Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Neo Journal of economy and social humanities Journal of Innovative and Creativity CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Dede Qodrat Alwajir
Universitas Bina Bangsa
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Survey on the Community Satisfaction Index of Public Services for Provincial Roads: Ahmad Yani Road Section (Pandeglang) and Serang–Pandeglang Road Section (Pandeglang) Irmayanti; Ihin Solihin; Yudi Yudistira; Yunengsih; Dede Qodrat Alwajir
Neo Journal of economy and social humanities Vol 4 No 3 (2025): Neo Journal of Economy and Social Humanities
Publisher : International Publisher (YAPENBI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56403/nejesh.v4i3.331

Abstract

This study evaluates community satisfaction with provincial road services on Ahmad Yani (Pandeglang) and Serang–Pandeglang sections. Using a quantitative approach with 384 respondents determined by the Lemeshow formula, data were analyzed through Importance Performance Analysis (IPA) and Customer Satisfaction Index (CSI). Results show that of 18 service indicators, 9 had positive gaps and 9 negative gaps, with 3 attributes in quadrant I (high importance, low satisfaction). The CSI value of 65.75% indicates users are generally satisfied with the services. Practical implications suggest prioritizing road maintenance, improving responsiveness to user needs, and enhancing accessibility for vulnerable groups. These findings provide useful input for local governments in allocating resources, improving service quality, and developing user centered infrastructure innovations.
Evaluasi Program Kampung Kb Berbasis Kolaboratif Tata Kelola Pada DP3AKKB Provinsi Banten Studi Kasus di Kota Serang Diah Karmila; Try Adhi Bangsawan; Dede Qodrat Alwajir
CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2026): Juli-September, Isu dan Tantangan Kontemporer dalam Pendidikan, Ilmu Sosial, da
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/a5kqb095

Abstract

The Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Program is a strategic government initiative aimed at improving family welfare through integrated and sustainable development. However, its implementation in Serang City continues to encounter challenges related to institutional coordination, stakeholder participation, and resource integration, resulting in suboptimal program outcomes. This study aims to evaluate the implementation of the Kampung KB Program using a collaborative governance perspective at the Regional Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AKKB) of Banten Province. This research employed a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving government officials, village governments, family planning counselors, community leaders, and program beneficiaries. Data were analyzed using the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing with triangulation to ensure validity. The findings indicate that collaborative governance has been implemented through cross-sector coordination, stakeholder participation, and community empowerment. Nevertheless, collaboration remains constrained by uneven institutional commitment, limited human resources, insufficient funding, and inconsistent inter-agency communication. The study concludes that strengthening collaborative governance through integrated planning, sustainable stakeholder commitment, and improved coordination mechanisms is essential to enhance the effectiveness and sustainability of the Kampung KB Program in Serang City.
Implementasi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang Shinta Ferlita; Try Adhi Bangsawan; Dede Qodrat Alwajir
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya dalam penerapan SRIKANDI di lingkungan DPUPR Kota Serang. Metode. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan SRIKANDI, dilengkapi observasi dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan empat indikator teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta divalidasi melalui triangulasi metode dan sumber. Hasil. Implementasi SRIKANDI di DPUPR Kota Serang tidak berjalan optimal. Sosialisasi telah dilaksanakan namun tanpa arahan formal dan keteladanan pimpinan yang konsisten, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menghambat peralihan penuh dari sistem manual, disposisi pelaksana menunjukkan kesenjangan antara pemahaman dan perilaku, serta struktur birokrasi belum ditopang oleh SOP tertulis dan keseragaman kode klasifikasi surat antarbidang. Kesimpulan. Ketidakoptimalan implementasi SRIKANDI bersumber dari akumulasi kelemahan pada keempat variabel implementasi kebijakan yang saling memperkuat, bukan pada satu faktor tunggal, sehingga diperlukan intervensi komprehensif yang mencakup komitmen pimpinan, pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur, dan penetapan SOP tertulis.
Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Serang Alika Cahya Ramdhani; Try Adhi Bangsawan; Dede Qodrat Alwajir
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan inovasi pelayanan publik yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu lokasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kota Serang menyelenggarakan MPP berdasarkan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 44 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta mengindentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 44 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Serang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola MPP, petugas layanan, dan pengguna layanan. Metode Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis ini menggunakan variabel-variabel George C. Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil pelaksanaan telah berjalan namun belum optimal. Komunikasi formal antar-pengelola didukung oleh rapat koordinasi, perjanjian kerja sama, dan publikasi digital, namun penyebaran informasi belum merata hingga ke seluruh petugas dan masyarakat. Kompetensi petugas memadai, namun jumlah personel, kapasitas gedung, dan stabilitas jaringan masih terbatas, sementara jumlah kunjungan meningkat sebesar 63,86% pada tahun 2025. Komitmen individu relatif tinggi, namun komitmen kelembagaan bervariasi. Struktur organisasi telah terbentuk secara formal, namun MPP belum memiliki SOP terintegrasi dan sebagian petugas memiliki kewenangan pengambilan keputusan yang terbatas. Kesimpulan faktor pendukung meliputi koordinasi rutin, perjanjian kerja sama, kompetensi dan inisiatif petugas, serta fasilitas layanan mandiri. Faktor penghambat meliputi ketiadaan SOP terintegrasi, keterbatasan personel dan fasilitas, orientasi yang kurang memadai bagi petugas yang dirotasi, kehadiran lembaga yang tidak konsisten, serta akuntabilitas yang lemah. Penguatan struktur birokrasi melalui SOP MPP yang terintegrasi menjadi prioritas utama untuk meningkatkan konsistensi pelaksanaan dan kualitas layanan.
Co-Authors Alika Cahya Ramdhani Diah Karmila Ihin Solihin Irmayanti Shinta Ferlita Try Adhi Bangsawan Yudi Yudistira Yunengsih