Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Perjuangan
Iwan Haryanto
Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP JUVENILE DELINQUENCY OLEH KEPALA DESA BATU BULAN Dwi Putri Lestari; Iwan Haryanto; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1292

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan Restorative Justice terhadap Juvenile Delinquency oleh Kepala Desa Batu Bulan, untuk mengetahui hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap Juvenile Delinquency oleh Kepala Desa Batu Bulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum. Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan beberapa metode: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian (1) Dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Desa Batu Bulan, Kepala Desa tidak langsung menghukum anak tersebut. Kepala Desa mengadakan konseling, guna memberikan arahan dan bimbingan kepada anak untuk memberitahukan bahwa yang dilakukannya itu salah dan memberikan arahan agar tidak terulang kembali. Selain mengadakan kegiatan konseling, Kepala Desa juga mengadakan musyawarah untuk menindak lanjutkan permasalahannya dengan kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Kepala Desa menerapkan Restorative Justice kepada anak di Desa Batu Bulan, agar anak-anak tidak mengalami depresi dan terganggu psikologisnya kelak (2) Hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap Juvenile Delinquency karena adanya beberapa hambatan, diantaranya dari keadaan keluarga, keadaan sekolah dan keadaan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung. Sehingga penerapan Restorative Justice terhadap Juvenile Delinquency di Desa Batu Bulan tidak berjalan maksimal.
PERAN BAWASLU DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL DI KABUPATEN SUMBAWA Fontiana Korin; Iwan Haryanto; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1294

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di Kabupaten Sumbawa dan mengetahui efektivitas Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu di Kabupaten Sumbawa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conseptual approach),dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan yang digunakan mulai dari wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan analisis data menggunakan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan/verifikasi kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Peran badan pengawas pemilihan umum kabupaten Sumbawa sebagai pengawas pemilu dalam penanganan pelanggaran yaitu : Mengawasi pelaksanaann tahapan pemilu. Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai badan penyelenggara pemilu, telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya untuk melakukan kegiatan pengawasan, melakukan penanganan pelanggaran hingga memberikan rekomendasi kepada stakeholder; 2) Efektivitas Bawaslu Kabupaten Sumbawa belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai yaitu : Wadah penyampaian Informasi yang tidak efektif dan Batas Wilayah yang luas di Kabupaten sumbawa membuat pemerintah khususnya Bawaslu Kabupaten sulit dan kewalahan dalam mengakses setiap adanya temuan dan laporan yang berkaitan dengan kasus-kasus ataupun pelanggaran-pelanggaran.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020 (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa) Muhammad Iqbal Anugrah; Iwan Haryanto; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Efektivitas pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumbawa Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga yang menjadi rumusan masalah yang saya angkat yaitu tentang Bagaimana Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumbawa Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Bupati dan wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Metode penelitian ini adalah Normatif Empiris yaitu gabungan hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book). Dan hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Informasi penelitian diantaranya pihak Bawaslu Kabupaten Sumbawa khususnya devisi sumber daya manusia dan organisasi. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam melakukan pengawasan pilkada 2020 dilihat dari upaya yang dilakukan dari program pencegahan sampai dengan penindakan masih balum optimal dalam menjalankan peran pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang ditemukan sehingga belum dikatakan efektif
ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SUMBAWA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA Heniati Heniati; Iwan Haryanto; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data tersier dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Kepustakaan, Dokumentasi dan yang terakhir adalah analisis data.hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa implementasi fungsi pengawasan DPRD sesungguhnya merupakan sistem pengawasan politis yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Pengawasan politis sangat terkait dengan kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sampai saat ini dinilai masih belum optimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian Faktor penghambat dalam melakukan kegiatan pengawasan adalah komitmen pimpinan SKPD yang jarang menghadiri pemanggilan Komisi IV untuk turun ke lapangan, ketersediaan pendukung fasilitas yang belum cukup atau rendah. Kesimpulan diatas menunjukkan bahwa ada dua hal utama yang berpotensi menjadi penghambat berfungsinya DPRD, yaitu jabatan dan kekuatan sosial (social power). Adapun beberapa hal yang perlu ditingkatkan khususnya terhadap aspek pengelolaan fungsi pengawasan DPRD. Sedangkan faktor pendukung hubungan antara DPRD dan kepala daerah yang kondusif, sistem delegasi yang ada di pemerintah daerah, ketebukaan informasipublik, media masa, kelompok kepeningan, sikap masyarakat.
UPAYA PEMERINTAH DESA TATEBAL DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Kasus Desa Tatebal) Zuama Widyaiswara; Iwan Haryanto; Noviana Noviana
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1451

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Upaya pencegahan pemerintah Desa Tatebal dalam menangani penyalaggunaan Narkoba, mengingat dalam kawasan wilayah Desa Tatebal terbilang sangatlah rawan terjadi penyalagunaan Narkoba atau peredaran Narkoba menginggat wilayahnya merupakan wilayah lintasan dari Ibu Kota ke Desa lainya yang mana tidak menutup kemungkin peredaranya akan terjadi, sehingga timbulah perumusan masalah yaitu; 1.) Bagaimana upaya pencegahan Pemerintah Desa Tatebal dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Desa Tatebal, 2.) Hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Tatebal dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di desa Tatebal. Yuridis Empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Dari hasil penelitian yang di lakukan dalam upaya pemerintah Desa Tatebal dalam menanggani penyalaggunaan Narkoba yaitu program edukasi dan pembinaan terhadap pemuda, pendidik, dan masyarakat tujuan untuk meminimalisir terjadinya penyalagunaan narkoba di Desa Tatebal, melaksanakan program kerja sama dalam pengawasan peredaran narkoba yg di lakukan bersama instansi terkait. Selain itu adapun faktor hambatan dalam upaya pencegahan penyalaggunaan narkoba di desa tatabal yaitu keterbatasan sumber daya baik dalam hal anggaran dan Manusia, Minimnya akses informasi, rendahnya kesadaran masyarakat, stigma dan diskriminasi, kurang koordinasi antar lembaga, kurangnya pendidikan dan pelatihan, faktor ekonomi.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA Fahmi Syaogi Jufrie; Iwan Haryanto
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i2.2138

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)dalam pembentukan peraturan desa di labuhan Sumbawa. Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah hukum empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatanperaturan Perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sosial. Jenis data yangdigunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sedangkan teknikpengumpulan data dengan cara wawancara, kepustakaan dan ddokumentasi. Hasil penelitianini BPD mempunyai peran bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan musyawarah. BPDmempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama KepalaDesa, menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja KepalaDesa. Dalam pembentukan perdes antara lain: BPD mempunyai peran bertanggungjawabterhadap penyelenggaraan musyawarah yakni penyusunan atau pembentukan peraturandesa: 1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancanganPeraturan Desa; 2)Penetapan Rancangan Peraturan Desa yang telah ditanda tangani KepalaDesa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan; 3)Pengundangan.Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam lembaran desa; 4)Penyebarluasan.Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencanapenyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasanRancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Sedangkan Faktorhambatan yakni: 1) Minimnya ilmu pengetahuan dalam penyusunan peraturan desa di DesaLabuan Sumbawa rata-rata anggota BPD masing kurang pengetahuan dalam penyusunanperaturan desa sehingga untuk membuat dan menyusun peraturan tidak memilikipengetahuan; 2) tunjangan anggaran yang didapat BPD terlalu sedikit sehingga dalampenyusunan peraturan desa tidak menjadi prioritas, akibat dari itu berpengaruh terhadapkinerja.
ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI OLEH PEMERINTAH DESA DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DI DESA LESENG Sania Kurnia Sari; Iwan Haryanto; Muhammad Panji Prabu Dharma
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2151

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baikmelalui mediasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Leseng. Tujuan utama penelitian iniadalah untuk mengetahui mekanisme mediasi di desa dan sejauh mana penyelesaian tersebutdapat memberikan hasil yang adil bagi masyarakat, serta mengevaluasi penerapan hukumdalam praktik nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Empiris denganmetode pendekatan Kasus, Sosiologis, dan Perundang-undangan. Data dikumpulkan melaluiobservasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan pemeriksaan,penandaan, dan penyusunan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di DesaLeseng belum optimal dan kurang efektif, baik dari segi prosedur maupun keadilan. Praktikmediasi cenderung fokus pada penyelesaian cepat tanpa benar-benar menyelesaikan akarmasalah atau memulihkan hubungan antara pihak yang bersengketa. Berdasarkan prinsiprestorative justice, proses mediasi belum mampu memenuhi hak-hak korban,pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan, yang berakibat pada ketidakadilanbagi semua pihak. Mediasi ini lebih bertujuan untuk menyelesaikan konflik secarakekeluargaan dan menghindari proses hukum yang berlarut-larut, namun gagal mencapaitujuan restoratif yang sejati.
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN ANAK PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SUMBAWA Arifuddin Arifuddin; Syarif Dahlan; Noviana Noviana; Iwan Haryanto
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2155

Abstract

Fenomena meningkatnya kasus penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan anak-anakyang berdampak pada timbulnya masalah sosial, terganggunya ketertiban umum, sertaterhambatnya proses pendidikan dan perkembangan moral anak. Sebagai aparat penegakPeraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kewenangan dantanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penindakan terhadap anakanakyang terlibat dalam penyalahgunaan minuman beralkohol. Metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Datapenelitian diperoleh melalui wawancara dengan anggota Satpol PP, observasi lapangan, sertadokumentasi terhadap kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah di Kecamatan Sumbawa.Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan peran Satpol PP dalam praktikpembinaan terhadap anak pengguna minuman beralkohol. Hasil penelitian menunjukkanbahwa peran Satpol PP dalam pembinaan anak pengguna minuman beralkohol diwujudkanmelalui tindakan persuasif, preventif, dan represif. Tindakan persuasif dilakukan denganmemberikan penyuluhan, pendekatan secara kekeluargaan, serta koordinasi dengan orangtua. Tindakan preventif diwujudkan melalui patroli rutin dan kerja sama dengan sekolah sertamasyarakat. Sedangkan tindakan represif dilakukan dalam bentuk razia, penertiban, sertapemberian sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya SatpolPP menghadapi sejumlah hambatan, baik secara yuridis maupun teknis. Hambatan yuridisberupa keterbatasan aturan khusus mengenai anak, sedangkan hambatan teknis meliputikurangnya personel, sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran masyarakat.
Co-Authors Arifuddin Arifuddin Dwi Putri Lestari Fahmi Syaogi Jufrie Fontiana Korin Heniati Heniati Muhammad Anugerah Puji Sakti Muhammad Iqbal Anugrah Muhammad Panji Prabu Dharma Noviana Sania Kurnia Sari Syarif Dahlan Zuama Widyaiswara