Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Javanese Inheritance Traditions Seen from Islamic Inheritance Law and Inheritance Law Habib, Muhammad; Ryan, Az Zahra Nashira; Nurdiyanti, Erlinda Putri; Kusumaningtyas, Mahageng; Tahir, Erni Susanty; Erlita, Upik Ari
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 3 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i3.6865

Abstract

The tradition of inheritance of Javanese people has a peculiarity that combines Islamic values and local customs. Allah Almighty in the Qur'an regulates and explains in detail about the division of inheritance, as in QS: An-Nisa verses 7-12, verses 33 and verse 176. Allah the Just does not neglect and does not neglect the rights of every heir with very clear and perfect rules. God determines the rights of every heir with justice and wisdom. Because wealth is a milestone enforcer of life for both individuals and community groups. This study aims to analyze the inheritance tradition of Javanese society in the perspective of Islamic Inheritance Law and Customary Inheritance Law. The Javanese tradition of inheritance has several main principles, namely: a) Equality: All children are entitled to receive inheritance, both male and female, b) Wisdom: Heirs can give more inheritance to certain children based on certain considerations, such as needs, achievements, or filial piety, c) Deliberation: The distribution of inheritance is carried out by consensus between heirs. The Javanese tradition of inheritance is basically in line with Islamic Inheritance Law, although there are some differences in the technicalities of inheritance distribution. This research uses normative research methods by conducting a positive legal approach to laws and regulations and case studies using qualitative data types. The data sources used are secondary data obtained from sources in the form of official documents, books, journals, the internet and other sources related to this research. This study recommends that socialization and education be carried out to the Javanese people about Islamic Inheritance Law and Customary Inheritance Law to avoid disputes in inheritance.
Perlindungan Hukum Dokter Gigi Terhadap Ancaman Transmisi Virus Hepatitis Misterius Tahir, Erni Susanty; Santoso, Aris Prio Agus
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3367

Abstract

Hepatitis misterius merupakan virus baru yang saat ini semakin menyebar ke banyak negara di dunia. Hingga saat ini, penyakit hepatitis ini masih belum diketahui penyebabnya. Seorang Dokter gigi yang memberikan pelayanan harus mulai berhati-hati, sebab bisa saja pasien yang sedang diberikan tindakan tersebut adalah pasien yang sudah terpapar virus misterius ini. Mengingat bahwa penyakit virus hepatitis misterius tersebut mudah bertransmisi melalui udara dan juga sentuhan seharusnya hal ini dapat dijadikan alasan oleh negara dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi seluruh dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan gigi, namun sepertinya hal ini belum sepenuhnya dapat mengakomodir semua kebutuhan aspek perlindungan hukum bagi dokter gigi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum dokter gigi terhadap ancaman transmisi virus hepatitis misterius. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memfokuskan penelitian pada statuta approach dan konseptual approach. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa bentuk atau upaya perlindungan hukum dokter gigi terhadap ancaman transmisi virus hepatitis misterius adalah dengan terpenuhinya hak menolak tindakan pada pasien yang dicurigai telah terpapar virus hepatitis misterius, hak atas keamanan fisik, hak jaminan keselamatan dan keamanan, hak memperoleh pengakuan hukum, hak, memperoleh anggaran dana, dan ganti rugi serta perbekalan kesehatan. Selain itu adanya peraturan hukum, jaminan keselamatan, dan keamanan, perbekalan kesehatan lengkap dari Pemerintah yang memadai, adanya jaminan kesehatan berupa pengobatan, adanya santunan kematian, dan adanya sanksi hukum yang diberikan bagi orang yang dengan sengaja menstransmisikan virus tersebut.
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Praktik Mandiri dalam Pandemi Covid-19 Erni Susanty Tahir; Puput Mulyono
Jurnal Kesehatan Amanah Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Kesehatan Amanah
Publisher : Universitas Muhammadiyah Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57214/jka.v9i1.720

Abstract

The transmission of Covid-19 transmission is very fast and causes many medical personnel to die including dentists so that many dentists refuse to take action on patients who have not been vaccinated against Covid-19 and close their independent practice places so that this actually puts dentists in a position as bearers of various obligations by a series of sanctions if dentists do not carry out health services properly and are only concerned with themselves. The purpose of this study is to explain the regulations governing legal protection for independent practice dentists who refuse action on patients who are not vaccinated against Covid-19, explain the efforts of professional organizations and the Cirebon Regency government in preparing regulations to protect independent practice dentists who refuse action on patients who are not vaccinated against Covid-19 and formulate the concept of an ideal regulatory arrangement in protecting independent practice dentists who refuse to take action on patients who are not vaccinated against Covid-19. The research method used is an empirical juridical approach with secondary and primary data collection. The results of further research were analyzed qualitatively. The results of the study show that in fact dentists who refuse to provide treatment to patients who are not vaccinated against Covid-19 are a right that must be fulfilled by statutory regulations. No efforts have been made by Professional Organizations and Regional Governments in preparing regulations to protect independent practicing dentists who refuse to take action on patients who are not vaccinated against Covid-19, and the principle is only to comply with existing regulations from the Central Government. The ideal regulatory concept is behavior that starts with the community itself, because law is a social engineering formed by the community itself. Thus, the whole society and also the state can be subject to the same legal system, namely the balance between positive law and also the concept of living law.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN UPAYA PREVENTIF PENEGAKAN HUKUM DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN GIGI ILEGAL Erni Susanty Tahir; Aryono Aryono; Tri Indah Lestari
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 2 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/whmxn922

Abstract

Ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan disebut hukum kesehatan, Tingkat malpraktek di Indonesia sangat buruk, hal ini dapat dilihat dari peningkatan angka malpraktik setiap tahun. Keadaan ini jelas berdampak pada pencari keadilan untuk korban. Dalam perkembangan yang sangat pesat ini sering muncul kasus-kasus dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kinerja dokter diragukan serta mengancam keberlangsungan karir seorang dokter. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum pidana dalam praktik kedokteran gigi illegal. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam praktik kedokteran gigi illegal. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap praktik kedokteran gigi ilegal serta perlindungan hukum bagi korban yang terdampak. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan terkait praktik medis, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai penipuan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber hukum dan dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku dokter palsu masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek perlindungan pasien. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, penerapan sanksi yang tegas serta pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.
Empowering community cadres through digital developmental screening using the e-KPSP application at Posyandu Panca Marga 8 Adzka Fahma Rodliya; Erni Susanty Tahir; Anisa Putri Utami; Ika Restu Kaeksi; Resa Paksi Mandariska
Journal of Community Empowerment for Health Vol 9, No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jcoemph.112073

Abstract

Introduction: Early detection of developmental problems in early childhood is essential. However, community health services often prioritize growth monitoring over developmental surveillance. Community health cadres, who are central to Posyandu activities, require strengthened capacity and confidence to implement systematic screening. This study aimed to improve community empowerment through the implementation of digital developmental screening using the e-KPSP application at Posyandu Panca Marga 8, Kartasura District, Indonesia, with a particular focus on analyzing cadre acceptability.Methods: The intervention was conducted over six months from February to August 2025, involving 15 trained cadres and 55 children aged 3–59 months. Program stages included socialization with mothers and cadres, cadre training, digital screening implementation, and structured monitoring and reporting. Acceptability was measured using a validated questionnaire before and after the intervention.Results: Results revealed statistically significant improvements across all acceptability dimensions. Perceived Benefits increased from a mean of 38.07 to 53.00 (p < 0.001), Satisfaction from 13.47 to 18.00 (p < 0.001), Care Personnel Concern decreased from 10.53 to 4.93 (p = 0.005), Privacy and Discomfort decreased from 7.73 to 6.07 (p < 0.001), and Kit as Substitution decreased from 9.60 to 4.80 (p = 0.006). The overall acceptability score showed a significant improvement (Wilcoxon Signed-Rank Test, p = 0.005).Conclusion: These findings demonstrate that digital developmental screening using the e-KPSP application is well-accepted by cadres and effectively supports the integration of developmental surveillance into routine community health services.
Pemberdayaan Kader Pembuatan Makanan Tambahan Cookies Daun Katuk Ibu Hamil Anemia Upaya Pencegahan Stunting Mumpuni Intan Pertiwi; Erni Susanty Tahir; Anisa Putri Utami; Ika Restu Kaeksi
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Februari
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/zhcve243

Abstract

Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan berkaitan erat dengan kondisi gizi ibu hamil, khususnya anemia. Anemia pada ibu hamil berdampak pada pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko stunting. Pemanfaatan pangan lokal bergizi, seperti daun katuk (Sauropus androgynus), menjadi salah satu alternatif intervensi gizi yang berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan kader posyandu dalam pembuatan makanan tambahan berupa cookies daun katuk bagi ibu hamil anemia sebagai upaya pencegahan stunting. Metode yang digunakan adalah pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Kegiatan meliputi koordinasi dengan mitra, penyuluhan tentang anemia dan stunting, pelatihan pembuatan cookies daun katuk, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test pengetahuan kader. Penelitian: Pelaksanaan dilakukan di Posyandu Panca Marga 8, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan melibatkan kader posyandu sebagai peserta utama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan kader mengenai anemia, gizi ibu hamil, dan manfaat daun katuk. Kader juga mengalami peningkatan keterampilan dalam memproduksi cookies daun katuk yang memiliki potensi sebagai makanan tambahan bagi ibu hamil anemia. Pemberdayaan kader melalui pelatihan pembuatan cookies daun katuk efektif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu serta berpotensi mendukung upaya pencegahan stunting berbasis pangan lokal.
Pendekatan Game-Based Learning dalam Edukasi Kesehatan Gigi dan Mulut pada Siswa Sekolah Dasar Islam Al-Azhar Cairo Karanganyar Arin Oktaviani Suningdyastiningrum; Fatika Puteri Rosyi Prabowo; Erni Susanty Tahir; Perdido
jurnal ABDIMAS Indonesia Vol. 4 No. 2 (2026): Agustus: Jurnal ABDIMAS Indonesia
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/jai.v4i2.3869

Abstract

Karies gigi masih menjadi masalah kesehatan gigi dan mulut yang banyak ditemukan pada anak usia sekolah sehingga diperlukan pendekatan edukasi preventif yang menarik dan melibatkan peserta secara aktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut dengan pendekatan game-based learning kepada siswa kelas 1 dan 2 SD Islam Al-Azhar Cairo Karanganyar. Kegiatan diikuti oleh 150 siswa dan terdiri atas edukasi interaktif yang dilanjutkan dengan empat pos permainan mengenai pemilihan makanan dan minuman, urutan menyikat gigi, identifikasi perilaku menyikat gigi yang kurang tepat, serta konsep gigi sehat dan gigi berlubang. Evaluasi dilakukan secara formatif melalui pengamatan terhadap respons dan penyelesaian tugas selama permainan tanpa pre-test dan post-test tertulis. Secara umum, siswa mampu mengaplikasikan kembali materi yang telah diberikan pada keempat aktivitas permainan dan menunjukkan partisipasi aktif melalui diskusi kelompok serta penyelesaian tugas bersama. Pendekatan game-based learning dapat menjadi alternatif edukasi kesehatan gigi berbasis sekolah yang aktif dan partisipatif.