Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.077
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adl : Jurnal Hukum Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah Journal of Research on Business and Tourism Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN) Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Cigarskruie: Journal of Educational and Islamic Research Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK) Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Ulil Albab
Rusmini, Andin
Program Studi Hukum, Universitas Merdeka Malang
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN DALAM HUKUM OTONOMI DAERAH (ANALISIS NORMATIF DAN EMPIRIS PADA PEMERINTAH KOTA BLITAR) Kusuma, Rendra Bhaktie; Rusmini, Andin
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.417

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh peran urusan pemerintahan konkuren sebagai inti pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta kaitannya dengan kapasitas fiskal dan capaian pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pembagian urusan pemerintahan konkuren dan relevansinya terhadap kondisi fiskal serta kinerja pembangunan daerah melalui studi empiris di Pemerintah Kota Blitar. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap pengaturan pembagian urusan pemerintahan, yang diperkaya dengan analisis deskriptif kuantitatif atas data APBD dari DJPK Kementerian Keuangan dan indikator pembangunan daerah dari BPS Kota Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada kriteria akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta memerlukan dukungan NSPK untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Pada tahun 2024, porsi Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar sekitar 20,74 persen dari total pendapatan daerah, sehingga ketergantungan terhadap transfer masih tinggi. Meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia berada pada kategori sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, tantangan pengurangan kemiskinan dan penguatan kemandirian fiskal masih dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan keselarasan prinsip money follows function melalui perbaikan desain pendanaan, optimalisasi PAD, dan penganggaran berbasis kinerja.
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN REGULASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: IMPLIKASI TERHADAP OTONOMI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA Sari, Ardila Anjar; Rusmini , Andin
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.418

Abstract

Kebijakan publik dan regulasi pemerintahan merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum administrasi negara. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan paradigma dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik melalui pendekatan omnibus law, khususnya dalam penataan kewenangan administratif pemerintah daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dan regulasi pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara serta implikasinya terhadap kewenangan administratif dan otonomi daerah pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyeragaman regulasi dan penguatan peran pemerintah pusat mampu meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi administrasi pemerintahan. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan kecenderungan sentralisasi kewenangan yang berpotensi membatasi diskresi pemerintah daerah dan melemahkan prinsip otonomi daerah sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik pasca UU Cipta Kerja perlu ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan kewenangan administratif pemerintah daerah.
OTONOMI DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN DEMOKRATISASI LOKAL TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA Handayani, Navis Sri; Rusmini, Andin
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.420

Abstract

Otonomi daerah merupakan instrumen konstitusional yang dirancang untuk mendukung demokratisasi lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan otonomi daerah dalam perspektif hukum tata negara serta menelaah tantangan yuridis dan empiris yang memengaruhi efektivitasnya dalam mewujudkan demokrasi lokal yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris melalui kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif otonomi daerah telah memiliki landasan konstitusional yang kuat, namun dalam praktik masih dihadapkan pada dominasi elite lokal, lemahnya akuntabilitas, serta ketimpangan kapasitas kelembagaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum tata negara yang menegaskan mekanisme pengawasan, partisipasi publik, dan keseimbangan kewenangan pusat dan daerah agar otonomi daerah benar-benar berfungsi sebagai instrumen demokratisasi lokal.
Legal Protection of Human Rights and Local Communities: Impact of Tourism Business Indra Ratna Sari; Andin Rusmini
Cigarskruie: Journal of Educational and Islamic Research Vol. 1 No. 1 (2023): September
Publisher : Saniya Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65190/636414

Abstract

This research aims to describe the government's protection of the human rights of local communities in the tourism sector as stated in tourism law number 10 of 2009 concerning tourism. The method used in this journal is descriptive analysis, based on literature studies. This journal concludes that protecting the rights of local communities in the tourism business sector is something that needs attention. It has been stated in the statutory regulations implemented by the government itself regarding the obligations of companies to carry out their business in Indonesia. The inclusion of these regulations should be able to limit corporate efforts in practicing their business so that there are no violations of human rights. Apart from that, the relevant government also plays an important role in preventing things that could harm local communities.
Security and Safety: Legal Protection of Travelers Andin Rusmini
Cigarskruie: Journal of Educational and Islamic Research Vol. 1 No. 1 (2023): September
Publisher : Saniya Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65190/636413

Abstract

Tourism is indispensable for a country because it is one of the contributors to the country's foreign exchange. This study aims to determine the legal protection of tourists. The method used in the research is normative juridical with legal materials in the form of primary and secondary law, with analysis techniques using qualitative normative. In Indonesia, it is the second largest after the plantation commodity. Despite being the largest, there are several problems that occur related to safety and comfort in traveling such as price discrimination and street crime. Therefore, the Indonesian government is obliged to provide legal protection to all tourists so that no one suffers losses both in terms of tourists, local residents and the government.  
Legal Protection as a Natural Tourism Attraction for Pede Beach Tourists Indra Ratna Sari; Andin Rusmini
Cigarskruie: Journal of Educational and Islamic Research Vol. 1 No. 1 (2023): September
Publisher : Saniya Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65190/636407

Abstract

Legal protection refers to various legal efforts that must be provided by legal officials in order to provide a sense of security, both psychologically and physically from disturbances and various other threats. every organization provided considering the many tourists who experience theft, fraud, and other forms of criminal acts that threaten the safety of tourists. This research aims to see the extent of the government's efforts to protect tourists. The research method used is normative legal research, using a statutory approach. The data analysis method is in the form of normative analytics and literature. In the provisions of article 20 of the Tourism Law mentioned above, tourists have the right to obtain legal protection and security, protection of personal rights for tourism activities that have a major impact. What is regulated in the Tourism Law is the right of tourists, on the other hand it is an obligation of tourism entrepreneurs.  
Instrumen Hukum Daerah Untuk Pengendalian Plastik Sekali Pakai: Analisis Normatif Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Andin Rusmini
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i2.1502

Abstract

Penggunaan plastik sekali pakai, khususnya kantong plastik, telah menimbulkan persoalan lingkungan serius di Indonesia. Pemerintah daerah berperan penting dalam pengendalian sampah plastik melalui kebijakan lokal. Tulisan ini menganalisis instrumen hukum daerah dalam pengendalian plastik sekali pakai dengan fokus pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah dan lingkungan hidup serta data implementasi kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perwali Surabaya 16/2022 didasarkan pada kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini menetapkan larangan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan modern maupun pasar tradisional di Surabaya, dilengkapi sanksi administratif bagi pelanggar. Evaluasi implementasi mengungkapkan upaya penegakan melalui satuan tugas khusus telah berhasil mengurangi timbulan sampah plastik sekitar dua ton per hari, meskipun masih terdapat tantangan di pasar tradisional. Kesimpulan: Perwali 16/2022 merupakan instrumen hukum daerah yang efektif secara yuridis dalam mendukung pengurangan sampah plastik dan mencerminkan pelaksanaan asas otonomi daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk memperkuat efektivitasnya, diperlukan konsistensi penegakan, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, serta pertimbangan peningkatan status regulasi (misalnya menjadi Perda) agar memiliki daya ikat lebih kuat dan cakupan yang lebih luas.
Co-Authors Arief Purnama Ajie Ashifa Yulian Devi Christian Dixon Erik Idin Damiasih Damiasih Ellen Aurelie Basuki Ellen Aurelie Basuki Fidal Aulia Rahmat Fidmatan, Fahmi Giska Hitto Handayani, Navis Sri I Ketut Suardana Indera Waspada Indra Ratna Sari Indra Ratna Sari Indra Ratna Sari Isdarmanto Isdarmanto Kusuma, Rendra Bhaktie Lalu Rudi Sanjaya Lestariningsih, Titin Lily Mirawaty Pertiwi, Hayu Purnama, Yulian Putu Ayu Thania Santosa Sandika Ali Sari, Ardila Anjar Seharja, Sesde Sesde Seharja Setiawan, Arel Setyanto, Tri Joko Silvia, Asy Syifa Sofian, Achmad Gilang Syafril Syafril Tjhing, Man lie Tri Joko Setyanto Yenni, Maria Imaculata Yudha Pamungkas, Satria