Garuda - Garba Rujukan Digital

Faktor Kepemilikan Lahan terhadap Status Sosial Ekonomi Buruh Tani: Studi Kasus di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi Sandari Dyah Sulistyawati, Eva; Handoyo , Pambudi; Sudrajat , Arief
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji faktor kepemilikan lahan pertanian dalam menentukan status sosial ekonomi buruh tani di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Dengan menggunakan teori stratifikasi sosial Max Weber, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ketimpangan kepemilikan lahan memengaruhi aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil temuan menunjukkan bahwa buruh tani tanpa lahan menghadapi ketidakstabilan ekonomi serta akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Sementara pemilik lahan menikmati pendapatan yang stabil dan peluang sosial yang lebih baik. Penelitian ini menyoroti ketimpangan yang terus berlanjut akibat kepemilikan lahan dan memberikan rekomendasi perlunya kebijakan untuk mengurangi kesenjangan melalui pengelolaan lahan yang adil dan kebijakan sosial yang inklusif. Abstract This study examines the factor of agricultural land ownership in determining the socioeconomic status of farm laborers in Bulurejo Village, Purwoharjo District, Banyuwangi. Using Max Weber's social stratification theory, this research explores how disparities in land ownership affect the economic and social aspects of the community. The study employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that landless farm laborers face economic instability and limited access to education and healthcare services, while landowners enjoy stable incomes and better social opportunities. This study highlights persistent inequalities stemming from land ownership and recommends the need for policies to reduce disparities through fair land management and inclusive social policies.

Adopsi dan Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital pada Administrasi Kependudukan di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang Guridno, Aberar; Noveline Tedja, Jeanne; Adawiyah, Aiga
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, termasuk dalam pengurusan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan publik berbasis digital di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, dengan menerapkan teori adopsi inovasi (Rogers, 2003) dan teori implementasi kebijakan (Mazmanian & Sabatier, 1983) sebagai perangkat analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan telah meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di wilayah tersebut. Masyarakat mulai menerima sistem baru, terutama kalangan muda yang terbiasa dengan teknologi. Namun, tantangan signifikan masih dihadapi, seperti rendahnya literasi digital, ketimpangan infrastruktur, dan terbatasnya kapasitas pelaksana di tingkat desa. Dari perspektif teori, adopsi teknologi belum mencapai tahap confirmation secara luas, dan struktur implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan. Kesimpulannya, pelayanan publik digital di Kecamatan Paseh memiliki potensi besar untuk ditingkatkan melalui pendekatan yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Rekomendasi strategis mencakup peningkatan literasi digital, pelatihan aparatur desa, serta pemerataan infrastruktur teknologi. Abstract Digital transformation in public services is an important need to improve the efficiency and quality of services, including in managing population administration. This study aims to analyze the implementation of digital-based public services in Paseh District, Sumedang Regency, by applying the innovation adoption theory (Rogers, 2003) and the policy implementation theory (Mazmanian & Sabatier, 1983) as analytical frameworks. This study uses a descriptive qualitative method with in-depth interview techniques, field observations, and documentation studies. The results of the study indicate that digitalization of services has increased efficiency and accessibility in the area. The community has begun to accept the new system, especially young people who are familiar with technology. However, significant challenges are still faced, such as low digital literacy, infrastructure inequality, and limited capacity of implementers at the village level. From a theoretical perspective, technology adoption has not reached the stage of widespread confirmation, and the policy implementation structure still needs strengthening. In conclusion, digital public services in Paseh District have great potential to be improved through a collaborative, adaptive, and local community-based approach. Strategic recommendations include increasing digital literacy, training village officials, and equalizing technology infrastructure.

Manifestasi Economic Statecraft China dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Nuraini, Elvira; Chairullah, Emir
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) sebagai fenomena economic statecraft China dalam memperluas pengaruh politik luar negerinya melalui instrumen ekonomi. Menurut William J. Norris, ada tiga elemen utama yang menunjukkan adanya economic statecraft, yaitu: 1) Adanya niat politik dalam penggunaan alat ekonomi; 2) Kontrol negara atas aktor dan instrumen ekonomi; dan 3) Munculnya hasil strategis lintas negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu menjelaskan fenomena economic statecraft melalui proyek KCJB. Data penelitian dihimpun melalui studi literatur dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proyek KCJB tidak sekadar kerja sama ekonomi, tetapi merupakan manifestasi dari kebijakan luar negeri yang disengaja. Pembiayaan oleh China Development Bank (CDB) dan pelaksanaan oleh China Railway Engineering Corporation (CREC) yang dikendalikan langsung oleh negara China, digunakan untuk memperluas pengaruh diplomatik serta menciptakan ketergantungan teknologis terhadap sistem China. Melalui proyek ini, China memperkuat posisinya di kawasan Asia Tenggara serta mengembangkan pola baru seperti diplomasi pembiayaan dan infrastruktur. Penelitian ini membuktikan bahwa instrumen ekonomi telah menjadi pola baru interaksi untuk menghasilkan pengaruh politik yang strategis, sekaligus membuka ruang pengembangan konsep baru dalam hubungan internasional kontemporer. Abstract This research was conducted to analyze the Jakarta–Bandung High-Speed Rail (KCJB) project as a manifestation of China's economic statecraft in expanding its foreign political influence through economic instruments. According to William J. Norris, there are three main elements that indicate the presence of economic statecraft, namely: 1) The existence of political intent in the use of economic tools; 2) State control over economic actors and instruments; and 3) The emergence of cross-border strategic outcomes. This study uses a qualitative approach with a case study method, which explains the phenomenon of economic statecraft through the KCJB project. Research data was collected through literature review and document analysis. The findings of this study indicate that the KCJB project is not merely an economic collaboration but rather a manifestation of deliberate foreign policy. Financing by the China Development Bank (CDB) and implementation by the state-controlled China Railway Engineering Corporation (CREC) were used to expand China's diplomatic influence and create technological dependence on Chinese systems. Through this project, China strengthens its position in Southeast Asia while advancing new models such as financing diplomacy and infrastructure diplomacy. This research demonstrates that economic instruments have become a new mode of interaction to generate strategic political influence, while also opening avenues for the development of new concepts in contemporary international relations.

Studi Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata di Padukuhan Segajih, Kulon Progo, Yogyakarta Raharjo, Pamuji
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/ppl.v10i2.3918

Tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan desa wisata meskipun tidak masuk ke dalam struktur formal pemerintahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan peran tokoh masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan desa wisata di Padukuhan Segajih, Kalurahan Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode wawancara, penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memegang peran penting sebagai motivator, dinamisator, dan fasilitator dalam pembangunan desa wisata. Sebagai motivator, tokoh masyarakat menggerakkan partisipasi warga melalui pendekatan personal dan keteladanan. Sebagai dinamisator, tokoh masyarakat menginisiasi dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas masyarakat. Sementara sebagai fasilitator, tokoh masyarakat menjembatani kebutuhan warga dengan pemerintah kalurahan dan pihak eksternal untuk memperoleh dukungan program. Peran-peran tersebut secara nyata mendorong terbentuknya kolaborasi warga dan mempercepat proses pengembangan desa wisata di Padukuhan Segajih. Abstract Community leaders play a crucial role in the development of a tourism village, despite not being part of the formal government structure. This research was conducted to identify and explain the roles of community leaders in the process of establishing and developing the tourism village in Padukuhan Segajih, Kalurahan Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo. Using a qualitative approach and interview methods, the research reveals that community leaders hold vital roles as motivators, dynamizers, and facilitators in the development of the tourism village. As motivators, they drive citizen participation through personal approaches and by setting an example. As dynamizers, community leaders initiate and coordinate various community activities. Meanwhile, as facilitators, they bridge the needs of the community with the village government and external parties to secure program support. These roles have tangibly fostered collaboration among residents and accelerated the tourism village development process in Padukuhan Segajih.

