Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.668
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECHTENS ASA Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Welfare State Jurnal Hukum PUSKAPSI Law Review ASA
Manab, Abd.
Universitas Islam Jember, Indonesia
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : asa

 1 
NIKAH TANGKEP (TANGKAP) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi di Pulau Kangean Misbahul Munir; Abd. Manab
ASA Vol 2 No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v2i2.6

Abstract

Nikah tangkep (tangkap) adalah pernikahan yang dilakukan dengan sebab apabila seorang laki-laki yang belum menikah atau sudah menikah bertamu kepada perempuan/wanita (bukan mahram) yang statusnya single sampai di luar batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati masyarakat Desa setempat (Jam 10.00 malam ke atas). Dalam pengertian lain jika seorang laki-laki bertamu kepada perempuan melewati batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati, maka laki-laki tersebut akan dinikahkan tanpa harus memandang statusnya beristri atau belum beristri. Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan dampak positif dan negatif Nikah Tangkep dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam tentang Nikah Tangkep Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif deskriptif. Dengan jenis Studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan kondesasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Kesimpulan penelitian adalah Pertama, Dampak positif dan negatif nikah tangkep adalah: Dampak positif nikah Tangkep adalah: (1) Terhindar dari prasangka buruk masyarakat setempat, (2) Terhindar dari fitnah yang berkepanjangan, (3) Menjadi pembelajaran bagi pelaku untuk tidak bertamu kepada perempuan yang bukan muhrimnya di luar batas, (4) menjadi pembelajaran bagi yang belum melakukan supaya memiliki etika dalam bertamu, dan (5) tidak terjerumus kepada jurang perzinahan. Sedangakan dampak negatifnya adalah (1) Bagi orang yang masih sekolah terutama yang masih sekolah menengah maka sekolahnya terputus, (2) timbulnya ketidak harmonisan menjalani kehidupan rumah tangga sehingga berdampak pada perceraian. Kedua, tinjauan hukum islam tentang nikah tangkep yaitu: Ditinjau dari dampak positif dari nikah tangkep di bebrapa desa di pulau Kangean, maka pernikahan itu hukumnya adalah wajib dilakukan hal ini didasarkan pada dampak-dampak positif yang akan diperoleh dari dilaksanakannya nikah tangkep yaitu mnghindarkan dari kejahatan (perzinahan). Sedangkan ditinjau dari dampak negatifnya maka nikah tangkep yang dilakukan di beberapa desa di Pulau Kangean, Hukumnya adalah tidak boleh hal ini didasarkan pada dampak negatif yang diperoleh dari dilaksanakannya nikah tangkep yang bertentangan dengan tujuan nikah yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DI MEDIA ELEKTRONIK Abd Manab
ASA Vol 4 No 1 (2022): FEBRUARI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v4i1.37

Abstract

Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik.Pokok masalah adalah  bagaimana perpektif hukum pidana islam terhadap tindak pidana penipuan di media elektronik . Dari pokok masalah tersebut, penulis merumuskan masalah yaitu :Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam terjadinya penipuan dalam transaksi online?, Pandangan hukum Islam terhadap penipuan jual beli online?. Jenis penelitian yang  digunakan  dalam jurnal ini yaitu penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yaitu sumber data primer yang melalui wawancara. Penelitiaan ini juga memuat sumber data sekunder melalui analisis buku-buku, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini mejelaskan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam terjadinya penipuan jual beli traansaksi online yaitu didalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 telah disebutkan tentang hak dan kewajiban konsumen, apabila hak-hak konsumen  tersebut tidak dipenuhi oleh penjual maka konsumen berhak menuntut kompensasi kepada penjual atau ganti rugi,selain itu pelaku juga dapat digugat pidana sesuai  pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian, pandangan hukum Islam dalam terjadinya penipuan jual beli online yaitu ). Implikasi dari penelitian ini yaitu Pemerintah harus lebih memerhatikan mengenai kejahatan cyber khususnya dalam kejahatan e-commerce dengan membuat aturan khusus yang mengatur lebih spesifik mengenai kejahatan yang terjadi dalam e-commerce dan juga khususnya para konsumen agar lebih berhatihati dalam berbelanja secara online. Jangan mudah terpancing dengan adanya sistem diskon atau promo.
PELAKSANAAN THE FIVE C’S OF CREDIT ANALYSIS DALAM PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PAMEKASAN Abd Manab; Ayudya Rizqi Rachmawati
ASA Vol 4 No 1 (2022): FEBRUARI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v4i1.38

Abstract

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini termuat di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 1. Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya perbankan di Indonesia haruslah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Bank Tabungan Negara Cabang Pamekasan memberikan kredit pemilikan rumah dalam bentuk pembayaran secara mencicil dan setiap pemberian kepada calon debitur dengan melewati prosedur pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi.Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah Analisis 5 C (The Five C’s of Credit Analysis) yaitu character (watak), capital (modal), capacity (kemampuan), collateral (jaminan), dan condition of economy (kondisi ekonomi). Aturan hukum terkait prinsip The Five C’s Of Credit Analysis dalam pemberian kredit pemilikan rumah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah sesuai dengan (Pasal 8 terutama ayat 2), 11, 29, dan 49. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama dan hati-hati terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Pelaksanaan the five c’s of credit analysis dalam pemberian kredit pemilikan rumah di Bank Tabungan Negara Cabang Pamekasan telah dilaksanakan untuk menentukan debiturnya yang layak diberi pinjaman. Penilaian akan character/ watak, capacity/ kemampuan, capital/ modal, collateral/ jaminan, condition of economy/ kondisi ekonomi dilakukan pada saat prosedur permohonan kredit dan analisis terhadap permohonan kredit yang telah diajukan. Bank akan dapat menilai the five c’s of credit analysis setiap debitur pada saat pengisian formulir permohonan kredit, wawancara, dan kunjungan ke tempat tinggal debitur. Dengan demikian, investigasi akan kebenaran informasi yang diberikan oleh debitur tersebut benar atau tidak benar. Dalam pemberian kredit pemilikan rumah tidak lepas dari kredit macet yang dipengaruhi oleh adanya kegagalan usaha debitur, karakter jelek, pindah, dan meninggal yaitu kurang dari 2% pertahun.
KEDUDUKAN KORBAN PENYERANGAN PERKELAHIAN MASSAL MENURUT PASAL 358 KUHP Abd. Manab; Taufik; Achmad Toifur
ASA Vol 3 No 1 (2021): FEBRUARI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v3i1.42

Abstract

Crime is part of human problems in everyday life. Therefore, it is necessary to provide limits on what is meant by the crime itself, only then can other elements related to the crime be discussed, for example who did it, the causes and so on. Juvenile delinquency is a symptom of delinquency in the form of fights between masses or between groups and between schools that have occurred in recent years.The purpose of writing this journal is to find out how the position of victims of mass brawl assaults according to Article 358 of the Criminal Code and to find out what factors cause mass fights to occur and preventive actions that can be taken to anticipate this.Victims Involved in Mass Fights Become Criminal Actors According to Article 358 of the Criminal Code, this article in the case of a fight or attack carried out by several people (more than 2), where there is a result of people being seriously injured or dead, but it can be known who from the crowd that had seriously injured or killed the person. If the fight does not result in serious injury or death, the person cannot be subject to this article. If in a fight or attack it can be proven (known) who the people are besides being prosecuted according to this article, provisions regarding the persecution or murder that he committed and the people are forced to take part in the fight or attack to separate or protect Weak groups cannot be said to "participate in fights or attacks" and are not subject to this article.
ANALISA YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS OBJEK SENGKETA YANG SAMA DENGAN PUTUSAN YANG BERBEDA: (Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg&Perkara No. 14/Pdt.G/2005/PN. Smg) Abd Manab; Taufikur Rahman
ASA Vol 4 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v4i2.43

Abstract

Humans in social interactions in the life of society, nation and state, often cause conflict between one another. This conflict can sometimes be resolved peacefully, sometimes it also causes continuous tensions, causing disputes on both sides. Based on the description of the Juridical Review of the Execution of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia which have permanent legal force on the same object of dispute with different decisions (Case Study of Decision on Case No. 145/ Pdt.G/1998/ PN. SMG and Decision on Case No. 14 / Pdt.G/ 2005/ PN. SMG), it can be concluded as follows: That the implementation of the decision or execution of 2 (two) decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia which have permanent legal force on the object of the same dispute is in accordance with the laws and regulations. The applicable invitation is the provisions of the Civil Procedure Code (HIR), that the right solution to ensure legal certainty for justice seekers through the Judiciary is to request a judicial review.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MENGUASAI OBJEK EKSEKUSI AKIBAT ADANYA PUTUSAN EKSEKUSI Abd Manab; Ayudya Rizki Rachmawati
ASA Vol 4 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v4i2.44

Abstract

This development in reality ignores the rights of weak communities as has happened in many areas regarding the execution of land that occurred in Meruya, one example, which causes tensions between the community and the government, as a result the tension continues in the case process to the District Court which has not been resolved. Another example is the case of land executions that occurred in the Medan Province Region which continued to the Medan District Court by the plaintiff who was continued to the High Court and finally to the Supreme Court because of the appeal and cassation carried out by the defendant. In order to fulfill debt obligations fairly, it must pay attention to the legal protection obligations for creditors holding mortgage rights. The legal protection provided by Article 56A paragraph (1) of the UUK is stated as stated, namely: "With regard to the provisions of Article 56A, every creditor who holds mortgage rights, liens, or collateral rights on other objects, can exercise his rights as if In addition, according to Article 21 of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on Land and Objects Related to Land (UUHT), it states: "If the mortgage provider is declared bankrupt, the mortgage holder will continue to perform all the rights obtained according to the provisions of this law".
LEGALITAS SURAT KUASA ISTIMEWA DALAM PENGUCAPAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA Muhammad Holid; Abd. Manab; Alifatul Karimah
ASA Vol 4 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v4i2.45

Abstract

Proceedings in the Religious Courts can be carried out directly or indirectly. Directly, it means that the litigants come to the court themselves to take care of their interests until they are finished. If the proceedings are indirect, then the litigating party can represent the case to the recipient of the power of attorney. The method taken is to make a special power of attorney in which the power of attorney authorizes the recipient of the power of attorney to take legal action regarding the case faced by the power of attorney. A special power of attorney can be in the form of an authentic deed or a private deed. The power of attorney can take various legal actions to represent the interests of the attorney in the case at hand in accordance with the special power of attorney that has been made. Special Power of Attorney is a power of attorney made to carry out certain very important legal actions which can only be carried out by the power of attorney himself and may not be authorized to another person even though using a special power of attorney. Based on Article 123 of HIR that a special power of attorney can only be given in the form of a valid letter. R. Soesilo interpreted it in the form of an authentic deed (notary deed). In addition, for those who think that a special power of attorney must be in the form of an authentic deed, in practice there are still differences of opinion as to whether it must be made before a notary or can be made before another official. As the example of practice in the Religious Courts that I described above, there are those who argue that a special power of attorney that will be used to carry out legal actions before a trial can be made enough before the clerk of the Court. Based on the explanation above, the writer is interested in formulating the problem as follows: How is the legality of a special power of attorney in pronouncing the divorce pledge? and How is the legality of the legalization and waarmeking of a power of attorney under the hand in pronouncing the divorce pledge?
Co-Authors A. Razaq, Moh. Khalilullah Achmad Toifur Alifatul Karimah Ayudya Rizki Rachmawati AYUDYA RIZQI RACHMAWATI barid zein, izzata Fanny Tanuwijaya Fanny Tanuwijaya Karimah, Alifatul Laily Mufid, Firda Misbahul Munir Moh. Khalilullah A. Razaq Muhammad Hoiru Nail Muhammad Holid Nofitasari, Solehati Rahman, Taufikur Rahmawati , Faizatur Rizki Rachmawati, Ayudya RIZQI RACHMAWATI, AYUDYA Taufik Taufikur Rahman Wahyuningtyas, Yuli Winiari Winiari Wahyuningtyas, Yuli Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana