Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : JOURNAL of LEGAL RESEARCH

Mekanisme Ganti Rugi oleh Pt. Kereta Commuter Indonesia Kepada Para Penumpang Kereta Commuter Line JABODETABEK Pengguna Aplikasi LinkAja Rohmad Krismanto; Asep Syarifuddin Hidayat; Faris Satria Alam
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i4.16715

Abstract

AbstractAccording to the annual report of PT. KCI until December 2018, PT. KCI has 792 KRL units, and continues to grow to date to meet the growing passenger demand from time to time. Users of the Commuter Line Train service, as a whole, as of December 2018, there were 336.7 million passengers. That number increased 7% from the number of passengers in 2017 amounted to 315.8 million passengers. At present, PT. KCI serves 79 stations throughout the Greater Jakarta, Banten and Cikarang areas with a route range of 418.5 km. In the face of an increase in the number of passengers, one of the efforts that can be emphasized in improving the quality of customer service is by implementing e-ticketing technology as a substitute for manual payment systems using paper tickets. Based on this with the large number of KRL enthusiasts, the need for legal arrangements governing consumer protection for KRL users. This is necessary to protect consumer rights in the event of undesirable events, such as Extraordinary Events (PL) on Jabodetabek commuter line train trips.This study aims to determine, describe, and provide an understanding of the forms of consumer protection and compensation mechanisms for passengers using the LinkAja application for the extraordinary events of the Jabodetabek Commuter Line Train trip by PT. Kereta Commuter Indonesia.This study uses qualitative research, with a juridical empirical research method, namely legal research with existing facts and applied by humans living in the community itself that can be constrained or observed and free of values to determine the implementation of applicable legal norms.The results of the analysis showed that the form of passenger protection for users of the LinkAja application for extraordinary events on the Jabodetabek Commuter Line train trip, namely the compensation of the amount of money spent and the compensation could be given if the passenger canceled the Jabodetabek commuter line train trip. Jabodetabek commuter line train trip cancellation mechanism, can be done by Passenger can report to station officer to cancel Jabodetabek commuter line train trip. After that the station accompanied the passengers to cancel the Jabodetabek commuter line train trip to the station ticket clerk. Then the station ticket clerk confirmed to the linkaja that the passenger would cancel the Jabodetabek commuter line train trip due to an extraordinary event on the Jabodetabek commuter line train trip. When it has been confirmed by the linkaja, the passengers only need to wait for the balance to be returned to the passenger linkaja account itself.Abstrak Menurut laporan tahunan PT. KCI hingga Desember 2018, PT. KCI telah memiliki 792 unit KRL, dan terus bertambah hingga saat ini untuk memenuhi permintaan penumpang yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Pengguna jasa Kereta Commuter Line, secara keseluruhan, per Desember 2018, terdapat 336,7 juta penumpang. Angka tersebut meningkat 7% dari jumlah penumpang tahun 2017 sebesar 315,8 juta penumpang. Saat ini, PT. KCI melayani 79 stasiun di seluruh wilayah Jabodetabek, Banten, dan Cikarang dengan jangkauan rute mencapai 418,5 km. Dalam menghadapi kenaikan jumlah penumpang, salah satu upaya yang dapat ditekankan dalam peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, yaitu dengan penerapan teknologi e-ticketing sebagai pengganti dari sistem pembayaran manual dengan menggunakan tiket kertas. Berdasarkan hal tersebut dengan banyaknya peminat KRL, diperlukannya pengaturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen bagi pengguna KRL. Hal ini diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti Peristiwa Luar Biasa (PL) pada perjalanan kereta commuter line Jabodetabek.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan memberi pemahaman mengenai bentuk perlindungan konsumen serta mekanisme ganti rugi pada penumpang pengguna aplikasi LinkAja atas  peristiwa luar biasa perjalanan Kereta Commuter Line Jabodetabek oleh PT. Kereta Commuter Indonesia.            Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode penelitian empiris yuridis, yaitu penelitian hukum dengan fakta yang ada dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai untuk mengetahui implementasi norma hukum yang berlaku.            Hasil dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa bentuk perlindungan konsumen penumpang pengguna aplikasi LinkAja atas peristiwa luar biasa pada perjalanan kereta Commuter Line Jabodetabek, yaitu pemberian kompensasi sejumlah uang yang dikeluarkannya dan kompensasi tersebut dapat diberikan apabila penumpang membatalkan perjalanan kereta commuter line Jabodetabek. Mekanisme pembatalan perjalanan kereta commuter line Jabodetabek, dapat dilakukan dengan cara Penumpang dapat melapor ke petugas stasiun untuk melakukan pembatalan perjalanan kereta commuter line Jabodetabek. Setelah itu stasiun mendampingi penumpang untuk melakukan pembatalan perjalanan kereta commuter line Jabodetabek ke petugas loket stasiun. Lalu petugas loket stasiun mengkonfirmasi ke pihak linkaja bahwa penumpang tersebut akan melakukan pembatalan perjalanan kereta commuter line Jabodetabek dikarenakan adanya peristiwa luar biasa pada  perjalanan kereta commuter line Jabodetabek. Ketika sudah terkonfirmasi oleh pihak linkaja, penumpang hanya tinggal menunggu saldo dikembalikan ke akun linkaja penumpang itu sendiri.
Sistem First To File Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Hukum Merek: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus- Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst Dezza Al Manda; Raditya Permana; Faris Satria Alam
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i1.23794

Abstract

In this study, we will look into the First to File system and the principle of equality in the law on trademarks and geographical indications. We will also look into how the judges looked at the Geprek Bensu case in the Supreme Court Decision Number 57/2018/PN Niaga Jkt.Pst. First to File is the most important thing in Law Number 20 of 2016, which deals with trademarks and geographical indications. It is the first step to a chance. Article 3 of Law Number 20 of 2016 says that if the mark has been registered in the General Register of Marks, you can get the right to a mark. Even though the law doesn't say it, this is what it says (DUM). It was found that Ruben Samuel Onsu was not careful when he tried to use the Geprek Bensu trademark. The Supreme Court ruled that he broke the First to File system. The results of this study show that some Indonesian people haven't paid much attention to the First to File system. One of them is Ruben Samuel Onsu. It was finally up to the judge in this case to decide that he didn't believe the Plaintiff, Ruben Samuel Onsu, and that he wanted the Director General of Trademarks and Geographical Indicators to remove the registration of the marks in the name of Ruben Samuel Onsu.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA E-COMMERCE SHOPEE Ruli Agustin; Alfitra Alfitra; Faris Satria Alam
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i5.16075

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik. Meskipun telah dibentuk regulasi mengenai teknis penyelenggaraan perdagangan elektronik, nyatanya aturan tersebut masih memiliki kelemahan dalam segi perlindungan hukum dikarenakan para pihak dalam transaksi elektronik baik penjual ataupun pembeli seringkali dirugikan oleh pihak-pihak yang melakukan perbuatan melanggar perjanjian serta penyelesaian sengketa yang disediakan melalui platform online dispute resolution dianggap masih merugikan salah satu pihak.Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Perlindungan para pihak dalam transaksi elektronik dilakukan melalui mekanisme online dispute resolution yaitu aplikasi yang disediakan oleh platform shopee untuk menyelesaikan sengketa, namun hal tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum karena pengunaan online dispute resolution seringkali merugikan pihak yang telah menjalankan perjanjian secara benar.
Tinjauan Yuridis Regulasi Investasi Asing Dalam Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) Konvensional Dan Syariah Di Indonesia Harlie Subekti; Bukhori Muslim Muslim; Faris Satria alam
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i4.14571

Abstract

The purpose of this study is to examine regulations relating to foreign investment in the Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016 about Information Technology-Based Borrowing-Lending Services, which was published in 2016. It is burdensome if it is applied in a systematic manner in conjunction with other laws and regulations. Apart from that, the implementation of the organizers in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016 and market behavior (ethical behavior) governed by the organization, in this case the Indonesian Joint Funding Fintech Association, are equally important (AFPI). In this study, the research method is based on a statutory methodology. The type of research used in this study is normative empirical research, with data collection methods such as library research and interviews serving as the primary data sources. According to the findings of the study, foreign investment in the Financial Services Authority Regulation is in conflict with the aforementioned regulations, and the implementation for the operator is classified as less than optimal due to the limited authority of the Financial Services Authority, which is only classified as an authority regulation and not a law, and the implementation for the operator is classified as less than optimal.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENERBIT UANG ELEKTRONIK TERHADAP KERUGIAN NASABAH PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DI BANK MANDIRI Salsabila Sekar Wahri; Ria Safitri; Faris Satria Alam
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i4.21093

Abstract

This study seeks to explain the topic of the legal liability of e-money card issuers for losses incurred by their clients. Due to imprecise compensation procedures for the issuer, the issuer's legal responsibility is legally deficient, which frequently produces legal doubt for the protection of customers. It renders the e-money issuer legally immune from liability. In particular, this research attempts to create legal comparisons to demonstrate that the compensation and liability mechanism is not exhaustive, using UU No. 8, 1999 on Consumer Protection as an example. This research also discusses compensation for losses incurred by Bank Mandiri customers as a result of the incomplete compensation process outlined in Bank Indonesia Regulation Number 20/6 / PBI / 2018. This study is a legal normative study using a statutory approach (statute approach) and a case study approach (case approach). This research uses literary studies as its method of data collection. Through his or her review of the relevant literature, the researcher gathered and examined several documents using content analysis. The findings of this study demonstrate that the issuer of electronic money cannot be held liable for losses caused by client error. This compensation mechanism can only be used if the error was committed by the electronic money issuer and was determined to be incompatible with the Consumer Protection Law, which prioritizes consumer rights.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kondominium Atas Pailitnya PT. Dwimas Andalan Bali Sebagai Pengembang Mulyawan, Kiasnabila; Hasani, Ismail; Alam, Faris Satria
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v6i1.33232

Abstract

The bankruptcy of a developer company often directly impacts condominium owners who have made a sale and purchase transaction, in the case of the bankruptcy of PT. Dwimas Andalan Bali condominium owners experience legal protection because the units that have been purchased are included in the bankruptcy estate. This study analyzes the developer's responsibility towards consumers in bankruptcy conditions and the legal status of condominium objects that are part of the bankrupt assets. The method used is normative legal research with a case approach focusing on the Supreme Court Decision Number 437 K / Pdt. Sus-Pailit / 2019. The study results show that in bankruptcy conditions, developers still have legal obligations to consumers who have fulfilled their achievements in the sale and purchase transaction. Based on Article 36 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, consumers have the right to submit a request to the curator to ensure the process of extending condominium ownership rights to the Deed of Sale and Purchase (AJB) stage. Consumers are entitled to compensation or damages if these obligations are not met. In the case of developer bankruptcy, consumer rights must still be protected through available legal mechanisms, either through an application to the curator or other legal efforts. Therefore, it is necessary to strengthen legal protection for consumers so that they are not harmed in bankruptcy-related property transactions.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kondominium Atas Pailitnya PT. Dwimas Andalan Bali Sebagai Pengembang Mulyawan, Kiasnabila; Hasani, Ismail; Alam, Faris Satria
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v6i1.33232

Abstract

The bankruptcy of a developer company often directly impacts condominium owners who have made a sale and purchase transaction, in the case of the bankruptcy of PT. Dwimas Andalan Bali condominium owners experience legal protection because the units that have been purchased are included in the bankruptcy estate. This study analyzes the developer's responsibility towards consumers in bankruptcy conditions and the legal status of condominium objects that are part of the bankrupt assets. The method used is normative legal research with a case approach focusing on the Supreme Court Decision Number 437 K / Pdt. Sus-Pailit / 2019. The study results show that in bankruptcy conditions, developers still have legal obligations to consumers who have fulfilled their achievements in the sale and purchase transaction. Based on Article 36 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, consumers have the right to submit a request to the curator to ensure the process of extending condominium ownership rights to the Deed of Sale and Purchase (AJB) stage. Consumers are entitled to compensation or damages if these obligations are not met. In the case of developer bankruptcy, consumer rights must still be protected through available legal mechanisms, either through an application to the curator or other legal efforts. Therefore, it is necessary to strengthen legal protection for consumers so that they are not harmed in bankruptcy-related property transactions.