Garuda - Garba Rujukan Digital

Prostitution: Governor Sutiyoso’s Social Engineering In Transforming Lokaliasasi Kramat Tunggak Into The Jakarta Islamic Center Sahruddin Lubis; Hari Zamharir
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i1.2008

Kebijakan Gubernur Sutiyoso untuk mengubah tempat prostitusi Kramat Tunggak menjadi pusat kegiatan keagamaan tampaknya sesuatu yang baru, mengingat adopsi pendekatan sosial jangka panjang yang membuahkan hasil dan dukungan pemerintah daerah yang wajar dengan memotong jalur birokrasi untuk memastikan mulusnya aliran anggaran. Makalah ini mengeksplorasi pendekatan sosial Sutiyoso terhadap program penutupan lokalisasi prostitusi ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif beserta meta-analisisnya. Konsep yang digunakan adalah pendekatan sosial, musyawarah, dan pemangkasan birokrasi. Temuan dari penelitian ini adalah pelaksanaan penutupan lokalisasi Kramat Tunggak berhasil dilakukan dan hampir tidak ada perlawanan yang muncul, serta birokrasi DKI Jakarta secara efisien mendukung pelaksanaan tersebut.Governor Sutiyoso’s policy to transform Kramat Tunggak prostitution site into a center of religious activities seems to have no precedence, given his adoption of long-stage of social approach to executing the program and the corollary local government’s back-up by banishing bureaucracy to ensure the flow of the budget. The paper explores Sutiyoso’s social approach to the program of the closure of this site. The method used is qualitative research method along with the meta- analyses. The concepts used are social approach, deliberation, and banishing bureaucracy. The finding of the study is that the execution of terminating services at the prostitution site was successfully done and hardly any resistance appeared, and the bureaucracy of DKI Jakarta efficiently supported the execution.

Mengukur Keamanan Siber Indonesia Melalui Indikator Pilar Kerjasama Dalam Global Cybersecurity Index (GCI) Feline Cloramidine; Muhammad Badaruddin
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i1.1957

The revolution of digital technology has changed the landscape of international relations. Communication patterns between countries are becoming more transparent, multi-channel, and involving various parties with dynamic participation from non-state actors. These changing conditions benefit our lives while bringing new challenges that must be managed together internationally. This study discusses Indonesia's ability to manage its cyberspace which is assessed through the Global Cybersecurity Index (GCI) variable. Researchers are interested in analyzing Indonesia's commitment in meeting GCI guidelines, especially on indicators from the pillars of international cooperation that have succeeded in obtaining maximum assessment points from Indonesia's GCI score. Although, from some of the indicators mentioned it is not clearly illustrated whether it is achieved well or not. This research was conducted with qualitative methods, especially case studies to analyze cases systematically and also literature study data collection techniques. To achieve this goal, this article prepared by describing the importance of the pillars of international cooperation in improving Indonesia's global cybersecurity index score in the first part. Then we presented a map of cyberattacks against Indonesia from 2018 to 2020 and compared it with the increase in Indonesia's GCI score in the same period. This paper also describe the dynamics of relations between Indonesian ministries and institutions with their international partners for the third part. Finally, in the fourth part, this paper examine the advantages and disadvantages of Indonesia's efforts to improve the performance of its international cooperation in order to improve the level of its cybersecurity.' Revolusi teknologi digital telah mengubah lanskap hubungan internasional. Pola komunikasi antar negara menjadi lebih transparan, multi-channel, dan melibatkan berbagai pihak dengan partisipasi yang dinamis dari aktor non-negara. Kondisi yang berubah ini menguntungkan kehidupan kita sekaligus membawa tantangan baru yang harus dikelola bersama secara internasional. Penelitian ini membahas tentang kemampuan Indonesia dalam mengelola ruang sibernya yang dinilai melalui variabel Global Cybersecurity Index (GCI). Peneliti tertarik untuk menganalisis komitmen Indonesia dalam memenuhi pedoman GCI, khususnya pada indikator-indikator dari pilar kerjasama internasional yang berhasil mendapatkan poin penilaian maksimal dari skor GCI Indonesia. Meskipun, dari beberapa indikator yang disebutkan tidak tergambar dengan jelas apakah tercapai dengan baik atau tidak. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, khususnya studi kasus untuk menganalisis kasus secara sistematis dan juga teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini disusun dengan menggambarkan pentingnya pilar kerjasama internasional dalam meningkatkan skor indeks keamanan siber global Indonesia pada bagian pertama. Kemudian kami memaparkan peta serangan siber terhadap Indonesia dari tahun 2018 hingga 2020 dan membandingkannya dengan peningkatan skor GCI Indonesia pada periode yang sama. Tulisan ini juga menggambarkan dinamika hubungan kementerian dan lembaga Indonesia dengan mitra internasionalnya untuk bagian ketiga. Terakhir, pada bagian keempat, makalah ini mengkaji apa keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari upaya Indonesia dalam meningkatkan kinerja kerjasama internasionalnya dalam rangka meningkatkan tingkat keamanan sibernya.

Indonesia Policy In Resolving The North Natuna Sea Conflict With Tiongkok: A Case Study Of Illegal Fishing In 2019-2020 Suhanto Suhanto; Ayunita Adi Putri
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i1.2210

Artikel ini menjelaskan bagaimana strategi Pemerintah dalam menyelesaikan sengketa illegal fishing oleh nelayan China di Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Upaya penanggulangan untuk melindungi wilayah laut Indonesia dari illegal fishing, aktivitas penangkapan ikan, permasalahan ini merupakan bagian dari kejahatan transnasional terorganisir yang tentunya dapat merugikan perekonomian Indonesia. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dimana data diambil melalui website resmi, buku, jurnal, dan relevan dengan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional dalam mewujudkan politik luar negeri Indonesia menuju Poros Maritim Dunia Indonesia, dalam hal ini, pemerintah dapat menekankan segala upayanya untuk menegakkan hukum di laut Indonesia dan memberantas kegiatan illegal fishing di Laut Natuna Utara. Hasil penelitian membuktikan bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 banyak nelayan China yang masuk ke wilayah laut Natuna Utara untuk melakukan kegiatan illegal fishing yang dikawal langsung oleh China Coast Guard (CCG). Untuk mengatasi klaim sepihak Tiongkok, perubahan nama juga dilakukan oleh pihak Indonesia dan diakui secara hukum oleh PBB pada tahun 2017.This article describes how the Government’s strategy in resolving disputes over illegal fishing activities by Chinese fishermen in The North Natuna Sea, which is part of Indonesia's Exclusive Economic Zone or EEZ based on UNCLOS 1982. The implementation of countermeasures effort to protect Indonesia’s marine area from illegal fishing activities, this issue is a part of transnational organized crime which of course can harm Indonesia economic. The data collection methods through the literature study where the data is taken through the official website, books, journals, and relevant to this research. The research method used is qualitative approach with descriptive type. The researcher also uses the concept of national interest in realizing Indonesia's foreign policy towards an Indonesia's Global Maritime Axis, where the government can emphasize all its efforts to enforce the law in the Indonesia’s sea and combat illegal fishing activities in The North Natuna Sea. The results of this research prove that from 2019 until 2020 there are many Chinese fishermen who deliberately enter to The North Natuna sea area to conduct illegal fishing activities which are directly escorted by the China Coast Guard (CCG). The name change was also executed by the Indonesian side and was legally recognized by the United Nations in 2017. In order to overcome unilateral claims made by Tiongkok.

Eksistensi Surat Kabar Media Indonesia di Era Digital Apriansyah Apriansyah; Helmi Fithriansyah; Teguh Rahadian
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i1.2351

Competition in the media industry today is increasingly competitive. Competition is often an important factor in improving the performance of a media in maintaining its existence in the competition between media. The print media industry is faced with a variety of obstacles, ranging from high production and distribution costs to advances in information communication technology. The ability to adapt and innovate is needed to avoid the displacement of print media in the mass media industry. This research was conducted on Media Indonesia as a print-based conventional media industry that continues to strive to maintain its existence in the midst of the rapid presence of new media. This research uses the theory of Media Economics as originated by Robert Pickard, Media Economics is a study of how the media as an industry utilizes limited resources to produce and distribute content or content to audiences that aims to meet demands and needs. Through the interview method, information on what obstacles are currently faced in the media industry, especially print, can be confirmed. The high cost of production and distribution, changes in people's culture in seeking and consuming information and advances in communication information technology are also obstacles that must be taken seriously by industry players in print media.Kompetisi pada industri media saat ini semakin kompetitif. Kompetisi seringkali menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja sebuah media dalam mempertahankan eksistensinya di persaingan antar media. Industri media cetak dihadapkan pada beragam kendala, mulai dari mahalnya biaya produksi dan distribusi hingga kemajuan teknologi informasi komunikasi. Kemampuan beradaptasi dan berinovasi diperlukan untuk menghindari tergusurnya media cetak dalam kancah industri media masa. Penelitian ini dilakukan terhadap Media Indonesia sebagai industri media konvensional berbasis cetak yang terus berupaya mempertahakan eksistensinya di tengah derasnya kehadiran media baru. Penelitian ini menggunakan teori Ekonomi Media sebagaimana dicetus Robert Pickard, Ekomoni Media merupakan studi yang mempelajari bagaimana media sebagai industri memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi dan mendistribusikan isi atau konten kepada khalayak yang bertujuan untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan. Melalui metode wawancara, informasi mengenai kendala apa saja yang saat ini dihadapi dalam industri media terutama cetak bisa dikonfirmasi. Mahalnya biaya produksi dan distribusi, perubahan budaya masyarakat dalam mencari dan mengkonsumsi informasi serta kemajuan teknologi informasi komunikasi juga menjadi kendala yang harus disikapi secara serius oleh pelaku industri di media cetak.

Pengaruh Implementasi Program Qlue dan Komitmen Organisasi Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2018 Lijan Poltak Sinambela; Rusman Ghazali; Senja Diana Rosai
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i1.2329

Community service can be categorized as effective if the community gets the ease of service with a short, fast, precise and satisfying procedure. The success of increasing the effectiveness of public services is determined by various variables, including the variable of the government's ability to increase the organizational commitment of government officials. Especially for the government of the Special Capital Region of Jakarta, the demands of the community for the convenience of public services are increasingly emerging. The DKI Jakarta government has responded to this by developing various information technologies through various programs, one of which is the QLUE program. This program is expected to provide convenience in making public complaints, so that service effectiveness can be increased. In order for this program to be accepted and to solve various community problems, the DKI Provincial Government is collaborating with various parties and adding a variety of channels for public complaints. This inspired the writer to research the effectiveness of public services in DKI Jakarta. The results of this study indicate that the implementation of the QLUE program and organizational commitment amounted to 89.0% of the effectiveness of public services in the DKI Jakarta Provincial Government. Partially test that indicators of work motivation and work performance have a dominant influence. Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan publik ditentukan berbagai peubah, di antaranya peubah kemampuan pemerintah dalam meningkatkan komitmen organisasi aparat pemerintah. Terlebih bagi pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tuntutan masyarakat memperoleh kemudahan pelayanan publik semakin mengemuka. Hal ini pun direspon pemerintah DKI Jakarta dengan mengembangkan berbagai teknologi informasi melalui berbagai program, di antaranya adalah program QLUE. Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pengaduan publik, sehingga efektivitas pelayanan dapat ditingkatkan. Agar program ini dapat diterima dan menyelesaikan berbagai masalah masyarakat, Pemprov DKI melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan menambah variasi kanal untuk pengaduan publik. Hal itu menginspirasi penulis untuk meneliti efektivitas pelayanan publik di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program QLUE dan komitmen organisasi sebesar 89,0% terhadap efektivitas pelayanan publik di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Uji secara parsial bahwa indikator motivasi kerja dan prestasi kerja memberikan pengaruh dominan

Menguji Asas-Asan Umum Pemerintahan Yang Baik Pada UU Nomor 9 Tahun 2004 Menjadi Norma Hukum Yang Dapat Menentukan Kesalahan Berdasarkan Praktik di PTUN Ahmad Sobari
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i1.2353

Law Number 9 of 2004 concerning Amendment to Law Number 5 of 1986 which was amended by Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law No. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court (PTUN) which includes “the general principles of good governance” (AUPB) as one of the grounds for a lawsuit in the event that the plaintiff feels harmed by a State Administrative decision. By including the General Principles of Good Governance in the provisions of Law no. 9 of 2004 in Article 52 paragraph (2) and its explanation, the application of the general principles of good governance, in terms of being the basis for a lawsuit, is considered to have a strong legal basis. The implication is related to the reason for the lawsuit, even in cases at the Administrative Court, it is one of the basic considerations of the judge's decision in making a decision. Based on the theory of Error (wederrechtelijk theorien) that the element of Error is expressly stated as an element of an act (delict), then not proving this element in court will cause the judge to decide on an acquittal. Fundamentally, “principle” is the basis of general and abstract thinking and does not have sanctions, while a norm is a concrete law and has sanctions. The principle does not have clear or concrete elements and cannot be used as a basis for claims and considerations for an act that is wrong or right. Research in this paper is normative research with a statutory approach. The conclusion of this study is that the principle is a source of law, as something that is the beginning of law, is still abstract, broad, and general. Whereas a provision in a legal norm is a derivative, application, or further regulation of a legal principle, in which the legal norms should be formulated as clearly and firmly as possible, set out in detail so that multiple interpretations do not occur which harm and violate the human rights of the party being sued.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyertakan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” (AUPB) menjadi salah satu dasar gugatan dalam hal penggugat merasa dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara. Dengan dimasukannya AUPB dalam ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 pada Pasal 52 ayat (2) beserta penjelasannya, maka penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal sebagai landasan gugatan, dianggap mempunyai pijakan yang kuat secara hukum. Impliksinya adalah berkaitan dengan dasar alasan gugatan itu sendiri, dan dalam perkara di PTUN menjadi salah satu dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan teori kesalahan (wederrechtelijk theorien) bahwa unsur wederrecttelijk dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari suatu perbuatan (delik), maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu pembebasan. Secara mendasar, “asas” adalah dasar dari pemikiran yang bersifat umum dan abstrak dan tidak mempunyai sanksi sedangkan suatu norma merupakan hukum konkrit dan mempunyai sanksi. Suatu asas tidak mempunyai unsur-unsur yang jelas atau konkrit dan tidak dapat dijadikan dasar gugatan dan tidak tepat menjadi dasar dari pertimbangan atas suatu perbuatan yang salah atau benar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah asas merupakan sumber hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, masih bersifat abstrak, luas, umum. Sedangkan suatu ketentuan dalam norma hukum merupakan turunan, penerapan atau pengaturan lebih lanjut dari asas hukum, dimana norma hukum sedapat mungkin harus dirumuskan unsur-unsurnya dengan jelas dan tegas, termaktub secara rinci agar tidak terjadi multi tafsir sehingga merugikan dan melanggar hak asasi pihak yang digugat.

Respon Amerika Pada Kerja Sama China dan Rusia Dalam Perlombaan Luar Angkasa Kedua Tahun 2021 Hebeiyanjas Reyhan Venkarentino; Irma Indrayani, SIP., MSi
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i1.2209

This study focuses on the dynamics and the American response to cooperation in the field of space carried out by China and Russia in 2021. The aim is to evaluate and describe America's response to the cooperation of the two countries so as to give rise to the second space race in the current international spectrum. Space Power theory is used in research in order to be able to analyze the cases in this study. Collecting data was carried out through a literature study sourced from books, online news, and other descriptive qualitative data. The analytical method is used by looking at the theory as a knife to dissect the problems in both parties. The results of this study indicate that both parties do not want to give in to each other, especially America. Because they want each other to take prestige degrees in the international world. Kajian ini berfokus pada dinamika dan respon Amerika terhadap kerjasama di bidang keantariksaan yang dilakukan oleh China dan Rusia pada tahun 2021. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan respon Amerika terhadap kerjasama kedua negara tersebut sehingga saat ini menimbulkan perlombaan luar angkasa kedua dalam spektrum internasional. Teori Space Power digunakan dalam penelitian agar mampu menganalisis kasus-kasus dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku, berita online, dan data kualitatif deskriptif lainnya. Metode analisis digunakan dengan memandang teori sebagai pisau untuk membedah permasalahan di kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak mau mengalah satu sama lain, terutama Amerika. Karena mereka ingin satu sama lain mengambil gelar bergengsi di dunia internasional.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mendukung Clean Goverment di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Tamimi, Hani Velia; Hardjati, Susi
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i2.2084

Transparency implies open access for all interested parties to public information, including the village fund management system, which must be carried out with the principle of openness. The main problem of village fund management is the weak implementation of the principle of transparency of village finances. This research aims to determine the transparency of Village Fund Allocation (ADD) to support the implementation of clean government in Suko Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency, East Java Province in 2018-2021. The research method uses a qualitative descriptive approach. Data was obtained through observation, interviews and documentation. Data validity techniques use triangulation of data sources and methods. The research results show that the principle of transparency has not been implemented comprehensively by the Suko Village Government, as evidenced by the manual nature of village governance. Apart from that, there is still no use of a web-based village financial information system, which means the community's role in monitoring village financial management is still weak.Transparansi mengisyaratkan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi publik, tidak terkecuali pada sistem pengelolaan dana desa yang harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan. Masalah utama pengelolaan dana desa adalah masihll lemahnya penerapanl prinsip transparansil keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung pelaksanaan clean government di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2021. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum dijalankan secara komprehensif oleh pemerintah Desa Suko, dibuktikan dengan tata kelola pemerintahan desa yang masih bersifat manual. Selain itu, masih belum digunakan sistem informasi keuangan desa berbasis web sehingga menyebabkan peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masih lemah. Transparansi mengisyaratkan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi publik, tidak terkecuali pada sistem pengelolaan dana desa yang harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan. Masalah utama pengelolaan dana desa adalah masihll lemahnya penerapanl prinsip transparansil keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung pelaksanaan clean government di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2021. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum dijalankan secara komprehensif oleh pemerintah Desa Suko, dibuktikan dengan tata kelola pemerintahan desa yang masih bersifat manual. Selain itu, masih belum digunakan sistem informasi keuangan desa berbasis web sehingga menyebabkan peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masih lemah.

Penanganan Pengungsi di Indonesia Melalui Kerja Sama Kemenkumham Dengan International Organization of Migration Adha, Fajri
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i2.2145

This research aims to analyze the cooperation between the Ministry of Law and Human Rights and the International Organization of Migration (IOM) in efforts to deal with refugee problems in Indonesia over the last 10 years, from 2012 until 2022. This research is qualitative research using a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through literature studies by reviewing several literatures. Data analysis used interactive model qualitative data analysis techniques by Miles and Huberman. The research results found that Indonesia has four main foundations for dealing with refugees, namely: ideal foundations, constitutional foundations, visional foundations, and conceptual foundations. The cooperation carried out by the Ministry of Law and Human Rights with IOM in handling refugees is divided into five areas, namely cooperation in the form of guidance, in the form of training, in the health sector, in the social sector, and also in the information sector. All forms of cooperation can be implemented well even though sometimes there are several obstacles. This is proven by the success in handling Rohingya refugees and also refugees from Afghanistan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama Kementerian Hukum dan HAM dengan International Organization of Migration (IOM) dalam upaya menangani permasalahan pengungsi di Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir, yakni dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji beberapa literatur. Analisa data menggunakan teknik analisa data kualitatif model interaktif oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menemukan bahwa Indonesia memiliki empat landasan utama untuk menangani pengungsi, yaitu: landasan idiil, landasan konstitusional, landasan visional, dan landasan konsepsional. Kerja sama yang dilakukan Kemenkumham dengan IOM dalam menangani pengungsi terbagi dalam lima bidang, yakni kerja sama dalam bentuk pembinaan, dalam bentuk pelatihan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang sosial, dan juga dalam bidang informasi. Seluruh bentuk kerja sama tersebut dapat terimplementasikan dengan baik meskipun terkadang ada beberapa hambatan. Hal ini terbukti dari suksesnya penanganan pengungsi Rohingnya dan juga pengungsi dari Afghanistan.

Pemberdayaan UMKM Mebel Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Tahun 2019-2022 Fadhilah, Maharani Ulya; Prathama, Ananta
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i2.2603

Empowering MSMEs has become an obligation for local governments to encourage MSMEs to have economic independence. However, in practice it is known that MSMEs actors in Pasuruan City, especially furniture MSMEs, still do not have sufficient skills and knowledge in managing a business and the low participation in empowerment activities carried out by local governments so that this has implications for declining MSMEs furniture income. This research aims to analyze the empowerment of furniture MSMEs by the Department of Cooperatives and Micro Enterprises of Pasuruan City throughout 2019-2022. This research method usesl la qualitative descriptive lapproach. lData obtained lthrough lobservation, llinterviews, land ldocumentation. From lthe lresults lof lthe lstudy lit was found lthat lthe empowerment that had been carried out lby lthe lOffice of lCooperatives land lMicro lEnterprises in lPasuruan lCity had succeeded in empowering Furniture MSMEs because it was supported by the Kurma lprogram lwhich lresulted lin lan lincrease lin lthe lnumber lof MSMEs gurniture businesses. Apart from that, there is also an easy program for granting business permits with the SIUP pick-up program. However, in the form of empowering education and training as well as product marketing, more comprehensive and massive efforts need to be made.Pemberdayaan pada UMKM telah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mendorong pelaku UMKM memiliki kemandirian secara ekonomi. Akan tetapi, dalam praktiknya diketahui para pelaku UMKM di Kota Pasuruan khususnya UMKM mebel masih belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam mengelola usaha serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga berimplikasi pada pendapatan UMKM mebel yang menurun. Penelitianl inil bertujuanl untukl menganalisis pemberdayaanl UMKMl mebel olehl Dinas lKoperasi ldan Usaha Mikro Kota Pasuruan sepanjang tahun 2019-2022. Metodel penelitianl inil menggunakanl pendekatanl deskriptif lkualitatif. Datal diperolehl melaluil lobservasi, lwawancara, ldan ldokumentasi. Dari lhasil lpenelitian didapat lbahwa pemberdayaan yang telah dilakukan lDinas lKoperasi ldan lUsaha lMikro Kota Pasuruan ltelah berhasil memberdayakan lpara lpelaku lUMKM lmebel karena didukung oleh program Kurma yang menghasilkan peningkatan jumlah usaha UMKM mebel. Selain itu juga adanya program pemberian izin usaha yang mudah dengan program jemput bola SIUP. Akan tetapi, pada bentuk pemberdayaan pendidikan dan pelatihan serta pemasaran produk perlu dilakukan upaya yang lebih komprehensif dan masif.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA