Garuda - Garba Rujukan Digital

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mendukung Clean Goverment di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Tamimi, Hani Velia; Hardjati, Susi
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i2.2084

Transparency implies open access for all interested parties to public information, including the village fund management system, which must be carried out with the principle of openness. The main problem of village fund management is the weak implementation of the principle of transparency of village finances. This research aims to determine the transparency of Village Fund Allocation (ADD) to support the implementation of clean government in Suko Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency, East Java Province in 2018-2021. The research method uses a qualitative descriptive approach. Data was obtained through observation, interviews and documentation. Data validity techniques use triangulation of data sources and methods. The research results show that the principle of transparency has not been implemented comprehensively by the Suko Village Government, as evidenced by the manual nature of village governance. Apart from that, there is still no use of a web-based village financial information system, which means the community's role in monitoring village financial management is still weak.Transparansi mengisyaratkan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi publik, tidak terkecuali pada sistem pengelolaan dana desa yang harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan. Masalah utama pengelolaan dana desa adalah masihll lemahnya penerapanl prinsip transparansil keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung pelaksanaan clean government di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2021. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum dijalankan secara komprehensif oleh pemerintah Desa Suko, dibuktikan dengan tata kelola pemerintahan desa yang masih bersifat manual. Selain itu, masih belum digunakan sistem informasi keuangan desa berbasis web sehingga menyebabkan peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masih lemah. Transparansi mengisyaratkan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi publik, tidak terkecuali pada sistem pengelolaan dana desa yang harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan. Masalah utama pengelolaan dana desa adalah masihll lemahnya penerapanl prinsip transparansil keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung pelaksanaan clean government di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2021. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum dijalankan secara komprehensif oleh pemerintah Desa Suko, dibuktikan dengan tata kelola pemerintahan desa yang masih bersifat manual. Selain itu, masih belum digunakan sistem informasi keuangan desa berbasis web sehingga menyebabkan peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masih lemah.

Penanganan Pengungsi di Indonesia Melalui Kerja Sama Kemenkumham Dengan International Organization of Migration Adha, Fajri
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i2.2145

This research aims to analyze the cooperation between the Ministry of Law and Human Rights and the International Organization of Migration (IOM) in efforts to deal with refugee problems in Indonesia over the last 10 years, from 2012 until 2022. This research is qualitative research using a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through literature studies by reviewing several literatures. Data analysis used interactive model qualitative data analysis techniques by Miles and Huberman. The research results found that Indonesia has four main foundations for dealing with refugees, namely: ideal foundations, constitutional foundations, visional foundations, and conceptual foundations. The cooperation carried out by the Ministry of Law and Human Rights with IOM in handling refugees is divided into five areas, namely cooperation in the form of guidance, in the form of training, in the health sector, in the social sector, and also in the information sector. All forms of cooperation can be implemented well even though sometimes there are several obstacles. This is proven by the success in handling Rohingya refugees and also refugees from Afghanistan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama Kementerian Hukum dan HAM dengan International Organization of Migration (IOM) dalam upaya menangani permasalahan pengungsi di Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir, yakni dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji beberapa literatur. Analisa data menggunakan teknik analisa data kualitatif model interaktif oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menemukan bahwa Indonesia memiliki empat landasan utama untuk menangani pengungsi, yaitu: landasan idiil, landasan konstitusional, landasan visional, dan landasan konsepsional. Kerja sama yang dilakukan Kemenkumham dengan IOM dalam menangani pengungsi terbagi dalam lima bidang, yakni kerja sama dalam bentuk pembinaan, dalam bentuk pelatihan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang sosial, dan juga dalam bidang informasi. Seluruh bentuk kerja sama tersebut dapat terimplementasikan dengan baik meskipun terkadang ada beberapa hambatan. Hal ini terbukti dari suksesnya penanganan pengungsi Rohingnya dan juga pengungsi dari Afghanistan.

Pemberdayaan UMKM Mebel Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Tahun 2019-2022 Fadhilah, Maharani Ulya; Prathama, Ananta
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i2.2603

Empowering MSMEs has become an obligation for local governments to encourage MSMEs to have economic independence. However, in practice it is known that MSMEs actors in Pasuruan City, especially furniture MSMEs, still do not have sufficient skills and knowledge in managing a business and the low participation in empowerment activities carried out by local governments so that this has implications for declining MSMEs furniture income. This research aims to analyze the empowerment of furniture MSMEs by the Department of Cooperatives and Micro Enterprises of Pasuruan City throughout 2019-2022. This research method usesl la qualitative descriptive lapproach. lData obtained lthrough lobservation, llinterviews, land ldocumentation. From lthe lresults lof lthe lstudy lit was found lthat lthe empowerment that had been carried out lby lthe lOffice of lCooperatives land lMicro lEnterprises in lPasuruan lCity had succeeded in empowering Furniture MSMEs because it was supported by the Kurma lprogram lwhich lresulted lin lan lincrease lin lthe lnumber lof MSMEs gurniture businesses. Apart from that, there is also an easy program for granting business permits with the SIUP pick-up program. However, in the form of empowering education and training as well as product marketing, more comprehensive and massive efforts need to be made.Pemberdayaan pada UMKM telah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mendorong pelaku UMKM memiliki kemandirian secara ekonomi. Akan tetapi, dalam praktiknya diketahui para pelaku UMKM di Kota Pasuruan khususnya UMKM mebel masih belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam mengelola usaha serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga berimplikasi pada pendapatan UMKM mebel yang menurun. Penelitianl inil bertujuanl untukl menganalisis pemberdayaanl UMKMl mebel olehl Dinas lKoperasi ldan Usaha Mikro Kota Pasuruan sepanjang tahun 2019-2022. Metodel penelitianl inil menggunakanl pendekatanl deskriptif lkualitatif. Datal diperolehl melaluil lobservasi, lwawancara, ldan ldokumentasi. Dari lhasil lpenelitian didapat lbahwa pemberdayaan yang telah dilakukan lDinas lKoperasi ldan lUsaha lMikro Kota Pasuruan ltelah berhasil memberdayakan lpara lpelaku lUMKM lmebel karena didukung oleh program Kurma yang menghasilkan peningkatan jumlah usaha UMKM mebel. Selain itu juga adanya program pemberian izin usaha yang mudah dengan program jemput bola SIUP. Akan tetapi, pada bentuk pemberdayaan pendidikan dan pelatihan serta pemasaran produk perlu dilakukan upaya yang lebih komprehensif dan masif.

Identitas Budaya Pada Tokoh Pahlawan Dalam Komik «БЕСОБОЙ» [BESOBOY] Yang Diterbitkan Bubble Comics Jumiati, Annisa; Aviandy, Mochamad; Pertiwi Isma, Silva Tenrisara
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i2.2641

The comic’s development in Russia is inseparable from globalization which has the ability to carry the movement of global culture. This is the cause of the interfusion between local culture and foreign culture. Bubble Comics is one of the Russian publications that releases Russian versions of superhero-themed comics by adapting comic culture from America and Europe. In this article, the formulation of the problem that will be discussed is how the cultural identity of the hero is represented in the Бесобой [Besoboy/Demon Boy] comics. The aim of this article is to explore the cultural identity featured in Бесобой comics. This article examines cultural identity in the Бесобой [Besoboy] comics series 1—50 by using Stuart Hall’s concept of cultural identity. The results of this research indicate that Russian comics, especially Bubble Comics, still carry Russian cultural values in their stories even though they adopt American and European comic culture. The cultural identity of the comic character Бесобой as a Russian hero is depicted in the form of similar cultural values shared by the characters of Russian society, especially Moscow.Perkembangan komik di Rusia tidak terlepas dari globalisasi yang memiliki kemampuan dalam mengusung perpindahan arus budaya global. Hal tersebut menjadi penyebab adanya percampuran antara budaya lokal dan budaya luar. Bubble Comics adalah salah satu penerbitan Rusia yang banyak mengeluarkan komik bertemakan pahlawan super versi Rusia dengan mengadaptasi budaya komik dari Amerika dan Eropa. Dalam artikel ini, rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana identitas budaya tokoh pahlawan direpresentasikan dalam komik Бесобой [Besoboy/Demon Boy]. Tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi identitas budaya yang ditampilkan dalam komik Бесобой [Besoboy]. Artikel ini mengkaji identitas budaya dalam komik Бесобой seri 1—50 dengan menggunakan konsep cultural identity milik Stuart Hall. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komik Rusia, terutama Bubble Comics, tetap mengangkat nilai budaya Rusia di dalam ceritanya meskipun mengadopsi budaya komik Amerika dan Eropa. Identitas budaya dari karakter komik Бесобой sebagai pahlawan Rusia digambarkan dalam bentuk kesamaan nilai budaya yang dimiliki oleh karakter masyarakat Rusia, terutama Moskow.

Strategi Media Internasional China Dalam Menyikapi Media Propaganda Barat Mengenai Etnis Uighur Di Xinjiang Tahu, Maria Krista Elen Klaran
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i2.2692

The counter-terrorism policy by establishing Internment Camps in Xinjiang has generated various contradictions. This policy is considered to have had the impact of gross human rights violations on the people of Xinjiang, especially the Uyghur Muslim ethnicity. The Western media has carried out demonization propaganda that China's policies have discriminated against the Uighur ethnicity. The Internment Camp are said to be prison for the Uighur ethnic group by limiting their freedom. Responding to information spread by extreme Western media, China has carried out a disinformation campaign through its international media, where the disinformation campaign is a strategic step for China to convey the different fact that there is no act of discrimination against any ethnicity in Xinjiang. The disinformation campaign by the Chinese media succeeded in dismissing all bad news about their country by presenting different facts by showing evidence that the Uighur ethnic group lives peacefully in Xinjiang. Chinese media has firmly stated that the internment camps are not intended for ethnic Uighurs but rather individuals who fulfil three categories under the Anti-terrorism Law.The policy made is the Chinese government's way of eradicating terrorism in his country. Additionally it is stated that the Internment Camp was established to provide vocational training according to his national regulations. This study uses qualitative research methods with a descriptive analytical type of research. This research is based on the agenda setting theory in the mass media which is used to help analyze the problems in this study.Kebijakan kontra terorisme dengan mendirikan Kamp Interniran di Xinjiang menimbulkan beragam kontroversi. Kebijakan tersebut dinilai sebagai tindakan pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat Xinjiang khususnya etnis muslim Uighur. Media Barat melakukan propaganda demonisasi bahwa kebijakan China telah mendiskriminasikan etnis Uighur. Kamp Interniran disebut sebagai penjara bagi etnis Uighur dengan membatasi kebebasan etnis Uighur. Menyikapi informasi yang disebarkan oleh media ekstrim Barat, maka China melakukan kampanye disinformasi melalui media internasionalnya, dimana kampanye disinformasi merupakan sebuah langkah strategis China untuk menyampaikan fakta yang berbeda bahwa tidak ada tindakan diskriminasi terhadap etnis manapun di Xinjiang. Kampanye disinformasi oleh media China berhasil menepis segala pemberitaan buruk mengenai negaranya dengan menampilkan fakta yang berbeda dengan menunjukkan bukti bahwa etnis Uighur hidup dengan damai di Xinjiang. media China secara tegas menyatakan bahwa Kamp Interniran tidak diperuntukan bagi etnis Uighur melainkan individu yang memenuhi tiga kategori berdasarkan UU antiterorisme. Kebijakan yang dibuat merupakan cara pemerintah China untuk memberantas terorisme di negaranya. Selain itu dinyatakan bahwa Kamp Interniran didirikan untuk memberikan pelatihan kejuruan sesuai dengan peraturan nasional China. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian berupa deskriptif analitis. Penelitian ini berlandaskan teori agenda setting dalam media massa yang digunakan untuk membantu menganalisis masalah dalam penelitian ini.

Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Baktijaya Kota Depok Arum, Dewi Sekar; Sugiyanto, M.Si, Eko
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i2.2831

In an effort to improve community welfare, the government has, among other things, launched the Family Hope Program (PKH) as a program to provide conditional social assistance to poor families (KM) who are designated as PKH beneficiary families. Even though this program has proven to be quite successful in overcoming poverty, its implementation still requires further program efforts in the form of vocational training, micro-entrepreneurship, and collaboration with various private institutions. This is a demand for local governments so that the implementation of the PKH program can have a positive influence on community welfare. Baktijaya Village, Depok City is one of the villages that is part of the Ministry of Social Affairs' program. In the midst of an increasing trend in the average poverty rate every year in Depok City, it is not easy to implement policies because implementation is not just about carrying out what has been outlined. According to Grindel, there are a number of measures of success that serve as a reference and must be taken into account, namely those related to the content of policy and the implementation environment (context of implementation). This research aims to determine the effect of implementing the PKH policy on community welfare in Baktijaya Village, Depok City. This research uses quantitative methods. The results of the research show that there is a quite positive and significant influence of the implementation of the PKH policy on the welfare of the community in Baktijaya Village, Depok City. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah antara lain telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Meskipun program tersebut terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan, akan tetapi dalam implementasinya masih memerlukan upaya program lanjutan dalam bentuk pelatihan vokasional, micro-entrepreneurship, dan kerja sama dengan berbagai lembaga swasta. Ini menjadi tuntutan bagi pemerintah daerah agar implementasi program PKH bisa memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kelurahan Baktijaya Kota Depok merupakan salah satu kelurahan yang menjadi program Kementerian Sosial. Di tengah kecenderungan semakin meningkatnya rata-rata angka kemiskinan tiap tahun di Kota Depok, tidaklah mudah mengimplementasikan kebijakan karena implementasi itu bukan sekadar melaksanakan apa yang telah digariskan. Menurut Grindel, ada sejumlah ukuran keberhasilan yang menjadi acuan dan harus diperhatikan, yaitu terkait isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Baktijaya Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup positif dan signifikan implementasi kebijakan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Baktijaya, Kota Depok.

Pengabdian Masyarakat Melalui Pendidikan Bahasa Inggris di Desa Ngawis Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Djumadin, Zainul; Soleman, Mochdar; Muhammad, Fahmi
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i2.2832

The purpose of this study was to understand in depth the process of learning English for students in grades 1-6 at SDN Ngawis, Ngawis Village, Karangmojo District, Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Province. The analysis in this paper uses a qualitative approach and is carried out directly with research subjects, namely researchers interacting or talking subjectively with the community. The results of the research show that by including the roles of teachers and students, a good atmosphere is formed and has a positive impact on the student learning process which ultimately can improve maximum learning outcomes. Learning English means developing English language skills contextually and acceptable, depending on the context, conditions and situations of students' daily lives. The aim is to create a form of English language teaching that is more suited to students' linguistic needs. These findings must be combined to create educational activities that highlight aspects of using English as a communication tool that are tailored to students' needs.Tujuan dari studi ini ini adalah untuk memahami secara mendalam proses pembelajaran bahasa Inggris pada siswa kelas 1-6 di SDN Ngawis, Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian, dimana peneliti berinteraksi atau berbicara secara subyektif dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengikutsertakan peran guru dan siswa, terbentuk suasana yang baik dan berdampak positif pada proses belajar siswa yang pada akhirnya bisa meningkatkan hasil belajar yang maksimal. Belajar bahasa Inggris berarti mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris secara kontekstual dan bisa diterima, tergantung pada konteks, kondisi dan situasi kehidupan sehari-hari siswa. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu bentuk pengajaran bahasa Inggris yang lebih sesuai dengan kebutuhan linguistik siswa.Temuan ini harus digabungkan untuk membuat kegiatan pendidikan yang menonjolkan aspek penggunaan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa.

Penerapan Strategi Resolusi Konflik Oleh PT. Angkasa Pura I dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Mengatasi Konflik Horizontal di Area Bandara New Yogyakarta Internasional Airport Firmansyah, Deden
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i2.2833

This study aims to look at the role of PT Angkasa Pura I and the Kulon Progo Regency Government in resolving horizontal conflicts that occurred around the Kulon Progo Airport development area. The role of PT Angkasa Pura I and the Kulon Progo Regency Government is important, especially in the process of the resolution stages for the success of the airport development progress. This research uses qualitative methods that are strengthened by conflict and conflict resolution approaches as a theoretical basis for looking more deeply into the process of conflict formation and efforts to reduce conflict. Data collection was carried out using in-depth interviews with crucial actors, both from the airport, the Kulon Progo Regency Government, and from the community. The results of the research show that horizontal conflict is formed by five things, namely perceptual distortion, grudges, distrust, competition/scarcity of resources, destructive criticism. Furthermore, PT Angkasa Pura I and the Kulon Progo Regency Government’s role in carrying out horizontal conflict resolution is carried out in three ways, namely by conducting negotiations, local wisdom and through community empowerment. It was also found that there was the involvement of indirect actors which increased the intensity and scale of the conflict which could become a basis for further research.Kajian ini bertujuan untuk melihat peran PT Angkasa Pura I dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meresolusi konflik horizontal yang terjadi di sekitar area pembangunan Bandara Kulon Progo. Peran PT Angkasa Pura I dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjadi penting, khususnya pada proses tahapan-tahapan resolutif untuk mensukseskan progres pembangunan bandara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikuatkan dengan pendekatan konflik dan resolusi konflik sebagai basis teoretis untuk melihat lebih dalam proses terbentuknya konflik hingga upaya peredaman konflik. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam pada aktor-aktor yang krusial, baik dari pihak bandara, Pemerintah Daerah, maupun dari kalangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik horizontal dibentuk oleh lima hal, yakni penyimpangan persepsi, dendam, ketidakpercayaan, kompetisi/kelangkaan sumber daya, kritik yang bersifat merusak. Lebih lanjut, peran PT Angkasa Pura I dan Pemerintah Daerah Kulon Progo dalam melakukan resolusi konflik horizontal dilakukan melalui tiga cara, yakni dengan melakukan negosiasi, kearifan lokal (local wisdom), dan melalui pemberdayaan masyarakat (empowerment). Ditemukan pula adanya keterlibatan aktor tidak langsung yang meningkatkan intensitas dan skala konflik yang dapat menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya.

Penanganan Covid-19 di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Publik Ghazali, Rusman
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i2.2834

This study discusses the handling of the COVID-19 pandemic in a public policy perspective. Various policy issues arose during the handling of the COVID-19 pandemic, especially the criminal exemption from the use of state money in handling COVID-19. This article uses a public policy theory approach and qualitative methods. The results of the study show that various policy making processes for handling the COVID 19 pandemic are less effective. Apart from not being based on people's aspirations, various elite groups also take advantage of the pandemic situation to gain financial benefits from handling COVID 19, especially in terms of determining state budget allocations in various sectors that do not prioritize public health protection. The rules of science are not become the basis for policy making during the COVID 19 pandemic. As a result, various policies are not in line with community needs, namely protection and effective health services, so theoretically, various policy making for handling the COVID 19 pandemic lacks strong academic arguments.Studi ini membahas penanganan pandemi COVID 19 dalam perspektif kebijakan publik. Berbagai masalah kebijakan timbul selama penanganan pandemi COVID 19, terutama pengecualian pidana penggunaan uang negara dalam penanganan COVID 19. Artikel ini menggunakan pendekatan teori kebijakan publik dan metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai proses pembuatan kebijakan penanganan pandemi COVID 19 kurang efektif. Selain tidak bertumpu pada aspirasi masyarakat, juga berbagai kepentingan kelompok elite memanfaatkan situasi pandemi untuk memperoleh keuntungan finansial di balik penanganan COVID 19, terutama dalam hal penetapan alokasi anggaran belanja negara di berbagai sektor yang kurang memberi keutamaan pada perlindungan kesehatan masyarakat. Kaidah-kaidah ilmu pengetahuan tidak menjadi dasar pembuatan kebijakan di masa pandemi COVID 19, akibatnya berbagai kebijakan kurang sejalan dengan kebutuhan masyarakat, yakni perlindungan dan layanan kesehatan yang efektif, maka secara teoritis berbagai pembuatan kebijakan penanganan pandemi COVID 19 kurang mempunyai argumentasi akademik yang kuat.

Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024 Setiawan, Heru Dian; Djafar, TB. Massa
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i2.2877

In the 2024 Election, Gen Z and Gen Y will be the group of young voters who will account for 53-55% of the total number of voters. In the last two periods, the increase in participation of young voters suggests that they are being recruited just to get votes. On the other hand, there is also the impression that the increase in the number of young voters is accompanied by political awareness which can be interpreted as the level of concern that young voters still maintain regarding the current government or political system. This research aims to determine the participation of young voters in welcoming the 2024 Elections, especially the context of voting behavior. Based on research results, young voters' participation in elections can still be interpreted as a form of political awareness or the level of trust young voters maintain in the current government or political system. Today's young voters are also more rational and critical about Indonesia's future leaders. The ability of young voters to adapt to modernization requires leaders who can adapt to their generation.Pada Pemilu 2024, Gen Z dan Gen Y akan menjadi kelompok pemilih muda yang jumlahnya mencapai 53-55% dari total jumlah pemilih. Dalam dua periode terakhir, peningkatan partisipasi pemilih muda mengesankan bahwaa mereka dirangkul hanya untuk mendapatkan suara. Di sisi lain, ada pula kesan bahwa peningkatan jumlah pemilih muda diikuti oleh kesadaran politik yang bisa dimaknai sebagai masih terjaganya tingkat kepedulian pemilih muda terhadap pemerintahan atau sistem politik yang sedang berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi pemilih muda dalam menyambut Pemilu 2024 terutama konteks perilaku pemilih. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi pemilih muda dalam Pemilu tetap dapat dimaknai sebagai bentuk kesadaran politik atau masih terjaganya tingkat kepercayaan pemilih muda terhadap pemerintahan atau sistem politik yang sedang berlangsung. Pemilih muda saat ini juga lebih rasional dan kritis tentang pemimpin masa depan Indonesia. Kemampuan pemilih muda untuk beradaptasi dengan modernisasi membutuhkan pemimpin yang dapat menyesuaikan dengan generasinya.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA