Analisis Proses Perencanaan Kebutuhan Obat Publik Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) Puskesmas Di Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya

Jemy Landa (Universitas Cenderawasih)
Sarce Makaba (Universitas Cenderawasih)
Agus Zainuri (Universitas Cenderawasih)
Semuel Piter Irab (Universitas Cenderawasih)
Arius Togodly (Universitas Cenderawasih)
Rosmin M. Tingginehe (Universitas Cenderawasih)

Journal of Innovative and Creativity
Vol. 5 No. 2 (2025)

Perencanaan kebutuhan obat merupakan bagian penting dalam manajemen logistik farmasi yang bertujuan menjamin ketersediaan obat secara tepat jenis, jumlah, dan waktu. Namun, proses ini sering kali tidak berjalan optimal, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya seperti Kabupaten Intan Jaya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan hambatan dalam pelaksanaan enam tahap perencanaan kebutuhan obat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Informan terdiri dari kepala Puskesmas, penanggung jawab farmasi, serta petugas Dinas Kesehatan. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan enam tahap perencanaan kebutuhan obat, yaitu: seleksi obat, kompilasi, perhitungan, proyeksi, penyesuaian anggaran, dan evaluasi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam tahapan belum dilaksanakan secara optimal. Pada tahap seleksi obat, tidak terdapat pedoman atau metode yang digunakan, dan pemilihan obat cenderung tidak rasional. Tahap kompilasi belum berjalan baik karena pencatatan masih dilakukan secara manual dan tidak menggunakan format standar. Tahap perhitungan kebutuhan obat tidak berbasis data konsumsi atau morbiditas, melainkan hanya berdasarkan perkiraan. Proyeksi kebutuhan juga tidak menggunakan pendekatan epidemiologi dan didasarkan pada asumsi. Penyesuaian rencana anggaran dilakukan secara sepihak oleh Dinas Kesehatan tanpa melibatkan Puskesmas, sehingga sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Evaluasi terhadap proses perencanaan tidak dilakukan secara rutin dan terstruktur akibat ketiadaan format, pembinaan, dan pelaporan. Kesimpulan: Kegagalan dalam pelaksanaan tahapan perencanaan kebutuhan obat disebabkan oleh lemahnya regulasi, kurangnya SDM kefarmasian, dan rendahnya kapasitas manajerial di tingkat Puskesmas. Diperlukan intervensi strategis untuk memperkuat sistem perencanaan berbasis data, memperbaiki koordinasi, serta meningkatkan kapasitas tenaga pelaksana.