Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Komunikasi, Pendidikan, & Syari'ah
Saipuddin Zahri
Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM PENAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Irawan Adi Chandra; Saipuddin Zahri; Abdul Latif Mahfuz
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21496

Abstract

Penambangan ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus meningkat dan banyak melibatkan korporasi sebagai pelaku utama. Fenomena ini menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian negara, serta konflik sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus penambangan tanpa izin (ilegal), serta meninjau efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian di wilayah tersebut. Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, penegakan hukumnya masih menemui berbagai kendala, seperti pembuktian keterlibatan direksi, lemahnya koordinasi antarpenegak hukum, serta pengaruh kekuasaan dan ekonomi dari korporasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen hukum pidana korporasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum untuk menekan angka penambangan ilegal secara signifikan.
Implementasi Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang Mutiara Oktariani; Saipuddin Zahri; Antoni; Adi Wijaya
AL-MUNAWWIR: Jurnal Komunikasi, Pendidikan, & Syari'ah Vol. 2 No. 1 (2026): AL-MUNAWWIR: Jurnal Komunikasi, Pendidikan, & Syari'ah
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/jkps.v2i1.1381

Abstract

Latar belakang penelitian ini berawal dari meningkatnya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia, yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menerapkan sistem peradilan pidana anak berbasis pembinaan, bukan sekadar pemidanaan. Salah satu upaya strategis untuk mengatasinya adalah melalui program pembinaan yang bertujuan mengembangkan potensi, memperbaiki perilaku, serta menumbuhkan tanggung jawab sosial anak binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan telah dilaksanakan sesuai pedoman, namun belum optimal. Bentuk pembinaan meliputi kepribadian, pendidikan, keterampilan, dan kegiatan keagamaan. Faktor pendukung mencakup kerja sama pihak ketiga dan dukungan staf, sedangkan hambatan utama meliputi keterbatasan sarana, anggaran, serta tenaga pengajar. Kesimpulannya, optimalisasi pelaksanaan program pembinaan memerlukan peningkatan sumber daya, dukungan anggaran, serta penguatan kerja sama lintas lembaga agar tujuan rehabilitasi anak binaan dapat tercapai secara maksimal.
Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Rumah Tangga terhadap Anak Zarman Zamaya; Saipuddin Zahri; Suharyono Suharyono
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 1 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i1.10411

Abstract

This study aims to analyze the application of restorative justice in resolving domestic violence cases against children in Indonesia. Domestic violence against children is a serious problem that continues to increase every year, requiring a legal approach that not only punishes perpetrators but also focuses on victim recovery and family harmony restoration. This research uses normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that restorative justice can be applied in domestic violence cases against children based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, Police Regulation Number 8 of 2021, and Attorney General Regulation Number 15 of 2020. However, its application must consider the power relations between perpetrators and victims, the severity of violence, and the child's best interests. This study concludes that restorative justice can be an effective alternative in resolving domestic violence cases against children as long as it prioritizes victim recovery, involves child protection institutions, and does not neglect legal accountability. Recommendations include the need for clear guidelines for applying restorative justice in domestic violence cases against children and strengthening the capacity of law enforcement officer.
TERMINATION OF PROSECUTION BASED ON RESTORATIVE JUSTICE IN ASSAULT CASES: A CASE STUDY AT THE PALEMBANG DISTRICT ATTORNEY’S OFFICE Desi Arsean; Saipuddin Zahri; Mulyadi Tanzili
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 4 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i4.6860

Abstract

The prosecution authority, as part of the state’s law enforcement system, plays a strategic role in ensuring legal certainty, justice, and public order while upholding moral values and human dignity. In this context, the application of restorative justice has emerged as an alternative approach to resolving criminal cases, including assault offenses. This study examines the implementation of termination of prosecution based on restorative justice in an assault case handled by the Palembang District Attorney’s Office. The research adopts a normative juridical method, focusing on statutory regulations and prosecutorial guidelines governing restorative justice. The findings indicate that the termination of prosecution was influenced by several key factors: the suspect committed the offense for the first time, the offense carried a maximum statutory penalty of no more than five years’ imprisonment, and the value of losses or evidence did not exceed IDR 2,500,000. Additionally, the case demonstrated successful reconciliation between the perpetrator and the victim, supported by community approval. The study concludes that the application of restorative justice in this case reflects prosecutorial discretion aimed at achieving substantive justice, social harmony, and efficiency in criminal law enforcement.Keywords: termination of prosecution; restorative justice; assault cases; prosecutorial discretion
Co-Authors Abdul Latif Mahfuz Adi Wijaya Antoni Desi Arsean Irawan Adi Chandra Mulyadi Tanzili Mutiara Oktariani Suharyono Suharyono Zarman Zamaya