cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 40   41   42   43   44 
STRATEGI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DALAM MEMENANGKAN CALON MUSLIM PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA MANADO Afdhal, Alif
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) tahun 2019, para calon yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) cukup banyak yang berhasil dalam meraih dukungan masyarakat pemilih. Hal itu tentu tidak terlepas dari peran Partai Amanat Nasional dalam menjalankan strategi partai. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiono, 2014), penelitian ini akan mengkaji strategi yang dimainkan oleh Partai Amanat Nasional dalam memenangkan para calon anggota legislative yang diusungnya. Strategi PAN tersebut akan dikaji dengan menggunakan pendekatan strategi yang dikemukakan oleh Adman Nursal (2004) tentang strategi politik. Temuan penelitian menggambarkan bahwa strategi yang mainkan oleh Partai Amanat Nasional untuk memenangkan para calon yang diusungnya sangat bervariatif. Adapun bentuk strateginya ada yang bersifat ofensif ada juga yang bersifat defensive. Selain itu strategi yang juga dimainkan seperti, memanfaatkan ketokohan calon, strategi pencitraan, dan strategi kelembagaan. Hal lain yang juga diperhitungkan adalah bagaimana pertimbangan yang dilakukan dalam perekrutan calon. Kata Kunci: Strategi; Partai Politik; Pemilihan Anggota Legislatf (Pileg)  ABSTRACTIn the 2019 General Election of Legislative Members (Pileg), there were quite a number of candidates nominated by the National Mandate Party (PAN) who succeeded in gaining support from the voters. This of course cannot be separated from the role of the National Mandate Party in carrying out the party's strategy. By using qualitative methods (Sugiono, 2014), this study will examine the strategies played by the National Mandate Party in winning over the legislative candidates it carries. The PAN strategy will be studied using the strategic approach proposed by Adman Nursal (2004) regarding political strategies. The research findings illustrate that the strategy played by the National Mandate Party to win over the candidates it carries is very varied. As for the strategic forms, some are offensive and some are defensive. Apart from that, the strategies that are also being played are utilizing the character of candidates, imaging strategies, and institutional strategies. Another thing that is also taken into account is how the consideration is made in recruiting candidates. Keywords: Strategy; Political parties; Election of Legislatf Members (Pileg)
PERAN KPU DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ERA PANDEMI COVID-19 Kolonio, Vebiola Eliza
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini akan mengkaji bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014), akan dilihat bagaimana peran KPUD Kabupaten Minahasa Selatan dalam pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 khususnya di era pandemi Covid-19. Temuan penelitian menggambarkan walaupun KPUD Kabupaten Minahasa Selatan, dalam pelaksanaannya sudah mengatur tentang pedoman protokol kesehatan pengendalian dan pencegahan Covid-19 masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan pada kegiatan pilkada khususnya pada saat kampanye. Akibat PKPU yang ada kurang tegas sehingga masih banyak terjadi pelanggaran, akibatnya pasca Pilkada terjadi peningkatan kasus Covid-19 dan resiko klaster baru penularan virus Covid-19 yang semakin meluas. Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum Daerah; Pemilihan Kepala Daerah; Covid-19  ABSTRACTThis article will examine the role of the General Election Commission (KPU) in the implementation of the Regional Head Election (Pilkada). By using a qualitative method (Sugiyono, 2014), it will be seen how the role of the KPUD of South Minahasa Regency in the implementation of the Pilkada in 2020, especially in the era of the Covid-19 pandemic. The research findings illustrate that although the KPUD of South Minahasa Regency, in its implementation, has regulated the guidelines for health protocols for controlling and preventing Covid-19, there are still many violations committed in election activities, especially during campaigning. As a result, the existing PKPU is not firm enough so that there are still many violations, as a result, after the Pilkada there was an increase in Covid-19 cases and the risk of new clusters of spreading the Covid-19 virus. Keywords: Regional General Election Commission; Regional Head Election; Covid-19
PERAN INDONESIA SEBAGAI PRESIDEN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TAHUN 2019 Seba, David William
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tahun 2019, Indonesia pernah mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Kesempatan tersebut seharusnya bisa membuat Indonesia dapat memainkan perannya lebih baik, khususnya dalam merealisasikan seluruh agenda Indonesia ketika menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Sejak menjadi anggota DKK PBB Indonesia telah menetapkan 4 Isu Prioritas dan 1 Isu Perhatian Khusus.Dengan menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2014), artikel ini akan mengidentifikasi mengapa Indonesia tidak dapat maksimal memanfaatkan posisinya ketika menjadi presidensi DK PBB, untuk merealisasikan isu-isu prioritas yang sudah ditetapkan. Temuan penelitian menggambarkan beberapa penyebab mengapa Indonesia tidak dapat maksimal dalam memanfaatkan posisinya sebagai presidensi DK PBB yaitu: isu yang diangkat, adanya hak veto yang dimiliki oleh negara-negara super power, dan masa jabatan yang terlalu singkat. Kata Kunci: Peran; Presidensi DK PBB  ABSTRACTIn 2019, Indonesia had the opportunity to serve as President of the United Nations Security Council (UNSC). This opportunity should have enabled Indonesia to play a better role, especially in realizing Indonesia's entire agenda when it was a non-permanent member of the UN Security Council. Since becoming a member of the UN Security Council, Indonesia has determined 4 Priority Issues and 1 Issue of Special Attention. Using qualitative methods (Creswell, 2014), this article will identify why Indonesia was unable to make the most of its position when it was the UNSC presidency, to realize the priority issues that have been determined. The research findings illustrate several reasons why Indonesia is unable to maximize its position as the UNSC presidency, namely: the issues raised, the existence of veto rights held by super power countries, and too short terms of office. Keywords: Role; United Nation Security Council Presidency
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI DESA AMONGENA 3 KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA Agustinus B. Pati, Cherrysta T. Korua Arpi R. Rondonuwu
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menghadapi masalah penyebaran covid 19 yang terjadi sekarang ini masyarakat memerlukan peran kepemimpinan yang mumpuni dalam mengatasi kebebalan sebagian masyarakat terhadap penerapan protocol kesehatan. Hal ini juga yang dihadapi oleh desa Amongena 3, dimana masih adanya masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat. Dengan menggunakan metode kualitatif (Juliansyah Noor, 2012) penelitian ini akan mengkaji kepemimpinan Kepala Desa dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Peran kepemimpinan akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George R. Terry (dalam Toha, 2007) tentang kepemimpinan. Temuan penelitian menggambarkan terkait dengan, dalam mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah yang telah ditetapkan, Hukum Tua mengalami hambatan akan kurangnnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya virus covid-19. Pemerintah desa berupaya agar masyarakat desa mentaati protokol kesehatan yang ada agar virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amongena 3. Jika dilihat kepemimpinan Hukum Tua dirasa cukup baik, dalam hal memotivasi perilaku masyarakat desa Amongena 3 kepala desa menerapkan langkah-langkah yang harus ditaati oleh masyarakat desa Amongena 3 agar masyarakat terhindar dari paparan virun Covid-19 dan virus Covid-19 tidak menyebar di desa Amongena 3. Selain itu Hukum Tua mengupayakan untuk selalu memberikan pengumuman baik di pengeras suara dan acara suka ataupun duka yang ada di desa Amongena 3 guna mempengaruhi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan di segala aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 di desa Amongena 3. Kata kunci : Kepemimpinan, Pandemi Covid-19  ABSTRACTFacing the problem of the spread of covid 19 that is happening now, the community needs a capable leadership role in overcoming the ignorance of some people towards the application of health protocols. This is also the case with Amongena 3 village, where there are still people who do not implement health protocols in accordance with the recommendations of the central government. Using a qualitative method (Juliansyah Noor, 2012) this study will examine the leadership of the Village Head in dealing with the Covid-19 pandemic in Amongena 3 Village, East Langowan District, Minahasa Regency. The role of leadership will be studied using the approach proposed by George R. Terry (in Toha, 2007) about leadership. The research findings illustrate that in influencing the community to implement health protocols in accordance with government recommendations that have been set, the Old Law is experiencing obstacles to the lack of public awareness about the dangers of the covid-19 virus. The village government is trying to make the village community obey the existing health protocols so that the Covid-19 virus does not spread in the Amongena village 3. If you look at the leadership of the Old Law, it seems quite good, in terms of motivating the behavior of the Amongena village community, the village head applies steps that must be obeyed by the village community. Amongena 3 village community so that the community is protected from exposure to the Covid-19 virus and the Covid-19 virus does not spread in Amongena 3 village. In addition, the Old Law strives to always give announcements both on loudspeakers and happy and sad events in Amongena 3 village in order to influencing the community to apply health protocols in all activities that will be carried out in order to prevent the spread of the Covid-19 virus in the village of Amongena 3. Keywords: Leadership, Covid-19 Pandemic
PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DIKELURAHAN RAP-RAP PADA PEMILU 2019 Ticoalu, Yuan I.A
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indicator untuk menilai sebuah demokrasi. Terdapat banyak factor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu salah satunya adalah peran dari tokoh agama. Artikel ini akan mengkaji peran tokoh agama yang ada di Kelurahan Rap-Rap Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilu tahun 2019. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2008),  peran tokoh agama akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (1990) tentang Partisipasi Politik. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pada pemilu tahun 2019 di kelurahan Rap-Rap tokoh agama mampu mendorong sebagian besar masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pemilu. Hal terlihat bagaimana para tokoh agama selalu melakukan himbauan untuk kepada masyarakat disana untuk menggunakan hak pilih mereka. Himbauan  dan saran tersebut selalu disampaikan pada saat proses ibadah berlangsung, setelah ibadah dan pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Hal itu berdampak pada masyarakat yang beranggapan bahwa jika berpartisipasi pada setiap pemilu yang ada, adalah bentuk sebagai warga Negara yang baik, dan itu selalu di tekankan oleh para pemuka agama yang ada. Pada kesempatan ini para tokoh utama tentunya menekankan para masyarakat yang ada untuk menggunakan hak pilih mereka dengan baik, dan jangan sampai terpengaruhi oleh money politik, karena money politik merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ajaran setiap agama, karena dianggap menjual hak suara mereka dengan sejumlah uang. Meskipun peran para tokoh agama yang ada sudah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilih mereka, tetap saja masih ada kendala-kendala yang dialami para tokoh agama antara lain masih ada masyarakat yang belum aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga tokoh agama sulit untuk menjangkau para masyarakat yang demikian. Kata Kunci: Tokoh Agama; Partisipasi Politik Masyarakat ABSTRACTVoter participation is one indicator to assess a democracy. There are many factors that can affect the level of voter participation in elections, one of which is the role of religious leaders. This article will examine the role of religious leaders in the Rap-Rap Village, Airmadidi District, North Minahasa Regency in the 2019 Election. Using a qualitative method (Moleong, 2008), the role of religious leaders will be studied using the approach proposed by Almond and Verba (1990). ) on Political Participation. The research findings illustrate that in the 2019 elections in the Rap-Rap sub-district, religious leaders were able to encourage most people to participate in the elections. It can be seen how religious leaders always appeal to the people there to exercise their right to vote. Such appeals and suggestions are always conveyed during the worship process, after worship and at other religious activities. This has an impact on people who think that participating in every election is a form of being a good citizen, and that is always emphasized by existing religious leaders. On this occasion the main characters of course emphasized the existing people to use their voting rights properly, and not to be influenced by money politics, because money politics is something that is contrary to the teachings of every religion, because it is considered to sell their voting rights for a certain amount of money. . Although the role of existing religious leaders has been able to increase community participation in giving their right to vote, there are still obstacles experienced by religious leaders, among others, there are still people who are not yet active in religious activities so that religious leaders find it difficult to reach out to religious leaders. such a society. Keywords: Religious Figures; Community Political Participation
STRATEGI PEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN Lolowang, Irene
JURNAL POLITICO Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan anggota legislatif perempuan secara kuantitatif baik di pusat maupun didaerah hingga kini masih dianggap minim. Berbagai upaya sudah dilakukan dari penetapan peraturan dan persyarakat bagi partai politik yang ditujukan untuk mendorong kuantitas keterwakilan perempuan dalam parlemen masih belum mampu mewujudkan harapan tersebut. Namun walaupun dari sisi kuantitas masih kurang pada kenyataannya ada juga anggota legislatif perempuan yang pada saat pencalonan mampu membuktikan kemampuan mereka dalam merebut simpati dari masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana strategi pemenangan Calon Anggota Legislatif perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menunjukan para Calon Legislatif Perempuan pada pemilu 2019 sebagian besar menggunakan beberapa strategi, diantaranya adalah strategi defensif yaitu strategi yang dilakukan untuk mempertahankan basis pemilih mereka, ada juga strategi ofensif yaitu strategi yang dilakukan untuk mengatasi ancaman dari lawan. Selain itu juga ada strategi pencitraan yakni dengan menawarkan berbagai program yang akan dilakukan jika mereka terpilih. Kata Kunci: Strategi Pemenangan; Calon Anggota Legislatif; Pemilihan Umum 2019  ABSTRACTThe existence of women legislative members quantitatively both at the center and in the regions is still considered minimal. Various efforts have been made from the establishment of regulations and requirements for political parties aimed at increasing the quantity of women's representation in parliament, but have not been able to realize these expectations. However, although the quantity is still lacking, in reality there are also female legislators who at the time of nomination were able to prove their ability to win sympathy from the community. By using qualitative methods, this study aims to find out what and how the winning strategy for female Legislative Members Candidates in the 2019 Election in South Minahasa Regency. The results of the study show that the female legislative candidates in the 2019 election mostly used several strategies, including a defensive strategy, namely a strategy carried out to maintain their voter base, there was also an offensive strategy, namely a strategy carried out to overcome threats from opponents. In addition, there is an imaging strategy, namely by offering various programs that will be carried out if they are selected. Keywords: Winning Strategy; Candidates for Legislative Members; 2019 General Election
POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI ASIA TENGGARA SELAMA PEMERINTAHAN PRESIDEN DONALD TRUMP Babay, Latifah Rahmawati
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi, teknologi dan militer yang pesat bukan satu-satunya faktor yang menguatkan Amerika Serikat untuk menjadikan kawasan ini sebagai prioritasnya. Asia Tenggara tidak hanya memiliki arti penting dalam ekonomi, jalur laut yang strategis semata bagi Amerika Serikat Hal ini dapat diukur dari nilai investasi AS ke negara-negara ASEAN yang sangat besar karena Asia Tenggara merupakan pasar yang potensial bagi produk dan industri jasa, dan juga merupakan kawasan dengan sumber energi, dan kekayaan alam yang besar seperti timah, tembaga, emas, dan sumber-sumber yang dapat diperbaharui seperti karet, kopi, kayu-kayuan serta minyak dan gas alam. Kawasan ini adalah tempat dimana Amerika Serikat harus tetap menjaga eksistensi power-nya untuk mengimbangi pengaruh Cina sebagai new actor yang perlu diperhitungkan kekuatannya. Karena gaya pemerintahan presiden Donald Trump yang kontroversial Langkah Donald Trump tentu akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan Luar Negeri, salah satunya adalah pengaruhnya terhadap kerjasama Amerika dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. jadi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (library research) yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Pada  rezim  Donald  Trump, arah  kebijakan  Luar  Negeri  sedikit menyiratkan hubungan “tidak harmonis‟ antara Amerika  Serikat  dan  negara di kawasan Asia Tenggara, namun karena pengaruh hegemoni Cina di kawasan ini semakin besar sehingga Amerika Serikat perlu memperbaiki hubunggannya. Jadi, karena adanya persaingan eksistensi antara AS dan Cina di kawasan ini, secara tidak langsung membawa Asia Tenggara kedalam politik luar negeri dan strategi AS dalam menghadapi maslah tersebut. Pada akhirnya ada keharusan bagi AS untuk menghadirkan militernya di kawasan ini dalam konteks pengamanan terhadap kepentingan tersebut. Kata kunci : politik luar negeri, pemerintahan presiden Donald Trump                ABSTRACTSoutheast Asia's rapid economic, technological and military development is not the only factor that has strengthened the United States to make the region its priority. Southeast Asia not only has great importance in the economy, strategic sea lanes for the United States It can be measured from the value of U.S. investment to ASEAN countries which is very large because Southeast Asia is a potential market for products and service industries, and is also a region with large sources of energy, and natural wealth such as tin,  copper, gold, and renewable sources such as rubber, coffee, wood and oil and natural gas. This region is a place where the United States must maintain the existence of its power to offset China's influence as a new actor that needs to be taken into account. Because of President Donald Trump's controversial style of government, Donald Trump's move will certainly affect various foreign policy, one of which is its effect on American cooperation with countries in the region. So research uses qualitative research methods that are library research that use books and other literature as the main object. In the Trump regime, the direction of foreign policy slightly implies a "disharmonious" relationship between the United States and countries in the region, but as china's hegemony influence in the region grows, it needs to improve its relationships. Thus, because of the competition between the U.S. and China in the region, it indirectly brings Southeast Asia into foreign policy and U.S. strategy in dealing with the problem. Ultimately there is a need for the U.S. to present its military in the region in the context of safeguarding those interests. Keywords: Foreign policy, Gofernment of president Donald Trump
STRATEGI POLITIK PARTAI GERINDRA DALAM MEMENANGKAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT Padangi, Hendru Sofian
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji strategi politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislative (Pileg) tahun 2019, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014), strategi politik partai Gerindra akan dikaji dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh (Schroder, 2010) tentang strategi politik. Temuan penelitian menggambarkan strategi yang dimainkan oleh Gerindra dalam memaksimalkan perolehan suara pada pemilu legislative tahun 2019, diantaranya adalah: melakukan konsolidasi, penjaringan bakal calon, perekrutan calon legislative tahun 2019 hingga pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dengan melakukan turun langsung ke lapangan seperti memberikan sumbangan atau sembako untuk masyarakat kurang mampu lainnya dalam hal ini kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok buruh, anak yatim, duda bahkan janda dan lain sebagainya. Selain itu, strategi yang juga dilakukan adalah pemasangan baliho, spanduk, Kampanye, Sosialisasi dan pendidikan politik kepada simpatisan dan masyarakat umum secara terus menerus dengan tujuan membentuk citra politik yang positif, baik bagi partai maupun bagi calon-calon legislatif itu sendiri. Kata Kunci: Strategi Politik  ABSTRACTThis article examines the political strategy of the Greater Indonesia Movement Party (Gerindra) in the 2019 General Election (Election) for legislative members (Pileg) especially in West Halmahera Regency. By using a qualitative method (Sugiyono, 2014), the political strategy of the Gerindra party will be studied using the concept proposed by (Schroder, 2010) regarding political strategy. The research findings describe the strategies played by Gerindra in maximizing vote acquisition in the 2019 legislative elections, including: consolidating, screening prospective candidates, recruiting legislative candidates in 2019 to community social activities by going directly to the field such as making donations or donations. basic needs for other underprivileged communities in this case farmers groups, fishermen groups, labor groups, orphans, widowers and even widows and so on. In addition, the strategy that is also carried out is the installation of billboards, banners, campaigns, socialization and political education to sympathizers and the general public continuously with the aim of forming a positive political image, both for parties and for the legislative candidates themselves.  Keywords: Political Strategy
PERSPEKTIF PERILAKU SOSIOLOGIS BIROKRASI DALAM PEMILU (Studi Perilaku Politik ASN Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo) Asmun Wantu, Ramli Mahmud, Sofyan Alhadar,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam reformasi birokrasi di Indonesia adalah netralitas ASN dalam setiap perhelatan demokrasi. Merujuk pada permasalahan dimaksud, studi tentang perilaku birokrasi sudah selayaknya menggunakan berbagai perspektif untuk menelaah mengapa fenomena ini tetap terjadi di setiap perhelatan Pemilu maupun Pilkada. Salah satu perspektif yang bisa digunakan sebagai pisau analisis adalah menggunakan pendekatan perilaku politik. atas hak tersebut, salah satu aspek yang dapat dibaca lewat perilaku birokrasi pada saat Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo adalah menggunakan perspektif perilaku sosiologis. Adapun yang menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sebagian besar ASN di jajaran struktural dan fungsional khususnya guru menentukan pilihan politiknya berdasarkan pada pertimbangan sosiologis, Diantara pertimbangan yang dimaksud antara lain, pekerjaan sebagai ASN, Kepatuhan terhadap kepala daerah, kekeluargaan dan afiliasi ASN dengan organisasi kemasyarakatan. Kata Kunci : Perilaku Sosiologis, Perilaku Birokrasi, Pemilu  ABSTRACTOne of the problems faced in bureaucratic reform in Indonesia is the neutrality of ASN in every democratic event. Referring to the problem in question, a study of bureaucratic behavior should use various perspectives to examine why this phenomenon continues to occur in every election and regional election event. One perspective that can be used as an analytical knife is to use a political behavior approach. For this right, one aspect that can be read through the behavior of the bureaucracy during the 2019 General Election in Boalemo Regency is using the perspective of sociological behavior. The method used in this research is a qualitative method with a phenomenological approach. The results showed that most of the ASN in the structural and functional ranks, especially teachers, made their political choices based on sociological considerations. Keywords: Sociological Behavior, Bureaucratic Behavior, Election
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KOTA KOTAMOBAGU Laute, Faridh Gevin
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi Legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. Fungsi ini merupakan fungsi utama lembaga perwakilan rakyat. Terkait hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu periode 2019-2024, belum memperlihatkan menjalankan fungsi legislasi sesuai dengan tugas pokoknya. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2009), penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kota Kotamobagu. Pelaksanaan fungsi legislasi akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Syukur (2007), yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi diperlukannya sebuah persiapan yang telah merumuskan segala kebutuhan, alat-alat yang di butuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, di mulai dan bagaimana cara yang harus di laksanakan. Temuan penelitian menggambarkan Kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat dikatakan belum mencapai tujuan dan target, atau dapat dikatakan belum efektif. Hal itu terlihat dari fungsi legislasi pembuatan produk hukum belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, karena pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang selalu mengalami keterlambatan pembahasan. Selain itu pembahasan Perda bersama pihak eksekutif untuk mengesahkan suatu produk hukum tidak pernah dilakukan pembahasan pada jam kerja melainkan pembahasan setiap produk hukum sering dilakukan pada malam hari diluar jam kerja efektif. Kata Kunci: Fungsi Legislasi; DPRD Kota Kotamobagu  ABSTRACTThe function of legislation is a function to form laws. This function is the main function of the people's representative institutions. In this regard, the Kotamobagu City Regional People's Representative Council (DPRD) for the 2019-2024 period has not shown that it is carrying out its legislative function in accordance with its main duties. Using qualitative methods (Sugiyono, 2009), this study examines how the implementation of the legislative function in the DPRD Kota Kotamobagu Regency. The implementation of the legislative function will be studied using the approach proposed by Syukur (2007), which states that in the implementation of the function, a preparation is needed that has formulated all the needs, the tools needed, who implements it, where the implementation is started, and how. the way that must be implemented. The research findings illustrate that the performance of the Kotamobagu City DPRD in the implementation of the legislative function can be said to have not achieved the goals and targets, or it can be said that it has not been effective. This can be seen from the legislative function of making legal products not achieving the objectives as expected by the community, because the formation of Regional Regulations (Perda) which always experiences delays in discussion. In addition, discussions on regional regulations with the executive to ratify a legal product have never been discussed during working hours, but discussions on each legal product are often carried out at night outside of effective working hours. Keywords: Legislation Function; Municipal Council of Kotamobagu 

Page 42 of 52 | Total Record : 511

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue