Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECHTENS ASA Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Welfare State Jurnal Hukum PUSKAPSI Law Review
Manab, Abd.
Universitas Islam Jember, Indonesia
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Transaksi Perbankan Abd. Manab
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i2.4817

Abstract

The purpose of this study is to analyze and find the application of money laundering crimes in banking transactions. Using a qualitative research method through a normative juridical approach, namely an approach using a positivist juridical conception, namely that law is identical to written norms made by the authorities. That must pay attention to three legal elements, namely: Substance, Subject, and Culture. These three elements have been considered by the Indonesian government in enforcing the law in Indonesia and applied to the Crime of Money Laundering, the Crime of Money Laundering in Banking transactions. This quite important role can be seen starting from the formation of a Special Working Unit before the effectiveness of the PPATK in supervising TPPU in Indonesia to the issuance of OJK regulations regarding the KYC (Knowing Your Customer) system and requiring every PJK Bank to implement the system as an effort to prevent TPPU in the banking sector.
Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Manab, Abd; Muhammad Hoiru Nail; Moh. Khalilullah A. Razaq
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60016

Abstract

Partai politik memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi, namun keterlibatannya dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang telah menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi. Meskipun konsep pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai partai politik sebagai subjek hukum korporasi dalam tindak pidana korupsi masih belum jelas dan menimbulkan perdebatan baik secara teoritis maupun praktis. Kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis dasar legitimasi pemidanaan partai politik sebagai korporasi serta formulasi kebijakan hukum pidana yang dapat mengakomodasi karakteristik khusus partai politik dalam rezim pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi serta merumuskan arah pembaruan hukum yang relevan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan filosofis. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penyusunan konstruksi pertanggungjawaban pidana partai politik melalui lima landasan analisis yang terintegrasi, yaitu landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, dan politik hukum pidana, sebagai dasar untuk menempatkan partai politik sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik secara konseptual dan yuridis memenuhi karakteristik korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum secara memadai mengakomodasi karakteristik korporasi berbentuk badan hukum politik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan sanksi pidana. Penelitian ini merekomendasikan amandemen ketentuan korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan regulasi khusus mengenai pemidanaan korporasi yang mengatur model pertanggungjawaban, jenis sanksi, serta mekanisme penegakan hukum terhadap partai politik.
Co-Authors A. Razaq, Moh. Khalilullah barid zein, izzata Fanny Tanuwijaya Fanny Tanuwijaya Holid, Muhammad Karimah, Alifatul Laily Mufid, Firda Misbahul Munir Moh. Khalilullah A. Razaq Muhammad Hoiru Nail Nofitasari, Solehati Rahman, Taufikur Rahmawati , Faizatur Rizki Rachmawati, Ayudya RIZQI RACHMAWATI, AYUDYA Wahyuningtyas, Yuli Winiari Winiari Wahyuningtyas, Yuli Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana