cover
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Articles 511 Documents
PROFESIONALISME APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI DESA WOLAANG KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA1 Tumangkeng, Melisa Rosali
JURNAL POLITICO Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahandaerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat dalam rangka otonomi desa. Untuk mencapai masyarakat yang sejahteramemerlukan terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Govennance) secara terusmenerus. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalismedari aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Profesionalisme diukurdari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yangtelah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diriaparat dilihat dari segi: kreatifitas (creativity), Inovasi (innovasi), Responsifitas(responsivity).Penelitian ini di susun berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan teknikpengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan informan yangberjumlah 10 Orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa aparatur desa wolaang belumprofesional dalam menjalankan tugas pemerintahan karena kurang dilihat dari kurangkreatifitasnya aparatur desa dalam memberikan pelayanan, tidak ada inovasi atau cara kerjabaru yang dilakukan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, kurangnya pengaruhkepemimpinan dari kepala desa dalam mengarahkan bawahannya dan kurangnyapemahaman dari beberapa aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaipemerintah desa. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan atau pelatihan bagi aparatur desadalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penerintah desa.Kata Kunci : Profesionalisme, Aparatur
PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 ( SUATU STUDI DI KELURAHAN TAAS KECAMATAN TIKALA KOTA MANADO) Kantohe, Sigit Alfisah
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): November 2019
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPerilaku pemilih masyarakat adalah aspek penting yang menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan pemilu. Perilaku pemilih dalam tulisan ini adalah bagaimana peran masyarakat dalam pelaksanan kampanye, kepartaian dan juga proses voting atau pemberian suara. Keterlibatan masyarakat Kelurahan Taas didalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin negara untuk lima tahun. Di Kelurahan Taas jumlah pemilih yang terdaftar dalam  Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu 4.737 orang. Pada saat proses Pemilu berjalan partisipasi masyarakat di kelurahan ini sangat aktif. Yang menarik masyarakat di kelurahan Taas ini sangat heterogen namun pada saat proses pemilu berlangsung sangat minim terjadi konflik horizontal. Kata Kunci: Perilaku Pemilih; Pilpres; Kelurahan Taas. ABSTRACTThe behavior of public voters is an important aspect that supports the success of an election. Voter behavior in this paper is how the community's role in the implementation of the campaign, party and also the process of voting or voting. The involvement of the Taas Kelurahan community in the General Election of the President and Vice President on April 17, 2019 is a form of community participation in electing the country's leaders for five years. In Taas Kelurahan the number of voters registered in the Permanent Voter List (DPT) was 4,737 people. At the time of the Election process the community participation in this village was very active. What is interesting is that the people in Taas are very heterogeneous, but during the election process there was very little horizontal conflict. Keywords: Voter Behavior; Presidential Election; Taas Village.
PERILAKU GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013 DI SULAWESI SELATAN Bobonglangi, Suharjono
JURNAL POLITICO Vol 3, No 2 (2014): April 2014
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PERILAKU GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013 DI SULAWESI SELATAN[1] Oleh : Suharjono Bobonglangi[2] NIM : 100814008 ABSTRAKSI Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur di wilayah Sulawesi Selatan selalu ada yang tidak menggunakan hak pilihnya atau yang biasa disebut golput, hal ini juga terjadi pada masyarakat di kabupaten Tana Toraja dalam pemilihan gubernur dan wakil Gubernur pada bulan Januari 2013 yang lalu, golput mencapai 27% dari jumlah  daftar pemilih tetap, oleh karna itu peneliti ingin meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat untuk berperilaku golongan putih dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2013 Sulawesi Selatan dengan menggunakan teori yaitu teori Perilaku, teori golongan putih oleh Irwan H. Dulai, bentuk- bentuk golput dan toeri pemilihan umum . Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan lokasi penelitia dikabupaten Tana Toraja kemudian fokus penelitian pada masyarakat yang berperilaku golongan putih dengan teknik pengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi kepada informan di Kecamatan Makale, Rantetayo dan Masanda yang  terdaftar sebagai pemilih tetap yang masing-masing informan di ambil 3 orang dari setiap kecamatan yang menjadi lokasi penelitian sehingga teknik analisa data yang tepat adalah teknik analisa deskriptif. dalam penelitian tersebut masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya  dipengaruhi faktor latar belakang sosial ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan dan keadaan ekonomi sangat memberikan pengaruh kepada masyarakat di kecamatan Makale, Rantetayo dan Masanda  dalam hal ini tidak ikut memilih (golput) pada saat pemilihan. faktor psikologis dan faktor sistem politik  serta faktor kepercayaan juga turut mempengaruhi mereka untuk tidak ikut serta dalam pemilihan. hal ini terjadi karna masyarakat masih kurang percaya terhadap calon Gubernur dan wakil Gubernur serta masyarakat menganggap janji-janji pada saat kampanye tidak terealisasi apabila kekuasaan sudah dimiliki pemenang pemilu dan kebijakan yang diberikan jauh dari kata memuaskan. hal inilah yang membuat masyarakat tidak ikut memilih (golput) pada saat pemilihan berlangsung dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan 3013. Kata kunci : Perilaku, golput, pilgub. Pendahuluan Masyarakat adalah sumber lahirnya demokrasi. bagi negara yang menganut paham demokrasi pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan (Gaffar, Janedjri 2012:36). Dalam pemilihan umum partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting. dimana pengertian partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara. menurut Mc Closky (Budiardjo 2008 :367) partisipasi  politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara untuk mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum. Istilah golongan putih atau golput pertama kali muncul menjelang Pemilu 1971. istilah golput sengaja dimunculkan oleh Arief Budiman dan kawan-kawannya sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI (TNI) yang sepenuhnya memberikan dukungan politis kepada Golkar (Fadillah Putra 2003 : 104). Dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan ada tiga pasangan yang mencalonkan diri yaitu Ilham Arif Sirajuddin dan Aziz Qahar Mudzakkar (IA), Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang (SAYANG), Andi Rudyanto Asapa dan Andi Nawir (Garudana). pada masyarakat di kabupaten Tana Toraja dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Pemilukada Sulsel) yang berlangsung pada bulan Januari 2013 yang lalu dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 154.679 pemilih ada sekitar 27% warga kabupaten Tana Toraja tidak menggunakan hak pilihnya. (sumber KPUD Tana Toraja). beberapa alasan mengapa masyarakat banyak tidak menggunakan hak pilihnya, yang pertama pemilih memilih tidak menghadiri tempat pemungutan suara karena alasan pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting bagi pemilih dan ada juga sebagai bentuk protes terhadap pemerintah karena pemerintah dianggap tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan adanya kasus-kasus korupsi dan banyak pemerintah (pejabat) tidak punya kemampuan. kedua pemilih memilih hadir di tempat pemungutan suara namun mencoblos/mencontreng gambar bagian putih sehingga kartu suara akan dianggap tidak sah kemudian ada yang tidak percaya kepada kandidat calon Gubernur dan wakil Gubenur serta ada juga yang malas aktif di dunia politik karna kecewa dengan hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubenur Sulawesi Selatan sebelumnya, mereka merasa berpartisipasi atau tidak, tidak akan memberikan pengaruh terhadap hasil pemilihan di kabupaten Tana Toraja juga terdapat masyarakat yang berpendidikan tinggi cenderung golput hal ini disebabkan mereka kritis karna latar belakang pendidikan tinggi jadi untuk mengakses informasi sangat mudah khususnya yang berkaitan dengan politik, rumusan masalah yaitu “faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat di kabupaten Tanah Toraja berperilaku golongan putih dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2013 di Sulawesi Selatan”? tujuan penelitian mendeskripsikan faktor-faktor apa yang menyebabkan pemilih di kabupaten Tanah Toraja berperilaku golongan putih  pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 di Sulawesi Selatan. Adapun Manfaat penelitian secara teoritis tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan judul tulisan sementara secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan semangat dan kontribusi yang positif pada masyarakat dan pemerintah dalam hal ini KPUD untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam setiap pemilihan umum yang dilaksanakan dan terus mensosialiskan betapa pentingnya mengikuti pemilihan yang dilaksanakan di kabupaten Tana Toraja. Tinjauan Pustaka Menurut Irwan H. Dulay golongan putih diakronimkan menjadi golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam even pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilu legislatif, pilpres, pilkada maupun pemilihan