Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Viktimologi Al Fariq, Damar; Gustian, Evan; Ramadhan, Randi Putra; Cholif, Rusma Renal; Sitepu, Sudirman; Lestarika, Dwi Putri
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16048

Abstract

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bentuk pelanggaran hak hidup yang paling serius dalam sistem hukum pidana. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada tahun 2022 menjadi perhatian nasional karena melibatkan aparat penegak hukum serta memunculkan persoalan perlindungan terhadap korban dan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji kasus tersebut dalam perspektif viktimologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan korban telah diatur dalam KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam praktiknya masih terdapat potensi viktimisasi sekunder akibat proses awal penanganan perkara yang tidak transparan. Perspektif viktimologi menekankan pentingnya jaminan hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan.
Perbandingan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kejahatan Teknologi Informasi Antara Indonesia Dan Singapura Al Fariq, Damar; Rahel Marulina Sitanggang; Raden Satrya Putra; Caca Khairunnisa; Asep Suherman
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 5: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i5.16170

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, namun juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber (cybercrime). Kejahatan ini meliputi peretasan sistem komputer, pencurian data, penipuan online, serta penyalahgunaan informasi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum pidana dalam penanganan kejahatan teknologi informasi antara Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur kejahatan teknologi informasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sedangkan Singapura mengaturnya melalui Computer Misuse and Cybersecurity Act. Perbedaan utama antara kedua negara terletak pada tingkat ketegasan sanksi pidana, kelembagaan penegakan hukum, serta efektivitas sistem pengawasan keamanan siber. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas penegak hukum, serta memperluas kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan teknologi informasi.
Harmonization of Customary Criminal Acts in Bengkulu within the National Legal System Mardhatillah, Mardhatillah; Ferdiansyah , Aldi; Satrya Putra, Raden; Al Fariq, Damar; Labuda Aziz, Fika
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 9 No. 1 (2026): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v9i1.8066

Abstract

The existence of customary law in Indonesia, including in Bengkulu Province, is part of the legal pluralism that is still alive and thriving in society. However, in practice, the implementation of customary criminal acts often faces challenges in its integration with the national legal system, particularly regarding the dualism of case resolution, legal certainty, and protection of human rights. This condition raises the need for harmonization between customary criminal law and national law to create a just and effective legal system. This study aims to analyze the forms and characteristics of customary criminal acts in Bengkulu and formulate an appropriate harmonization model within the framework of the national legal system. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, through a qualitative descriptive analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that customary criminal acts in Bengkulu have a communal and restorative character oriented towards restoring social relations. Harmonization can be achieved by strengthening the recognition of customary law in regulations, integrating the principles of restorative justice into the criminal justice system, and establishing limits on the types of cases that can be resolved through customary law. Thus, this harmonization is able to maintain a balance between the local values ​​of indigenous communities and the principles of national law.