cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23389613     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 1,210 Documents
 79   80   81   82   83 
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 ,, PURWANTO; KAUNANG, MARKUS; LENGKONG, JHONY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini beranjak dari adanya permasalah bahwa PNS di dalam Pemilihan KepalaDaerah di Provinsi Gorontalo memperlihat sikap kurang netral. Dengan demikian penelitian inibertujuan (1) untuk mengetahui kenetralan pegawai negeri sipil (PNS) di dalam PemilukadaProvinsi Gorontalo, Tahun 2017; (2) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkanketidak netralan PNS di dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Gorontalo, Tahun 2017. Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Instrumen utama adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan panduan wawancara, informanditetapkan sebanyak empat orang kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik analisisinteraktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada umumnya, PNS bersikap netral dalampemilihan Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo, namun secara rinci ditemukan adanya PNS yangmelakukan pelanggaran dalam mendukung salah satu Paslon, sebagin PNS yang bertindakdiskriminatif dan kurang peduli terhadap kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan,terutama bagi kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politik dengan PNS tersebut; (2).Ketidak netralan PNS disebabkan oleh dua sumber, yakni faktor internal dan faktor eksternal.Faktor internal terdiri dari 3 faktor, yaitu : (1) Faktor hubungan primordial dengan paslon tertentu;(2) Faktor Kesejahteraan PNS”; dan (3) Faktor motivasi mendapatkan jabatan atau promosijabatan, sementara faktor ekternal sebagai penyebab ketidak netralan PNS terdiri dari : faktorintervensi elit politik/birokasi dan faktor intervensi elit partai politik, namun yang paling dominanialah faktor elit birokrasi. Didisarankan bahwa untuk menjaga netralitas PNS dalam PemilihanKepala Daerah, maka pembina PNS seharusnya berada pada Jabatan Karier (Sekda) sehinggaketidak netralan PNS tidak diartikan sebagai sikap loyalitas terhadap atasan (elit politik); danUntuk menjamin penerapan sikap netralitas PNS, maka calon kepala daerah tidak berstatusincumbent sehingga perlu dipikirkan masa jabatan Kepala Daerah cukup satu periode. Untukmewujudkan kedua saran tersebut di atas, maka direkomendasikan agar peraturan perundangundanganterkait dilakukan penyesuai.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Pegawai Negri Sipil, Netralitas
TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DI DESA AKESIBU KECAMATAN IBU TENGAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DJABU, FREDIK; POSUMAH, JOHNNY HANNY; TAMPI, GUSTAAF BUDDY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 73 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Village administration must be managed optimally by the administrator in order to provide effective and efficient guidance to the community. The purpose of this study was to find village administration governance in the of akesibu middle ibu district west halmahera regency. This study uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques used were interviews, documentation and data collection with documents to see how the village administration governance in the of akesibu middle ibu district west halmahera regency. The researcher used five indicators, namely: transparancy, accountability, responsibility, indenpendence, equality and fairness. The results of this study indicate that in the implementation of governance in the village of aces not all village administrations have been implemented in accordance with applicable rules that refer to the PERMENDAGRI No. 47 of 2016. Lack of experience from some village goverment offiicials to manage village administration, clash between personal work and pubilc interests, lack of equality in providing services to the community. Thus It can be concluded that the village administration governance in the of akesibu middle ibu district west halmahera regency has not been effective and efficient.Keywords: Governance, Village, Administration.
PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA KANONANG V KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA PANTOW, FIERANY; TAMPI, GUSTAAF BUDDY; MAMBO, RULLY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 84 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan kewenanganpenyelenggaraan pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif,dan teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlahinforman dalam penelitian ini sebanyak lima orang. Dalam penelitian ini menggunakan teorikewenangan pengaturan, administrasi dan pengawasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwadalam penyelenggaraan pemerintahan di desa kanonang lima. Pemerintah desa selaku yang memilikikewenangan di desa sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang ada, mengacupada kewenangan pemerintah desa selaku penyelenggara pemerintahan di desa yaitu pembinaankemasyarakatan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. kurangnya fungsipengaturan yang jelas dari pemerintah desa membuat beberapa penyelenggaraan pemerintahanterhambat, serta kurangnya pengawasan terhadap berbagai urusan pemerintah desa membuatberbagai hambatan dalam pembangunan desa maupun urusan pemerintahan lainnya yangmengakibatkan masyarakat belum merasa puas terhadap kinerja pemerintah desa dalammenjalankan kewenangannya, koordinasi yang jelas serta sosialisasi yang baik adalah pokokpenunjang terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah desa, agar supaya masyarakat merasa puasserta pelaksanaan dalam menjalankan kewenaganpun jelas, pemerintah desa adalah pemegangkekuasaan penuh dalam menjalankan semua kewenangannya yang ada mengacu pada fungsinya danperaturan yang berlaku, untuk mencapai tujuan yang baik bagi masyarakat maupun desa yang dipimpinnya.Kata Kunci: Kewenangan, Penyelenggaraan, Pemerintah Desa.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELOMPOK DAGANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KELURAHAN SAGERAT WERU I KOTA BITUNG RAMPENGAN, JESSICA; ROMPAS, WELSON; TAMPI, GUSTAAF BUDDY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 74 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises are small scale economic activities of the people with business sectors which, in the majority are small business activities, the existence of this business in the midst of society has great and good benefits for the community for social welfare and reducing poverty but also as a driver of development benefits economy of the country. Community Empowerment is an effort to empower community communities through the realization of their potential manifestations. The goal to be achieved from community empowerment is to form individuals and communities to be independent, independence includes independence of thinking, acting, and controlling what is needed by a process. Through the learning process, the community will gradually acquire the ability or power from time to time. This study uses qualitative methods that are descriptive, namely to know or describe and explain the reality of the events studied or research on independent variables or one variable, that is without making comparisons or connecting with other variables. The results showed that the community of Umkm trading group in Sagerat Weru I Village in order to develop, the community and the government needed to actively work together to continue to provide guidance and entrepreneurship training and technical training to increase the skills of business people using small and medium micro business assistance. . In order for the Umkm merchant community, Sagerat Weru I Village to be able to empower all their businesses in terms of human resources, products, basic necessities and infrastructure to be reorganized so that buyers feel satisfied.Keywords: Community Empowerment,Trading Business.
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS SEJAHTERADI DESA GUBURINI KECAMATAN MAKKI KABUPATEN LANNY- JAYA KOGOYA, ORINA; OGOTAN, MARTHA; LONDA, VERY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 88 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Beras Sejahtera diDesa Guburini Kecamatan MakkiKabupaten Lanny JayaPenelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Implementasi programberas sejahtera dilihat dari empat dimensi implementasi kebijakan publik dari Edward III, yaitukomunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian adalah tenagakesejahteraan sosial kecamatan Makki, Kepala Desa Guburini, Ketua BPD, Ketua Pokja PelaksanaDistribusi Rastra Desa Gurubuni, dan warga masyarakat penerima rastra. Pengumpulan datamenggunakan pedoman wawancara, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis modelinteraktif dari Miles dan Hubernann.Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi dalam rangka implementasi programRastra/Raskin di Desa Guburini dilaksanakan dengan cukup baik/efektif. Program Rastra/Raskindisosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung oleh tenga kesejahteraan sosial kecamatan(TKSK), oleh pemerintah desa, oleh BPD, dan oleh kelompok kerja pelaksana distribusi rastra DesaGuburini. Sumberdaya manusia pelaksana program rastra/raskin tersedia yaitu tenaga kesejahteraansosial kecamatan, kelompok kerja pelaksana distribusi rastra/raskin, dan dibantu oleh aparat desa.Sumberdaya finansial untuk pelaksanaan program rastra/raskin disediakan biaya operasionalpelaksanaan rastra/raskin. Disposisi atau sikap pelaksana sudah cukup baik dilihat dari komitmen,konsistensi, kejujuran, dan sikap demokratis dalam melaksanakan program. 4. Skrutkturbirokrasi/organisasi dalam pelaksanaan program rastra/raskin sudah tertata dengan baik dilihat daristruktur organisasi dan mekanisme pelaksanaan program rastra di desa yang sesuai dengan ketentuanpetunjuk teknis.Kata Kunci : Implementasi, Program Rastra.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MANADO DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN NGONGOLOY, VENNY RIA; KIMBAL, MARTHEN; WAWORUNDENG, WELLY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 80 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Infrastructure plays an important role for public to do activity everyday, with existing facilities andinfrastructure can provide success in a process of efforts made by the government in public services markedby economic growth, indistrualisasi and modernization. Infrastructure development is an important andvital aspect to accelerate the development process in Indonesian. The purpose of this study is to analyze thepolicy implementation in the public works and spatial planning department of District Manado inmaintaining road Infrastructure. This study uses a qualitative descriptive method. The focus of this researchuses the theories from Edward III (in Subarsono 2011: 90-92) by looking at aspects: communication,resources, disposition, and bureaucratic structure. There are 10 informans. Data collection techniquesthrough observation, interviews, documentation and triangulation. In the result of this study indicate thatpolicy implementation in the public works and spatial planning department of District Manado inmaintaining road Infrastructure it’s implementation has not been going well. In Communication aspect,government district and community has often complained about road for improvements being proposed butuntil now public works and spatial planning department of District Manado not responding to theircomplaints and suggestions. In the aspect resources, implementation of road maintenance from budgetresources adjusting from the existing budget, and there is lack of equipment resources asphalt mixing plant(AMP) which result in the production of asphalt, so it must wait for the time of the tender partners inproducing asphalt. Aspect of disposition, attitude or disputation from public works and spatial planningdepartment of District Manado in maintaining road Infrastructure tend to show a bad attitude like notresponding to complaints the road Infrastructure by government district and community. And bureaucraticstructure, in maintaining road Infrastructure public works and spatial planning department of District33Manado based on priorities, result of deliberations, complaints from the community, and oing down to thesurvey locations that have road damage points.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN DI KECAMATAN PAMONA BARAT KABUPATEN POSO MBAE, AGHNES TRESYA; OGOTAN, MARTHA; PALAR, NOVIE ANDERS
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 64 (2018)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System, article 5 paragraph (1) statesthat "Every citizen has the same right to obtain quality education", and article 11, paragraph (1) states"Government and Regional Government must provide services and facilities and guarantee theimplementation of quality education for every citizen without discrimination. Basically Education aims toeducate the life of the nation and improve human resources that are good and smart. In addition,education is expected to be able to improve the quality of life and can produce educated people who havefaith, noble character, knowledge, skill, personality and responsibility. as mandated by the 1945Constitution which requires the government to be responsible in educating the life of the nation andcreating general welfare. This study uses a qualitative method adapted to the title and problem, thepurpose of this study is to find out how policy implementation in this case the quality distribution ofeducation in West Pamona District, Poso Regency, Central Sulawesi Province.Keywords: Policy Implementation, Quality and Education Equity.
EFEKTIVITAS PROSEDUR REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MANADO BOLANG, IRENE PAULINA; OGOTAN, MARTHA; KOLONDAM, HELLY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 76 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Employee recruitment is the process of finding, finding and attracting suitable applicants tobecome employees within and by an agency. To obtain quality human resources with the amount that suitsyour needs, a recruitment method is needed that can be used in the withdrawal process based on a trulymature plan. Recruitment as a process of collecting prospective office holders in government agencies thatare in accordance with human resources to occupy a position in the employment function. The method thathas been developed by BKN in the recruitment and selection process is a competency-based recruitmentsystem using the Computer Assisted Test (CAT) method which is a refinement of the current recruitmentsystem. Computer Assisted Test (CAT) has many advantages including test participants can registerthemselves through the internet, test participants can be assessed directly according to the results obtained,the computer provides all the basic competency questions (general knowledge tests, scholastic aptitude tests,and maturity scale tests), the assessment is carried out objectively, the examinee can easily access the score(score) obtained. Another advantage of the use of Computer Assisted Test (CAT) in the selection process isthat the results obtained are more valid, minimize the possibility of corruption, collusion and nepotism, andreduce all forms of fraud. This study uses a type of qualitative research in which this research is descriptive,namely conducting in-depth interviews of primary data collection and secondary data collection, which thenresults of primary and secondary data is processed and data will be obtained. The results of the study broadlyindicate that the recruitment procedures carried out by the Manpower and Human Resources DevelopmentAgency of the City of Manado have been effective and in accordance with the initial purpose ofimplementing the CAT system, namely, to eliminate all forms of fraud during the recruitment process ofCivil Servants. It is hoped that the Human Resources Development and Human Resources Agency of theCity of Manado will continue to maintain and improve its performance so that further recruitment can runwell and can screen Civil Servants who are truly competent in their field.Keywords: Effectiveness, Recruitment, Procedure.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KELURAHAN KAIRAGI DUA KOTA MANADO MOKOSOLANG, DELA CHELSEA; LENGKONG, FLORENCE DAICY; TAMPI, GUSTAAF
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 88 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan pengendalian danpengawasan minuman beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. Penelitian ini menggunakanteori dari Richard Matland dimana indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan terbagi atasketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan dan ketepatan target. Minuman beralkohol adalahminuman yang mengandung bahan etanol yang dapat menurunkan kesadaran manusia sehingga dalampenggunaannya harus ada dalam porsi wajar dan tidak secara berlebihan. Penyalahgunaan alkoholsering terjadi di berbagai tempat contohnya dalam lingkup Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado.Penggunaan alkohol seringkali didasari karena adanya pengaruh pergaulan lingkungan sekitar danadanya perubahan gaya hidup serta ada beberapa budaya dan kepercayaan yang merupakan warisantradisional seperti tuak, cap tikus dan sebagainya. Efektivitas kebijakan pengendalian dan pengawasanminuman beralkohol khususnya di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado dipengaruhi oleh beberapafaktor diantaranya yang pertama dari ketepatan kebijakannya belum dapat dikatakan efektif karenakebijakan yang mengatur tentang minuman beralkohol nyatanya sudah diterapkan tetapi belummemecahkan masalah yang ada dimana masih dominannya atau masih tingginya tingkat kriminalitasyang diakibatkan oleh pengonsumsian minuman beralkohol. Yang kedua dilihat dari ketepatanpelaksanaannya sudah efektif dan berjalan sesuai dengan prosedur karena semua pelaksana kebiajakanyakni Kepolisian Sektor Mapanget Kota Manado, Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado,Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiSulawesi Utara, mempunyai tugas dan proses masing-masing dalam melaksanakan setiap pengawasanminuman beralkohol dan yang terakhir dilihat dari ketepatan target kenyatannya peraturan yangmengatur tentang minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2014bertolakbelakang dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 dimana PeraturanDaerah Sulawesi Utara masih mengijinkan penjualan minuman beralkohol golongan A di kawasanminimarket akan tetapi Peraturan Menteri Perdagangan sudah melarang penjualannya di kawasanminimarket dan hanya boleh di kawasan supermarket.Kata Kunci : Efektivitas Kebijakan, Pengendalian, Pengawasan, Minuman Beralkohol
PENGARUH BUDAYA BIROKRASI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN APARATUR BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MUSDAR, ANDI ZULQIFLY; PANGKEY, MASJE SILIJA; POMBENGI, JERICHO DANGA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 49 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research describes two variables, namely bureaucratic culture and effectiveness of service apparatus. The purpose ofthis study is to determine the influence of bureaucratic culture on the effectiveness of apparatus services. Bureaucraticcultural variables were tested using 6 indicators. Variables of service effectiveness of apparatus were tested using 3dimension. This research was conducted in the office of National Unity and Political Protection Agency of Manado City.The research method used is quantitative, with data collection techniques distributing questionnaires to respondents. Thesample of this research is 41 employees of National Unity and Community Protection Agency of Manado City. The dataanalysis used is spearman rank correlation and simple linear regression using SPSS for ios. The result of spearmancorrelation coefficient correlation between bureaucracy culture and effectiveness of service apparatus is +0,467. Whichmean indicates a significant correlation. While the "+" sign indicates that the direction of the positive relationship. Fromthe results of simple regression calculation can be obtained significance value of bureaucratic cultural variables is of 0.001smaller than 0.05 then bureaucratic culture has a significant effect on the effectiveness of apparatus services. It can beconcluded that bureaucratic culture variable with effectiveness variable of apparatus service shows that bureaucraticculture variable has significant correlation and direction of positive or unidirectional relationship. The result of the analysisalso shows that bureaucratic culture variable has significant influence on the effectiveness variable of apparatus service,so it can be concluded that bureaucratic culture has significant influence on the effectiveness of apparatus service at BadanPersatuan Bangsa Politik and Perlindungan Masyarakat in Manado City.Keywords: Bureaucratic Culture, Effectiveness of Apparatus Services.

Page 81 of 121 | Total Record : 1210

 79   80   81   82   83 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 3 (2025): Jurnal Administrasi Publik Vol. 9 No. 4 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 3 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 126 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 8, No 115 (2022) Vol 8, No 114 (2022) Vol 8, No 113 (2022) Vol. 8 No. 4 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 3 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 112 (2021) Vol 7, No 111 (2021) Vol 7, No 110 (2021) Vol 7, No 109 (2021) Vol 7, No 108 (2021) Vol 7, No 107 (2021) Vol 7, No 106 (2021) Vol 7, No 105 (2021) Vol 7, No 104 (2021) Vol 7, No 103 (2021) Vol 7, No 102 (2021) Vol 7, No 101 (2021) Vol 7, No 100 (2021) Vol 7, No 99 (2021) Vol 6, No 98 (2020) Vol 6, No 97 (2020) Vol 6, No 96 (2020) Vol 6, No 95 (2020) Vol 6, No 94 (2020) Vol 6, No 93 (2020) Vol 6, No 92 (2020) Vol 6, No 91 (2020) Vol 6, No 90 (2020) Vol 6, No 89 (2020) Vol 6, No 88 (2020) Vol 6, No 87 (2019) Vol 5, No 86 (2019) Vol 5, No 85 (2019) Vol 5, No 84 (2019) Vol 5, No 83 (2019) Vol 5, No 82 (2019) Vol 5, No 81 (2019) Vol 5, No 80 (2019) Vol 5, No 79 (2019) Vol 5, No 78 (2019) Vol 5, No 77 (2019) Vol 5, No 76 (2019) Vol 5, No 75 (2019) Vol 5, No 74 (2019) Vol 5, No 73 (2019) Vol 5, No 67 (2019) Vol 5, No 66 (2018) Vol 4, No 65 (2018) Vol 4, No 64 (2018) Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018) Vol 4, No 61 (2018) Vol 4, No 60 (2018) Vol 4, No 59 (2018) Vol 4, No 58 (2018) Vol 4, No 57 (2018) Vol 4, No 56 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 55 (2018) Vol 4, No 54 (2018) Vol 4, No 53 (2018) Vol 4, No 52 (2018) Vol 4, No 51 (2018) Vol 4, No 50 (2018) Vol 3, No 046 (2017) Vol 4, No 49 (2017) Vol 4, No 48 (2017) Vol 4, No 47 (2017) Vol 3, No 45 (2017) Vol 3, No 400 (2016) Vol 3, No 038 (2016): Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 044 (2016) Vol 1, No 043 (2016) Vol 3, No 42 (2016) Vol 3, No 41 (2016) Vol 1, No 37 (2016) Vol 1, No 36 (2016) Vol 3, No 031 (2015) Vol 2, No 029 (2015) Vol 1, No 028 (2015) Vol 1, No 010 (2015) Vol 4, No 35 (2015): Jurnall Administrasi Publik Vol 4, No 32 (2015) Vol 2, No 30 (2015) Vol 1, No 12 (2015) Vol 3, No 004 (2014) Vol 2, No 002 (2014) Vol 2, No 001 (2014) Vol 4, No 5 (2014): Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014) Vol 1, No 1 (2014) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue