Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Indonesian Research Journal on Education CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Novi Heryanti
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Religion Arts Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KONSEP ANAK ANGKAT DALAM PRAKTEK MASYARAKAT KLUET (Analisis Perspektif al-Qur’an) Novi Heryanti, Nuraini
Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif Vol 16, No 1 (2019)
Publisher : Forum Intelektual Qur'an dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH) Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (623.638 KB) | DOI: 10.22373/jim.v16i1.5745

Abstract

The practice carried out by the Kluet community regarding adoption of children is generally good, in which it is worth Sadaqah, maintaining silaturrahmi, aiming to help fellow Muslims, and maintaining a strong brotherhood among fellow Muslims both adopted children because of child leaves, tribal children, senamo, call children, according with Islamic teachings. But with regard to adoption of children due to the couple not having children, then living with foster siblings, there are some things that are not appropriate with the teachings of Islam, which is related to the issue of the status or status of the adopted child. In practice, a part of the Kluet community that adopts their status is like their own biological children, this can be seen from the Family Card and school report cards by using the name of their adopted parents in the child's identity. In relationships mahrampun socially sometimes less attention to the limitations of relationships and genitalia in the family. This is because they consider their adopted children like biological children. Likewise in the matter of marriage, in the adopted family the Kluet community still attaches great importance to emotional ties so that if anyone gets married they will feel ashamed. 
PENYELESAIAN JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DAN PEMERKOSAAN OLEH ANAK DALAM QANUN JINAYAT (STUDI TERHADAP UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK) Novi Heryanti
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 4, No 2 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus anak pelaku jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan di Aceh semakin tinggi, dari data yang di peroleh pada SIPP Mahkamah Syar’iyah di seluruh Kabupaten/Kota provinsi Aceh data tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 21 kasus anak yang melakukan pelecehan seksual/pemerkosaan. Disisi lain pemerintah terus melakukan perlindungan terhadap anak dengan membuat undang-undang perlindungan terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana/jarimah yaitu UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang_undang ini tidak secara jelas disebutkan Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) dua pada poin b melakukan jenis tindak pidananya. Dalam Qanun jinayat ‘Uqubat bagi anak-anak Pasal 66 Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Pasal 67 (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa.
Masalah Implementasi Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ahmad Fauzan; Arif Wibowo; Novi Heryanti
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan Pelaksanaan Putusan PTUN Sebagai negara demokrasi, sistem ketatanegaraan Indonesia membagi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi tiga cabang untuk melaksanakan prinsip checks and balances. Peradilan dikendalikan oleh lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Hukum administrasi negara sebagai lembaga antara lembaga di bidang administrasi dan anggota masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, metode analisis deskriptif dan metode kualitatif. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, terdapat permasalahan sistemik dalam pelaksanaan hukum acara. Putusan hakim PTUN melayangkan mosi membatalkan pelaksanaan Tata Usaha Negara (KTUN), menyelesaikan perkara dengan denda, mengeluarkan sanksi administratif dan memutuskan memasang pemberitahuan di jejaring sosial. . Masih terdapat berbagai kendala pelaksanaan putusan hakim PTUN, karena pelaksanaan putusan diserahkan kepada pejabat TUN. Beberapa isu yang diangkat tidak diatur secara jelas dan tidak ada batasan hukum yang jelas
PENYEBAB JARIMAH PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MAHKAMAH SYAR’IYAH Novi Heryanti
Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Vol 11, No 2 (2022): Takammul
Publisher : Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/takamul.v11i2.19670

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya tindak pidana/jarimah yang berbentuk  asusila terjadi pemerkosaan dan mirisnya yang melakukan pemerkosaan adalah pelakunya anak juga hal tersebut terlihat banyaknya kasus yang masuk ke Mahkamah Syar’iyah  wilayah Aceh anak sebagai pelaku pemerkoasaan. Sedangkan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam memutuskan perkara pemerkosaan sudah terdapat dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 mengatur hukuman bagi pelaku pemerkosaan. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk menuliskan penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pemerkosaan. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian kualitatif Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yang berkenaan dengan permasalahan terkait faktor-faktor anak di bawah umur sebagai tindak pidana/jarimah dalam putusan hakim Mahkamah Syar’iyah wilayah Aceh dan peraturan perundang-undangan . Hasil penelitian didapatkan bahwa menurut ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho  adalah pergaulan anak yang masa tumbuh kembang menjadi cakap atau alat reproduksi mereka yang terus berubah dari anak-anak ke remaja dan kurangnya informasi terkait dengan sex education pada si anak yang di masa pubertasnya sehingga tidak terjadi penyimpangan, dimana biasanya anak sudah berusia 14 Tahun yang dalam hukum islam mereka sudah baligh sedangkan dalam undang-undang mereka telah Dewasa.
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Mukdin, Khairani; Heryanti, Novi
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/equality.v6i2.7790

Abstract

Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum. di wilayah provinsi Aceh kasus ABH menunjukkan angka yang relatif terus naik pada tiga tahun tarkhir untuk mengantisipasi tingginya ABH hal tersebut, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak yang subtansiya adalah mengenai restorative justice dan diversi  untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Namun kebijakan  tersebut tidak berpengaruh signifikan bagi menurunya kasus ABH. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis,  untuk  menemukan proses restorative justice dan diversi  yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara ABH dan melihat efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 serta melihat tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan restorative justice dan diversi  serta efektifitasnya dalam menyelesaikan perkara ABH di wilayah provinsi Aceh.Sedangkan hasil penelitiannya adalah  proses restoratif justice dan diversi dalam menangani kasus ABH di Polres Kabupaten/Kota Provinsi Aceh merujuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat lain seperti PEKSOS, BAPAS Aceh, keluarga korban dan pelaku serta perangkat Desa dengan jalan musyawarah. Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara ABH di wilayah provinsi Aceh pada Polres Lhoksemawe, Polres Aceh Tengah, Polres Aceh Bara dan Polres Aceh Selatan dianggap telah efektif. Namun ada beberapa kendala dan hambatan. Sedangkan dalam hukum Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur’am yakni konsep islah (perdamaian).
Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Bawah Umur Pengendara Sepeda Motor: Studi di Polresta Banda Aceh Mutia, Farah; Salam, Abdul Jalil; Mustaqim, Riza Afrian; Heryanti, Novi
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 5 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i5.3319

Abstract

Penelitian ini membahas upaya Polresta Banda Aceh dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor. Penegakan dilakukan melalui pendekatan preventif berupa sosialisasi di sekolah dan komunitas, serta pendekatan represif seperti razia dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 81, 281, dan 287. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara aparat kepolisian dengan guru dan tokoh masyarakat berperan penting dalam edukasi dan pembinaan. Namun, penegakan hukum masih menghadapi hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan personel. Oleh karena itu, peningkatan frekuensi sosialisasi, kerja sama lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi menjadi strategi yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib di Banda Aceh.
Praktik Promosi Pakaian Muslimah Oleh Selebgram Pada Instagram Dalam Perspektif Hukum Islam Novi Heryanti
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 2 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i2.6355

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik promosi busana muslimah pada selebgram wanita di media sosial instagram. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah 4 akun Instagram Selebgram wanita yaitu @agipalaydrus, @herlinkenza, @shellasaukia, dan @mutyalifyanareal, lalu sumber data sekunder penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang berupa referensi-referensi untuk mendukung sumber data primer. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, Ada 2 bentuk promosi busana muslimah di media sosial Instagram oleh selebgram wanita, yang pertama, selebgram akan mempromosikan foto atau video produknya saja di akun sosial medianya, lalu selebgram akan dibayar sesuai kesepakatan. kedua, selebgram akan membuat dan memposting konten foto atau video dirinya sendiri dengan memakai produk, lalu selebgram akan dibayar sesuai kesepakatan. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik promosi busana muslimah pada selebgram wanita di media sosial instagram terbagi menjadi dua kategori, yaitu tidak boleh, apabila foto/video selebgram memakai produk busana muslimah di unggah pada postingan instagram dengan riasan/dandanan yang berlebihan, menampakkan lekuk tubuh, dan berlenggak-lenggok dalam video. Boleh, apabila riasan/dandanan dan pose/gaya dalam postingan promosi tidak berlebihan, tidak menampakkan lekuk tubuh, dan tidak berlenggak-lenggok dalam video. Lebih baik lagi apabila hanya memposting produk busana muslimah di akun selebgram tanpa menampakkan wajah dan tubuhnya.
Co-Authors Abdul Jalil Salam Ahmad Fauzan Arif Wibowo Mukdin, Khairani Mutia, Farah Riza Afrian Mustaqim