cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX PRIVATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 1,903 Documents
 159   160   161   162   163 
PROSTITUSI TERSELUBUNG DALAM TRANSAKSI JASA PIJAT MELALUI FACEBOOK NIKITA JENIRA TESALONIKA TUNDOONG
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahamibagaimana pengaturan hukum terhadap kejahatan prostitusi online saat ini danjuga Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana sanksi pelaku kejahatanprostitusi terselubung jasa pijat baik itu bagi pengguna maupun penyedia jasaprostitusi online. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalahyuridis normatif sehingga dapat disimpulkan bahwa 1. Dalam keseluruhan,pengaturan hukum terhadap kejahatan prostitusi online di Indonesia meliputibeberapa undang-undang dan peraturan yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuanyang sama, yaitu untuk menindak dan menghukum pelaku kejahatan ini.Penegakan hukum dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan hukumtentang bahaya prostitusi online dan melakukan penangkapan terhadap tersangka.2. Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet,justu dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukantindak kejahatan, salah satunya digunakan sebagai layanan prostitusi online. MakaSanksi Bagi Pelaku Baik Bagi Pengguna maupun Penyedia Jasa dalam KejahatanProstitusi online secara khusus Prostitusi Terselubung Jasa Pijat diatur dalamKitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296 & pasal 506, Dilihat daribeberapa aturan terkait tersebut yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016 TentangInformasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 44 tahun 2008 TentangPornografi. Dalam KUHP tidak ditemukan pasal yang dapat digunakan untukmenjerat pengguna layanan seks komersial dan pekerja seks komersial. UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak dapat menjerat pengguna jasa prostitusionline, UU ini hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan adalah sanksibagi pelaku penyedia layanan kejahatan prostitusi online.Kata Kunci: Prostitusi Terselubung, Transaksi, Jasa Pijat Melalui Media Sosial
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAMBANG EMAS ILEGAL YANG BEROPERASI DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN POSO Sofia Degratsia Natalia Lario
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penambangan emas ilegal di kawasan hutan lindung di Kabupaten Poso telah menjadi permasalahan yang kompleks dan mendesak untuk di tangani. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tambang emas ilegal di Kabupaten Poso masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, dan adanya dukungan dari oknum yang tidak bertanggung jawab dalam aktivitas pertambangan. Selain itu, aktivitas tambang emas ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti pencemaran air dan tanah, serta degradasi hutan lindung. Penelitian ini menyerankan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, penegakan sanksi yang lebih tegas,serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkugan. Implementasi kebijakan yang lebih efektif diharapkan dapat mengurangi aktivitas tambang emas ilegal dan menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan hutan lindung di Kabupaten Poso. Kata Kunci : tambang emas ilegal, kawasan hutan lindung.
PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN BARANG PORNOGRAFI DI INDONESIA MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR Audrin Fransisco Moningkey
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait larangan penjualan barang pornografi di Indonesia dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penjualan barang pornografi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Impor barang pornografi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2022 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi data dan menunjukkan surat ijin yang telah di berikan oleh pihak yang berwenang. Secara umum syarat-syarat impor barang yang harus di penuhi oleh seorang importir diantaranya : 1). Menyiapkan Dokumen Impor, 2). Melakukan pemeriksaan dan pembayaran pajak. 2. Penegakan hukum terhadap impor barang pornografi merupakan hal yang butuh untuk diperhatikan, melihatn banyaknya kasus impor barang ilegal yang diselundupkan tanpa adanya ijin. Tindakan penyelundupan barang pornografi merupakan hal yang cukup serius dalam pelaksanaan perekonomian negara. Adapun lembaga-lemabga penegak hukum di bidang impor terdiri atas : PPNS, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kepolisian dan Kejaksaan. Tahapan proses penegakan hukum terhadap impor barang pornografi tanpa ijin yaitu; 1). Penyelidikan. 2) Penyidikan, 3). Penuntutan dan Putusan Pengadilan Kata Kunci : penjualan barang pornografi
PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Priska Feronica
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan mengenai perdagangan manusia menurut hukum internasional dan untuk mengetahui dan memahami peranan United Nations Office On Drugs And Crime dalam menangani kasus kejahatan perdagangan manusia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Melalui berbagai konvensi dan protocol dalam Pengaturan hukum internasional seperti Protokol Palermo, menjadi landasan hukum utama dalam melawan perdagangan manusia. Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi ini, tetapi tantangan tetap ada dalam hal implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun ada kemajuan dalam kerangka hukum, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh faktor seperti kurangnya sumber daya, koordinasi antar negara maupun lembaga yang belum optimal, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi dalam upaya pemberantasan. 2. Dalam menangani kasus kejahatan perdagangan manusia, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memiliki peran penting dalam upaya global melawan perdagangan manusia. UNODC melalui berbagai program mendukung negara-negara dalam mengembangkan kebijakan, menyediakan pelatihan, dan menawarkan bantuan teknis untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan korban. Mereka juga memfasilitasi koordinasi internasional dan berbagi informasi. Kata Kunci : perdagangan manusia, UNODC
TINJAUAN YURIDIS TERTHADAP PENGAMBILAN PASIR DI PULAU KECIL DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOPR 23 TAHUN 2023 Angelita Veronika Tinggogoy
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terhadap aktivitas pengambilan pasir di pulau-pulau kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023. Aktivitas pengambilan pasir di pulau kecil sering kali menimbulkan permasalahan lingkungan dan sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang mengatur tata cara dan persyaratan pengambilan pasir di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini serta implikasinya terhadap perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 berusaha mengatur keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Namun, implementasi dari peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.. Kata Kunci: PP Nomor 26 Tahun 2023, Sedimentasi Laut, Pulau Kecil
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP KESALAHAN PEMBUATAN AKTA MENURUT UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 2014 Janniffer Finlandia Koampa
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan pertanggungjawaban hukum notaris terhadap kesalahan dalam pembuatan akta dan untuk mengkaji dan menganalisa proses penyelesaian perkara kesalahan dalam pembuatan akta. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Notaris mempunyai tanggung jawab secara perdata dan administratif. Terkait dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta lebih mengarah kepada tanggung jawab secara perdata dimana notaris bertanggung jawab secara perdata dengan penggantian ganti kerugian, jika kesalahan dalam akta tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terkait, jika tidak menimbulkan kerugian, maka kesalahan dalam akta tersebut dapat diperbaiki notaris dengan melakukan perbaikan atau pembuatan akta baru. 2. Bentuk dari pengaturan hukum pertanggungjawaban notaris terhadap kesalahan pembuatan akta dapat disimpulkan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 pembaruan dari UU No. 2 Tahun 2014 : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kata Kunci : notaris, kesalahanpembuatan akta
PRAKTIK ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Noviani Putri Ramadhani
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi serta praktek Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan kesimpulan yang didapatkan berupa: 1. Pengaturan Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi secara legal formal tidak ditemukan daam hukum positif yang berlaku. Akan tetai, Putusan Mahkamah yang bersifat ultra petita dapat ditemukan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi dan dilegitimasi oleh dalil ex aequo et bono sebagaimana tercantum pada bagian akhir pokok-pokok yang diminta (Petitum) dalam permohonan. 2. Praktik Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari beberapa putusan-putusan MK, pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan bahwa: Pertama, adanya kekosongan hukum sehingga menuntut Mahkamah untuk memutuskan melebihi dari apa yang diminta; Kedua, Peradilan MK berorientasi pada keadilan substantif sehingga tidak hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat formal; dan Ketiga, Putusan MK bersifat erga omnes sehingga aspek kepentingan umum harus dikedepankan. Kata Kunci : Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Praktik Putusan Ultra Petita.
TANGGUNG JAWAB KEAMANAN DATA DIGITAL OLEH PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK Pricillia Alvionita Yusuf
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untukmengetahui dan mengkaji pengaturan terkaittanggung jawab keamanan data digital olehPenyelenggra Sistem Elektronik dan untukmengetahui dan mengkaji bentuk tanggung jawabkeamanan data digital oleh Penyelenggara SistemElektronik. Dengan menggunakan metodepenelitian yuridis, disimpulkan: 1. PeraturanPemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mencakupkewajiban penyelenggara untuk memastikansistem elektronik yang andal dan aman, sertatanggung jawab dalam pengoperasiannya, kecualidalam keadaan memaksa atau kesalahanpengguna. Selain itu, Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun2016 mengatur tentang perlindungan data pribadidalam sistem elektronik, termasuk kewajibanpenyelenggara untuk memiliki aturan internalperlindungan data dan memberikan notifikasi jikaterjadi kegagalan perlindungan data. UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentangPerlindungan Data Pribadi menambahkan lapisanperlindungan hukum lebih lanjut, mengatur hakhak individu atas data pribadi mereka, sertakewajiban pengendali data. Penyelenggara sistemelektronik diwajibkan untuk mematuhi prinsipprinsip perlindungan data pribadi, termasukpengumpulan data yang spesifik dan terbatas,serta pemrosesan data yang akurat dan aman. 2.Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)diwajibkan memiliki aturan internal perlindungandata pribadi sebagai tindakan pencegahan untukmenghindari kegagalan perlindungan data pribadi.Data pribadi harus disimpan sesuai ketentuanperaturan yang mengatur jangka waktupenyimpanan data pribadi. Dalam hal terjadikebocoran data pribadi, PSE harusmemberitahukan pengguna dan lembagaperlindungan data dalam waktu 3x24 jam. Kata Kunci : keamanan data digital,penyelenggara sistem elektronik
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SKIMMING ATM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK1 Angelica Gabriel; Dani R.Pinasang; Herlyanty Y. A. Bawole
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan tentang kejahatanskimming ATM berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta penegakan hukumterhadap kejahatan skimming ATM. Metode penelitian yang digunakan ialah jenispenelitian hukum normatif sehingga mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1.Pengaturan kejahatan Skimming Atm diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Pasal 46 ayat(2) UU ITE yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak ataumelawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan caraapa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik dan Setiap Orang yang memenuhi unsur Pasal 30 ayat (2)tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selain itu,dalam kejahatan skimming Atm telah memenuhi unsur Turut Serta sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 KUHP. 2. Penegakan hukum terhadap kejahatan SkimmingAtm dapat diselesaikan dengan hukum acara pidana. Terdapat beberapa langkahyang dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum yang meliputipenyelidikan, penyidikan, penuntutuan, pemeriksaan sidang di pengadilan sertapelaksanaan putusan.KATA KUNCI : Penegakan Hukum, Kejahatan, Skimming ATM
PERLINDUNGAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Chardcia Adilla Bawotong
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status anak yang dilahirkan diluar perkawinan di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang lahir diluar perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia semula hanya melindungi status hukum anak sah, yang didasarkan pada suatu perkawinan yang sah dengan segala hak yang melekat pada anak sah tersebut, sedangkan anak di luar nikah atau anak tidak sah hanya berhak mendapatkan perlindungan hukum keperdataan dari pihak ibunya atau keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, memberikan implikasi atas mempersamakan status hukum antara anak sah dengan anak di luar nikah dalam memperoleh hak-hak keperdataan. Perubahan hukum di atas merupakan perlindungan hak anak luar kawin dan ibu kandung mencakup perlindungan hak yuridis anak luar kawin untuk menuntut pengakuan dan pengesahan sehingga memberikan perlindungan hukum akan hak-hak dari anak dan perlindungan bagi ibu kandung untuk meminta tanggung jawab nafkah untuk membesarkan anak luar kawin kepada ayah biologisnya. Begitupun hak untuk mendapat harta warisan tanpa ada diskriminasi. Kata Kunci : perlindungan anak yang lahir diluar perkawinan

Page 161 of 191 | Total Record : 1903

 159   160   161   162   163 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 2 (2025): Lex Privatum Vol. 15 No. 1 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum Vol. 14 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 14 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 5 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 3 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 2 (2024): Lex Privatum Vol. 13 No. 1 (2024): Lex Privatum Vol. 12 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Privatum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Privatum Vol. 11 No. 2 (2023): lex privatum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Privatum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum Vol 10, No 1 (2022): Lex Privatum Vol 9, No 13 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 12 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 11 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 10 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 9 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 8 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 7 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 6 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 5 (2021): Lex privatum Vol 9, No 4 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 3 (2021): Lex Privatum Vol 9, No 2 (2021): Lex privatum Vol 9, No 1 (2021): Lex Privatum Vol 8, No 4 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 3 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 2 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 1 (2020): Lex Privatum Vol 7, No 7 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 5 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 3 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 2 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 8 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 7 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 6 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 5 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 2 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 1 (2018): Lex Privatum Vol 5, No 10 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 8 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 6 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 5 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 4 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 2 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 6 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 4 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 3 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 2 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 1 (2016): Lex Privatum Vol 3, No 4 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 3 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 2 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 1 (2015): Lex Privatum Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 2 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 1 (2014): Lex Privatum Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 4 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 3 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 1 (2013): Lex Privatum More Issue