Lovika Augusta Purwaningtyas
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Yuridis Frasa Hukuman Mati Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi Rati Nurul Maulidiya; Mohammad Faqih Alfajri; Lovika Augusta Purwaningtyas
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6445

Abstract

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalamnya ada alasan limitatif yang menjadi sebab tidak serta merta tindak pidana korupsi dijatuhi pidana mati, alasan ini yang menjadi alasan pemberat tindak pidana korupsi dapat dijatuhi oleh hukuman pidana mati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Peniliti dalam hal ini menemukan beberapa permasalahan yakni dasar hukum pembentukan formulasi frasa hukuman mati dan akibat hukum dari frasa hukuman mati dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan dasar hukum pembentukan formulasi frasa hukuman mati dan akibat hukum dari frasa hukuman mati dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Transformasi Literasi Hukum Pendidikan dalam Implementasi Kebijakan Bahasa Inggris di Satuan Pendidikan Menengah Indonesia Lovika Augusta Purwaningtyas; Ratih Kesuma Dewi
PARADIGMA PENGABDIAN Vol 3 No 2 (2026): Edisi Juli
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/paradigma.v3i2.8526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi literasi hukum pendidikan dalam implementasi kebijakan bahasa Inggris di satuan pendidikan menengah di Indonesia, serta merumuskan model penguatan literasi hukum yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan bahasa Inggris. Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya pemahaman aktor pendidikan terhadap dimensi normatif dalam kebijakan pendidikan bahasa Inggris, sehingga implementasi kebijakan cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan kepastian serta konsistensi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan pendidikan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran hukum untuk menemukan pola transformasi literasi hukum dalam implementasi kebijakan pendidikan bahasa Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi hukum pendidikan masih belum terintegrasi secara optimal dalam praktik implementasi kebijakan di satuan pendidikan menengah, sehingga diperlukan transformasi konseptual yang mampu menjembatani antara norma hukum pendidikan dan praktik pembelajaran bahasa Inggris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi hukum pendidikan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan bahasa Inggris, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam sistem pendidikan nasional. Kata kunci: bahasa Inggris, implementasi kebijakan, kebijakan pendidikan, literasi hukum, satuan pendidikan menengah
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AKADEMIK MELALUI WORKSHOP ANALISIS STRUKTUR PENYUSUNAN RKUHAP BERBASIS REGULATORY DRAFTING INDONESIA Lovika Augusta Purwaningtyas; Nur Husna
PARADIGMA PENGABDIAN Vol 2 No 2 (2025): Edisi: Juli
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/paradigma.v2i2.7434

Abstract

This community service activity aims to meet the academic community's need for conceptual and practical understanding of regulatory drafting in the context of preparing the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) as a national criminal procedure law draft. This need arises from the low literacy regarding the structure of legislation, particularly concerning norm formulation techniques, the organization of chapters and articles, as well as the harmonization principles that underpin the drafting of the RKUHAP. Empowerment efforts are carried out through workshops on the structural analysis of RKUHAP drafting, designed to provide a focused enhancement of knowledge on the principles of regulatory drafting in Indonesia. The implementation methods include material presentations, interactive discussions, demonstrations of article structure analysis, and assessments of understanding before and after the workshop. This approach is used to obtain empirical insights into the extent to which the workshop implementation is capable of meeting the regulatory literacy needs of the academic community. The results of the activity indicate a significant improvement in participants' understanding of the normative structure within the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP), including their ability to identify technical formulation weaknesses, systematic errors, and potential disharmony with other regulations. The workshop activities also strengthened participants' analytical skills in assessing the quality of a draft regulation based on regulatory drafting principles. The conclusion of this service activity emphasizes that the workshop implementation effectively enhances regulatory literacy and the competency of the academic community in understanding and evaluating the drafting of the RKUHAP. These findings highlight the need for the continuation of similar activities to broaden legislative literacy capacity in the academic environment.