap direksi BUMN melalui studi kasus pengadaan armada kapal pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian Business Judgment Rule dalam penanganan perkara pidana BUMN berpotensi memperluas kriminalisasi ke wilayah kebijakan bisnis yang diambil secara profesional dan beritikad baik. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya menempatkan Business Judgment Rule sebagai parameter yuridis awal untuk membedakan risiko bisnis yang sah dari perbuatan pidana korupsi, khususnya dalam konteks penegakan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
UJI KEPASTIAN DAN EFEKTIVITAS NORMA PEMBINAAN INDIKASI GEOGRAFIS Komang Widiana Purnawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/t460b517

Abstract

Kajian ini menelaah kepastian dan efektivitas pengaturan pembinaan Indikasi Geografis dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai instrumen perlindungan hukum preventif. Permasalahan yang dikaji terletak pada kecukupan konstruksi normatif pembinaan dalam menjamin perlindungan potensi Indikasi Geografis sebelum proses pendaftaran dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan melalui pengujian norma Pasal 70 berdasarkan teori perlindungan hukum preventif, asas kepastian hukum, serta teori efektivitas hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan pembinaan belum disertai elaborasi normatif yang memadai untuk menjamin kepastian dan efektivitas perlindungan preventif. Ketiadaan pengaturan teknis menyebabkan tidak adanya standar operasional, desain kelembagaan, serta mekanisme evaluasi yang jelas. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya konstruksi perlindungan terhadap potensi Indikasi Geografis pada tahap pra-pendaftaran. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pelaksana yang lebih sistematis guna memperkuat kepastian dan efektivitas rezim perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia.
STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL REPRODUKSI ANUMERTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIOAL Komang Widiana Purnawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/qeka8k20

Abstract

Kemajuan teknologi reproduksi berbantu (Assisted Reproductive Technology) memungkinkan dilakukannya pengambilan sperma anumerta (posthumous sperm retrieval) untuk pembuahan setelah kematian pendonor. Praktik ini dilarang dalam rezim hukum positif Indonesia, namun legal di beberapa yurisdiksi negara maju. Fenomena ini memicu praktik "wisata reproduksi" lintas batas yang melahirkan implikasi serius dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), khususnya terkait status keperdataan dan hak waris anak yang lahir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak hasil reproduksi anumerta yang lahir di luar negeri berdasarkan hukum Indonesia, serta hak warisnya terhadap harta peninggalan ayah biologisnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan benturan tajam antara prinsip Party Autonomy dalam kontrak medis internasional dengan asas Ketertiban Umum (Public Order) di Indonesia. Anak hasil reproduksi anumerta dikualifikasikan sebagai anak luar kawin dalam hukum Indonesia karena dikandung di luar ikatan perkawinan yang sah (yang telah putus karena kematian), sehingga tidak memiliki hubungan saling mewaris dengan ayah biologisnya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui terobosan hukum berupa pengakuan anak atau wasiat wajibah.
Co-Authors I Gusti Ngurah Dharma Laksana I komang Arya Putra