Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Implikasi Etika Administrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pandu Pamungkas; Irsad Munawir; Zetia Wijayanti
Jurnal Administrasi dan Kesekretarisan Vol 11 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Tarakanita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36914/jak.v11.i2.465

Abstract

Delivering good public services that meet the demands of the society depends much on administrative ethics. Government officials must not only abide by official rules and guidelines but also uphold moral standards all through every service contact. Administrative ethics is the focus of this article's inquiry as to how they affect the quality of public services in modern public governance. This study uses a qualitative technique with a literature review strategy that looks at academic journals, related reference materials, and rules connected to administrative ethics and the delivery of public services. Research show that including honesty, honesty, responsibility, professionalism, and integrity—administrative ethical principles—helps to improve public services, raise bureaucratic efficiency, and restore public trust in government organizations. Administrative ethics help officials to make judgments and provide services by guiding them toward the interests of the community. Still, there are several difficulties in implementing administrative ethics, including a strict and hierarchical administrative culture, a lack of ethical exemplars, official apathy toward morality, and inadequate oversight and enforcement of ethical guidelines. This post emphasizes the need of improving administrative ethics as a strategic need to produce fair, open, responsible, and responsive public service results. These efforts need to be carried out continuously through ethics education and training, strengthening of the supervisory system, and internalisation of ethical values in the culture of the bureaucratic organisation. Thus, administrative ethics not only serves as a normative guideline, but also as an important instrument in improving the quality of public services and supporting the realisation of good governance.
Inovasi Tata Kelola Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pandu Pamungkas; Zetia Wijayanti; Ina Masruroh
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7895

Abstract

Transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah bagian penting dari reformasi birokrasi yang bertujuan mendukung modernisasi pelayanan publik di tanah air. Latar belakang penelitian ini berasal dari masih adanya sejumlah masalah dalam layanan administrasi kependudukan secara tradisional, seperti waktu pelayanan yang lama, ketergantungan pada dokumen fisik, akses masyarakat yang terbatas, serta ketidakmerataan dalam kualitas pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan IKD, menilai efektivitasnya terhadap layanan administrasi kependudukan, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dari sudut pandang administrasi pembangunan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan pustaka. Data yang diperoleh berasal dari jurnal ilmiah dan dokumen relevan lainnya, lalu dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Temuan penelitian menunjukkan bahwa IKD berperan dalam mendukung peningkatan efektivitas layanan publik melalui prosedur yang lebih cepat, praktis, efisien, dan berbasis digital. IKD juga mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, infrastruktur internet yang kurang memadai, kesiapan sumber daya manusia di kalangan aparatur, serta risiko terkait dengan keamanan data pribadi.