kepala desa (Efriza 2012: 534). Perilaku nonvoting adalah refleksi protes atau ketidak puasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan karena itu bentuk perilaku golput ada berbagai macam, berikut ini perilaku golput yang diwujudkan  menurut Eep Saefullah (Efriza 2013:546): Golput teknisGolput politisGolput Ideologis Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur sudah dilaksanakan sejak tahun 2005 berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Menurut Huntington (Efriza ; 2012: 358) pemilu sebagai media pembangun partisipasi politik rakyat dalam negara modern. berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 56 ayat 1 Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang kemudian terjadi perubahan menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2008. Metodelogi penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian  kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah  dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tringulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif. disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono 2005;1 dalam Pasolong, Harbani metode penelitian administrasi publik). penelitian  ini penulis mengambil lokasi penelitian di kabupaten Tana Toraja provinsi Sulawesi Selatan. di kabupaten Tana Toraja terdapat 19 kecamatan oleh karna itu maka peneliti akan meneliti di 3 kecamatan antara lain : 1. Kecamatan Makale 2. Kecamatan Rantetayo 3. Kecamatan  Masanda Fokus penelitian dibatasi pada perilaku golongan putih dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2013 di Sulawesi Selatan pada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat berperilaku golput dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur di 3 kecamatan di kabupaten Tana Toraja, provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013. Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang berperilaku golongan putih dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2013 di Sulawesi Selatan di kabupaten Tana Toraja, informan juga merupakan masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap KPUD Tana Toraja. dalam penelitian ini informan dibatasi  karna jumlah masyarakat yang golput sangat banyak sehingga dalam penelitian ini hanya akan menggunakan 9 orang informan yang masing-masing sebagai berikut: 1. Kecamatan Masanda  3 orang 2. Kecamatan Rantetayo 3 orang 3. Kecamatan  Makale 3 orang. Jenis dan sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian berupa data primer dan data sekunder. instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh informan sesuai dengan variabel yang akan diteliti. untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam  penelitian ini digunakan bebarapa cara wawancara mendalam dan observasi. karena penelitian  ini adalah kualitatif, maka teknik analisa data yang relevan adalah teknik analisa data yang deskriptif analitis yaitu hasil pengumpulan data direduksi. “istilah dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting” (Sugiyono 2008 : 247). PEMBAHASAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan bahwa perolehan golput di kabupaten Tana Toraja mencapai 27%. di lokasi penelitian di 3 kecamatan yang sudah di tentukan yaitu Masanda, Rantetayo dan Makale masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap namun tidak ikut memilih disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubenur tahun 2013. jumlah masyarakat yang golput adalah 41.570 orang. Faktor Psikologis Menurut Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker, (Efriza 2012:538) melihat bahwa perilaku nonvoting disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomali, dan alienasi. secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan penjelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. berikut hasil wawancara salah informan di kecamatan Masanda yang berinisial KK (umur 31 tahun). “Saya tidak memilih karna  calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 saya tidak melihat salah satu calon tersebut yang mampu memimpin Sulawesi Selatan dengan baik dan yang mampu menampung aspirasi saya, pada saat kampaye mereka tidak perna datang kesini untuk melakukan kampaye secara langsung jadi bagaimana mereka mau mengetahui keadaan masyarakat disini, hal inilah yang membuat saya tidak memilih.” Golput dengan alasan faktor psikologis dimana faktor kedekatan yang kurang dialami antara pemilih dengan pasangan calon, hal tersebut ditemukakan di lapangan saat mewawancarai informan di  kecamatan  Rantetayo di Tana Toraja  berikut hasil wawancara dengan informan berinisial SB (32 tahun) “Saya mau mengatakan bahwa saya lebih memilih tinggal dirumah untuk menonton TV dari pada harus pergi ketempat pemilihan, saya sudah malas aktif di dunia politik kemudian saya menolak dan tidak ingin mengambil bagian dalam pemilihan tersebut. selain itu saya tidak mengenal secara dekat semua kandidat yang calon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur hal itu dikarenakan jarang sekali ada kegiatan turun langsung bersosialisasi atau kampaye yang dilakukan kandidat khusus di kecamtan Rantetayo, jadi alasan saya golput memang saya tidak mau mengambil bagian dalam aktivitas politik yang merupakan kegiatan musiman dan tidak terlalu penting buat saya karna ketika selesai pemilihan maka disitulah akhir para kandidat akan mendekati saya”.   2. Faktor Sistem Politik tidak berfungsinya lembaga perwakilan rakyat dengan baik membuat sejumlah masyarakat tidak percaya dengan pemerintah yang ada sehingga ketika ada pesta demokrasi di lakukan kebanyakkan masyarakat cenderung tidak mau ambil pusing dalam kegiatan politik tersebut, hal ini disebabkan pemerintah dianggap tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi aspirasi masyakat. dari hasi mewawancarai salah satu informan di kecamatan Makale yang berinisial MB (umur 19 tahun). “Pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur yang lalu, saya memang tidak mau memilih pada saat itu karena saya tidak terlalu percaya terhadap figur calon pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, mereka tidak peduli kepada kami, pemerintah hanya diam, buktinya saja jalan provinsi sampai saat ini sangat memprihatikan mulai dari pintu gerbang saat masuk ke Tana Toraja sampai di kota Makale sangat rusak dan itu sangat membahayakan pengguna jalan tersebut selain itu suara yang terhitung satu yang saya miliki tidak terlalu berpengaruh juga terhadap hasil pemilihan Gubernur maka dari itu saya lebih memilih golput dan menjalankan kesibukan yang saya anggap lebih penting”. Banyak politisi instan dan tidak maksimalnya kinerja partai politik membuat sejumlah masyarakat tidak percaya dengan partai dan kandidat dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta tidak adanya figur yang akan membawa perubahan dan perbaikan nantinya sehingga kondisi demikian yang menghambat masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya di kecamatan Rantetayo. hal ini sama yang di katakan informan YB (umur 19 tahun) di kecamatan Rantetayo. “Pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur lalu saya memang tidak memilih,  dikarenakan saya melihat  kandidat Incumbent yang kinerjanya selama masa periode jabatannya yang lalu, saya tidak melihat perubahan pembangunan yang lebih baik. jadi pada pemilihan gubernur tahun 2013 saya lebih memilih tidak menggunakan hak pilih saya karena ketidakpercayaan pada terhadap figur kandidat, apalagi banyak sekali pejabat yang korupsi di Sulawesi Selatan”. Rendahnya kepercayaan kepada pemerintah atau kandidat calon membuat golput di kecamatan Makale cukup tinggi hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang memilih golput pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 di kecamatan Makale berikut hasil wawancara informan yang berinisial JM (umur 24 tahun). “Saya tidak memilih karena saya memilih dengan tidak memilih tetap hasilnya akan sama dengan hasil pemilu selama ini yang saya lihat, pemilu seakan sia-sia tidak ada hasil yang signifikan, apalagi saya juga pesimis dengan kandidatnya, saya kurang yakin mereka jika terpilih dapat membawa perubahan sesuai janjinya waktu kampanye, apalagi salah kandidat saat ini merupakan incumbent, pada pemilihan Gubenur yang lalu banyak memberikan janji dan sampai saat ini tidak dia laksanakan. kemudian para kandidat yang ada nanti mendekati kami kalau ada maunya”. Masyarakat yang pendidikannya tinggi  dapat dengan mudah mencari informasi dan berita yang berkaitan dengan kehidupan politik, semakin meluasnya pendidikan formal politik akan berperan dalam menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpoltik tetapi pada kenyataannya justru kalangan terdidik yang golput. hal ini, karena kalangan terdidik, menyadari tugas dan peran yang harus dimainkan, apalagi mereka menguasai kebijakan-kebijakan politik dengan baik. semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pengetahuan dan akses informasi yang dimiliki, maka memungkinkan seseorang bersifat kritis. mereka juga mengetahui praktek-praktek politik dan ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan prinsi-prinsip keadilan, kejujuran, kebebasan dan demokrasi. pengetahuan semacam inilah yang pada akhirnya berpengaruh pada keputusan untuk tidak memilih. berikut hasil wawancara informan berinisial SA (umur 34 tahun)  sebagai berikut : “Jujur saya katakan pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur  yang lalu saya lebih memilih golput hal ini dikarenakan setelah saya analisa dari sekian pemilu di Sulawesi Selatan hanya menimbulkan rasa kecewa pada diri saya secara pribadi dimana ketika pada saat kampanye kandidat cenderung terlalu mengumbar janji namun setelah terpilih tidak dibuktikan”. Tingkat pendidikan dan status ekonomi yang rendah tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak membuat sebagian masyarakat lebih memilih untuk bekerja dari pada datang ke tempat pemungutan suara. seperti hasil wawancara informan yang berisial TT (umur  41 tahun) di kecamatan Masanda dibawah ini. “Alasan saya tidak memilih yaitu saya merasa kalau suara yang saya berikan nantinya bakalan tidak berpengaruh besar terhadap hasil keputusan yang akan terjadi. Jadi daripada saya capek-capek pergi antri untuk mencoblos di TPS lebih baik saya pergi mengantar penumpang dan membeli barang dagangan saya, kalau saya tidak mengantar penumpang kami sekeluarga mau makan apa hari esok, saya pikir dengan cara itu lebih memungkinkan untuk saya dapat penghasilan dibanding capek-capek pergi mencoblos baru tidak ada apa-apa yang saya dapat”. Hal yang sama ditemui dikecamatan Rantetayo dimana masyrakat yang pendapatannya rendah mempengaruhi mereka untuk hadir dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur seperti pendapat informan berinisial AT (umur 35 tahun) yang berasal dari kecamatan Rantetayo bahwa: “Pada pemilihan gubernur lalu saya tidak menggunakan hak pilih saya disebabkan karena saya lebih mementingkan kebutuhan ekonomi dan saya tidak yakin akan hasil pemilu siapapun yang akan terpilih nanti ,maka tidak akan membawa perubahan apapun, terutama bagi kami masyarakat yang berpenghasilan rendah“. Di kecamatan Masanda informan yang mengganggap pemilihan merupakan suatu yang yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan lebih mementingkan pekerja mereka daripada datang ke tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dilaksanakan, hal tersebut di sampaikan informan BS (umur 62 tahun) di kecamatan Masanda. “Pada pemilihan Gubernur yang lalu saya tidak menghadiri tempat pemugutan suara karna bagi saya pemilihan yang di selenggarakan pemerintah atau KPU tidak ada manfaatnya bagi saya secara pribadi, sudah berapa kali saya mengikuti pemilihan tetapi tidak hal bisa dibuat calon yang terpilih nantinya, saya seorang petani lebih baik saya pergi untuk mencari nafkah untuk kehidupan hari esok dari pada ke Tempat pemungutan suara berjam-jam namun tidak akan berarti bagi saya”. Berdasarkan hasil penelitian saat mewawancarai salah informan ditemukan di lapangan ditemukan golput disebabkan oleh faktor sosial yaitu tingkat pendidikan pemilih, salah satu dari sekian informan yang berlatar belakang pendidikan tinggi yang golput pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 yaitu masyarakat di kecamatan Makale yang sudah berpendidikan tinggi. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perilaku golongan putih dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2013 di Sulawesi Selatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat berperilaku golongan putih, adalah faktor Psikologis, faktor Sistem Politik,faktor Kepercayaan Politik, faktor Sosial Ekonomi. Faktor sosial ekonomi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi masyarakat di kabupaten Tana Toraja berperilaku golongan putih dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2013 di Sulawesi Selatan. faktor sosial ekonomi ini merupakan mempengaruhi pemilih untuk tidak hadir ke tempat pemungutan suara. masyarakat yang golput merupakan masyarakat yang mempunyai pendidikan cukup tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah, masyarakat yang berpendidikn tinggi berperilaku golongan putih mengganggap bahwa pemilu hanya akan membawa rasa kekecewaan pada pribadi mereka sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah menganggap bahwa Pemilu hanya suatu kegiatan yang tidak berarti dan mereka lebih mengutamakan kebutuhan hidup mereka sehari-hari atau mereka lebih memilih bekerja untuk mencari nafka untuk kehidupan sehari-hari dari pada hadir ke tempat pemungutan suara. Saran Berdasarkan hasil penelitian harus ada upaya yang maksimal untuk memanilisir masyarakat yang tidak memilih dalam Pemilu agar tidak meningkat setiap pemilihan. maka dalam proses menyelesaikan penelitian ini ada saran yang akan menjadi harapan peneliti ke depan  yaitu : “Partai politik dalam melakukan rekrutmen politik harus memperhatikan rekam jejak calon Gubernur dan wakil Gubernur. DAFTAR PUSTAKA Bakti, Andi Faisal, 2012. Literasi Politik dan Konsilidasi Demokrasi. Ciputat         Tangerang Selatan: Churia. budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar ilmu politik. jakarta: Granmedia Pustaka. Efriza. 2012. political Explore, sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta. Gaffer, Janedjri M. 2012. politik hukum pemilu. Jakarta: konstitusi press. Sahlan, Sartono. Marwan Awaludin. 2012. Nasib Demokrasi Lokal Di Negeri        Barbar, Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung. Bantul Yogyakarta:          Thafa Media. Pasolong, Harbani. 2013. metode penelitian Administrasi publik. Bandung:            Alfabeta. Pito,  Andrianus Toni dan Elriza, dan fasyah kemal.2013. mengenal teori teori politik,       dari system politik sampai korupsi. Bandung: Nuansa Cendekia. putra, Fadillah. 2003. partai politik kebijakan publik, Yogyakarta:  pustaka pelajar. Sarundajang, S. H. 2012. pilkada langsung problematika dan prospek. jakarta:        kata     hasta pustaka. Sitepu, Anthonius P. 2012. Teori-teori politik.Yogyakarta: Graha ilmu. Sugiono. 2008, Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Syafiie, Inu Kencana, H. 2005, Sistem politik Indonesia. Bandung: Refika             Aditama. Usman, Husaini dan Akba, Setiady, Purnomo, 2006, Metodologi penelitian Sosial. Jakarta:  Bumi Aksara.   Sumber lain : Badan pusat statistik Tana Toraja Komisi Pemilihan Umum Daerah Tana Toraja Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-undang pemilu Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012     .       [1] Merupakan skripsi penulis [2] Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA DI KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Humokor, Aphum
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 padapasal 226 disebutkan bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagiankewenagan bupati/walikota untuk melaksanakan sebgian urusanpemerintahan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasidesa merupakan salah satu tugas dari pemerintah kecamatan yang diaturdalam peraturan pemerintah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranpemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan administrasi desa, selain itu juga untuk mengetahuihambatan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan lokasipenelitian di Kecamatan Bolangitang Barat. Dari hasil penelitian ditemukanbahwa pemerintah Kecamatan Bolangitang Barat telah melaksanakanpembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan.Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pembinaan Dan Pengawasan,Administrasi Desa
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KEPULAUAN SITARO 2018 Pangumpia, Ignas Frans
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan umum (KPU) dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Tahun 2018 di kabupaten Sitaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskritif dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja KPU Sitaro dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 belum sesuai dengan yang di harapkan. Hal itu terlihat dari kinerja KPU Sitaro dalam mempersiapkan sampai melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati yang belum efektif dan efisien. Salah satu bukti buruknya kualitas layanan KPU yaitu dalam memberikan sosialisasi Pilkada yang dinilai masih belum baik karena di anggap kurang mampu mendekatkan tujuan sosialisasi itu kepada masyarakat. Bahkan dalam hal responsivitas terhadap pemutakhiran data pemilih belum baik, karena kegiatan sosialisasi berlangsung secara pararel dan di anggap kurang memuaskan masyarakat. Selain itu responsivitas KPU dalam hal penempatan personil belum sesuai harapan karena penempatan komisioner pada divisi tidak di lakukan berdasarkan penilaian objektif berdasarkan latar belakang pendidikan pelatihan yang di ikutinya. Akuntabilitas KPU juga kurang baik karena kurang komitmen organisasi lembaga ini. Hal ini tak lepas dari kenyataan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kerja, antara lain aparat sekretariat yang adalah Pegawai  Negeri Sipil dan secara jelas adalah merupakan aparat pemerintah yang tentu saja membawa budaya kerjanya yaitu budaya birokrasi pemerintahan.               Kata Kunci: Kinerja; Komisi Pemilihan Umum  PERFORMANCE OF GENERAL ELECTION COMMISSION IN ELECTION OF REGENT AND HEAD REGENT HEAD REGENCY IN SITARO KEPULAUAN REGENCY 201 By:Ignas Frans Pangumpia, Jamin Potabuga, Wiesje Wilar  ABSTRACTThe study aims to determine the performance of the General Election Commission (KPU) in the implementation of the 2018 regional head elections in Sitaro district. This research uses descriptive qualitative method with analytical approach. The results showed that the performance of the Sitaro KPU in the election of the regent and deputy regent in 2018 was not as expected. This can be seen from the performance of KPU Sitaro in preparing to hold the election of regents and deputy regents who have not been effective and efficient. One proof of the poor quality of KPU's services is that in providing local election socialization which is considered to be still not good because it is considered inadequate to bring the socialization objectives closer to the public. Even in terms of responsiveness to updating voter data is not good, because the socialization activities take place in parallel and are considered unsatisfactory to the public. In addition, the KPU's responsiveness in terms of personnel placement has not been as expected because the placement of commissioners in the division was not carried out based on an objective assessment based on the educational background of the training that followed. KPU accountability is also not good due to lack of organizational commitment of this institution. This is inseparable from the reality of the infrastructure that supports the implementation of work, including secretariat officials who are Civil Servants and clearly are government officials who of course carry their work culture, that is the culture of government bureaucracy.Keywords: Performance; General Election Commissions.
KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA PEMERINTAHAN JOKOWI DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DI MYANMAR Djumati, Ninggimus Yolemal
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA PEMERINTAHAN JOKOWI DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DI MYANMAR Oleh : Ninggimus Yolemal Djumati[1], Johny P. Lengkong[2], Trilke E. Tulung[3]  ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. Beberapa temuan dari penelitian menggambarkan: Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal, diantaranya: 1. National Interest, tercermin dari dorongan masyarakat muslim Indonesia agar pemerintah Indonesia terlibat dalam penyelesaian konflik dan melindungi etnis muslim Rohingya; 2. Kepentingan nasional, yang menjadikan konflik Rohingya sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk membangun kepercayaan internasional; 3. Proteksi negara, untuk mengantisipasi ancaman dan implikasi yang dihasilkan oleh konflik, baik dalam aspek teritorial security maupun ekonomi; 4. Ujian kredibiltas ASEAN, yang selama ini dianggap lemah, sehingga memaksa Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh di ASEAN turun tangan; 5. Tekanan internasional terhadap negara-negara kawasan atas apa yang terjadi di Myanmar, menjadi faktor yang juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia; 6) Faktor pengambil keputusan. Kata Kunci   : Konflik Etnis Rohingya; Kebijakan Politik Luar Negeri.  INDONESIA FOREIGN POLITICAL POLICY IN JOKOWI GOVERNMENT IN CONFLICT SETTLEMENT EFFORTS IN MYANMARBy:Ninggimus Yolemal Djumati, Johny P. Lengkong, Trilke E. Tulung ABSTRACTThis paper aims to describe Indonesia's foreign policy in the Jokowi government in the efforts to resolve conflicts in Myanmar. Some findings from the study illustrate: First, Indonesia's foreign policy in responding to the Rohingya issue cannot be separated from various factors that influence it, both internal and external, including: 1. National Interest, reflected by the encouragement of Indonesian Muslim communities so that the Indonesian government is involved in conflict resolution and protect Rohingya Muslim ethnicities; 2. National interest, which makes the Rohingya conflict an opportunity for Indonesia to build international trust; 3. State protection, to anticipate threats and implications generated by the conflict, both in territorial and economic aspects of security; 4. The ASEAN credibility test, which has been considered weak, has forced Indonesia as an influential country in ASEAN to intervene; 5. International pressure on regional countries over what is happening in Myanmar, is a factor that also affects Indonesia's foreign policy; 6) Decision making factors. Keywords: Rohingya Ethnic Conflict; Foreign Policy[1] Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT[2] Selaku Pembimbing 1[3] Selaku Pembimbing 2
PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 (STUDI DI DISTRIK TEMBAGAPURA KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA) Jangkup, Soter
JURNAL POLITICO Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam menganalisis voting behavior dan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai alasan para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya, dikenal dengan tiga pendekatan, yaitu Mazhab Columbia yang mengunakan sosiologis, Mazhab Michigan yang dikenal dengan pedekatan psikologis, Mazhab Virginia yang dikenal dengan pendekatan atau model Rasional. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat perilaku pemilih di kabupaten Mimika pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018. Penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mendeskripsikan hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat, kepala suku setempat, kepala desa, dan tokoh agama, serta para pemilih di Distrik Tembagapura yang berhak memilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih memilih karena ada kaitannya dengan pendidikan, jabatan, pekerjaan, kesukuan, kekeluargaan, serta wilayah tempat tingal, memilih dilihat dari keterkaitan seseorang dengan partai politik, orientasi seseorang dengan isu-isu dan orientasi seseorang terhadap kandidat, serta visi misi dan program maupun strategi. Memilih tujuan untuk diri sendiri dengan beberapa alternative mana yang maksimal baginya, pemilih yang lebih melihat sosok figure dari kandidat paslon bupati, meski diberi barang berupa kebutuhan pokok atau dalam bentuk apapun, tidak mempengaruhi pemilih pada umumnya karena banyak masyarakat Distrik Tembagapura yang bekerja dan studi diluar daerah. Oleh karena itu perlunya pendidikan politik bagi masyarakat Distrik Tembagapura, bukan hanya para memilih, tetapi seluruh lapisan masyarakat agar pemilih tidak salah pilih melainkan dapat menggunakan hak pilih dengan memilih calon yang tepat diwaktu yang mendatang, selain itu perlunya kesadaran yang tinggi bagi pemilih untuk memilih agar partisipasi politik masyarakat di Distrik Tembagapura semangkin baik dan dapat memberi pengaruh bagi kemajuan pembangunan di daerah pemilihan. Kata Kunci: Perilaku Pemilih   ABSTRACTIn analyzing voting behavior and to explain the considerations used as reasons for voters in making their choices, there are three approaches, namely the Columbia School which uses sociology, the Michigan School which is known as psychological approach, the Virginia School which is known as the Rational approach or model. The approach was used to see voter behavior in Mimika district in the election of the regent and deputy regent in 2018. This research was compiled based on qualitative research methods with data collection techniques namely observation, in-depth interviews and documentation. The data analysis technique used in this study is to describe the results of interviews with community leaders, local tribal chiefs, village heads, and religious leaders, as well as voters in Tembagapura District who have the right to vote. The results showed that voters chose because there was a connection with education, position, occupation, ethnicity, family, and the region where they lived, choosing was seen from the relationship of a person with a political party, one's orientation to one's issues and orientation towards the candidate, and vision and mission and program or strategy. Choosing a goal for oneself with a number of alternatives which is the maximum for him, voters who see the figure of the candidate candidate for regent, although given goods in the form of basic needs or in any form, does not affect voters in general because many people in Tembagapura District work and study outside area. Therefore the need for political education for the people of Tembagapura District, not only the voters, but all levels of society so that voters do not vote wrong but can exercise their right to vote by choosing the right candidates in the future, besides the need for high awareness for voters to vote so that the political participation of the community in the Tembagapura District is likely to be good and can have an impact on the progress of development in the electoral district. Keywords: Voter Behavior
PERANAN PEMERINTAH DESA MEMBERI PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS TANAH MASYARAKAT DI DESA PONTO KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA1 Horukie, Alfian
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKIndonesia adalah negara agraris yang sangat kaya akan sumber daya alam yangberpotensi besar bagi pengembangan kehidupan manusia. Sebagai sebuah negara agraris,hampir seluruh kebutuhan manusia dikelolah dan diperoleh berdasarkan pengelolahansumberdaya agraria tersebut. Oleh karena itu, kiranya sangat mendesak bagi negara untukmenciptakan keteraturan dalam upaya pengelolahannya. Upaya menciptakan keteraturandalam pengelolahan agraria sudah sejak lama menjadi sebuah kemendesakan, bukan hanyadi negara Indonesia, namun di seluruh dunia. Hal ini karena seluruh umat manusia yanghidup di muka bumi ini sangat membutuhkan keberadaan tanah dan jenis agraria lain dalammenunjang kehidupannya.Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan hak milik atastanah masyarakat: Untuk mengetahui hak kepemilikan tanah di desa Ponto, dan untukmengetahui bagaimana prosedur pembuatan akta atau setifikat tanah di masyarakat desa,dan guna mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam melindungi hak milik atastanah masyarakat desa.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan mendeskripsikan peranpemerintah desa Wori dalam memberi perlindungan hal milik atas tanah masyarakat di desatersebut.Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemui pemerintah Desa Wori dalammemberikan perlindungan hak milik atas tanah masyarakat yaitu dengan menjalankan peransebagai fasilitator, pendampingan dan mengeluarkan surat keterangan atas proses lanjutuntuk membuat akta tanah atau sertifikat.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa dan Perlindungan Hak Milik Atas Tanah
PERILAKU GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI DESA LOLAH KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR1 Pogalin, Rivi
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif, pilpres ataupun pemilu kepaladaerah (pilkada) selalu diwarnai dengan munculnya golongan putih atau golput.Golongan yang satu ini seakan-akan menjadi sosok yang mengkhawatirkan danmenakutkan bagi para kandidat/calon maupun partai politik. Disebutmengkhawatirkan karena golongan ini dinilai sosok yang tidak mendukung pestademokrasi yang sudah ada sejak dulu di negeri ini, dan jumlahnya cukup banyakbahkan menyamai dan melebihi dengan jumlah suara tertinggi dalam suatupemilu. Dalam pemilihan umum, perlu adanya partisipasi politik dari masyarakatdimana partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untukikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin Negaradan kebijakan pemerintah.Dalam hal ini Penuis menggunakan konsep dari Eep Saefulloh Fatah(dalamEfriza, 2012:546) yang juga telah merangkum sebab-sebab orang untukgolput, diantaranya adalah: Golput teknis, Golput politis, Golput ideologis.Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, desa Lolahmerupakan salah satu desa yang ada di kabupaten Minahasa. Desa Lolah memilikiangka golput yang cukup tinggi. Besarnya angka golput inilah dan faktor-faktoryang menjadi penyebabnya yang membuat penulis sangat menarik untuk diteliti,hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul: PerilakuGolongan Putih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun2014 di Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa.Kata Kunci : Perilaku Golput, Partisipasi Politi
POLITIK LOKAL DI TINGKAT DESA1 (STUDI KASUS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA MINTON TAHUN 2013 KECAMTAN TALIABU UTARA KABUPATEN PULAU TALIABU PROPINSI MALUKU UTARA) Tomoning, Yeremias
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam sistem pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dinamika dalam perkembanganpolitik lokal di tingkat desa. Dalam pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaanseperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran pemilihan Kepala Desa di Indonesia. Paracalon-calon kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agardapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan di tingkat Desa. Kekuasaan selaluada dalam setiap proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan kepalaDesa sehinga dalam penelitian ini di rasa masi banyak masalah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan peraturan pemerintah No72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Minton Tahun 2013Kecamtan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara. Sedangkan konsepyang di gunakan dalam penelitian ini adalah konsep politik lokal, konsep sitem demokrasi desadan konsep pilkades. Sedangkan metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifkualitatif.Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan adanya kecurangan sejakberlangsungnya Pemilihan Kepala Desa Minton tahun 2013 secara langsung Seperti diantaranya: Dari pihak panitia menloloskan berkas salah satu kandidat calon kepala desawalaupun sebenarnya tidak lengkap untuk ikut sertakan dalam pencalonan Kepala Desa,adanya Kampanye hitam, adanya kampanye money politik.Serta mengabaikan peraturanpemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yang di keluarkan pemerintah pusat.Kata Kunci: Politik Lokal Di Tingkat Desa

Filter by Year

2013 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue