cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,875 Documents
 175   176   177   178   179 
PELAKSANAAN PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KOTA TOMOHON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA Brigitta Tessalonika Injilia Pangemanan
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan tentang perizinan berbasis elektronik Online Single Submission (OSS) dalam peratuan perundang-undangan dan untuk mengetahui pelaksanaan perizinan berbasis elektronik Online Single Submission) di Kota Tomohon. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan tentang OSS didasari adanya aturan Hukum yang menjadi dasar dari penyelengaraan perizinan di Indonesia, yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sekarang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan BKPM (sekarang Kementerian Investasi). 2. Sebagai sebuah sistem baru dalam perizinan diwilayah pemerintahan Kota Tomohon, belum sepenuhnya dipahami oleh warga tentang OSS oleh sebab itu belum maksimalnya implementasi dari OSS dalam masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan system ini belum berlaku secara efektif dikalangan pengusaha terutama dikalangan usaha UMKM. Kata Kunci : Online Single Submission (OSS), Kota Tomohon
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP RELOKASI MASYARAKAT AKIBAT LETUSAN GUNUNG BERAPI (STUDI KEBIJAKAN RELOKASI MASYARAKAT PULAU TAGULANDANG AKIBAT ERUPSI GUNUNG RUANG) Sheril Angie Tendean
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Letusan gunung berapi merupakan bencana alam yang menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan, termasuk kebutuhan relokasi masyarakat dari wilayah terdampak. Relokasi bukan hanya t indakan teknis, tetapi juga mengandung dimensi hukum dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak-hak warga negara. Letusan Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah adalah melakukan relokasi masyarakat dari wilayah terdampak ke lokasi yang lebih aman. Relokasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek hukum, sosial, dan moral pertanggungjawaban yang pemerintah menuntut dalam menjamin hak-hak warga negara, namun proses tersebut menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan kebijakan yang menuntut pertanggungjawaban negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap relokasi masyarakat Pulau Tagulandang akibat letusan Gunung Ruang, dengan meninjau kerangka hukum kebencanaan, kebijakan publik, serta implementasi di lapangan. Kata Kunci: Bencana Alam, Kebijakan Relokasi, Pemerintahan Daerah, dan Pertanggungjawaban Pemerintah
PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR MINAHASA SELATAN Anggreina Angelina Helma Watuseke
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana yang menjadi dasar hukum bagi kepolisian dalam memberantas tindak pidana judi online dan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dalam tindak pidana judi online di Polres Minahasa Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana judi online di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara jelas dan tegas melalui ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 2. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Minahasa Selatan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui upaya represif, yang meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan untuk diproses di pengadilan. Kata Kunci : pidana judi online, polres minahasa selatan
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KUHP PADA KASUS PEMBUNUHAN BEMO (INDRA MATHEOS) Ade Irmawati
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menetahui mengetahui dan menguraikan penerapan unsur-unsur pidana Pasal 338 KUHP pada kasus pembunuhan, baik dengan pendekatan normatif maupun doctrinal serta mendalami proses pengadilan dan penerapan hukum pada kasus pembunuhan Bemo (Indra Matheos) sudah sesuai dengan dengan Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia. Sehingga dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pemerhati hukum, dan terlebih untuk seluruh masyarakat di Indonesia untuk memperoleh informasi hukum dan pengetahuan hukum yang lebih mendalam mengenai tindak kejahatan pembunuhan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam konsepsi penegakan hukum pidana yang ideal. Kata Kunci: pembunuhan, penerapan hukum, pidana..
TANGGUNG JAWAB NOTARIS PADA AKTA YANG CACAT HUKUM Exel Imanuel Oktaviano Suawah
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta yang cacat hukum dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi para pihak dan Notaris apabila akta yang dibuat cacat hukum. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan mengenai tanggung jawab dan hak notaris terhadap akta yang mengandung cacat hukum pada dasarnya menegaskan bahwa notaris wajib menjalankan tugasnya dengan kehati-hatian, ketelitian, serta berpegang pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Cacat formil maupun materiil muncul ketika notaris tidak memenuhi prosedur dan ketentuan hukum, sehingga mengurangi kekuatan pembuktian akta dan menimbulkan konsekuensi bagi para pihak. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga melekat sebagai bentuk pertanggungjawaban profesi untuk menjaga kepastian dan perlindungan hukum. 2. Akta yang terbukti mengandung cacat hukum menimbulkan akibat serius bagi para pihak maupun notaris, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun etik-administratif. Para pihak dapat mengalami kerugian dan kedudukan hukumnya menjadi tidak pasti, sementara notaris dapat dikenakan sanksi, mulai dari tuntutan ganti rugi, pertanggungjawaban pidana, hingga sanksi organisasi oleh Majelis Pengawas. Dengan demikian, kualitas dan keabsahan akta merupakan faktor penting dalam menjamin keamanan transaksi dan kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan. Kata Kunci : tanggung jawab notaris, akta yang cacat hukum
PENERAPAN PIDANA MATI PADA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI BERDASARKAN PASAL 340 KUHP Swingly Mewengkang
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum yang digunakan dalam penjatuhan pidana mati pada tindak pidana pembunuhan berencana, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pidana mati di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 2. Penerapan pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn telah dilakukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara menyeluruh. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu terhadap istrinya sendiri, sehingga seluruh unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi. Kata Kunci : pidana mati, pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEMONSTRAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA MENGAKIBATKAN RUSAKNYA FASILITAS UMUM Ezra Sompie
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakuklan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap mahasiswa yang melakukan perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bagaimana penerapan tindak pidana perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi dan praktik peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap mahasiswa yang melakukan pengusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 522 dan Pasal 523 KUHP baru yang memperluas cakupan objek delik hingga mencakup gedung dan bangunan yang berfungsi sebagai infrastruktur dan/atau fasilitas umum. Perubahan redaksi ini mengandung makna hukum yang signifikan, dimana negara tidak lagi hanya melindungi barang milik individu atau fasilitas tertentu, melainkan juga seluruh fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. 2. Penerapan tindak pidana perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi dan praktik peradilan pidana dapat dipidana pelaku perusakan fasilitas umum itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut pasal 522 dan 523 KUHP dan Undang Undang Perguruan Tinggi.Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan fasilitas umum pada saat demonstari bagi mahasiswa pelaku dapat diterapkan atau dikenakan sanksi pidana penjara ternyata dalam demonstrasi itu adanya pelanggaran sehingga terjadi anarkis atau kerusuhan akibatnya terjadinya perusakan fasilitas umum. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Demonstran, Mahasiswa, Rusaknya Fasilitas Umum
PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 Deswita Omaneng Pontolondo
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar (extraordinary crime) yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara serta merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sanksi pidana minimum khusus sebagai instrumen untuk menciptakan efek jera dan kepastian hukum. Dengan berbagai pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana minimum khusus. Namun, dalam praktik peradilan, masih ada juga ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan pidana minimum khusus telah diatur secara tegas, penerapan hukumnya belum sepenuhnya konsisten. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi hakim dalam menerapkan ketentuan pidana minimum khusus demi tercapainya tujuan pemberantasan korupsi. Kata kunci: Korupsi, Pidana minimum khusus
TINDAK PIDANA ANCAMAN PENCEMARAN ATAU MEMBUKA RAHASIA MENGGUNAKAN INFORMASI/DOKUMEN ELETRONIK UNTUK MEMAKSA ORANG MEMBERIKAN SESUATU SEBAGAI DELIK ADUAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK Kinanti Aliyu
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu dari hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu perubahan pertama dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tiga undang-undang ini sebagai suatu kesatuan sering juga disebut sebagai Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat Undang Undang ITE. Tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini merupakan suatu delik aduan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (11) bahwa, “tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana”. Dalam kenyataan sekalipun secara yuridis telah ada ketentuan pidana seperti Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 masih saja terjadi peristiwa seperti ini Kata Kunci: Hukum Pidana, Eletronik, Delik Aduan
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU NOMOR: 313/Pid.b/2024/PN Ktg. TENTANG PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN DAN LUKA BERAT Mohamat Fahri Ente
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan dan luka berat dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan pengadilan negeri kotamobagu nomor:313/pid.b/2024/pn ktg. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan maupun luka berat telah diatur secara jelas dalam Pasal 170 KUHP dan penerapannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa adanya pelaku, perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, serta penggunaan kekerasan yang menimbulkan akibat luka pada korban. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 313/Pid.B/2024/PN Ktg, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP secara tepat berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti visum et repertum yang sah, sehingga perbuatan para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana pengeroyokan. 2. Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki kebebasan yang dibatasi oleh ketentuan hukum dan rasa keadilan, sehingga putusan yang dihasilkan harus didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan psikologi. Dalam perkara Nomor 313/Pid.B/2024/PN Ktg, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Kata Ku

Page 177 of 188 | Total Record : 1875

 175   176   177   178   179 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue