Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Yudisial JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Komunikasi, Pendidikan, & Syari'ah
Saipuddin Zahri
Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM PENAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Irawan Adi Chandra; Saipuddin Zahri; Abdul Latif Mahfuz
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21496

Abstract

Penambangan ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus meningkat dan banyak melibatkan korporasi sebagai pelaku utama. Fenomena ini menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian negara, serta konflik sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus penambangan tanpa izin (ilegal), serta meninjau efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian di wilayah tersebut. Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, penegakan hukumnya masih menemui berbagai kendala, seperti pembuktian keterlibatan direksi, lemahnya koordinasi antarpenegak hukum, serta pengaruh kekuasaan dan ekonomi dari korporasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen hukum pidana korporasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum untuk menekan angka penambangan ilegal secara signifikan.
Implementasi Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang Mutiara Oktariani; Saipuddin Zahri; Antoni; Adi Wijaya
AL-MUNAWWIR: Jurnal Komunikasi, Pendidikan, & Syari'ah Vol. 2 No. 1 (2026): AL-MUNAWWIR: Jurnal Komunikasi, Pendidikan, & Syari'ah
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/jkps.v2i1.1381

Abstract

Latar belakang penelitian ini berawal dari meningkatnya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia, yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menerapkan sistem peradilan pidana anak berbasis pembinaan, bukan sekadar pemidanaan. Salah satu upaya strategis untuk mengatasinya adalah melalui program pembinaan yang bertujuan mengembangkan potensi, memperbaiki perilaku, serta menumbuhkan tanggung jawab sosial anak binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan telah dilaksanakan sesuai pedoman, namun belum optimal. Bentuk pembinaan meliputi kepribadian, pendidikan, keterampilan, dan kegiatan keagamaan. Faktor pendukung mencakup kerja sama pihak ketiga dan dukungan staf, sedangkan hambatan utama meliputi keterbatasan sarana, anggaran, serta tenaga pengajar. Kesimpulannya, optimalisasi pelaksanaan program pembinaan memerlukan peningkatan sumber daya, dukungan anggaran, serta penguatan kerja sama lintas lembaga agar tujuan rehabilitasi anak binaan dapat tercapai secara maksimal.
Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Rumah Tangga terhadap Anak Zarman Zamaya; Saipuddin Zahri; Suharyono Suharyono
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 1 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i1.10411

Abstract

This study aims to analyze the application of restorative justice in resolving domestic violence cases against children in Indonesia. Domestic violence against children is a serious problem that continues to increase every year, requiring a legal approach that not only punishes perpetrators but also focuses on victim recovery and family harmony restoration. This research uses normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that restorative justice can be applied in domestic violence cases against children based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, Police Regulation Number 8 of 2021, and Attorney General Regulation Number 15 of 2020. However, its application must consider the power relations between perpetrators and victims, the severity of violence, and the child's best interests. This study concludes that restorative justice can be an effective alternative in resolving domestic violence cases against children as long as it prioritizes victim recovery, involves child protection institutions, and does not neglect legal accountability. Recommendations include the need for clear guidelines for applying restorative justice in domestic violence cases against children and strengthening the capacity of law enforcement officer.
TERMINATION OF PROSECUTION BASED ON RESTORATIVE JUSTICE IN ASSAULT CASES: A CASE STUDY AT THE PALEMBANG DISTRICT ATTORNEY’S OFFICE Desi Arsean; Saipuddin Zahri; Mulyadi Tanzili
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 4 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i4.6860

Abstract

The prosecution authority, as part of the state’s law enforcement system, plays a strategic role in ensuring legal certainty, justice, and public order while upholding moral values and human dignity. In this context, the application of restorative justice has emerged as an alternative approach to resolving criminal cases, including assault offenses. This study examines the implementation of termination of prosecution based on restorative justice in an assault case handled by the Palembang District Attorney’s Office. The research adopts a normative juridical method, focusing on statutory regulations and prosecutorial guidelines governing restorative justice. The findings indicate that the termination of prosecution was influenced by several key factors: the suspect committed the offense for the first time, the offense carried a maximum statutory penalty of no more than five years’ imprisonment, and the value of losses or evidence did not exceed IDR 2,500,000. Additionally, the case demonstrated successful reconciliation between the perpetrator and the victim, supported by community approval. The study concludes that the application of restorative justice in this case reflects prosecutorial discretion aimed at achieving substantive justice, social harmony, and efficiency in criminal law enforcement.Keywords: termination of prosecution; restorative justice; assault cases; prosecutorial discretion
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK: Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg Khalisah Hayatuddin; Saipuddin Zahri; Satria Iman Kurnianda; Muhamad Sadi Is
Jurnal Yudisial Vol. 17 No. 3 (2024): DISPUTE OF RIGHT
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v17i3.687

Abstract

Artikel ini mengkaji Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg dengan fokus pada perlindungan hokum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup dua aspek: pertama, bagaimana bentuk perlindungan hokum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana; dan kedua, apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Penelitian yang dilakukan merupakan studi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak menerapkan mekanisme diversi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga anak langsung didakwa dan diadili, yang berpotensi melanggar hakhak anak. Dalam aspek pertimbangan hukum, majelis hakim mendasarkan putusan pada pertimbangan yuridis, antara lain keterangan saksi, hasil visum et repertum, dakwaan jaksa penuntut umum, serta pemenuhan unsur-unsur delik. Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis mencakup kondisi psikologis anak, latar belakang sosial, dan faktor yang meringankan maupun memberatkan. Namun, putusan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan ratio decidendi secara holistik karena tidak memuat pendekatan filosofis dan sosiologis secara mendalam. Dengan demikian, diperlukan penguatan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif agar peradilan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan dan rehabilitasi.
STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STUDI KASUS DI POLRES MUSI BANYUASIN Agusti Randa; Saipuddin Zahri; Helwan Kasra
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.26105

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia yang perkembangannya kian kompleks seiring pemanfaatan media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penegakan hukum oleh penyidik Polres Musi Banyuasin dalam menangani tindak pidana TPPO berbasis bukti digital, dengan pembedahan kritis menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus empiris di Polres Musi Banyuasin. Data diperoleh melalui studi dokumen perkara, wawancara penyidik Satreskrim Unit PPA, serta penelusuran regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan kasus TPPO yang melibatkan eksploitasi anak di Musi Banyuasin (studi kasus tersangka HAP) menghadapi tantangan teknis pada pembuktian digital forensic via aplikasi pesan instan WhatsApp, validasi data transaksi elektronik, serta perlindungan psikologis korban anak. Dilihat dari perspektif teori hukum, kendala utama penegakan hukum TPPO di Polres Musi Banyuasin terletak pada keterbatasan sarana laboratorium siber/forensik digital di tingkat Polres (faktor sarana/struktur) serta budaya hukum masyarakat yang masih bersikap pasif terhadap praktik eksploitasi terselubung. Diperlukan penguatan kapasitas penyidik siber PPA, modernisasi fasilitas forensik digital, serta sinergi kelembagaan lintas sektor guna mewujudkan penegakan hukum yang bereadilan dan berperspektif perlindungan korban.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 861/PID.SUS/2024/PN.PLG DI KOTA PALEMBANG Sri Wulan Octaviani; Saipuddin Zahri; Khalisah Hayatuddin
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.26102

Abstract

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pilar utama penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan gender di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam anatomi dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg, menguji efektivitas implementasi perlindungan korban melalui integrasi data lapangan tripartit (hakim, kepolisian, dan lembaga pendamping), serta membedah penanganan KDRT menggunakan pisau analisis Teori Perlindungan Hukum, Feminist Jurisprudence, dan Viktimologi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Hakim PN Palembang (Hakim Tri Handayani, S.H., M.H.), Penyidik Unit PPA Polrestabes Palembang, serta Konselor UPTD PPA/WCC Kota Palembang, disamping data sekunder berupa berkas Putusan No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg dan regulasi perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan tiga temuan utama: Pertama, anatomi Putusan No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg secara konkret membuktikan Terdakwa (SS) bersalah melakukan penganiayaan fisik (penusukan) terhadap Korban (S) melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) dengan penjatuhan sanksi 2 tahun penjara, di mana ratio decidendi hakim telah mempertimbangkan bukti Visum et Repertum serta kerentanan psikososial korban. Kedua, meskipun regulasi menyediakan layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan perintah perlindungan, implementasi di lapangan masih terkendala oleh benturan norma versus realita, seperti stigma budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, ketakutan akan intimidasi, serta keterbatasan anggaran pemulihan dan rumah aman. Ketiga, berdasarkan perspektif Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon & Satjipto Rahardjo), Feminist Jurisprudence, dan Viktimologi, penegakan hukum KDRT menuntut transformasi dari formalisme kaku menuju keadilan progresif yang responsif gender dan berfokus pada pemulihan hak-hak korban (restitusi dan psikososial). Penelitian ini merekomendasikan penindakan hukum yang proaktif, penguatan sistem rujukan lintas lembaga terpadu, serta kelembagaan restitusi otomatis bagi korban KDRT.
Co-Authors Abdul Latif Mahfuz Adi Kusuma Wijaya Agusti Randa Antoni Desi Arsean Helwan Kasra Irawan Adi Chandra Khalisah Hayatuddin Muhamad Sadi Is Mulyadi Tanzili Mutiara Oktariani Satria Iman Kurnianda Sri Wulan Octaviani Suharyono Suharyono Zarman Zamaya