Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CERMIN: Jurnal Penelitian MIMBAR INTEGRITAS Jurnal Ilmiah Fenomena Jurnal Paradigma Pengabdian
Lovika Augusta Purwaningtyas
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Frasa Hukuman Mati Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi Rati Nurul Maulidiya; Mohammad Faqih Alfajri; Lovika Augusta Purwaningtyas
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6445

Abstract

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalamnya ada alasan limitatif yang menjadi sebab tidak serta merta tindak pidana korupsi dijatuhi pidana mati, alasan ini yang menjadi alasan pemberat tindak pidana korupsi dapat dijatuhi oleh hukuman pidana mati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Peniliti dalam hal ini menemukan beberapa permasalahan yakni dasar hukum pembentukan formulasi frasa hukuman mati dan akibat hukum dari frasa hukuman mati dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan dasar hukum pembentukan formulasi frasa hukuman mati dan akibat hukum dari frasa hukuman mati dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Transformasi Literasi Hukum Pendidikan dalam Implementasi Kebijakan Bahasa Inggris di Satuan Pendidikan Menengah Indonesia Lovika Augusta Purwaningtyas; Ratih Kesuma Dewi
PARADIGMA PENGABDIAN Vol 3 No 2 (2026): Edisi Juli
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/paradigma.v3i2.8526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi literasi hukum pendidikan dalam implementasi kebijakan bahasa Inggris di satuan pendidikan menengah di Indonesia, serta merumuskan model penguatan literasi hukum yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan bahasa Inggris. Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya pemahaman aktor pendidikan terhadap dimensi normatif dalam kebijakan pendidikan bahasa Inggris, sehingga implementasi kebijakan cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan kepastian serta konsistensi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan pendidikan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran hukum untuk menemukan pola transformasi literasi hukum dalam implementasi kebijakan pendidikan bahasa Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi hukum pendidikan masih belum terintegrasi secara optimal dalam praktik implementasi kebijakan di satuan pendidikan menengah, sehingga diperlukan transformasi konseptual yang mampu menjembatani antara norma hukum pendidikan dan praktik pembelajaran bahasa Inggris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi hukum pendidikan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan bahasa Inggris, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam sistem pendidikan nasional. Kata kunci: bahasa Inggris, implementasi kebijakan, kebijakan pendidikan, literasi hukum, satuan pendidikan menengah
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AKADEMIK MELALUI WORKSHOP ANALISIS STRUKTUR PENYUSUNAN RKUHAP BERBASIS REGULATORY DRAFTING INDONESIA Lovika Augusta Purwaningtyas; Nur Husna
PARADIGMA PENGABDIAN Vol 2 No 2 (2025): Edisi: Juli
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/paradigma.v2i2.7434

Abstract

This community service activity aims to meet the academic community's need for conceptual and practical understanding of regulatory drafting in the context of preparing the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) as a national criminal procedure law draft. This need arises from the low literacy regarding the structure of legislation, particularly concerning norm formulation techniques, the organization of chapters and articles, as well as the harmonization principles that underpin the drafting of the RKUHAP. Empowerment efforts are carried out through workshops on the structural analysis of RKUHAP drafting, designed to provide a focused enhancement of knowledge on the principles of regulatory drafting in Indonesia. The implementation methods include material presentations, interactive discussions, demonstrations of article structure analysis, and assessments of understanding before and after the workshop. This approach is used to obtain empirical insights into the extent to which the workshop implementation is capable of meeting the regulatory literacy needs of the academic community. The results of the activity indicate a significant improvement in participants' understanding of the normative structure within the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP), including their ability to identify technical formulation weaknesses, systematic errors, and potential disharmony with other regulations. The workshop activities also strengthened participants' analytical skills in assessing the quality of a draft regulation based on regulatory drafting principles. The conclusion of this service activity emphasizes that the workshop implementation effectively enhances regulatory literacy and the competency of the academic community in understanding and evaluating the drafting of the RKUHAP. These findings highlight the need for the continuation of similar activities to broaden legislative literacy capacity in the academic environment.
SOSIALISASI PENGUATAN KEUANGAN NASIONAL MELALUI SEKTOR PASAR MODAL GUNA INDONESIA MENGHADAPI RESESI 2026 Yudha Praja; Dini Noor Aini; Lovika Augusta Purwaningtyas; Mohammad Imam Ali Ghufran; Maulana Febri Arisusanto
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 4 No 2 (2025): AGUSTUS 2025
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v4i2.6632

Abstract

Penguatan keuangan nasional melalui pasar modal penting untuk menghadapi resesi global 2026. Pasar modal menopang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada modal asing. Pengabdian ini bertujuan mengkaji strategi pemerintah dalam mengatasi tantangan resesi melalui optimalisasi sektor pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Resesi dapat disebabkan oleh inflasi, deflasi, gelembung aset, guncangan ekonomi, utang berlebihan, dan perubahan teknologi. Resesi 2026 dipicu oleh kondisi global, kenaikan suku bunga, krisis pangan dan energi, serta utang yang meningkat. Indonesia masih dalam posisi waspada dengan potensi resesi yang relatif kecil. Untuk menghadapinya, diperlukan penguatan keuangan nasional melalui sektor pasar modal, seperti memperluas akses modal, mendorong IPO, penguatan regulasi yang transparan, edukasi keuangan masyarakat, serta pengembangan infrastruktur pasar modal. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan menarik kepercayaan investor dalam menghadapi ketidakpastian global.
Diharmonisasi Norma Kekerasan Terhadap Anak Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Lovika Augusta Purwaningtyas; Fitri Maharani Dharma Kartika; Fepti Novia Pratiwi
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 10 No 1 (2026): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v10i1.8044

Abstract

Kehidupan manusia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara bergantung pada anak-anak. Merawat generasi muda Indonesia adalah cara untuk menjaga potensi sumber daya manusia negara dan membantu setiap individu tumbuh menjadi anggota masyarakat yang adil dan sukses. Bagaimana prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan supremasi konstitusi dapat diselaraskan dengan rekonstruksi norma-norma yang mengatur kekerasan terhadap anak, dan apa validitas dan legitimasi norma-norma yang mengatur kekerasan tersebut dalam konteks teori Staufenbau dan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang? Tujuan: (1) untuk menilai standar saat ini dalam menangani kasus-kasus penganiayaan dan penelantaran anak; dan (2) untuk menciptakan standar baru dalam menangani kasus-kasus tersebut. Gagasan Hans Kelsen tentang hierarki norma, yang sering dikenal sebagai teori Staufenbau, merupakan bagian integral dari penerimaan norma dalam sistem hukum saat ini. Norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, yang mengarah pada norma-norma fundamental, seperti yang dijelaskan Kelsen dalam model sistem hukumnya. Menurut konsep supremasi, semua hukum dan peraturan memperoleh validitasnya dari konstitusi, yang merupakan standar hukum tertinggi. Sebagai hukum tertinggi yang mengatur semua cabang pemerintahan Indonesia, pandangan ini ditegakkan oleh Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusionalitas norma-norma tersebut terganggu ketika bertentangan dengan aturan-aturan ini. Agar perlindungan anak lebih dari sekadar formal harus efektif, komprehensif, dan adil harus didasarkan pada supremasi konstitusional dan harus direkonstruksi melalui harmonisasi vertikal dan horizontal.
Co-Authors Dini Noor Aini Fepti Novia Pratiwi Fitri Maharani Dharma Kartika Maulana Febri Arisusanto Mohammad Faqih Alfajri Mohammad Imam Ali Ghufran Nur Husna Rati Nurul Maulidiya Ratih Kesuma Dewi Yudha Praja