Claim Missing Document
Check
Articles

The Influence of Participatory Leadership and Budget Transparency on Public Service Accountability with Community Involvement as an Intervening Variable Nurmalasyiah
International Humanity Advance, Business & Sciences Vol 2 No 4 (2025): April
Publisher : PT Maju Malaqbi Makkarana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/ijhabs.v2i4.399

Abstract

This study aims to analyze the influence of participatory leadership and budget transparency on public service accountability, with community involvement as an intervening variable. Using a quantitative approach with an explanatory design, data were collected through a questionnaire survey of local government officials, communities, and related stakeholders. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that participatory leadership and budget transparency had a significant effect on public service accountability, both directly and through community involvement. These findings emphasize the importance of community involvement in strengthening accountable governance and provide practical implications for public service reform in Indonesia.
Exploration Of Socio-Political Change In Natural Resource Management In Urban Areas Irawanto, Irawanto; Silam, Muhammad Mochtar Mandala; Nurmalasyiah, Nurmalasyiah
Journal of Politica Governo Vol. 2 No. 2 (2025): Politica Governo - April
Publisher : Pt. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/hm6qfy49

Abstract

Rapid urbanization in major cities has put great pressure on natural resources, leading to environmental degradation, reduced green space, and increased pollution and carbon emissions. This process led to a major change in the way societies managed natural resources, affecting their quality and availability. This study explores the influence of socio-political changes on urban natural resource management, with a focus on social dynamics, government policies, and the role of civil society and the private sector. The findings show that the imbalance between urban development and the preservation of natural resources often fuels conflict, while adaptive policies, green technologies, and nature-based approaches can be solutions to reduce environmental impacts. The study also identified that community participation and collaboration between sectors are essential to address the challenges of sustainable natural resource management. This collaboration will improve the efficiency of resource use and reduce negative impacts on the environment, ensuring the sustainability of natural resources for the future.        
Kebijakan Gerbang Emas Bersinar Dalam Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Nurmalasyiah, Nurmalasyiah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1161-1168

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dan mendeskripsikan  Kebijakan Gerbang Emas Bersinar Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi kasus, informan yang digunakan adalah informan kunci, utama dan pendukung, pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder, serta analisis data dengan cara kualitatif menggunakan teori Miles and Huberman (1992;16), yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dan pembahasan penelitiannya adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tabalong mengalami peningkatan, yang mana sebelum adanya Kebijakan Gerbang Emas Bersinar, Kabupaten Tabalong untuk IPM nya masih berada pada urutan ke-9 dan ke-10 se Kalimantan Selatan, namun setelah adanya Kebijakan Gerbang Emas Bersinar ini Kabupaten Tabalong masuk dalam urutan ke-3 se Kalimantan Selatan. 3) Model Kebijakan Gerbang Emas Bersinar di Kabupaten Tabalong, adalah model Battom- up, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sangat mengharapkan bahwa model Bottom-up yang dilaksanakan selama ini tidak murni seperti yang diharapkan oleh masyarakat, karena keterlibatan Pemerintah masih sangat dominan baik itu dari inisiasinya maupun fasilitatornya.Kata kunci:  Kebijakan Publik, Gerbang Emas Bersinar, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
EVALUATION OF THE MANAGEMENT OF THE LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK IN THE REGIONAL SECRETARIAT OF TABALONG REGENCY Desvita Ramadhina, Nahdiya; Nurmalasyiah
JAPB Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : p3m.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/japb.v8i2.1394

Abstract

Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum atau dikenal dengan (JDIH) adalah suatu WEB yang dikembangkan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dan pemerintah terkait dalam mencari atau menemukan peraturan lama maupun peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di sekretariat daerah Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan model interaktif yaitu dilakukan melalui pengupulan data, penyjian data, reduksi data, penarikan kesimpulan kepada informan yang berjumlah 6 Orang . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan JDIH di Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal ketersediaan informasi hukum dan kecepatan akses informasi. Berdasarkan penelitian, aplikasi JDIH Kabupaten Tabalong telah efektif dalam meningkatkan aksesibilitas informasi hukum dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, masih perlu dilakukan perbaikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan kualitas layanan aplikasi. Dengan demikian, evaluasi ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja aplikasi JDIH dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Tabalong. Kata kunci : JDIH, Evaluasi, Efektivitas, Efisiensi, Responsifitas
QUALITY OF HEALTH SERVICES IN THE GENERAL POLYCLINIC AT TELANG SIONG COMMUNITY HEALTH CENTER, PAJU EPAT DISTRICT, EAST BARITO REGENCY Krisdayanti, Rita; Nurmalasyiah
JAPB Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : p3m.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/japb.v8i2.1395

Abstract

Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dimana terciptanya hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan, baik jasa, manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan kesehatan pada Poli Umum Puskesmas Telang Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara kepada informan sebanyak 7 orang, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yaitu, mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Fokus penelitian mengacu pada lima dimensi SERVQUAL (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empaty). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum pelayanan di Poli Umum sudah berjalan baik, namun masih terdapat kekurangan, seperti waktu pelayanan yang terbatas . Temuan ini penting sebagai dasar bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, puskesmas, Poli Umum.
Exploration Of Socio-Political Change In Natural Resource Management In Urban Areas Irawanto Irawanto; Muhammad Mochtar Mandala Silam; Nurmalasyiah Nurmalasyiah
Journal of Politica Governo Vol. 2 No. 2 (2025): Politica Governo - April
Publisher : Pt. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/hm6qfy49

Abstract

Rapid urbanization in major cities has put great pressure on natural resources, leading to environmental degradation, reduced green space, and increased pollution and carbon emissions. This process led to a major change in the way societies managed natural resources, affecting their quality and availability. This study explores the influence of socio-political changes on urban natural resource management, with a focus on social dynamics, government policies, and the role of civil society and the private sector. The findings show that the imbalance between urban development and the preservation of natural resources often fuels conflict, while adaptive policies, green technologies, and nature-based approaches can be solutions to reduce environmental impacts. The study also identified that community participation and collaboration between sectors are essential to address the challenges of sustainable natural resource management. This collaboration will improve the efficiency of resource use and reduce negative impacts on the environment, ensuring the sustainability of natural resources for the future.        
Public Participation in Policy Formulation in the Era of Digitalization of Government Judijanto, Loso; Nurmalasyiah, Nurmalasyiah; Silam, M. Mochtar Mandala; Riduan, Akhmad
Socious Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Socious Journal - June
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/jneybt22

Abstract

Digital transformation in government has opened up new opportunities to strengthen public participation in the policy formulation process. Through various digital platforms such as e-government and social media, interactions between the state and citizens have become more open, fast, and participatory. However, digitalization is not without challenges. Infrastructure gaps, digital literacy, and the tendency towards participatory symbolism (tokenism) have the potential to create new exclusions in the practice of digital democracy. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature study method to evaluate the extent to which digital governance is able to encourage substantive public participation. The results of the study show that the success of digital democracy is not enough just by providing technology, but requires institutional reform and ethical-political commitment to create a fair and inclusive deliberative space. Within the framework of deliberative democracy, citizen participation must be positioned as an integral element that influences the substance of policy, not just a procedural formality. These findings emphasize the need for policy strategies that are not only technocratic, but also sensitive to socio-political dimensions, including the redistribution of power, increasing digital-political literacy, and ensuring the involvement of marginalized communities. Thus, digitalization in government will only be meaningful if it is able to bridge the participation gap and encourage democratic practices that are more inclusive, deliberative, and have a real impact on the public.
Teknologi Informasi Percepatan Pelayanan Publik Pembuatan Paspor pada Kantor Imigrasi Nurmalasyiah, Nurmalasyiah
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)
Publisher : Badan Penerbitan Jurnal (BPJ) FIA-UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jiap.2016.002.04.11

Abstract

The article aims to analyze the acceleration of information technology in public service to the community in term of making a passport which organized by the immigration office. Role of Information Technology is necessary in all elements, such as; institutions, agency, organisation and everyone who related with the service sector. Data from various studies indicate that the use of information technology is very influence to accelerate quality in the public service, especially in the process of passport services. Mastery of Information Technology at the present time has become imperative, more specifically, to the institution including facilitate the administrative work in the public service sector.
Service Quality Of Issuing Marriage Introduction Letters At Paliat Village Office, Tabalong Regency Ramasya Diva Nur Fitri; Nurmalasyiah
JAPB Vol 9 No 1 (2026)
Publisher : p3m.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/japb.v9i1.1468

Abstract

Pentingnya pelayanan publik yang berkualitas, khususnya pada pemerintahan desa yang berperan langsung dalam memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang cukup sering dibutuhkan masyarakat adalah pembuatan surat pengantar nikah. Surat ini merupakan dokumen awal yang wajib dilengkapi oleh calon pengantin sebelum melanjutkan proses pencatatan pernikahan di KUA. Oleh karena itu, kualitas pelayanan dalam proses pembuatan surat pengantar nikah memiliki peran krusial dalam mendukung kelancaran administrasi pernikahan masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Nikah di Kantor Desa Paliat Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang. Analisis data menggunakan model interaktif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Kantor Desa Paliat dikategorikan berkualitas.
The Influence of the Implementation of Good Governance Principles on the Quality of Birth Certificate Services at the Waling Village Office, Bintang Ara Subdistrict, Tabalong Regency Nadia Nurazizah; Nurmalasyiah
JAPB Vol 9 No 1 (2026)
Publisher : p3m.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/japb.v9i1.1480

Abstract

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan. Pelayanan publik tidak terlepas dari tercapainya good governance. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governanace, pengaruh kualitas pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran, dan mengetahui besarnya pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap kualitas pelayanan akta kelahiran di kantor Desa Waling Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian survey. Jumlah populasi sebanyak 362 kepala keluarga masyarakat Desa Waling, untuk mewakili populasi, yang di jadikan sampel sebanyak 177 kepala keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah skala likert sebagai instrument penelitian, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa, statistik deskriptif, uji validitas, dan uji realibilitas, Uji Hipotesis (Uji t), Analisis Regresi Sederhana dan Koefesien Determinasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa prinsip-prinsip good governance berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Kualitas Pelayanan akta Kelahiran di Kantor Desa Waling. Pengaruh variabel Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Variabel Kualitas Pelayanan Publik pada kantor Desa Waling Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong adalah sebesar 40,1 %, sedangkan sisanya sebesar 59,9% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.