Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERMENSOS NO 1 TAHUN 2018 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi di Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro): (Studi di Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro) Siti Alfiah; Muhyidin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2025): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v3i2.2303

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sembunglor, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif Siyasah Maliyah. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin atau rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki komponen ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapat kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.  Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, staff desa, pendamping PKH dan para penerima KPM PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Sembunglor dalam pelaksanaan PKH sudah cukup baik. Dapat dilihat pemerintah desa Sembunglor berperan sebagai fasilitator, koordinator, pengawas, dan mediator. Pelaksanaan program ini sesuai dengan permensos no 1 tahun 2018 dan telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan dana dan ketidaksesuaian data penerima. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, pelaksanaan PKH di desa sembunglor telah mencerminkan nilai-nilai Siyasah Maliyah seperti prinsip keadilan (al-‘adalah), amanah, musyawarah (syura), dan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). namun masih ada beberapa yang belum berjalan dengan baik
IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN PADA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA KUWUREJO: Studi Kasus di Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Dwi Nur Kolipah; Ahmad Burhan; Muhyidin
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i1.2705

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi asas keterbukaan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa di Desa Kuwurejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, periode 2024–2025. Studi ini didasarkan pada keharusan mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan informan kunci seperti Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Panitia P3D (Panitia Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa), perangkat desa, dan anggota masyarakat . Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya transparansi prosedural—seperti pengumuman terbuka melalui spanduk, musyawarah desa, dan pelaksanaan ujian publik—telah dilakukan dan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan , penerapan asas keterbukaan tersebut masih belum optimal. Ditemukan kesenjangan signifikan dalam akses informasi, di mana sebagian masyarakat masih tidak mengetahui adanya proses pengangkatan akibat kurangnya jangkauan sosialisasi konvensional, menyoroti kegagalan dalam mencapai transparansi substantif . Selain itu, proses ini terkendala oleh faktor fungsional dan struktural, termasuk minimnya jumlah pendaftar (terkadang hanya dua calon), yang mengurangi kompetisi dan berdampak pada kompetensi perangkat desa terpilih (dibuktikan dengan nilai calon di bawah ambang batas minimum 60) . Hambatan kritis lainnya meliputi hambatan administratif selama verifikasi berkas dan keterbatasan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mendukung sistem yang sepenuhnya kompetitif dan transparan berbasis teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai transparansi substantif diperlukan peningkatan mendesak dalam mekanisme sosialisasi, integrasi teknologi (seperti Sistem Informasi Desa), dan jaminan dukungan finansial yang memadai dari Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan integritas dan efektivitas proses rekrutmen lokal.