cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya meneliti dan menulis di kalangan akademisi serta ptaktisi hukum, maka diawal tahun 2017 majalah Ilmu Hukum Kertha wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa terbit dalam edisi Volume 21 Nomor l Januari Tahun 2017. Penerbitan Volume 21 Nomor 1 Januari 2017 kali ini menghadirkan 9 (sembilan) artikel dari berbagai kajian ilmu hukum. Diawali dengan tulisan I Made Minggu Widyantara yang mengkaji tentang Kesengajaan Dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Asing. Ni Komang Ratih Kumala Dewi mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak. I Made Agus Mahendra Iswara membahas tentang Ajaran Hindu Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Made Aripta Wibawa menjabarkan tentang Hukum Komunikasi Dalam Perspektif Hindu (Satyam Vada Dharma Cara). Penulis selanjutnya Ni Wayan Umi Matina dan I Made Arjaya memaparkan tentang Peranan Kurator Dalam Kepailitan Terhadap Nasabah Bank. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha menguraikan tentang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. I Wayan Wahyu Wira Udytama menjabarkan tentang Perbedaan Leasing Dengan Sewa Beli Dalam Konsep Hukum Keperdataan di Indonesia dan A.A Sagung Ngurah Indradewi memaparkan tentang Akibat Hukum Terhadap Jaminan Kredit yang Hilang Atau Rusak. Semoga artikel yang kami hadirkan dalam Volume/Edisi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Selamat membaca Dewan Penyunting
Arjuna Subject : -
Articles 147 Documents
 4   5   6   7   8 
KEPEMILIKAN SENJATA API DIKALANGAN WARGA SIPIL DWI ATMIKA, I MADE AGUNG
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dilihat dari perkembangan jaman yang semakin modern, senjata api kini bias dimiliki siapa saja tidak hanya oleh aparat penegak hukum tetapi juga orang sipil asal orang tersebut mengurus ijin kepemilikan senjata api, yang tergolong mudah. Oleh karenanya banyak orang sipil yang mempersenjatai diri mereka dengan senjata api. Tetapi hal yang penting diperhatikan adalah apakah semua orang sipil yang mempersenjatai diri dengan senjata api tersebut sudah pasti mengurus ijin kepemilikan dari senjata api mereka, mengingat semakin meningkatnya tindak kriminalitas yang menggunakan senjata api yang mana hal ini ramai diberitakan di media-media massa elektronik maupun cetak, tentu fakta tersebut membuat kita kawatir. Jika dibiarkan maka mungkin penyalahgunaan senjata api akan sering terjadi. Hal ini akan membuat terganggunya stabilitas keamanan negara, sehingga perlu diketahui mengenai factor yang diperlukan dalam memperoleh ijin kepemilikan dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan senjata api oleh orang sipil. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas adalah: (1) Bagaimana pengaturan izin kepemilikan senjata api bagi warga sipil dan (2) Bagaimana sanksi warga sipil yang memiliki senjata api tanpa izin. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sehingga dapat diambil hasil penelitian menunjukkan, warga Sipil yang memegang Senjata Api harus mendapat izin khusus dari pihak Kepolisian sesuai peruntukannya dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Sanksi Warga Sipil yang memiliki Senjata Api tanpa izin sesuai dengan ketentuan UU Darurat RI No. 12 1951 diancam dengan pidana Hukuman mati atau Penjara Seumur Hidup atau Hukuman Penjara Sementara Setinggi-tingginya 20 tahun. Kata kunci :Izin, SenjataapidanWargasipil.
PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM ARDIKA, I WAYAN
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pretrial proceedings are established by the Criminal Procedure Code to ensure the protection of human rights and that law enforcement officials carry out their duties on a consistent basis. With the existence of pretrial institutions, the Criminal Procedure Code has created a control mechanism that functions as an authorized institution to supervise how law enforcement officials perform their duties in criminal justice. In the context of law enforcement investigators are law enforcement officers who are authorized by law to establish a person as a suspect. The problems that will be discussed in writing this passage is the inclusion of the determination of the suspect as a pretrial object and reviewed from the aspect of human rights protection. The research method is done normatively with the approach of law and conceptual approach by presented descriptively with systematic description. The result of the research shows that from the point of view of human rights protection, the result of the investigation process, namely the determination of the suspect setatus, can be submitted to the pre-trial request to test the validity of whether the settlement has been in accordance with the procedures regulated by law. Keywords: Pretrial, Suspect, Human Rights
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA LAGU DI INDONESIA ARI, NI KADEK DWINING
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual dan merupakan perangkat hukum yang memberikan perlindungan termasuk bagi karya musik atau lagu serta memberikan pengaturan bagi penggunanya. Permasalahannya bagaimana pengaturan hak cipta lagu di Indonesia? Dan Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya cipta lagu ditinjau dari UU No 28 Tahun 2014? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak cipta lagu di Indonesia, dan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya cipta lagu ditinjau dari UU No 28 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan masalah perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil pembahasan didapat hasil sebagai berikut: Pengaturan hak cipta lagu di Indonesia dengan mempertimbangkan keanekaragaman budaya, kekayaan dibidang seni dan sastra yang memerlukan perlindungan hak cipta, di samping itu juga dalam rangka menyesuaikan pasal-pasal Undang-Undang Hak Cipta dengan Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right), Hak Cipta diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan yo Undang-undang No. 12 Tahun 1999 diubah lagi dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2002. dan yang terakhir Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karya cipta lagu ditinjau dari UU No 28 Tahun 2014, dimana undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat dan hak cipta tersebut untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta lagu agar terus mencipta dan lebih kreatif. Wujud perlindungan hukum itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. Sarannya adalah 1) Pencipta lagu atau pemegang hak atas lagu sebaiknya melakukan pendaftaran atas ciptaannya, hal ini dilakukan demi mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan pelanggaran hak cipta. 2) Pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang serius dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya masalah ilegal downloading, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang semakin pintar mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada. Begitu pula dengan sosialisasi tentang penghentian pembajakan dan ilegal downloading yang selama ini dilakukan sebaiknya dilaksanakan secara terus menerus hingga akhirnya mendapat perhatian dari masyarakat dan masyarakat pun menjadi sadar akan pentingnya saling menghargai hasil karya masing-masing. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Hak cipta lagu
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK MANDIRI CABANG UBUD SUDIKSA, I MADE
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principal function of bank is as a vehicle which can collect, withdraw funds from the public, and channeling funds to communities effectively and efficiently, with economic democracy berasaskan support the implementation of national development in order to improve the distribution of development and their results, economic growth and national stability , towards improving the living standards of the people that is in accordance with Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 amendment IV. The problems of this study are: (1) How do the factors causes of bad loans at Bank Mandiri Branch Ubud? (2) How Bad Debt Settlement attempts at Bank Mandiri Branch Ubud ?. This type of research in this thesis is empirical legal research. The empirical method is a method by observation or research directly to the field to get an accurate truth in the writing of this refinement process. Factors that cause the bad loans that, in analyzing the weaknesses of banks so that there was an error in the decision, the weakness of the customer, the customer delinquency, Natural disasters, wars, changes in economic conditions, and changes in technology. In resolving bad loans, there are two ways that can be achieved is through litigation and non-litigation Keywords : Implementation, Agreements, Credit
PELAKSANAAN PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA) WITASKARA, AGUS TERESNA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study was conducted to determine of normatively clarifies how the status and validity of mixed marriages without re-registration in Indonesia and explain how the jurisdiction of the district court decides mixed marriage divorce. This study are study case of mixed marriage divorce case in Singaraja district court in 2016. This study uses normatively analysis. The result of this study are based to article 56 of Law No.1 of 1974 concerning marriage that the status and validity of mixed marriages conducted abroad without re-registration in Indonesia is illegal and not legally enforceable in Indonesia. Based on legal fact it can be concluded that the district court authority of the Singaraja in deciding the case of mixed marriages divorce is authorized to adjudicate. Keyword : mixed marriages, status and validity of mixed marriages, jurisdiction authority
EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN PRADANA, I KETUT BANESA WAHYU
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT A Notary's position is public or public office because the Notary is appointed and dismissed by the government. Although a Notary is a public/public official who is appointed and dismissed by the government, but a Notary is not a government employee/government with a salary from the government. Notary public/public officials who also participate in carrying out government in the field of law but do not get a salary from the government, but entitled to receive honorarium. The formulation of the issues raised are (1) How does the examination procedure against the notaries before the Honorary Board of Notary? (2) Does the presence of the Notary Public Assembly in conducting a notary examination constitute a form of legal protection against a notary? Problems that will be discussed will be studied based on normative point of view, in accordance with legal research that is used is normative then approach problem used in this thesis is approach of legislation and conceptual approach The result of the research shows that the procedure of examination of Notary before the Honorary Council of Notary, consisting of stage of report submission, calling stage, examination stage by regional examiner board, examination stage by regional examiner board, and inspection stage by central examiner board. The presence of the Notary Public Honor Council in examining the Notary is a form of legal protection against Notary Public, the Honorary Council of Notary is one representative representing the minister of law and human rights with the authority that is attributive in order to conduct supervision and supervision of the notary public officials in carrying out the code of ethics His profession. The Honorary Council of Notary serves to protect Notary's profession, not protect the person of Notary, so, the protected is his profession, not the Notary. Thus, when a Notary conducts or allegedly commits a crime which has nothing to do with the duty of the Notary's office, the Investigator does not need to seek MKN approval to inspect it. On the other hand, if MKN Territory (MKNW) receives a request for approval of a Notary's examination of an alleged offense, the MKNW must reject it by reason of "not authorized" to grant approval or rejection of the examination of the case. Keywords: Honorary Council of Notaries, Notaries, Legal Protection
Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) WITARA, AGUS
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Termination of employment is a matter which is highly undesirable for outsourced workers because it is the loss of livelihoods and the beginning of every misery for outsourced workers. Protection and working conditions given employers to workers generally below applicable standards in which workers are hired. Although the realization of the employment relationship in writing between the outsourcing company with the workers but the company pengerah employment agencies benefit by cutting some of the rights that workers in companies where workers are stationed. The pros and cons of outsourcing arrangements in Law Number 13 Year 2003 did not discourage legislators to regulate on the issue of outsourcing. That is because prior to the enactment of Law No. 13 of 2003 on Labour, more prevalent misuse of the law in regulating labor relations and terms of employment between outsourcing company with workers. These problems are problems that arise How employment status of workers and the outsourcing How outsorcing legal protection of the workers in the face of layoffs. Legal research is research of normative law by classifying way, read, record, mensistematika. The conclusion of this research outsourced workers when PKWT this should only be done no later than 2 (two) years and may only be extended for 1 (one) time for a maximum period of 1 (one) year or hire outsourced workers for more than three (3) years row without ever interspersed with a contract extension and did not pass through a 30-day grace period, transitional status of outsourced workers by law become permanent employees at the companys employer. And the termination of the terms of the protection law is preventive: the protection of labor laws outsourcing is not just limited to the remuneration, but also the protection of the rights of workers / laborers, whereas the legal protection repressive ie legal protection of workers refresif may include protection in disputes industrial and protection in the termination of employment (FLE). The handling (settlement) of industrial disputes can basically be done through the court and outside the court. Keywords: Legal Protection of Workers Outsourcing Termination
PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT HUKUM ADAT BALI PURNAMA, NI MADE NOVI INDAH
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Regarding the issue of inheritance, Balinese people have a hereditary system rooted in a patrilineal kinship system that causes more nationality ties to be based on male lineage. Men are the successors of the descendants of their fathers who are drawn from one father of origin, while the woman is prepared to become the son of another person who will strengthen the descendants of others. But in reality lately many problems arise in the form of land disputes due to inheritance such as property rights among fellow heirs, Inheritance without the knowledge of other heirs, disproportionate distribution of inheritance, the occurrence of disputes resulting in the breakup of family relations, the entry of other parties outside the line of inheritance in the distribution of inheritance, the disagreement between each heirs of the law to be used in the division Inheritance, until the occurrence of cases of heir to be brought to court lane. Based on the Background, the issues to be studied are: how the arrangement of inheritance according to Balinese customary law and how the process of inheritance of land rights according to Balinese customary law. The research method used is the method of normative research. The indigenous people of Bali adhere to the principle of Kepurusa or Purusa.Sesuai with this kinship system, almost the overall responsibility of the family and his descendants are basically on the shoulders of men (purusa) .Penupa soul is a provisional provision Inheritance to the heirs with a view to the livelihood of household heirs. When the first boy marries and lives on his own, he is given a piece of land to work on and produces on his own as a provision for his family life, and so on when the other boy marries. The process of continuing the inheritance has begun when the heir is still alive, especially on the individual divisible inheritance (individual inheritance system) .There is no dispute between the heirs, hence the need for harmony so that there is no seizure of property rights between the heirs Who want to get an inheritance. Keywords: Land ownership, inheritance, Balinese Customary Law
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA (SUATU PERSPEKTIF POLITIK HUKUM) DARMADI, A.A. NGURAH OKA YUDISTIRA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Fenomena/gejala Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia telah merambah di berbagai kalangan, baik penyelenggara negara yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun masyarakat pada umumnya. Gejala yang sangat menarik di Indonesia adalah setiap kali ganti rezim/pemimpin, slogan atau issue pemberantasan dan pembasmian KKN senantiasa dijadikan komitmen pokok bagi penguasa yang baru tersebut. Tetapi prakteknya sangat jauh dari harapan atau harapan sangat jauh dari kenyataan. Oleh karena itu korupsi harus dihadapi dengan suatu strategi tertentu dengan pendekatan yang sifatnya holistik, integral dan melibatkan semua komponen bangsa. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka strategi pemberantasan korupsi tidak hanya menggunakan pendekatan hukum (hukum pidana/pendekatan penal), tetapi juga dengan pendekatan non penal. Kata Kunci : Kebijakan, Hukum Pidana, Korupsi. ABSTRACT Phenomena/ symptoms of corruption, collusion and nepotism (KKN) in Indonesia has served in various groups, both state officials which as executive, legislative and judicial branches of government and society in general. Symptoms are very interesting in Indonesia is that every time the dressing regime / leaders, slogan or issue eradication and eradication of corruption continue to be a fundamental commitment for the new rulers. But the practice is far from expectations or hopes are very far from reality. Therefore, corruption must be faced with a particular strategy with the holistic approach, integral and involve all componrnts of the nations. In line with this thinking, the strategy to eradicate corruption not only use legal approach (criminal / penal approach), but also with non penal approach. Keywords: Policy, Criminal Law, Corruption.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK ALAT KECANTIKAN WIGUNA, I GEDE ADI SATRIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia persaingan bisnis antara produsen (pelaku usaha) dan produsen (pelaku usaha) lainnya, yang mana dalam menarik konsumen atau keuntungan para pelaku usaha sering memakai berbagai cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya tindakan pelaku usaha semacam itu dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau konsumen, dan dengan tindakan tersebut pula hak-hak konsumen tidak terlindungi. Maka beberapa permasalahan yang akan dibahas yakni sebagai berikut: 1. Bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap produk alat kecantikan? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan produk alat kecantikan? Permasalahan yang akan dibahas nantinya menggunakan metode Normatif, penelitian ini hanya di tujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan peraturan perundang-undangan sehiingga peratura ini sangat erat hubungannya karena penulisan ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap produk alat kecantikan adalah berdasarkan bunyi pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak pelaku usaha antara lain: hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Sedangkan kewajiban pelaku usaha antara lain : memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan produk kosmetik adalah Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain akan tetap bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian dan/atau gugatan konsumen sekalipun tidak memiliki hubungan kontraktual dengan konsumen yang bersangkutan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Alat Kecantikan.

Page 6 of 15 | Total Record : 147

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA More Issue