cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX PRIVATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 1,903 Documents
 158   159   160   161   162 
PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA NONAPAN 1 KECAMATAN POIGAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Aliffazri Arya Utama Lomboan
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan untuk mengetahui pertanggungjawaban desa yang tidak melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan di Desa Nonapan I (Satu) Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Konsep pelaksanaan keterbukaan informasi publik menyangkut pengelolaan keuangan Desa adalah bentuk kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa dimana diperkuat dengan pertimbangan atas kedudukan Desa sebagai Badan Publik yang berkewajiban untuk membuka akses dan memberikan informasi yang baik, benar dan akurat kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa secara berkala. 2. Pertanggungjawaban Desa yang tidak melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan di Desa Nonapan I, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, secara yuridis dapat diancam dengan sanksi pidana serta dapat pula dilakukan upaya keberatan (administratif) maupun alternatif penyelesaian sengketa melalui kewenangan Komisi Informasi di tingkat pusat maupun daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dapat melakukan proses mediasi dan/atau mekanisme ajudikasi atas permasalahan tidak dilaksanakannya prinsip tersebut. Kata Kunci : keterbukaan informasi, desa nonapan 1
ANALISIS YURIDIS ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA Nathallie Deborah Carmichael Kaunang
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk melakukan analisis aspek yuridis dari penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan, dalam hal ini jaminan fidusia. Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia merupakan konsep yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang dijadikan objek dari jaminan fidusia. Dengan penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, diantaranya adalah kesulitan penilaian nilai ekonomi dari Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, serta implementasinya yang belum diketahui oleh khalayak masyarakat umum. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia, HAKI sebagai jaminan
ANALISIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DALAM PENANGANAN NARAPIDANA DI LAPAS Natalia Indah Assa
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan narapidana di lapas dan untuk mengetahui sanksi apa yang harus diberikan terhadap petugas lapas yang melakukan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara pelayanan menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Atas dasar tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun dan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan (Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan). Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban diatur secara khusus pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015. 2. Penerapan sanksi terhadap pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur diatur dalam Peraturan Menteri Nomor M HH KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administratif. Kata Kunci : SOP, Penanganan Narapidana Di Lapas
MEKANISME TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Kalasey Dua Putusan no. 9/G/Ptun.Mdo) KHOVIVA JULISTRIYANTO
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tahapan-tahapan penyelesaian sengketa tanah pada PTUN Manado dan juga Agar dapat mengetahui alasan pertimbangan hakim PTUN Manado dalam menyatakan gugatan no. 9/G/2022/Ptun.Mdo tidak dapat diterima (niet otvankerlijke verklaard). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan bahwa Pada gugatan no 9/G/2022.Ptun.Mdo hakim menemukan fakta bahwa gugatan ini merupakan gugatan perseorangan dan bukan gugatan kelompok (class action). Sedangkan Deni melakukan upaya adminisratif mewakili kelompok. maka upaya administratif harus secara perseorangan atau melalui kuasa hukumnya, karena tidak ada kuasa dari penggugat kepada Deni, maka upaya administratif Deni tidak mewakili para penggugat, maka penggugat dianggap belum mengajukan upaya administratif. Karena penggugat belum mengajukan upaya administratif maka sesuai dengan PERMA No 6 tahun 2018 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Kata Kunci: Sengketa Tanah, Kalasey Dua Manado. Pengadilan Tata Usaha Negara.
PEMBERLAKUAN HUKUM BAGI PELANGGAR LALU LINTAS YANG MASIH DI BAWAH UMUR KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NABILAH ISHMAH YAHYA
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengadakan analisis mendalam mengenai Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dimaksudkan untuk memahami argumen – argumen hukum, pertimbangan, proses, implementasi dan interpretasi hukum. Manfaat analisis terhadap pelanggaran ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang masih di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan yuridis normatif dengan menganalisa secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan aturan – aturan hukum yang berkaitan pada permasalahan tersebut, sehingga pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa 1. bagaimana Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur tentang sanksi pidana pealanggaran lalu lintas, yang berkaitan dengan anak dibawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas, hal ini jelas diatur bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik orang dewasa atau masih kategori anak tidak mempunyai SIM dikenakan dengan Pasal 281 UU ini. Kemudian bebicara anak belum dewasa dengan orang dewasa terdapat perbedaan penerapan sanksi pidana kurungan atau denda dalam Pasal 281 UU LLAJ di atas. Adapun pidana penjara anak yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 2. Dalam hal upaya menanggulangi prilaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas melakukan upaya dengan 2 metode yaitu, 1. Upaya preventif, penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. 2. Upaya represif, suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Kata Kunci : Pemberlakuan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas Anak Dibawah Umur
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP GUGATAN HARTA BERSAMA DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA APRILYANI YUNITA
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaturan hukum dalam pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengetahui putusan hakim menentukan harta bersama dalam putusan perkara Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB serta mengadakan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk memahami argumen-argumen hukum, pertimbangan, dan interpretasi hukum. Dengan fokus pada aspek hukum yang relevan harta bersama. Penelitian ini lebih menekankan harta bersama karena adanya perceraian bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi dari putusan pengadilan tersebut terhadap hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama berupa Hak Kekayaan Intelektual pasca putus perkawinan yang berbasis nilai keadilan adalah masing-masing suami istri mendapat seperdua bila Hak Kekayaan Intelektual tersebut atas nama suami/istri dan suami/istri menjalankan tanggung jawab, peran dan tugasnya dengan baik sebagai kepala/ibu rumah tangga. Royalti Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagian Pasca Putusan atau perceraian penyanyi Virgoun dan Inara Rusli menemukan babak akhir setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Jumat (10/11/2023) membacakan putusan Perkara Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB. Salah satu yang menarik dari putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat ini adalah mengakui royalti beberapa lagu Virgoun yang diperoleh selama ini sebagai milik masyarakat. Pengacara Inara Lusli, Arjana Bagaskara menjelaskan, majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat memutuskan pembagian royalti antara Inara dan Virgoun sebesar 50%, 50%. Bagian royalti tersebut akan diperoleh dari tiga judul lagu Virgoun yakni Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan lagu berjudul Selamat yang dinyanyikan bersama Audy. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Harta Bersama Akibat Perceraian.
PELECEHAN SEKSUAL FISIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKOSAAN DAN PERBUATAN CABUL MENURUT KUHP Gabriel D.D. Surentu
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelecehan seksual fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan bagaimana pengaruh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap perkosaan dan perbuatan cabul menurut KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan pelecehan seksual fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memiliki cakupan yang luas mulai dari perbuatan seksual secara fisik yang ringan (Pasal 6 huruf a); perbuatan seksual secara fisik yang dilanjutkan dengan menahan korban sehingga tidak dapat pergi dari diri pelaku (Pasal 6 huruf b); sampai perbuatan seksual secara fisik berupa persetubuhan dan perbuatan cabul yang mencakup perbuatan yang disebut sextortion (pemerasan seksual) dan child grooming (Pasal 6 huruf c). 2. Pengaruh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap perkosaan dan perbuatan cabul menurut KUHP, yaitu, pertama, pelecehan seksual secara fisik dalam Pasal 6 huruf c dapat digunakan sebagai dakwaan alternatif terhdap tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP dan perbuatan cabul dalam Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP; kedua, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 berlaku terhadap penanganan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul, seperti hukum acara, hak-hak korban dan keluarga korban, penyelenggaraan pelayanan terpadu, pencegahan dan sebagainya, termasuk antara lain ketentuan tentang Restitusi. Kata kunci: Pelecehan Seksual Fisik, Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pengaruhnya, Perkosaan dan Perbuatan Cabul.
TINJAUAN HUKUM PERSOALAN KEPEMILIKAN ATAS KAPAL LAUT DIKAITKAN DENGAN HAK JAMINAN KEBENDAAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA Kezia Belinda Imanuela Tiendas
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kepemilikan atas kapal laut dan untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan pengaturan jaminan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kedudukan hukum atas hipotek kapal laut dapat ditinjau dari kontribusi dan jenis perikatan jaminan. Hipotek kapal laut memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional sebagai mekanisme agunan utang, sedangkan perikatan jaminan mengenal hipotek kapal laut sebagai bagian dari obyek transaksi kebendaan. Jaminan hipotek kapal laut dilakukan dengan menggunakan SKMH terlebih dahulu yang berisi mengenai janji-janji yang disepakati oleh kreditor dan debitor sebagai perlindungan masing-masing pihak, hal ini karena dirasa akta hipotek yang dibuat oleh P3BK kurang dapat mewakili dan melindungi kepentingan para pihak. 2. Dasar hukum jaminan Hipotik diatur dalam berbagai peraturan perundangan antara lain dalam KUH. Perdata, KUHD, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan khususnya dasar hukum Hipotik Kapal Laut hanya didasarkan pada KUHD dan UndangUndang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa secara formil, ketentuan-ketentuan lama yakni KUHD diberlakukan, tetapi secara materiil lebih banyak mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008. Kata Kunci : hipotik kapal laut
ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS CAIR RUMAH SAKIT TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN Syaloom Angelique Thesalonica Mamondol
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaturan hukum pengelolaan limbah medis cairrumah sakit dan untuk memahami sanksi hukumterhadap pencemaran lingkungan limbah mediscair rumah sakit. Dengan menggunakan metodepenelitian normatif, dapat ditarik kesimpulanyaitu : 1. Aspek hukum pengelolaan limbah mediscair rumah sakit telah terakomodir dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,yang didalamnya menjelaskan mengenai dasarpengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracundan larangan pembuangan (dumping)sembarangan tanpa izin dan disembarang tempat.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 101Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun. Peraturan ini mengaturlebih lanjut mengenai bagaimana limbah medisyang dihasilkan dari rumah sakit bisa dikeloladengan baik dan sesuai dengan aturan sertaprosedur yang ada dalam pengendalianpencemaran dilingkungan. 2. Penegakan hukumterhadap permasalahan ini, diimplementasikansecara nyata dalam bentuk aspek hukum pidanayang didalamnya sanksi hukum bagi pelanggarUndang-Undang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (UUPPLH) pada UndangUndang No 32 Tahun 2009 Pasal 60 mengenaipembuangan (dumping) tanpa izin, dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahundan denda paling banyak Rp. 3. 000.000.000,00(tiga miliar rupiah) dalam Undang-Undang No 32Tahun 2009 pada Pasal 104.Kata Kunci : pengelolaan limbah medis cair
AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITANDATANGANI OLEH KLIEN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 I Made Dwika Angga Wijaya
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui danmembahas bagaimana akibat hukum terhadapAkta Notaris yang tidak dibacakan danditandatangani secara bersama-sama dan untukmengetahui dan membahas sanksi hukumterhadap Notaris yang tidak membacakan danmenandatangani akta di hadapan klien. Denganmenggunakan metode penelitian normatif, dapatditarik kesimpulan yaitu : 1.Akta Notaris tidakdibacakan dan ditandatangani secara bersamasama oleh penghadap di hadapan Notaris yangdikarenakan salah satu pihak yakni pihakperbankan tidak hadir dan hanya dikirimkansalinan akta untuk kemudian ditandatangani sudahtentu bertentangan dengan ketentuan UUJN dankode etik Notaris yang sudah tentu akanberimplikasi hukum baik terhadap akta tersebutmaupun Notaris yang bersangkutan. Pembacaandan penandatanganan akta yang tidak dilakukan dihadapan Notaris akan berakibat turunnya nilaipembuktian akta otentik menjadi akta di bawahtangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat(9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat(6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. 2.Tanggung jawab notaris yang melakukanperbuatan melawan hukum dalam bidang perdata,sanksinya berupa penggantian biaya, ganti rugi,dan bunga akibat yang akan diterima Notaris atastuntutan para penghadap jika akta yangbersangkutan hanya mempunyai kekuatanpembuktian sebagai akta di bawah tangan atauakta menjadi batal demi hukum.Kata Kunci : akta notaris dibawah tangan

Page 160 of 191 | Total Record : 1903

 158   159   160   161   162 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 1 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 12 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 2 (2023): lex privatum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum Vol 10, No 1 (2022): Lex Privatum Vol 9, No 13 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 12 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 11 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 9 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 5 (2021): Lex privatum Vol 9, No 4 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 3 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 2 (2021): Lex privatum Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum Vol 8, No 4 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 3 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 2 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 1 (2020): Lex Privatum Vol 7, No 7 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 5 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 3 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 2 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 8 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 7 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 6 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 5 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 2 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 1 (2018): Lex Privatum Vol 5, No 10 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 8 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 6 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 5 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 4 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 2 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 6 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 4 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 3 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 2 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 1 (2016): Lex Privatum Vol 3, No 4 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 3 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 2 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 1 (2015): Lex Privatum Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 2 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 1 (2014): Lex Privatum Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 4 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 3 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 1 (2013): Lex Privatum More Issue