Makna Kidung Menurut Ulama Ahli Hikmah Cahyadi, Dedi; Ayatullah; El Zastrow, Ngatawi
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/ppl.v10i2.4014

Kidung merupakan karya sastra berbentuk nyanyian yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana spiritual, doa maupun pemujaan. Kidung merupakan bagian dari kebudayaan Jawa dan memiliki pengaruh besar pada masa awal penyebaran agama Islam di Jawa. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kidung yang di dalam baitnya dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kidung merupakan sarana dalam berdoa yang secara filosofi berarti iki dungo (ini doa). Para ulama ahli hikmah berpendapat bahwa kidung yang diciptakan para ulama terdahulu dalam pelaksanaan penyebaran agama Islam memiliki nuansa mistik yang sangat kuat karena setiap ciptaannya dibarengi dengan tirakat atau mujahadah yang bertujuan siapapun yang mendengarkan kidung ciptaannya menjadi lembut dan luluh hatinya sehingga mudah menerima ajaran-ajaran Islam yang dibawanya. Abstract Kidung is a literary work in the form of a song that serves not only as entertainment but also as a means for spiritual practice, prayer, or worship. Kidung is part of Javanese culture and played a significant influence during the early spread of Islam in Java. This research was conducted to explain the kidung, whose verses are believed to possess spiritual power. The study employs a qualitative method with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and literature review. The results show that kidung serves as a medium for prayer, which philosophically means iki dungo (this is a prayer). Scholars of esoteric wisdom argue that the kidung created by earlier Islamic scholars during the propagation of Islam carry a very strong mystical nuance. This is because each creation was accompanied by tirakat (ascetic discipline) or mujahadah (spiritual struggle), intended so that anyone listening to their kidung would have their heart softened and melted, making it easier for them to accept the Islamic teachings being conveyed.

Rekonstruksi Narasi dan Negosiasi Gender oleh Dalang Perempuan Nyi Nia Dwi Raharjo dalam Pertunjukan Wayang Kulit Drupadi Ya, You; Darmoko; Aviandy, Mochamad
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/ppl.v10i2.4257

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana pertunjukan Wayang Kulit modern merekonstruksi narasi Drupadi serta sejauh mana kebebasan artistik digunakan untuk menantang atau mempertahankan moralitas gender tradisional. Studi ini berfokus pada pertunjukan Drupadi oleh dalang perempuan Nyi Nia Dwi Raharjo yang dipublikasikan pada tahun 2021, sebagai contoh representatif bagaimana seniman generasi baru menegosiasikan kembali peran dan agensi tokoh perempuan dalam seni pertunjukan tradisional Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, analisis teks, dan analisis visual untuk mengkaji perbedaan antara narasi epos Mahabharata dan bentuk adaptasinya dalam pertunjukan tersebut. Analisis difokuskan pada unsur-unsur narasi, dialog, janturan, dan ucapan dalang yang menunjukkan rekonstruksi nilai, baik yang memperkuat bias gender tradisional maupun yang menawarkan pembacaan baru yang lebih kritis terhadap ketidakadilan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertunjukan ini tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai ruang negosiasi etika. Melalui interpretasi kreatifnya, dalang perempuan mampu menghadirkan resistensi halus terhadap norma gender patriarkal, sekaligus memperlihatkan batas-batas kebebasan artistik ketika berhadapan dengan pakem tradisi. Temuan ini menunjukkan potensi wayang sebagai medium refleksi sosial dan transformasi nilai di era kontemporer. Abstract This study aims to examine how modern Wayang Kulit performances reconstruct the narrative of Draupadi and to what extent artistic freedom is used to challenge or uphold traditional gender morality. The study focuses on a performance of Drupadi by the female dalang (puppeteer) Nyi Nia Dwi Raharjo, published in 2021, as a representative example of how a new generation of artists renegotiates the roles and agency of female characters in Javanese traditional performing arts. This research employs a literature review, textual analysis, and visual analysis to examine the differences between the epic Mahabharata narrative and its adapted form in this performance. The analysis focuses on narrative elements, dialogue, janturan (sung narration), and the dalang’s utterances that indicate a reconstruction of values, whether reinforcing traditional gender biases or offering a new, more critical reading of gender injustice. The results show that this performance not only functions as a preservation of tradition but also as a space for ethical negotiation. Through creative interpretation, the female dalang is able to present subtle resistance to patriarchal gender norms, while also revealing the limits of artistic freedom when confronted with the established conventions of tradition. These findings demonstrate the potential of wayang as a medium for social reflection and value transformation in the contemporary era.

Pemetaan Bibliometrik Tren Penelitian Artificial Intelligence dalam Bidang Pendidikan Tahun 2015–2025 Salsabila, Chyntia Shafa; Yuadi, Imam
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/ppl.v10i2.4260

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren penelitian tentang Artificial Intelligence (AI) dalam bidang pendidikan pada kurun tahun 2015–2025 dengan menggunakan metode bibliometrik. Analisis dilakukan secara deskriptif berbasis data publikasi yang diperoleh dari basis data Scopus melalui distribusi publikasi per tahun, identifikasi penulis, jurnal, institusi, serta pemetaan keywoard co-occurance dan kolaborasi antar penulis dengan memanfaatkan perangkat VOSViewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertumbuhan publikasi yang signifikan dari tahun ke tahun terutama di tahun 2020 disertai lonjakan yang tinggi pada tahun 2023 – 2025 yang dipicu dengan adanya generative AI seperti ChatGPT. Analisis kata kunci mengungkapkan tiga kluster utama, yaitu pengembangan teknologi (machine learning, natural language processing, intelligent tutoring systems), isu sosial dan etika (AI ethics, student perceptions), serta aspek pedagogis yang menekankan peran guru dan pengalaman belajar. Jejaring kolaborasi memperlihatkan dominasi peneliti dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa, dengan beberapa tokoh berperan sebagai penghubung lintas negara. Pada temuan ini juga menyoroti bahwa penelitian AI tidak hanya fokus pada aspek teknis namun juga menyoroti etika, sosial, dan pedagogis. Abstract This research aims to map the research trends on Artificial Intelligence (AI) in the field of education during the period 2015–2025 using a bibliometric method. The analysis is conducted descriptively based on publication data obtained from the Scopus database through the distribution of publications per year, identification of authors, journals, institutions, and mapping of keyword co-occurrence and collaboration between authors using the VOSViewer tool. The results show a significant growth in publications from year to year, especially in 2020, accompanied by a high spike in 2023 and 2025, triggered by the presence of generative AI such as ChatGPT. Keyword analysis revealed three main clusters: technology development (machine learning, natural language processing, intelligent tutoring systems), social and ethical issues (AI ethics, student perceptions), and pedagogical aspects that emphasize the role of teachers and the learning experience. Collaboration networks show the dominance of researchers from China, the United States, and Europe, with several figures acting as cross-border liaisons. This finding also highlights that AI research does not only focus on technical aspects but also highlights ethical, social, and pedagogical aspects.

Studi Komparasi Arsitektur Informasi, Desain Antarmuka, dan Logika Klasifikasi Google Books dengan Repositori Akademik UI, UGM, dan UNAIR Lakshita, Arum Karisma Nadya; Putra, Dwi Permana; Mutia, Fitri
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/ppl.v10i2.4268

Platform pengetahuan yang dikembangkan oleh korporasi memiliki perbedaan yang mendasar secara epistemologis dan infrastruktur dengan repositori institusi akademik. Dengan menggunakan kerangka kapitalisme platform, keadilan epistemik, dan perilaku informasi, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan perbedaan epistemologis dan infrastruktur dengan memperbandingkan tampilan antarmuka (interface) dari platform korporat Google Books dengan tiga repositori institusi akademik yang berada di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah dan Universitas Airlangga. Studi ini bersifat interdisipliner dengan mengintegrasikan perspektif ilmu perpustakaan, humaniora digital, dan kajian kritis data untuk menelaah relasi kuasa yang melekat dalam infrastruktur platform. Penelitian dilakukan melalui perbandingan arsitektur informasi, desain antarmuka (interface) serta logika klasifikasi antara Google Books dengan repositori institusional akademik UI, UGM dan UNAIR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Google Books memprioritaskan personalisasi algoritmik, pencarian prediktif dan kesederhanaan visual yang berlandaskan pada tujuan serta klasifikasi BISAC. Sebaliknya, repositori institusi akademik berfokus pada standar ilmiah secara ketat, termasuk prinsip akses terbuka dan pelestarian karya ilmiah lokal. Desain antarmuka repositori institusi akademik terlihat usang serta tingkat ketercapaian yang terbatas sehingga menyebabkan keterlibatan pengguna rendah dan berkurangnya visibilitas repositori akademik dalam ranah digital global. Repositori akademik perlu menjalani transformasi digital yang berfokus pada desain berbasis pengguna, kerangka metadata yang inklusif, serta pembaruan antarmuka, agar mampu berfungsi sebagai penyeimbang epistemik terhadap platform komersial. Artikel ini berkontribusi pada perkembangan humaniora digital dengan mengusulkan perlunya rekonseptualisasi repositori sebagai teknologi sipil (civic technologies), yang tidak semata berorientasi pada manfaat finansial, tetapi juga pada penguatan kesetaraan digital, keadilan pengetahuan, dan pluralisme budaya, khususnya dalam ekosistem pengetahuan digital yang semakin terkomodifikasi. Abstract The knowledge platform developed by corporations has fundamental epistemological and infrastructural differences from academic institutional repositories. Using the frameworks of platform capitalism, epistemic justice, and information behavior, this research aims to explain these epistemological and infrastructural differences by comparing the interface displays of the corporate platform Google Books with three academic institutional repositories in Indonesia: the University of Indonesia, Gadjah Mada University, and Airlangga University. This study is interdisciplinary, integrating perspectives from library science, digital humanities, and critical data studies to examine the power relations embedded within platform infrastructure. The research was conducted by comparing the information architecture, interface design, and classification logic between Google Books and the academic institutional repositories of UI, UGM, and UNAIR. The findings indicate that Google Books prioritizes algorithmic personalization, predictive search, and visual simplicity, all of which are based on BISAC objectives and classifications. In contrast, academic institutional repositories emphasize strict scholarly standards, including open access principles and the preservation of local scholarly works. The interface design of academic repositories appears outdated, with limited accessibility, resulting in low user engagement and reduced visibility of academic repositories in the global digital landscape. Academic repositories need to undergo digital transformation focused on user-centered design, inclusive metadata frameworks, and interface updates to function as an epistemic counterbalance to commercial platforms. This article contributes to the development of digital humanities by proposing the need to reconceptualize repositories as civic technologies—not solely oriented toward financial gain, but also toward strengthening digital equity, knowledge justice, and cultural pluralism, especially within an increasingly commodified digital knowledge ecosystem.

Halal Pharmacy: Konsep dan Strategi Pengembangan Industri Herbal dan Obat-obatan di Indonesia Husna, Asmanul
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/ppl.v10i2.4275

Penelitian ini menganalisis urgensi perumusan konsep halal pharmacy dalam industri herbal Indonesia yang hingga kini belum memiliki definisi baku dalam literatur maupun regulasi. Ketidakjelasan konsep ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat implementasi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah kesenjangan antara norma dan praktik industri. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat sertifikasi halal dan tingginya potensi kontaminasi non-halal disebabkan oleh lemahnya pengawasan bahan baku, fasilitas produksi, dokumentasi, dan rantai pasok, terutama pada UMKM. Oleh karena itu, standar teknis halal lebih diperlukan daripada sekadar sertifikasi administratif. Penelitian ini merumuskan halal pharmacy sebagai sistem praktik kefarmasian yang mengintegrasikan prinsip kehalalan dalam seluruh rantai produksi, dan memberikan dasar bagi penguatan regulasi teknis di sektor herbal. Abstract This study examines the urgency of formulating a clear concept of halal pharmacy within Indonesia’s herbal industry, which currently lacks a standardized definition in both pharmaceutical literature and halal regulations. The absence of this concept creates legal uncertainty and hinders the effective implementation of mandatory halal certification under Law No. 33/2014 and Government Regulation No. 31/2019. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes the gap between regulatory norms and industry practices. The findings show that the low rate of halal certification and the high risk of non-halal contamination stem from weak control of raw materials, production facilities, documentation, and supply chains, particularly among MSMEs. Thus, technical halal standards are needed beyond administrative certification. This study proposes halal pharmacy as a pharmaceutical practice system that integrates halal principles throughout the production chain and provides a foundation for strengthening technical regulations in the herbal sector.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA