Garuda - Garba Rujukan Digital

POTENSI PERUBAHAN GARIS BATAS INDONESIA-SINGAPURA (Studi Kasus Reklamasi Di Pulau Nipah) Franky Rengkung, Raymond W. Sollitan, Daisy Posumah,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini terkait dengan isu pengelolaan wilayah perbatasan di Pulau Nipah. Pulau Nipah terletak di perbatasan Indonesia dan Singapura. Sayangnya dimasa lalu pulau Nipah sangat terdampak oleh kegiatan penambangan pasir untuk memasok kebutuhan reklamasi di Singapura. Sesungguhnya reklamasi Singapura menimbulkan kekhawatiran dipihak Indonesia. Dengan reklamasi, tanah Singapura menjadi semakin menjorok mendekati wilayah Indonesia, sebaliknya pulau Nipah beresiko tenggelam dan hilang jika saja tidak dilakukan upaya konservasi untuk memperbaiki lingkungannya. Pada saat reklamasi pulau Nipah selesai dikerjakan, pemerintah Indonesia mengembangkan pembangunan pulau Nipah menjadi basis militer dan pusat pengembangan ekonomi dikawasan ini. Kenyataannya, yang menjadi alasan utama dilakukan reklamasi pulau Nipah adalah karena kekhawatiran Indonesia akan ada potensi perubahan garis batas Indonesia-Singapura, mengingat wilayah daratan Singapura semakin luas sedangkan pulau Nipah semakin kecil. Penelitian ini mendapati bahwa kecil kemungkinannya akan terjadi perubahan garis batas Indonesia-Singapura mengingat antara pemerintah Indonesia dan Singapura telah dicapai kata sepakat tentang garis batas setidaknya melalui tiga tahap pembicaraan diplomatik sejak tahun 1973. Sejauh ini tidak ada indikasi bahwa kedua negara berniat melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Namun demikian, proyek reklamasi pulau Nipah tetap penting sebagai antisipasi ke depannya mengingatÂ politik internasional cenderung tidak pasti.Â Kata Kunci: Garis batas, Indonesia, Singapura, Reklamasi, Pulau Nipah.Â ABSTRACTThis research is about border area management in Nipah island. Nipah island lies in the Indonesian and Singapore border line. Unfortunately, Nipah island has been severely affected by sand mining activities in the past, which was designated to supply materials for reclamation in Singapore. Reclamation in Singapore raised concern in the Indonesian side though. Whilst the land in Singapore has becoming more and more indented into Indonesian territory, on the contrary, Nipah Island risked drown and disappear if there was no attempt to preserve the nature of its environment. Once reclamation in Nipah island has been done, Indonesian government further develop Nipah island to become a military base as well as the new economic centre in the region. In fact, the potential that the boundary line between Indonesia and Singapore could be shifted due to changes in the size of Singapore, which was becoming wider, and of Nipah Island which became smaller and smaller; has been the main reason for reclamation project in Nipah island. This research found that the boundary line between Indonesia and Singapore is less likely to be shifted, because both Indonesia and Singapore have reached a mutual understanding about their border-lines through the three stages of diplomatic talks since 1973. So far there were no indication about the two parties would break the deals. However, reclamation project in Nipah island is worth doing in order to anticipate future international politics, which is somehow uncertain.Â Keywords: Border-line, Indonesia, Singapura, Reclamation, Nipah island

TRADISI NOKEN PADA PILKADA DI PAPUA (Studi Kasus Pada Pilkada Tahun 2017 Di Distrik Ilamburawi) Morib, Peinus
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

TRADISI NOKEN PADA PILKADA DI PAPUA (Studi Kasus Pada Pilkada Tahun 2017 Di Distrik Ilamburawi)Â Oleh :Peinus Morib[1]Â Â ABSTRAKPada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia salah satu wilayah yang dibenarkan dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan cara yang berbeda dan khusus dalam pemberian suara adalah masyarakat di beberapa wilayah Papua. Khusus yang dimaksud adalah diakuinya sistim Noken Sistim Ikat dan Sistim Gantung (sistim kesepakatan bersama), yaitu dimana kepala daerah yang dipilih hanyaÂ berdasarkan kesepakatan bersama. Sistem noken tersebut, walaupun masih menjadi pro kontra (bahkan dianggap kurang demokratis) dalam Pilkada, namun penerapannya sah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang beranggapan bahwa noken adalah bagian dari kearifan lokal orang Papua sehingga sistem ini resmi di perbolehkan. Proses pemungutan suara menggunakan noken (gantung/ikat) adalah sebagai berikut: Pertama, noken gantung adalah dimana rakyat yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) datang dan menyerahkan surat suara (yang sudah diisi sesuai dengan hatinurani) kedalam noken. Kedua, nokenÂ ikat adalah dimana rakyat bersepakat bersama untuk seluruh suara diserahkan kepada kepala suku yang akan bertindak mengatasnamakan rakyat dalam memberikan suara (memilih) dalam Pilkada. Tradisi noken ini merupakan salah satu kearifan lokal Papua dalam proses Pilkada, dimana masyarakat memberikan kekuasaan penuh kepada kepala suku atas nama atau perwakilan rakyat dalam Pilkada untuk pemberian suara. Dalam tradisimasyarakat Papua dalam mengambil keputusan bersama biasanya dilakukan dalam rapat atau musyawarah yang melibatkan masyarakat keseluruhan atau orang-orang tertentu saja. Pada penelitian ini wilayah yang dijadikan lokasi penelitian adalahÂ di Distrik Ilamburawi, yangÂ terdapat 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS).Â Kata Kunci: Noken; Pilkada; Papua.Â Â Â Â NOKEN TRADITION IN ELECTIONS IN PAPUA(Case Study on 2017 Election in Ilamburawi District)Â ABSTRACTIn the holding of general elections in Indonesia, one of the areas that is justified in organizing them can be done in different ways and specifically in voting is the people in several regions of Papua. Specifically what is meant is the recognition of the Noken Bonding System and the Hanging System (collective agreement system), ie where regional heads are chosen only based on mutual agreement. The noken system, although still a pro and contra (even considered less democratic) in the elections, the application is valid according to the decision of the Constitutional Court (MK) which considers that noken is part of the local wisdom of Papuans so that this system is officially permitted. The voting process using noken (hanging / tie) is as follows: First, hanging noken is where people who have registered in the Permanent Voter List (DPT) come and submit ballots (which have been filled in accordance with conscience) into noken. Second, noken ikat is where the people agree together for all the votes submitted to the head of the tribe who will act on behalf of the people in voting (voting) in the elections. This noken tradition is one of the local wisdoms of Papua in the local election process, where the community gives full power to the tribal chief on behalf of or the people's representatives in the election for voting. In the tradition of the Papuan people in making joint decisions is usually done in meetings or deliberations that involve the whole community or certain people. In this study the area used as the location of the study was in Ilamburawi District, which contained 5 polling stations (TPS).Â Keywords: Noken; Local elections; Papua.Â [1] Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Sam RatulangiABSTRAKPada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia salah satu wilayah yang dibenarkan dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan cara yang berbeda dan khusus dalam pemberian suara adalah masyarakat di beberapa wilayah Papua. Khusus yang dimaksud adalah diakuinya sistim Noken Sistim Ikat dan Sistim Gantung (sistim kesepakatan bersama), yaitu dimana kepala daerah yang dipilih hanyaÂ berdasarkan kesepakatan bersama. Sistem noken tersebut, walaupun masih menjadi pro kontra (bahkan dianggap kurang demokratis) dalam Pilkada, namun penerapannya sah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang beranggapan bahwa noken adalah bagian dari kearifan lokal orang Papua sehingga sistem ini resmi di perbolehkan. Proses pemungutan suara menggunakan noken (gantung/ikat) adalah sebagai berikut: Pertama, noken gantung adalah dimana rakyat yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) datang dan menyerahkan surat suara (yang sudah diisi sesuai dengan hatinurani) kedalam noken. Kedua, nokenÂ ikat adalah dimana rakyat bersepakat bersama untuk seluruh suara diserahkan kepada kepala suku yang akan bertindak mengatasnamakan rakyat dalam memberikan suara (memilih) dalam Pilkada. Tradisi noken ini merupakan salah satu kearifan lokal Papua dalam proses Pilkada, dimana masyarakat memberikan kekuasaan penuh kepada kepala suku atas nama atau perwakilan rakyat dalam Pilkada untuk pemberian suara. Dalam tradisimasyarakat Papua dalam mengambil keputusan bersama biasanya dilakukan dalam rapat atau musyawarah yang melibatkan masyarakat keseluruhan atau orang-orang tertentu saja. Pada penelitian ini wilayah yang dijadikan lokasi penelitian adalahÂ di Distrik Ilamburawi, yangÂ terdapat 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS).Â Kata Kunci: Noken; Pilkada; Papua.Â Â Â Â NOKEN TRADITION IN ELECTIONS IN PAPUA(Case Study on 2017 Election in Ilamburawi District)Â ABSTRACTIn the holding of general elections in Indonesia, one of the areas that is justified in organizing them can be done in different ways and specifically in voting is the people in several regions of Papua. Specifically what is meant is the recognition of the Noken Bonding System and the Hanging System (collective agreement system), ie where regional heads are chosen only based on mutual agreement. The noken system, although still a pro and contra (even considered less democratic) in the elections, the application is valid according to the decision of the Constitutional Court (MK) which considers that noken is part of the local wisdom of Papuans so that this system is officially permitted. The voting process using noken (hanging / tie) is as follows: First, hanging noken is where people who have registered in the Permanent Voter List (DPT) come and submit ballots (which have been filled in accordance with conscience) into noken. Second, noken ikat is where the people agree together for all the votes submitted to the head of the tribe who will act on behalf of the people in voting (voting) in the elections. This noken tradition is one of the local wisdoms of Papua in the local election process, where the community gives full power to the tribal chief on behalf of or the people's representatives in the election for voting. In the tradition of the Papuan people in making joint decisions is usually done in meetings or deliberations that involve the whole community or certain people. In this study the area used as the location of the study was in Ilamburawi District, which contained 5 polling stations (TPS).Â Keywords: Noken; Local elections; Papua.

DINAMIKA POLITIK LOKAL PADA PILKADA KABUPATEN HALMAHERA UTARA (Suatu Kajian Peran Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera Pada Pilkada Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015) Johny P. Lengkong, Renaldo Y Garedja, T.A.M Ronny Gosal,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

DINAMIKA POLITIK LOKAL PADA PILKADA KABUPATEN HALMAHERA UTARA(Suatu Kajian Peran Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera Pada Pilkada Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015)Â Oleh:Renaldo Yacob Garedja[1], T.A.M. Ronny Gosal[2], Johny P. Lengkong[3]Email: renaldotjanu@gmail.comÂ Â ABSTRAKDewasa ini ada suatu fenomena dimana agama direkayasa dan dijadikan alat politik oleh kelompok-kelompok tertentu. Agama bahkan dijadikan kendaraan politik demi tercapainya suatu maksud dari kelompok-kelompok tertentu. Agama dipolitisasi sedemikian rupa dan dijadikan alat untuk melestarikan kekuasaan. Fenomena ini harus kita cermati dan kita sadari agar kita tidak terjebak pada teori konspirasi yang sengaja diciptakan untuk mempertahankan status quo. Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) merupakan salah satu organisasi Gereja yang berada di wilayah Maluku Utara, Halmahera dan kepulauan di sekitarnya. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah yang menyebabkan Sinode GMIH terlibat pada Pilkada di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Dari hasil wawancara, peneliti dalam hal ini menemukan ada keterlibatan Sinode GMIH pada pilkada bupati kabupaten Halmahera Utara tahun 2015. Peneliti menemukan bahwa secara kelembagaan BPHS GMIH yang memiliki kekuasaan yang dilembagakan, authority (Max Weber) digunakan untuk mendorong umat atau warga jemaat agar lebih menggunakan hak politik secara baik. Kemudian BPHS GMIH yang memiliki otoritas secara formal ini, dengan kondisi Sinode GMIH yang pecah, meinstruksikan warga jemaatnya untuk memilih salah satu kandidat untuk mendapatkan kekuasaan di daerah. Peneliti juga menemukan bahwa Keputusan Strategis yang di ambil oleh Badan Pekerja Sinode GMIH melalui hasilÂ Sidang Majelis Sinode Ke IV tahun 2015 di bacan, ada pesan agar GerejaÂ mempersiapkan calon-calon pemimpin daerah di MalukuÂ Utara, dan BPHS menyampaikan pesan kenabian kepada Pemerintah Provinsi untuk mengubah sikap politik yang sebelumnya dan bahkan sampai saat ini mendukung kelompok Vak 1 dan GPH.Â Kata Kunci: Dinamika, Keterlibatan, Gereja, PolitikÂ Â LOCAL POLITICAL DYNAMICS IN NORTH HALMAHERA REGENCY ELECTION(A Study on Role the Synod of the Evangelical Christian Church in Halmahera in the 2015 North Halmahera Regent Election)Â ABSTRACTToday there is a phenomenon where religion is engineered and used as a political tool by certain groups. Religion is even used as a political vehicle in order to achieve the goals of certain groups. Religion is politicized in such a way and used as a tool to preserve power. We have to pay close attention to this phenomenon and realize that we are not trapped in a conspiracy theory that was deliberately created to maintain the status quo. The Synod of the Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH) is one of the church organizations located in North Maluku, Halmahera and the surrounding islands. In this case, the researcher wanted to find out what caused the GMIH Synod to be involved in the 2015 Pilkada in North Halmahera Regency. The researcher used a qualitative approach with descriptive elaboration. From the results of interviews, researchers in this case found that there was the involvement of the GMIH Synod in the 2015 elections for the regent of North Halmahera regency. Researchers found that institutionally BPHS GMIH has institutionalized power, authority (Max Weber) is used to encourage people or congregation members to use more political rights well. Then BPHS GMIH which has formal authority, with the condition of the GMIH Synod being broken, instructed the members of its congregation to choose one of the candidates to gain power in the regions. The researcher also found that the strategic decisions taken by the GMIH Synod Worker Body through the results of the 2015 Fourth Synod Council Session in Bacan, there was a message that the Church should prepare candidates for regional leaders in North Maluku, and BPHS conveyed prophetic messages to the Provincial Government to change political attitudes that previously and even now support the Vak 1 and GPH groups.Â Keywords: Dynamics, Involvement, Church, Politics[1] Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat`[2] Selaku Pembimbing 1.[3] Selaku Pembimbing 2.

STRATEGI PDI-PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT Daisy Posumah, Cindy Fure, Agustinus B. Pati,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

STRATEGI PDI-PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARATÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Oleh :Cindy Ignacia Fure[1], Agustinus B. Pati,[2] Daisy Posumah[3]Â Â Â ABSTRAKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian ini mempelajari strategi kampanye untuk kandidat perempuan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama pemilihan legislatif pada 17 April 2019 di Kabupaten Halmahera Barat. Partai Demokrasi Indonesia telah memenangkan 4 kursi di Parlemen lokal, yang sama-sama membagi antara 2 kandidat laki-laki dan 2 perempuan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kandidat perempuan melakukan strategi kampanye mereka. Ini diuntungkan dari metode wawancara kualitatif, terutama yang ditujukan untuk menggambarkan strategi kampanye kandidat perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa berbagai strategi kampanye bervariasi sesuai dengan tahapan tahapan pemilihan yang berbeda. Setidaknya ada dua hal yang dimiliki oleh kebanyakan kandidat. Pertama-tama, para kandidat menggunakan materi kampanye yang hampir serupa seperti kalender, stiker, selebaran, dan poster. Kedua, konten materi kampanye termasuk konsolidasi, framing masalah, dan pembangunan citra.Â Kata kunci: strategi; partai politik; kandidat perempuan; pemilihan legislatif.Â Â Â Â PDI-PERJUANGAN STRATEGY IN THE WINNING OF WOMEN'S LEGISLATIVE CANDIDATES IN WEST HALMAHERA DISTRICTÂ Â ABSTRACTÂ This research studied campaign strategies for women canditates conducted by Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) during the legislative election in 17 April 2019 in West Halmahera District. Partai Demokrasi Indonesia had won 4 seats in the local Parliament, which equally split between 2 men and 2 women candidates. The research focused on how women canditates conducted their campaign strategies. It is benefitted from qualitative interview methods, especially designated to portray campaign strategies of women canditates. The research found that various campaign strategies varied in line with the different stages of electoral phases. There are at least two things that most candidates have in common. First of all, candidates used almost similar campaign materials such as calendars, stickers, flyers, and posters. Secondly, the content of campaign material including consolidation, issues framing, and image building. Â Keywords: strategy; political party; women candidates; legislative election.[1] Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT[2] Selaku Pembimbing 1[3] Selaku Pembimbing 2

STRATEGI PDI-PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT Daisy Posumah, Cindy Fure, Agustinus B. Pati,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian ini mempelajari strategi kampanye untuk kandidat perempuan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama pemilihan legislatif pada 17 April 2019 di Kabupaten Halmahera Barat. Partai Demokrasi Indonesia telah memenangkan 4 kursi di Parlemen lokal, yang sama-sama membagi antara 2 kandidat laki-laki dan 2 perempuan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kandidat perempuan melakukan strategi kampanye mereka. Ini diuntungkan dari metode wawancara kualitatif, terutama yang ditujukan untuk menggambarkan strategi kampanye kandidat perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa berbagai strategi kampanye bervariasi sesuai dengan tahapan tahapan pemilihan yang berbeda. Setidaknya ada dua hal yang dimiliki oleh kebanyakan kandidat. Pertama-tama, para kandidat menggunakan materi kampanye yang hampir serupa seperti kalender, stiker, selebaran, dan poster. Kedua, konten materi kampanye termasuk konsolidasi, framing masalah, dan pembangunan citra.Â Kata kunci: strategi; partai politik; kandidat perempuan; pemilihan legislatif.Â Â Â Â PDI-PERJUANGAN STRATEGY IN THE WINNING OF WOMEN'S LEGISLATIVE CANDIDATES IN WEST HALMAHERA DISTRICTÂ Â ABSTRACTÂ This research studied campaign strategies for women canditates conducted by Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) during the legislative election in 17 April 2019 in West Halmahera District. Partai Demokrasi Indonesia had won 4 seats in the local Parliament, which equally split between 2 men and 2 women candidates. The research focused on how women canditates conducted their campaign strategies. It is benefitted from qualitative interview methods, especially designated to portray campaign strategies of women canditates. The research found that various campaign strategies varied in line with the different stages of electoral phases. There are at least two things that most candidates have in common. First of all, candidates used almost similar campaign materials such as calendars, stickers, flyers, and posters. Secondly, the content of campaign material including consolidation, issues framing, and image building. Â Keywords: strategy; political party; women candidates; legislative election.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN TULUDE DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Kahiube, Gebbye A.C
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTulude adalah salah satu dari sekian banyak budaya di Indonesia yang harus di lestarikan dan di kembangkan oleh pemerintah daerah serta masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk itu diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk dapat mewujudkan target pengembangan dan pelestarian Tulude tersebut. Penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana implementasi dari kebijakan pengembangan dan pelestarian Tulude yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sangihe. Dari hasil penelitian didapati bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pelestarian Tulude belum maksimal dikarenakan masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi seperti : kebijakan yang menjadi payung hukum sudah tidak Relevan dan perlu di perbaharui lagi, komunikasi antara pemerintah daerah dan para tua-tua adat lebih ditingkatkan lagi, Sumber daya pegawai dalam pelaksanaan Tulude, dan disposisi juga perlu ditingkatkan agar Tulude akan selalu berkembang dan tetap dapat di cintai bahkan di lestarikan oleh Masyarakat kabupaten kepulauan Sangihe.Â Kata kunci : Implementasi Kebijakan; Tulude; Pemerintah Daerah.Â Â ABSTRACTTulude is one of the many cultures in Indonesia that must be preserved and developed by the local government and the people in Sangihe Islands Regency. For this reason, a comprehensive policy is needed to be able to realize the target of development and preservation of Tulude. This research will try to see how the implementation of the Tulude development and preservation policies carried out by the Sangihe district government. From the results of the study, it was found that the implementation of local government policies in the development and preservation of Tulude was not optimal because there were still several things that needed to be improved, such as: policies that became the legal umbrella were no longer relevant and needed to be updated again, communication between local governments and elders. customs are further improved, employee resources in the implementation of Tulude, and dispositions also need to be improved so that Tulude will always develop and can still be loved and even preserved by the Sangihe island regency community.Â Keywords: Policy Implementation; Tulude; Regional Government.

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO N Kumayas, Joan Miracle Wakari, Stefanus Sampe,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKDalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan apabila pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Hal ini tentunya didukung oleh pembiayaan negara yang memadai. Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak yaitu mulai berlakukannya sistem pemungutan pajak self assessment system sejak reformasi perpajakan pada 1983. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pertanyaan dalam kuesionerlah yang menjadi tolak ukur atau penentu apakah berdasarkan indikator dari variabel independen (Kualitas Pelayanan) berpengaruh terhadap variable dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi). Dengan menggunakan konsep menurut Hardiyansyah (2011), Kualitas Pelayanan (variabel independen) adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dapat dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Adapun konsep variabel dependen menurut Rahmanto (2015), Kepatuhan Wajib Pajak adalah hasil pemikiran mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak yang pada awalnya tidak memahami atau kurang memahami peraturan perpajakan, menjadi memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, didapati bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Besar pengaruh 47,2% dimana tingkatan pengaruhnya sebesar 0,687 sehingga dapat dikategorikan mempunyai pengaruh yang kuat. Kualitas pelayanan dinilai cukup penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan jika kualitas pelayanan tinggi, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun meningkat, sebaliknya jika kualitas pelayanan mereka rendah, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun menurun.Â Kata Kunci: Pengaruh, Kualitas Pelayanan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.Â Â Â ABSTRACTIn the framework of advancing people's welfare, this can be realized if the government runs its government properly and carries out development in all fields. This is of course supported by adequate state funding. One way for the government to maximize state revenue from the tax sector is the implementation of the self-assessment tax collection system since the tax reforms in 1983. This study aims to determine whether service quality affects individual taxpayer compliance at KPP Pratama Manado by using quantitative research methods. The questions in the questionnaire are the benchmarks or determinants of whether based on indicators of the independent variable (Service Quality) affect the dependent variable (Individual Taxpayer Compliance). By using the concept according to Hardiyansyah (2011), Service Quality (independent variable) is something that is related to the fulfillment of customer expectations or needs, where service can be said to be of quality if it can provide products and services (services) according to customer needs and expectations. As for the concept of the dependent variable according to Rahmanto (2015), Taxpayer Compliance is the result of thoughts on taxation regulations so that taxpayers who initially do not understand or do not understand tax regulations, understand the tax regulations that have been set. In this study, it was found that service quality has an effect on individual taxpayer compliance. The amount of influence is 47.2% where the level of influence is 0.687 so that it can be categorized as having a strong influence. Service quality is considered quite important in increasing individual taxpayer compliance, so it can be said that if the quality of service is high, then individual taxpayer compliance will increase, conversely if the quality of their service is low, individual taxpayer compliance will decrease.Â Keywords: Influence, Service Quality, and Individual Taxpayer Compliance.

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan) Wonok, Gerry R.J
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPandemi COVID-19 telah membuat pemerintah baik di tingkat pusat hingga ke tingkat terendah seperti pemerintah desa, terpaksa harus memikirkan berbagai strategi yang harus dilakukan dalam mencegah penyebarannya. Walaupun protocol standar telah ditentukan yaitu : memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang dikenal dengan 3 M, namun dalam implementasinya terbukti masih banyak masyarakat yang melanggar bahkan tidak perduli. Untuk itu diperlukan strategi tambahan agar ketaatan masyarakat bisa tumbuh terhadap anjuran pemerintah tersebut. Di desa Mokobang pemerintah desa dalam hal penanganan pandemic COVID-19, melakukan beberapa strategi, diantaranya memaksimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki baik itu yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan partisipasi masyarakat. Strategi yang juga pemerintah desa seperti membuat pos penjagaan keluar masuk orang, mewajibkan masyarakat yang masuk ke desa mencuci tangan, dan mewajibkan surat kewaspadaan bagi orang yang berasal dari luar kecamatan Modoinding. Bahkan berbagai kegiatan Ibadah, social, budaya dibatasi dengan ketentuan standar protocol kesehatan. Selain itu pemberdayaan aparat desa juga dilakukan semaksimal mungkin. Namun problematika penangganan pandemic COVID-19 di desa Mokobang, masih ada akibat tingkat pendidikan masyarakat yang terbilang rendah yang mengakibatkan sosialisasi pemahaman pandemic tersebut sulit di mengerti oleh masyarakat. Akibatnya strategi pemerintah desa tersebut menjadi kurang efektif dimana terlihat pos penjagaan sering tidak ada yang menjaga sehingga masuk keluar orang otomatis tidak diawasi, masih adanya kegiatan perkumpulan yang melibatkan lebih dari 20 orang, banyak masyarakat yang belum sadar akan protocol kesehatan.Â Kata Kunci: Startegi: Pemerintah Desa: Pandemi COVID-19Â Â ABSTRACTThe COVID-19 pandemic has forced governments, both at the central level to the lowest level, such as the village government, have to think about various strategies that must be done to prevent its spread. Although standard protocols have been determined, namely: wearing masks, washing hands, and maintaining a distance known as 3M, but in its implementation it is proven that many people violate or even don't care. For this reason, an additional strategy is needed so that public obedience can grow to the government's recommendation. In Mokobang village, the village government, in terms of handling the COVID-19 pandemic, has implemented several strategies, including maximizing the various resources that are owned, both those provided by the central government, local government, and even community participation. Strategies that are also used by the village government, such as making security posts in and out of people, requiring people who enter the village to wash their hands, and requiring a letter of alert for people who come from outside the Modoinding sub-district. Even various religious, social and cultural activities are limited by the provisions of standard health protocols. Apart from that, empowerment of village officials was also carried out as much as possible. However, the problem of subscribing to the COVID-19 pandemic in Mokobang village still exists due to the relatively low level of community education which results in the socialization of understanding the pandemic which is difficult for the community to understand. As a result, the strategy of the village government is less effective, where it appears that there are often no guard posts so that people entering and leaving are automatically not supervised, there are still association activities that involve more than 20 people, many people are not aware of health protocols.Â Keywords: Strategy: Village Government: COVID-19 Pandemic

PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2018 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI KECAMATAN KHUSUS MIANGAS Riung, Wolter
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSalah satu kunci dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah perilaku pemilih. Perilaku pemilih sebagai keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pemilihan umum, mulai dari menentukan apakah akan ikut memilih atau tidak memilih sampai pada proses menentukan pilihan pada pemilihan bupati dan Wakil bupati tersebut. Penelitian ini mencoba memotret perilaku pemilih pada pemilihan bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2018. Metode yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang di lakukan di lokasi penelitian dan pengkajian dokumen pendukung. Perilaku pemilih di Kabupaten Kepulauan Talaud khususnya di Kecamatan Khusus Miangas lebih dominan di pengaruhi oleh pendekatan psikologis yaitu mempertimbangkan pilihan pada figure dari pasangan calon dan faktor mengidentifikasi partai. Pemilih juga di pengaruhi oleh pendekatan Sosiologis yaitu mempertimbangkan pilihan pada faktor kekeluargaan dan adanya pendekatan pilihan Rasional yaitu melihat visi dan misi serta kinerja dari pasangan calon yang membuat pemilih mempertimbangkan pilihannya dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018 di Kecamatan Khusus Miangas.Â Kata Kunci: Perilaku Pemilih, Pilkada, DemokrasiÂ Â Â ABSTRACTOne of the keys in conducting elections is voter behavior. Behavior of voters as public participation in a general election, ranging from determining whether to vote or not vote until the process of determining the choice in the election of the regent and deputy regent. This study tries to portray the behavior of voters in the election of Â the regent Â and vice regent of Talaud Islands Regency in 2018. The method used is a qualitative research method with data collection techniques through interviews conducted at the research location and review of supporting documents. Voter behavior in the Talaud Islands District, especially in the Khusus District of Miangas, is more dominantly influenced by a psychological approach, namely considering the choice of figure of the candidate pair and identifying factors of the party. Voters are also influenced by the Sociological approach which is to consider choices on family factors and the rational choice approach which is to see the vision and mission as well as the performance of the candidate pairs that make voters consider their choices in the regional head election of the Talaud Islands Regency in 2018 in Miangas Khusus DistrictÂ Keywords: Voter Behavior, Local Election, Democracy

KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Stefanus Sampe, Wili Yandra Palakum,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Repository
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKonflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota. HalÂ ini merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan. Konflik yang terjadi lebih di sebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum tuntas di karenakan masalah penyelesaian garis batas akibat persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda. Konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang sangat baik. KonflikÂ tapalÂ batasÂ daerahÂ yang terjadi di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi UtaraÂ yaituÂ Kabupaten Bolaang MongondowÂ dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana dua daerah kabupaten tersebutÂ salingÂ mengklaim wilayahnya yangÂ berada di wilayah tambang emas PT. JResousrcesÂ BakanÂ Gold Mining Bolaang Mongondow, dimana Kabupeten Bolaang Mongondow berpendapatÂ wilayahnyaÂ digeserÂ kurang lebih 4 meter kali 30 km didalam wilayah aktivitas tambang. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2012), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui penyebab konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil penelitian diperoleh secara interest yang dimana kalau dihubungkan dengen PT. JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow (JRBM) sejak beroperasi dan mulai beroperasi segala pengurusan menyangkut administrasi baik itu perijinan sampai berlangsungnya eksplorasi terhadap kandungan yang ada didalamnya, pertambangan tersebut diurus melalui pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian pada saat pembagian royalty daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi dirugikan. Dari konflik realistis dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Dilihat dari konflik bidang kehidupan, hasil penelitian dan observasi dilapangan menggambarkan bahwa konflik persoalan konflik perebutan wilayah ada kaitannya dengan ekonomi.Â Kata kunci:Â Konflik; Tapal Batas.Â ABSTRACTTerritorial border conflicts are common in several districts and cities. This is one of the important issues that has escaped the attention of the government, so that various disputes arise between the community and political elites on the border. The conflicts that occur are caused more by the triggering factor for boundary disputes which are generally not yet resolved due to the problem of borderline resolution due to different perceptions of the community and political elites. Boundary conflicts are usually very vulnerable to occur when the contested area has excellent natural and economic resource potential. Conflict over regional boundaries that occurred in two districts in North Sulawesi Province, namely Bolaang Mongondow Regency and Bolaang Mongondow Selatan Regency where the two districts claimed each other's territory in the gold mining area of PT. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow, where the Kabupeten Bolaang Mongondow argues that its area has been moved approximately 4 meters by 30 km within the mining activity area. By using qualitative methods (Sugiyono, 2012), this study aims to identify and determine the causes of conflict over the boundaries of the territory between Bolaang Mongondow and Bolaang Mongondow Selatan districts. The results of the research were obtained with an interest which, when connected with PT. JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow (JRBM) since its operation and commencement of operations, all management related to administration, from licensing to exploration of the contents in it, the mining is managed through the Bolaang Mongondow Regency government, then at the time of the distribution of regional royalty, Bolaang Mongondow Regency is disadvantaged . From realistic conflicts triggered by hatred or prejudice against conflict opponents that encourage aggression to defeat or destroy the opponents of the conflict. Judging from the conflict in the field of life, the results of research and observations in the field illustrate that the conflict over territorial conflicts has something to do with the economy.Â Keywords: Conflict; Boundary.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Franky R.D Rengkung

Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id

Phone
+6281311100340

Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id

Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Franky R.D Rengkung

Contact Email frankyrengkung@unsrat.ac.id

Phone +6281311100340

Journal Mail Official jurnalpolitico@unsrat.ac.id

Editorial Address Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115

Location Kota manado, Sulawesi utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Franky R.D Rengkung

Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id

Phone
+6281311100340

Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id

Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA