cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya meneliti dan menulis di kalangan akademisi serta ptaktisi hukum, maka diawal tahun 2017 majalah Ilmu Hukum Kertha wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa terbit dalam edisi Volume 21 Nomor l Januari Tahun 2017. Penerbitan Volume 21 Nomor 1 Januari 2017 kali ini menghadirkan 9 (sembilan) artikel dari berbagai kajian ilmu hukum. Diawali dengan tulisan I Made Minggu Widyantara yang mengkaji tentang Kesengajaan Dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Asing. Ni Komang Ratih Kumala Dewi mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak. I Made Agus Mahendra Iswara membahas tentang Ajaran Hindu Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Made Aripta Wibawa menjabarkan tentang Hukum Komunikasi Dalam Perspektif Hindu (Satyam Vada Dharma Cara). Penulis selanjutnya Ni Wayan Umi Matina dan I Made Arjaya memaparkan tentang Peranan Kurator Dalam Kepailitan Terhadap Nasabah Bank. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha menguraikan tentang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. I Wayan Wahyu Wira Udytama menjabarkan tentang Perbedaan Leasing Dengan Sewa Beli Dalam Konsep Hukum Keperdataan di Indonesia dan A.A Sagung Ngurah Indradewi memaparkan tentang Akibat Hukum Terhadap Jaminan Kredit yang Hilang Atau Rusak. Semoga artikel yang kami hadirkan dalam Volume/Edisi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Selamat membaca Dewan Penyunting
Arjuna Subject : -
Articles 147 Documents
 6   7   8   9   10 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU PADA KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME) FIRDAUS, VICKY AGUSTA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset CD ataupun DVD, melainkan juga melalui perkembangan teknologi internet. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet, baik berupa download lagu atau video clips saat ini sangat memprihatinkan. Banyaknya website yang menyediakan download lagu gratis, sehingga dengan mudahnya pengguna mendapatkan lagu secara cepat dan gratis di internet. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab permasalahan mengenai kendala dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada para pencipta dan upaya pencegahan yang harus dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta atas lagu dan musik di internet. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data hukum sekunder. Data dikumpulkan dengan tehnik studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini, diperoleh data bahwa terdapat banyaknya kendala dalam perlindungan hak cipta atas lagu dan musik di internet dan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta lagu dan musik di media internet yaitu dengan sosialisasi dan penanaman kebiasaan kepada masyarakat untuk memahami norma-norma yang ada, memberikan teguran dan pemblokiran terhadap website yang memfasilitasi illegal download. Kata Kunci : Hak Cipta, Internet, Pembajakan Musik  
AKIBAT HUKUM TERHADAP JAMINAN KREDIT YANG HILANG ATAU RUSAK INDRADEWI, AA. SAGUNG NGURAH
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11, kredit adalah :Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam pelaksanaan pemberian kredit, Bank tetap meminta agunan dari pemohon kredit selain analisis etikad baik dan kemampuan pemohon kredit. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perbankan yang mengartikan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas. Jaminan tambahan berupa jaminan materiil (berwujud) yang berupa barang-barang bergerak atau benda tetap atau jaminan inmateriil (tak berwujud). Di dalam pemberian kredit oleh suatu bank, sebelumnya dilakukan penilaian atas permohonan kredit tersebut. Maksud penilaian terhadap permohonan kredit itu, pertama untuk meletakkan kepercayaan dan kedua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bila kredit ternyata disetujui untuk diberikan. Dengan penilaian kredit ini diharapkan pemberian kredit ini tidak berdampak bagi kegagalan usaha debitur atau kemacetan kreditnya. Dalam hal ini bank selaku debitur jelas meminta jaminan atau anggunan kepada pihak kreditur. Bila jaminan tersebut telah sesuai dengan besar nominal pinjaman maka bank akan menyetujuinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini setelah perjanjian kredit disetujui oleh para pihak debitur dan kreditur, bagaimana akibat hukumnya antara debitur dan kreditur bila jaminan kredit hilang. Kata Kunci : Akibat Hukum, Jaminan / Anggunan, Kredit ABSTRACT Law No. 10 of 1998 on the amendment to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, Article 1 paragraph 11, credit is: the provision of money or claims that may be equalized at the money, based on a loan agreement or agreement between a bank and another party requiring the borrower to repay completely the debt after a certain period of time by giving interest. In practice of credit disbursement, the Bank still requests collateral from applicants for credit other than good ethical and capability analysis of the credit applicants. This is in compliance with the Banking Law defining collateral as an additional guarantee submitted by the debtors to the bank in the framework of granting the facility. The additional guarantees are material security (tangible) in the form of movable goods or fixed objects or immaterial guarantees (intangible). In providing a credit by a bank, prior appraisal to the loan application is made. The purpose of the appraisal to the credit application is, first, to lay down trust and second to avoid unexpected issues in the future if the credit is approved to be granted. Under this credit assessment, it is expected that the provision of this credit will not affect the failure of the debtor business or credit congestion. In this case the bank as the creditor will requests for a guarantee or collateral to the debtor. If the guarantee is in accordance with the nominal amount of loan, the bank will approve it pursuant to the applicable regulations. In this case after the credit agreement is approved by the parties, the debtor and creditor, what are the legal consequences between the debtor and creditor when the credit guarantee is lost. Key words: Legal, guarantee/collateral, credit
PERJANJIAN ANTARA KLUB SEPAK BOLA PELITA BANDUNG RAYA DENGAN PELATIH ASING DIAS PUTRA, PUTU ADITYA WISESA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sepak bola merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang pembangunan bangsa baik dibidang fisik, mental maupun spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata dan berimbang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keberhasilan pembinaan sepak bola diukur dari prestasi yang dicapai. Tercapainya prestasi puncak sepak bola Nasional Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pelatih. Untuk meraih kesuksesan tidak jarang klub sepak bola Indonesia menggunakan jasa pelatih asing. Di kesuksesan perkembangan dunia persepakbolaan Indonesia dengan pelatih asing, belum tentu tanpa konflik yang ada di dalam internal klub. Konflik yang sering terjadi antara pelatih asing dengan suatu klub sepak bola adalah masalah perjanjian kerja, status keimigrasian pelatih asing dan upah/gaji bulanan yang tidak dibayarkan secara utuh dan lain sebagainya. Adapun masalah tersebut dituangkan dalam rumusan masalah, antara lain : Bagaimanakah bentuk perjanjian yang dapat memberikan perlindungan terhadap Pelatih Asing? Bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam penyelesaian kerja antara klub sepak bola dengan pelatih asing ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dikaitkan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif maka penelitian ini juga ditunjang dengan menggali informasi dari pihak klub sepak bola Pelita Bandung Raya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dianalisa dengan mempergunakan logika hukum deduktif secara hukum deskriptif dalam bentuk skripsi. Dari seluruh rangkaian proses penelitian ini dapat disimpulkan yaitu : Bentuk perjanjian kerja yang dapat memberikan perlindungan terhadap pelatih asing adalah bentuk perjanjian tertulis yang mempunyai karakter khusus, adanya suatu perlindungan dari pihak lain atau pihak ketiga guna pemberian perlindungan pada pelatih asing, wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Kata Kunci : Perjanjian kerja, sepak bola, pelatih asing
VALIDASI PAJAK TERKAIT DENGAN AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS MENURUT PP NO.34 TAHUN 2016 AGUSTINA, NI KETUT AYU RATIH
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Taxes are potential state revenues to achieve successful development. One type of tax relating to land and buildings the tax income on income from transfer of land and / or building rights. Binding of buying purchase on land and / or building and its changes shall be made in front of the notary. The main notary authority is to make an authentic deed of all deeds, agreements and statutes required by legislation. Based on the discussion it can be seen that, the validation function is aimed making something official accepted or approved, especially after conducting an examination, whereas verification aims to prove that something exists or is true, or to ensure that something is true. Validation and verification are interrelated procedures. Validation procedure for income tax in the making of Deed PPJB conducted aim to match and confirm the truth of data that related to the transaction value of tax object listed in deed of PPJB which is made in front of the notary. Validation of income tax shall be made after the e-billing application is then stamped and subsequently deposited to the Post Office or Perception Bank appointed by the Minister of Finance. The validation implications of the validity of the deed of PPJB have no impact on the valid or unlawful agreement made, validation is done to provide legal protection and legal certainty to the parties. The validation implication on the validity of the Deed of PPJB rests with the legal protection and legal certainty for the parties as regulated in Article 1 paragraph (1 and 2) of Government Regulation Number 34 of 2016. PP number 34 of 2016 provides for the final indebted tax on the transfer of land rights And / or buildings. PPJB which is made permanent as a very powerful and perfect evidence because it is made before the authorized officials namely as a Notary public officials. Keywords: Validation of Income Tax, Land and Building Rights Transfer.
KEWENANGAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BADUNG SEPTIAWAN, I KADEK DWI
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Perseroan terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki. Direksi dan Dewan Komisaris tersebut menjadi landasan untuk mengambil keputusan bagi langkah strategi untuk perseroan, ada pun beberapa kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat yang sampai di pengadilan, umumnya melibatkan sengketa tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak direksi dalam perusahaan maupun badan hukum privat yang aktif menjalankan kegiatan di tengah-tengah masyarakat, maka perlu dilakukan kajian hukum untuk memperjelas batas-batas wewenang yang diberikan pada direksi perseroan. Untuk itu maka lingkup pembahasan melingkupi pemahaman doktrin terkait yaitu ultra vires. Maka beberapa permasalahan yang akan dibahas yakni sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk tindakan direksi yang di kualifikasikan melakukan tindakan diluar kewenangan? 2. Bagaimana tanggung jawab direksi yang melakukan tindakan diluar kewenangannya (ultra vires)?. Permasalahan yang dibahas nantinya menggunakan metode Normatif, penelitian ini hanya di tujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan peraturan perundang-undangan sehingga peraturan ini sangat erat hubungannya karena penulisan ini membutuhkan data-data yang bersifat skunder pada perpustakaan. Direksi yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dikategorisasikan telah melampaui tindakan kewenangan yang termasuk dokrin ultra vires, menurut doktrin ini tindakan direksi yang berada diluar maksud dan tujuan perseroan. Doktrin ultra vires pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan, dikarenakan yaitu tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan dan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku Tanggung jawab direksi melekad penuh secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila anggota direksi lalai dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan dan tidak mengikat badan hukum. Direksi terbukti telah melakukan kesalahan dengan melakukan tindakan ultra vires, maka terhadap dirinya dapat dikenakan sanksi yang bukan merupakan tanggung jawab terbatas melainkan adalah tanggung jawab tidak terbatas. Namun doktrin ini tidak merumuskan sanksi terhadap direksi yang melakukan ultra vires. Kata Kunci : Tanggung Jawab Direksi, Ultra Vires
KEKUATAN HUKUM BARANG BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA SAPUTRA, COKORDA GEDE BAGUS
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In this development, technological progress also affects the social order, life and even the rules prevailing in society. However, although the laws in Indonesia are flexible, not all aspects of life can be explicitly regulated in legislation. The Criminal Code is not explicitly regulated on electronic evidence in the proceedings. Only in the KUHAP are 5 valid evidences, namely letter proof, witness testimony, expert information, guidance, and description of the defendant. Although electronic evidence does not seem to have a strong legal force when viewed from the standpoint of ordinary criminal law, but in some special laws and regulations it has recognized and firmly established the position of electronic evidence as a valid evidence in the trial . In the trial of a murder case by Jessicka Kumala Wongso, there was a debate about the validity of electronic evidence in the form of CCTV recordings presented at the hearing. The expert witness of the convicted lawyer said that the recording can not be used as evidence because the evidence is not included in the 5 valid evidence in the Criminal Procedure Code. In other cases, the proof of a sound recording recording a conversation between sn, ms, mf, had also been debated in the trial. The case was finally closed after Setya Novanto chose to resign from the post of chairman DPR RI Keywords: Evidence, electronic evidence, evidentiary power
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEBAGAI UPAYA PENAGIHAN AKTIF HUTANG WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR ANTOLIS, THERECIA FLORENCIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tax is one of the sources of state revenues used to finance government activities in organizing the public interest. Many ways the Directorate General of Taxation to increase the state revenue from the tax sector, one of them by implementing tax collection. Effective tax collection is an appropriate means to achieve maximum tax revenue targets. Tax collection by force mail is a government effort to encourage people to take responsibility and play a role in development development. The problem is how the procedure of tax collection with a forced letter in KPP Pratama East Denpasar? And how the effectiveness of tax collection with the letter of taxpayer debt in KPP Pratama East Denpasar? This research is a study of the legislation that the approach of tax collection by a forced letter against taxpayers who have tax debt. Based on the problem, that the procedure of tax collection by the forced letter in KPP Pratama East Denpasar begins with the publication of Warning Letter on taxpayer debt Followed by the issuance of Letter of Forced if after twenty one day since letter warning submitted by the taxpayer Do not pay the tax. The effectiveness of tax collection with KPP Pratama East Denpasar classified effective from 2011 to 2015, this is because the tax authorities take an active role in the publishing and delivery of Letter of Forced , So that the process of active billing can run optimally. Suggestions that can be given for the Tax Office to order taxpayer mapping in order to more effective tax collection and the Directorate General of Taxes more intensify tax dissemination of taxpayers about the regulations, in order awareness of taxpayers in paying tax increases Keyword : Tax collection, Letter of Forced, Effectiveness
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA VILLA OLEH ORANG ASING DI KABUPATEN GIANYAR HANDAYANI, NI WAYAN
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bali is a tourist destination, some of the people who live in the tourism area will use the opportunity to provide facilities to meet the needs of tourists such as residential facilities for tourists during a vacation, so there are so many leased various types of dwelling. In Gianyar regency there are more rented villas and the most dominant as tourists are foreigners. However, based on the information obtained in the process of renting a villa is often found some villas in the area of Ubud and other areas in Gianyar , there are some problem occurs either due to violations of the rules of the lease agreement villa or a wanprestasi from one party and mostly done By foreigners, so that the Covenant becomes very important. From there the problem is how legitimate villa lease agreement by foreigners in Gianyar regency? What are the factors that cause the occurrence of wanprestasi in villa lease agreements by foreigners in Gianyar regency and how to solve them? Research methods are empirical juridical research with approach of sociological problem. Sources of data obtained from the primary data are by interviewing the informant that some villa managers in Gianyar regency and secondary data obtained from law books, journals and others. While the technique of collecting field data by interviewing informant and library data collection technique by recording, then the data obtained is systematically analyzed by using legal argument and with inductive deductive method which result is presented with descriptive analysis. From the result of the discussion, it is concluded that the validity of villa lease agreement by foreigners is in accordance with the provisions of Article 1320 of the Indonesian Civil Code namely the existence of agreement, competence, a certain subject matter and an unlawful cause. Factors causing wanprestasi in villa lease agreement by foreigners are negligence, deliberate and overmacht. From the results of most research is due to negligence. How to solve that can be taken if there is wanprestasi with the settlement of Litigation and Non Litigation. Keywords: wanprestasi, villa leasing, foreigner
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) NUSASARI KABUPATEN JEMBRANA SANJAYA, I KADEK SELIN
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji dalam melaksanakan suatu hal dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Mendirikan sebuah lembaga keuangan seperti LPD Nusasari tidaklah mudah terkadang ada juga kendala yang di hadapi yaitu wanprestasi. Dari latar belakang di atas maka beberapa permasalahan yang akan di bahas yakni sebagai berikut : (1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di LPD nusasari ?,(2) Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet di LPD nusasari dalam keadaan wanprestasi ?. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, dipergunakan tipe penelitian secara impiris yaitu dalam perspektif yuridis bermaksud menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum, dan aspek-aspek hukum. Sumber data, sumber data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara lansung diperoleh dilokasi penelitian, data sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang digunakan berupa buku-buku, pendapat ahli hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum. Teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara observasi yaitu pengamatan secara lansung, interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsug, dan questioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara tidak langsung atau tertulis dengan responden. Analisis data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini dilakukan secara kualitatif yaitu teknik analisis data yang bertujuan mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi kepustakaannya itu peraturan tentang perjanjian kredit, kemudian dipadukan dengan pendapat responden. Simpulan, Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di LPD. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahya sistem informasi kredit macet. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari keadaan yang terjadi di luar jangkauan kemampuan dari debitur atau keadaan yang memaksa (overmacht) seperti keadaan perekonomian yang tidak stabil dan adanya resesi. Faktor eksternal sulit dikendalikan, namun selalu ada cara untuk meminimalisasi/ menghindarinya, jika kita waspada dan giat melakukan pengawasan. Reaksi cepat dengan tindakan yang tepat dibutuhkan untuk meminimalkan risiko yang timbul. Upaya penyelesaian kredit macet di LPD dalam keadaan wanprestasi yaitu melalui upaya hukum non litigasi (penyelesaian masalah diluar pengadilan) abritase, negosiasi, dan mediasi adalah langkah awal yang sering dilakukan pihak LPD dalam mengatasi wanprestasi. Kata kunci : Perjanjian kredit, faktor penyebab wanprestasi, akibat hukum
PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA SUKMA DEWI, NI MADE GATOT
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak narapidana yang terwujud pembinaan narapidana tidak selalu dilaksanakan di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga dapat dilaksanakan pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan seperti salah satunya adalah pembebasan bersyarat bagi narapidana. Permasalahannya adalah : Bagaimanakah prosedur pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ? Dan apakah tujuan dari pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana ? Yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan untuk mengetahui tujuan dari pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana. Metode penelitiannya adalah tipe penelitian normatif. Pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca atau memperlajari buku-buku peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil dan pembahasan yaitu Rumah Tahanan Negara sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan melalui program pembinaan, agar para narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dari pembahasan dapat disimpulkan tahap-tahap yang telah ditentukan, yaitu : dilaksanakannya Pembinaan Narapidana yang dimulai dari 0 – 2/3 masa pidana, kemudian pemenuhan syarat baik itu syarat substantif dan administratif, selain itu Narapidana juga harus mengisi surat pernyataan yang diisi oleh pihak keluarga dari Narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh Kepala Desa ataupun Lurah, setelah semua persyaratan telah dipenuhi maka Kanwil akan membentuk Tim Pengamat Pemasyarakatan dan melaksanakan sidang untuk menyetujui atau tidak usulan tersebut dan selanjutnya usulan itu dikirim ke tingkat pusat yaitu Jenderal Pemasyarakatan, bila lolos maka segera diterbitkan SK dan diturunkan kepada LAPAS. Pembebasan bersyarat bertujuan untuk mendidik Narapidana, hal mana syarat-syarat yang diberikan merupakan pelajaran baginya juga sebagai ujian untuk nantinya bisa berhasil di alam merdeka penuh. Saran yang dapat disampaikan hendaknya Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat untuk mengurung dan merenggut hak-hak kebebasan seseorang melainkan untuk menjalankan pola pembinaan terhadap narapidana agar menjadi manusia yang baik dan bertanggungjawab. Sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan. Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana

Page 8 of 15 | Total Record : 147

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA More Issue