Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies RechtIdee JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Ilmu Hukum
Muhamad Kholid
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
A Deep Dive into LAPS SJK Cases: A Qualitative Study on Case Types, Resolution Duration, and Party Compliance Agi Attaubah Hidayat; Amalia Nur Anwari; Lilis Diah Sugiarti; Muhamad Kholid; Naily Aulia Najah
RechtIdee Vol 20, No 2 (2025): DECEMBER
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v20i2.32561

Abstract

This study comprehensively analyzes the effectiveness of the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK) through a juridical-empirical approach that integrates semi-structured interviews, observation, and document analysis of annual reports from 2022–2024. The findings reveal that the composition of disputes is consistently dominated by the banking sector and fintech lending, with mediation serving as the overwhelmingly dominant settlement mechanism. On the other hand, the institution faces significant challenges, including a high case-rejection rate, primarily due to non-compliance with the Internal Dispute Resolution (IDR) process and indications of fraud. In terms of timeliness, LAPS SJK has demonstrated remarkable efficiency by compressing its Service Level Agreement (SLA)driven by digital transformation and process optimization. The most substantive achievement is reflected in the increase in voluntary compliance with decisions, indicating strengthened legitimacy and trust in the institution. This research provides an original contribution through empirical evidence of the paradox between procedural justice in mediation and the role of arbitration in ensuring legal certainty, as well as a projective analysis of the integration of Artificial Intelligence (AI) in the development of ADR systems in Indonesia.
EKSISTENSI RAHASIA DAGANG SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL: KAJIAN SEJARAH, RUANG LINGKUP, JANGKA WAKTU, DAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI ANALISIS KASUS Muhammad Aria Fachri Irawan; Muhamad Kholid
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11446

Abstract

Trade secrets are part of Intellectual Property Rights that hold economic value and require legal protection. This study aims to analyze the regulation of trade secrets in Indonesia under Law No. 30 of 2000, covering the history, scope, duration of protection, and legal sanctions for violations. The method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach. The results show that trade secret protection is indefinite as long as the information remains confidential, holds economic value, and is properly maintained. Violations may be subject to civil and criminal sanctions, and settlement through civil channels has proven effective in providing compensation.
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM : (STUDI PUTUSAN PN BANDUNG NO 712/PID.B/2021) Asmi Nurfitriani; Muhamad Kholid; Syahrul Anwar
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1333

Abstract

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan kejahatan yang kompleks karena melibatkan hubungan antara unsur perbuatan, akibat, dan niat pelaku (mens rea). Perbedaan kualifikasi antara pembunuhan dan penganiayaan yang berakibat mati dalam praktik peradilan sering menimbulkan persoalan yuridis, khususnya dalam pembuktian unsur kesengajaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian serta sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg, serta meninjaunya dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), komparatif, dan content analysis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum pidana, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur’an, hadis, dan kitab fiqh jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pembunuhan sengaja sebagaimana Pasal 338 KUHP, melainkan memenuhi unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP, karena tidak terbukti adanya niat membunuh dan perbuatan dilakukan secara spontan dalam kondisi emosional. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai Qatl Syibh al-‘Amd (pembunuhan semi sengaja) dengan sanksi berupa diyat dan kaffarah, bukan qishash. Putusan hakim dinilai sejalan dengan prinsip keadilan substantif karena mempertimbangkan unsur niat, kondisi psikologis pelaku, dan proporsionalitas sanksi, sehingga mencerminkan pendekatan pemidanaan yang adil, kontekstual, dan humanis.
Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi Pahrudin Azis; Muhamad Kholid; Nasrudin Nasrudin
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i2.896

Abstract

Artikel ini membahas perbandingan lembaga penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini bertujuan memberikan perbandingan mendalam antara keduanya serta mengevaluasi keunggulan dan kelemahan masing-masing metode dalam konteks hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi, dengan kepastian hukum dan keputusan final, cocok untuk sengketa kompleks, sedangkan non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, lebih efektif untuk penyelesaian cepat dan menjaga hubungan berkelanjutan. Kebaharuan artikel ini terletak pada pembahasan strategis mengenai faktor-faktor seperti urgensi penyelesaian, sensitivitas informasi, dan hubungan antar pihak, yang memberikan wawasan komprehensif bagi praktisi hukum dan masyarakat dalam memilih metode penyelesaian sengketa yang tepat.
Perlindungan Konsumen dalam Adhesion Contract Internet Service Provider melalui Prinsip Keadilan dan Klausula Eksonerasi Salman Abdul Rouf A.Q.; Nasrudin Nasrudin; Muhamad Kholid; Ahmad Farikhin
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v3i1.2840

Abstract

Perkembangan layanan Internet Service Provider (ISP) mendorong penggunaan adhesion contract sebagai bentuk perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan pada umumnya tidak memberikan ruang negosiasi yang seimbang bagi konsumen. Pola kontraktual tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika terdapat klausula eksonerasi yang membatasi, mengurangi, atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan keberlakuan klausula eksonerasi dalam adhesion contract ISP serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan prinsip keadilan kontraktual dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis secara deskriptif-analitis norma hukum perjanjian, ketentuan perlindungan konsumen, serta karakteristik kontrak baku dalam layanan ISP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan adhesion contract pada layanan ISP secara hukum dapat dibenarkan sebagai bentuk efisiensi dalam transaksi massal, tetapi keberlakuannya dibatasi oleh prinsip keseimbangan, itikad baik, kepatutan, dan ketentuan mengenai larangan klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. Klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, membatasi hak konsumen, atau memberikan kewenangan untuk mengubah ketentuan secara sepihak berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kontraktual dan mengurangi daya mengikat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum perdata melalui penguatan konstruksi perlindungan konsumen dalam kontrak baku layanan digital dan memberikan dasar normatif bagi pembentukan kontrak ISP yang transparan, proporsional, dan berkeadilan.
Negotiating Haqq al-Ibtikar and State Patent Law: A Socio-Legal Study of Maslahah and Intellectual Property among Indonesian Muslim SMEs lilis diah sugiarti lilis; Agi Attaubah Hidayat; Amalia Nur Anwari; Ransya Ayu Zulvia; Muhamad Kholid
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 24 No. 2 (2026): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v24i2.14622

Abstract

Background: Indonesia’s 64 million SMEs drive 61% of national GDP yet face critical barriers in patent protection due to costly procedures, legal complexity, and low IP literacy. Purpose: This study analyzes systemic gaps in Indonesia’s patent law (Law No. 13/2016) hindering SME innovation and proposes inclusive legal reforms. Methods: A normative juridical approach examines statutory frameworks, case studies, and secondary data from academic literature (2017–2025) Results: Key findings reveal: (1) High patent registration costs (up to IDR 20.9 million) exclude 87% of SMEs; (2) First-to-file systems disadvantage grassroots innovators; (3) Enforcement remains inaccessible due to lengthy litigation (avg. 30 months) and minimal ADR mechanisms. Implication: Structural reforms are urged: specialized IP courts, tiered fee subsidies, and SME-tailored simple patents. Indonesia’s model could inform Global South patent policies. Originality: This research introduces the inclusive patent framework—integrating open licensing, communal IP rights, and university-SME collaboration—as a novel juridical paradigm for equitable innovation.
Co-Authors Agi Attaubah Hidayat Ahmad Farikhin Amalia Nur Anwari Amalia Nur Anwari Asmi Nurfitriani Lilis Diah Sugiarti lilis diah sugiarti lilis Muhammad Aria Fachri Irawan Naily Aulia Najah Nasrudin Nasrudin Pahrudin Azis Ransya Ayu Zulvia Salman Abdul Rouf A.Q. Syahrul Anwar